provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Masyarakat Kian Melek Kripto, BLK 2025 Buka Wawasan Investasi Digital – Halaman all

    Masyarakat Kian Melek Kripto, BLK 2025 Buka Wawasan Investasi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lebih dari 10.000 peserta mengikuti rangkaian edukasi nasional terkait kripto dalam Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 yang berlangsung dari 3 hingga 27 Februari 2025. 

    Antusiasme tinggi masyarakat terhadap acara ini menunjukkan bahwa minat terhadap aset digital semakin berkembang pesat di Indonesia.

    Acara BLK 2025 yang mengusung tema Bijak Berinvestasi: Bangun Masa Depan Sejak Dini resmi dibuka pada 3 Februari 2025 di Jakarta dan dihadiri lebih dari 400 peserta dalam seremoni pembukaan. 

    Acara ini menampilkan diskusi panel interaktif yang membahas perkembangan industri blockchain, regulasi, serta strategi investasi yang aman bagi masyarakat.

    Selama BLK 2025 berlangsung, berbagai sesi edukasi menyoroti pentingnya perlindungan konsumen, tren investasi, serta inovasi dalam sistem pembayaran digital yang semakin memudahkan transaksi aset kripto.

    Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Robby, menegaskan bahwa tingginya partisipasi dalam acara ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat dalam bertransaksi kripto.

    “Kegiatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin melek aset digital. Mereka tidak hanya ingin memahami cara investasi yang aman, tetapi juga melihat kripto sebagai peluang finansial yang menjanjikan,” ujar Robby dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Edukasi nasional digelar di 12 kota besar mulai Medan, Tangerang, Pontianak, Palangkaraya, Palembang, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makassar dengan lebih dari 70 kegiatan edukasi.

    Dikatakannya, acara BLK 2025 bertujuan meningkatkan literasi kripto agar masyarakat dapat memahami ekosistem aset digital serta mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan aman.

    Subani, Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara atau Central Finansial X (CFX) mengatakan, minat masyarakat terhadap transaksi kripto didukung oleh peningkatan jumlah akun pengguna yang kini telah mencapai lebih dari 22 juta. 

    Hal ini menunjukkan bahwa aset digital semakin diterima sebagai bagian dari sistem keuangan modern di Indonesia.

    “Tren adopsi ke depannya dapat dilihat dari peningkatan jumlah akun. Sekarang sudah lebih dari 22 juta, dan kita perkirakan akan terus tumbuh,” kata Subani. 

    Selain tingginya minat, aspek edukasi dan regulasi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan transaksi aset digital.

    Penyelenggaraan BLK 2025 menghadirkan diskusi panel yang dipandu oleh Asih Karnengsih, Direktur Eksekutif Aspakrindo-ABI, dengan menghadirkan para ahli dari berbagai sektor, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodax, Bareskrim Polri, serta Xendit.

    Pembahasan meliputi regulasi kripto, perlindungan konsumen, serta peran sistem pembayaran digital dalam mendukung transaksi yang lebih aman dan efisien.

    Didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), BLK 2025 bertujuan menciptakan ekosistem kripto yang lebih inklusif, aman, dan terpercaya.

    “Kami melihat peran regulasi yang semakin kuat dapat membantu masyarakat lebih percaya diri dalam bertransaksi aset digital,” tambah Robby.

    Sebagai penutup, Closing Ceremony & Konferensi Pers BLK 2025 diadakan pada 27 Februari 2025 di Makara Art Center, Universitas Indonesia, Depok dengan menghadirkan diskusi seputar arah regulasi kripto dan inovasi industri, dengan pembicara utama Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK, serta Dimas Utomo, Sekretaris Jendral Aspakrindo-ABI.

  • Batik Air Buka Penerbangan Jakarta-Pontianak Mulai 21 Maret 2025

    Batik Air Buka Penerbangan Jakarta-Pontianak Mulai 21 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Grup Lion, Batik Air membuka penerbangan langsung Jakarta (CGK)-Pontianak (PNK) pulang-pergi mulai 21 Maret 2025.

    Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Batik Air menghadirkan penerbangan langsung dari Terminal 2D Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) ke Bandar Udara Supadio, Pontianak (PNK).

    “Jadwal terbang mulai 21 Maret 2025, setiap hari,” kata Danang Rabu, (5/3/2025). 

    Untuk rute CGK – PNK, pesawat dijadwalkan berangkat pada pukul 15.00 WIB, sementara untuk rute sebaliknya ONK – CGK akan berangkat pada 17.10 WIB. 

    Danang menjelaskan, penerbangan ini dioperasikan menggunakan pesawat modern Airbus 320-200 yang dilengkapi dengan 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. 

    Selain memberikan kemudahan perjalanan langsung, rute ini juga membuka peluang bagi pelanggan dari berbagai kota lain untuk menjadikan Jakarta sebagai transit sebelum melanjutkan penerbangan ke Pontianak.

    “Hadirnya penerbangan Jakarta – Pontianak – Jakarta berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata di Indonesia dan perekonomian Kalimantan Barat,” kata Danang. 

    Sebelumnya, Batik Air juga membuka penerbangan langsung Jakarta (CGK) – Palembang (PLM) setiap hari mulai 21 Maret 2025 mendatang. Penerbangan ini juga akan menggunakan pesawat generasi modern Airbus 320-200 dengan 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. 

    Jadwal terbang rute ini adalah setiap hari mulai 21 Maret 2025 dari dan menuju terminal 2D CGK. Jadwal keberangkatan pada pukul 08.00 WIB untuk CGK – PLM dan pukul 09.45 WIB untuk PLM – CGK.

  • Mudik Gratis BUMN Len Industri Dibuka 5-21 Maret 2025, Rute Bandung ke Jogja, Solo, Surabaya – Halaman all

    Mudik Gratis BUMN Len Industri Dibuka 5-21 Maret 2025, Rute Bandung ke Jogja, Solo, Surabaya – Halaman all

    Mudik gratis BUMN Len Industri dibuka pada 5-21 Maret 2025, dengan rute Bandung ke Jogja, Solo, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

    Tayang: Rabu, 5 Maret 2025 20:54 WIB

    Instagram @lenindustri

    MUDIK GRATIS BUMN – Gambar ini diambil dari Instagram @lenindustri pada Rabu (5/3/2025) yang menunjukkan mudik gratis PT Len Industri 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini informasi pendaftaran program mudik gratis BUMN PT Len Industri untuk Lebaran 2025.

    PT Len Industri adalah BUMN Industri Pertahanan yang fokus di bidang elektronika untuk industri dan prasarana.

    Mudik gratis BUMN Len Industri dibuka mulai hari ini, Rabu, 5 Maret 2025 hingga 21 Maret 2025.

    Kuota mudik gratis ini berbatas sehingga link pendaftaran akan ditutup jika kuota telah terpenuhi.

    Pemudik akan diberangkatkan dari Bandung pada 27 Maret 2025 menuju kota tujuan yaitu Yogyakarta, Solo, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

    Rute Mudik Gratis BUMN Len Industri 2025

    Rute Bandung-Yogyakarta: Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Ciamis-Majenang-Kebumen-Purworejo-Wates-Yogyakarta (Terminal Giwangan)
    Rute Bandung-Solo: Bandung-Cisumdawu-Tol Cipali-Semarang (Exit Tol Krapyak)-Tol Kartasura-Solo (Terminal Tirtonadi)
    Rute Bandung-Surabaya: Bandung-Cisumdawu-Tol Cipali-Exit Tol Solo-Exit Tol Ngawi-Exit Tol Madiun-Exit Tol Nganjuk-Exit Tol Jombang-Exit Tol Mojokerto-Surabaya (Terminal Bungurasih)
    Rute Bandung-Palembang: Bandung-Tol Purbaleunyi-Tol Jakarta Cikampek-Tol Tangerang Merak-Penyeberangan-Tol Bakauheni-Terminal Rajabasa-Tol Natar-Terbanggi Besar-Tol Kayu Agung-Palembang
    Rute Bandung-Lampung: Bandung-Tol Purbaleunyi-Tol Jakarta Cikampek-Tol Tangerang Merak-Penyeberangan-Tol Bakauheni-Terminal Rajabasa

    Syarat Pendaftaran

    Satu orang pendaftar hanya boleh mendaftar satu kali
    Pendaftar dapat mendaftarkan anggota keluarganya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) saat daftar ulang
    Daftar ulang (verifikasi dokumen) tidak boleh diwakilkan, kecuali oleh anggota keluarga (terdaftar dalam KK yang bersangkutan).

    *) Bagi pemudik yang lolos akan dihubungi Panitia untuk daftar ulang dengan membawa fotocopy KTP atas nama pendaftar dan fotocopy KK. Jika saat daftar ulang peserta tidak memenuhi persyaratan, maka pendaftaran otomatis dibatalkan.

    Ketentuan Pendaftaran 

    Peserta hanya boleh mendaftar satu kali
    Nama pendaftar tidak boleh diwakilkan atau harus termasuk dalam daftar pemudik
    Peserta dilarang pindah bus, selain bus yang telah ditentukan oleh panitia
    Pendaftar dapat mendaftarkan anggota keluarga yang terdaftar dalam 1 Kartu Keluarga (KK)
    Maksimal jumlah pemudik dalam 1 KK adalah 6 orang
    Bagi anak yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan Kartu Identitas Anak atau Kartu Pelajar sebagai pengganti identitas diri
    Pendaftar wajib melakukan registrasi ulang pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia
    Proses registrasi ulang tidak boleh diwakilkan, kecuali oleh anggota keluarga yang terdaftar dalam 1 KK atau yang sudah didaftarkan oleh pendaftar
    Peserta dilarang mengundurkan diri dengan alasan apapun setelah melakukan pendaftaran ulang
    Apabila ingin mengundurkan diri diwajibkan untuk mengonfirmasi kepada Contact Person sesuai rute mudik
    Hanya peserta yang masuk kategori sesuai ketentuan panitia yang akan ditetapkan sebagai peserta mudik
    Peserta yang masuk kategori tersebut akan dikonfirmasi oleh panitia melalui WhatsApp.

    Link Pendaftaran

    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Yogyakarta
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Solo
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Surabaya
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Lampung
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Palembang.

    Contact Person

    Admin Mudik Rute Yogyakarta wa.me/6287834367620
    Admin Mudik Rute Solo wa.me/6287777846619
    Admin Mudik Rute Surabaya wa.me/6287777846621
    Admin Mudik Rute Lampung wa.me/6287777846623
    Admin Mudik Rute Palembang wa.me/6287777846624

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, kini menjadi sorotan publik. 

    Apalagi setelah aksi Hanifah, siswi SMAN 7 Cirebon yang berani kuak dugaan pungli pada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

    Kini, dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan yang jadi sorotan. 

    Pungli itu dilakukan oleh Rahmat, guru olahraga sekaligus mantan Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Bidang Kesiswaan dan Ikhsan guru Bahasa Inggris sekaligus Wakepsek Bidang Kurikulum.

    Aksi pungli yang dilakukan Wakepsek ini terungkap usai orangtua siswa melapor kepada kepala sekolah.

    Kepsek pun kaget mengetahui hal tersebut.

    Melansir dari TribunTimur, video orangtua siswa tentang tindakan pungli yang dilakukan guru tersebut viral di media sosial.

    Dalam video yang berdurasi 1 menit 44 detik ini terungkap bahwa orangtua siswa tersebut diminta untuk membayar Rp 1 juta untuk proses pindah sekolah.

    Uang tersebut bisa diangsur hingga Mei mendatang.

    Guru tersebut juga mengancam tak bisa memberikan nilai karena orangtua siswa enggan membayar.

    “Anak saya bisa diterima (pindah sekolah) jika membayar Rp1 juta. Itu diangsur sampai Mei. Saya sempat tanyakan, apa memang harus membayar, katanya iya. Beberapa waktu kemudian, saya kembali dipanggil, katanya dia sudah tidak bisa meminta pembayaran lagi kepada saya, karena ada laporan yang sampai kepada kepala sekolah, tidak usah membayar, tapi saya sudah tidak bisa memberikan nilai, silahkan menghadap kepada kepala sekolah,” kata orangtua tersebut.

    Kepala SMP Negeri 4 Satap  Liukang Tupabiring Ramadanial Bahar saat dihubungi, Selasa (4/3/2025), mengonfirmasi adanya kejadian tersebut.

    Ia mengaku tak tahu-menahu terkait aksi pungli yang dijalankan keduanya.

    “Saya baru tahu dari laporan orangtua. Setelah adanya laporan orangtua korban via telepon, saya kaget dan segera memanggil dua orang oknum guru untuk meminta klarifikasi,” katanya.

    Ia menyebutkan proses pindah sekolah tak memungut biaya apa pun.

    “Tidak ada biaya apapun, sangat dilarang melakukan pungutan, ini murni inisiatif mereka berdua,“ bebernya.

    Atas aksinya, oknum guru ini terpaksa dicopot dari jabatan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

    “Pak Rahmat sudah diberhentikan dari jabatan Wakasek Kesiswaan kalau Pak Ikhsan masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan rekapan nilai untuk semester ini, jadi mungkin setelah semester ini kami berhentikan juga,” katanya.

    Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Rahmat dan Iksan.

    PUNGLI DI SEKOLAH – Foto arsip untuk ilustrasi berita dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan. (Freepik)

    Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya, kasus pungutan liar (pungli) yang diungkap oleh Hanifah, seorang siswi SMAN 7 Cirebon, telah menjadi perhatian publik, terutama setelah ia melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.

    Melalui laporan ini, Hanifah membuka mata banyak pihak mengenai praktik pungli yang terjadi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolahnya.

    Pungutan sebesar Rp250.000 yang dipotong dari dana PIP senilai Rp1,8 juta menjadi sorotan.

    Hal ini semakin memperkeruh isu pungutan liar di lingkungan pendidikan.

    Dalam video yang viral di media sosial, Hanifah dengan tegas melaporkan kejadian tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa ia merasa tidak bisa tinggal diam karena khawatir dengan nasib adik-adik kelasnya yang mungkin akan menjadi korban pungli tersebut di masa mendatang. 

    “Kalo saya ga speak up, kasian adik kelas saya,” ucap Hanifah dengan penuh keyakinan.

    Baginya, melaporkan kasus ini adalah langkah yang benar, terutama karena ia yakin tidak ada yang salah dengan sikapnya.

    Meskipun mendapat perhatian luas, Hanifah tetap menunjukkan keberaniannya.

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (TribunCirebon.com/Eko Yulianto)

    Ketika ditanya oleh Dedi Mulyadi, “Kamu nggak takut?” Hanifah dengan tegas menjawab tidak, karena menurutnya, yang dilakukannya adalah hal benar dan tidak ada yang salah. 

    Ia menyampaikan laporannya dengan sikap yang sopan dan berfokus pada kebutuhan teman-temannya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

    Hanifah juga menegaskan bahwa ada banyak teman-temannya yang dalam kondisi sulit, seperti yatim piatu, yang sangat membutuhkan bantuan dari program PIP.

    Namun justru dana yang seharusnya mereka terima ditahan oleh pihak sekolah.

    Namun, keberanian Hanifah ternyata membuatnya harus menghadapi intimidasi.

    Beberapa guru di SMAN 7 Cirebon memberikan sindiran terhadapnya, bahkan menyebutnya dan teman-temannya tidak beradab dan seperti preman. 

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (YouTube Kang Dedi Mulyadi)

    Ada juga yang menyebarkan hoaks mengenai dirinya dan teman-temannya. 

    Meskipun demikian, Hanifah tidak gentar dan tetap melanjutkan perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran.

    Menanggapi intimidasi tersebut, pihak sekolah melalui Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, mengonfirmasi bahwa mereka telah memanggil guru-guru yang diduga melakukan intimidasi terhadap Hanifah.

    Beberapa guru mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

    “Kami sudah memanggil yang bersangkutan dan sudah meminta jangan pernah menyinggung menyindir lagi, termasuk saat memberikan pelajaran.” jelas Undang.

    “Mereka meminta maaf dan tidak akan mengulangi,” kata Undang, menegaskan bahwa pihak sekolah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

    Kasus ini semakin memperlihatkan pentingnya sikap keberanian dalam menghadapi ketidakbenaran di lingkungan pendidikan.

    Tindak lanjut dari pihak berwenang dan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pungli ini tidak terulang.

    Pihaknya diminta agar siswa-siswi yang membutuhkan bantuan melalui program seperti PIP benar-benar menerima hak mereka tanpa adanya pemotongan atau pungutan liar lainnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • Siapkan Proyek Pengganti LPG, Bahlil: Kita Tidak Butuh Investor!

    Siapkan Proyek Pengganti LPG, Bahlil: Kita Tidak Butuh Investor!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan mempercepat hilirisasi batu bara menjadi gas atau gasifikasi batu bara menjadi Dhmethyl Ether (DME). Pengembangan industri DME ini akan dimanfaatkan sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Proyek ini direncanakan akan dibangun secara paralel di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

    “Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG),” jelas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikutip Rabu (5/2/2025).

    Pembangunan industri DME kali ini, sambung Bahlil, tidak akan lagi bergantung dengan investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri, yang akan dijalankan melalui kebijakan Pemerintah. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.

    Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri ESDM menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai US$40 miliar. Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    Investasi Rp 180 Triliun

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan, bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menjadi yang terbesar.

    Adapun, nilai investasi dari proyek ini diperkirakan mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 180 triliun (asumsi kurs Rp 16.450 per US$).

    Dari 21 proyek hilirisasi, terdapat 4 proyek hilirisasi DME, 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga, dan 2 proyek hilirisasi nikel. “Paling gede DME, DME-nya 4. DME-nya 4 itu sekitar US$ 11 miliar,” kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (5/3/2025).

    Tri memastikan bahwa pendanaan proyek DME akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sementara itu, pelaksana proyek masih dalam tahap pembahasan dan berpotensi melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Nanti pelaksananya bisa BUMN atau yang lain, sampai ke tataran pelaksana masih dalam pembahasan,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Kronologi Begal di Palembang Ditembak Mati Polisi, 3 Orang Ditangkap
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Maret 2025

    Kronologi Begal di Palembang Ditembak Mati Polisi, 3 Orang Ditangkap Regional 5 Maret 2025

    Kronologi Begal di Palembang Ditembak Mati Polisi, 3 Orang Ditangkap
    Tim Redaksi
    PALEMBANG, KOMPAS.com
    – Edwin Sulaiman (24), salah satu komplotan begal di
    Palembang
    , Sumatera Selatan,
    ditembak mati
    polisi lantaran mencoba melakukan perlawanan ketika akan ditangkap.
    Selain Edwin, tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang juga menangkap tiga pelaku lain, yakni Muhammad Caesar Firdaus (27), Febriansyah alias Dedek (26), dan Muhammad Angga Pratama (24).
    Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono mengatakan, keempat pelaku ini merupakan satu komplotan begal yang beraksi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra berwarna putih.
    Modus yang mereka gunakan adalah dengan memepet korban saat melintas di jalanan sepi dan langsung menodongnya dengan menggunakan senjata tajam.
    Mereka pun diketahui telah empat kali beraksi.
    “Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan sehingga mengarah kepada komplotan ini sebagai pelaku,” kata Harryo, Rabu (5/3/2025).
    Harryo menjelaskan, setelah mendapatkan identitas pelaku, petugas pun kemudian langsung melakukan penangkapan di Jalan Aiptu Wahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, pada Senin (3/3/2025) malam.
    Namun, dalam penangkapan itu, keempat pelaku yang berada di dalam mobil malah sempat hendak menabrak petugas sehingga polisi pun meletuskan senjata api hingga menewaskan satu pelaku.
    “Dari empat tersangka yang ditangkap, satu meninggal dunia atas nama Edwin karena tertembak. Ia saat itu hendak melukai dan ingin mencederai petugas dengan cara menabrakkan kendaraannya,” ujar Harryo.
    Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo menambahkan, selain hendak menabrak petugas, mobil itu juga ternyata menabrak rumah seorang warga hingga mengalami kerusakan.
    Hal itu dilakukan para tersangka lantaran mencoba melarikan diri ketika digerebek oleh petugas.
    “Bahkan, rumah penduduk dan mobil petugas juga ada yang ditabrak hingga rusak oleh tersangka. Beruntung petugas berhasil menghindari tabrakan, kemudian dilakukan penembakan secara spontan dan mengenai sasaran,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, aksi begal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, kali ini menggunakan modus baru.
    Para pelaku mengendarai mobil dan mengincar pengendara motor saat melintas di jalan sepi.
    Salah satu korbannya adalah Ahmad Syahrial (31), seorang kurir ojek
    online
    (ojol).
    Syahrial harus kehilangan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan pelat nomor BG 3625 AEK. Selain itu, satu dus mi instan pelanggannya ikut dirampas oleh pelaku.
    Syahrial mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Minggu (2/3/2025).
    Saat itu, ia sedang melintas di Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus Palembang.
    Di tengah perjalanan, ia mendadak dipepet oleh pelaku yang menggunakan satu unit mobil Sigra warna putih.
    “Ada empat orang termasuk sopir, kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung mengeluarkan celurit dan pisau,” kata Syahrial, saat dihubungi, Senin (3/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Warning Banjir Susulan Jabodetabek, Kapan Musim Hujan Berakhir?

    BMKG Warning Banjir Susulan Jabodetabek, Kapan Musim Hujan Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Minggu (2/3) dan Senin (3/3). Akibatnya, banjir menghantam beberapa wilayah pada Selasa (4/3).

    Banjir bandang di kawasan Puncak, Bogor, menewaskan 2 orang. Sementara itu, banjir di belasan kecamatan di Kota Bekasi disebut menjadi yang terparang dibandingkan 2016 dan 2020 dengan ketinggian mencapai 8 meter.

    Banjir ini masih perlu diantisipasi dalam beberapa waktu ke depan. Prediksi BMKG, curah hujan masih akan tinggi sekitar 10-11 Maret mendatang.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan ada risiko banjir susulan di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 15-20 Maret 2025.

    “Ini ada update terbaru kondisi 10 hari kedua dan 10 hari ketiga di bulan Maret. Update terbaru puncaknya ada di 10 hari kedua Maret sekitar sampai tanggal 21 Maret,” kata Dwikorita dalam rapat koordinasi dengan Menko PMK, BNPB dan Basarnas, serta BPBD Jawa Barat, Banten dan Bogor.

    BMKG mengingatkan daerah-daerah yang terdampak banjir saat ini kemungkinan besar akan terdampak ulang pada 10 hari kedua di bulan Maret ini.

    “Puncaknya tanggal 20 Maret. Range bahaya tanggal 15-20 Maret. Itu bisa jadi waspada. Diimbau untuk mengurangi aktivitas warga di tanggal tersebut,” kata Dwikorita.

    Sebelumnya, Dwikorita menyebut BMKG memprediksi musim hujan akan berakhir di akhir Maret 2025. Pada April 2025, wilayah RI mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau. 

    Kendati demikian, beberapa daerah dengan pola hujan monsunal kemungkinan masih akan mengalami hujan hingga April atau Mei 2025.

    Solusi BMKG Cegah Banjir

    Menurut Dwikorita, pihaknya bersama BNPB akan melakukan modifikasi cuaca dalam waktu dekat. Caranya dengan menghalangi awan-awan yang bergerak ke daerah rawan, sehingga tidak berdampak ke wilayah pemukiman warga.

    “Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat, nanti banjir tempatnya,” sambungnya.

    Rencananya modifikasi cuaca ini akan dilakukan di kawasan Jawa Barat (Jabar), karena merupakan daerah paling rentan.

    “Di Puncak kan nanti bisa jadi sumber banjir ke hilir juga. Tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke Jakarta,” katanya.

    “Untuk besok prioritas di Jawa Barat karena memang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini di daerah pegunungan, di puncak. Kan nanti bisa jadi sumber banjir ke hilir juga. Tidak hanya kena Jawa Barat, tapi juga bisa mengalir ke arah utara, ke Jakarta, sungai-sungainya kan juga mengalir ke Utara,” sambungnya.

    Dwikorita berharap dengan adanya modifikasi cuaca ini dapat mengurangi intensitas hujan. Namun, Dwikorita mengimbau untuk terus waspada dan siaga hingga tanggal 11 Maret mendatang.

    Adapun beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, sebagian Palembang, dan Bengkulu.

    (fab/fab)

  • Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah

    Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat harus berupaya menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat 24 kota dan kabupaten yang diwajibkan menggelar PSU. Beberapa di antaranya telah menyatakan kesiapan menganggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sayangnya, masih banyak yang belum memberikan kejelasan terkait kemampuan pendanaan mereka.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait pendanaan untuk Pemilihan SuaraUlang (PSU) di 24 kota dan kabupaten.

    Menurutnya, sebagian daerah telah menyatakan kesiapan untuk menganggarkan danadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait kemampuan pendanaan.   

    “Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025). 

    Untuk memastikan kesiapan daerah, Kemendagri melakukan pertemuan daring dengan seluruh daerah yang terdampak serta merencanakan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah.

    Selain memastikan kesiapan APBD, Kemendagri akan memeriksa komposisi penganggaran agar lebih efisien. 

    “Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain,” tambahnya.  

    Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi perhatia. Pertama, memastikan APBD mampu membiayai PSU. Kedua, memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal. 

    Bima menekankan bahwa jika APBD daerah tidak cukup, maka pembiayaan dapat ditarik ke tingkat yang lebih tinggi. 

    “Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.  

    Bima Arya mengakui bahwa pemerintah berpacu dengan waktu karena ada bataswaktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dilakukan semaksimalmungkin agar PSU, baik yang seluruhnya maupun sebagian, bisa terselenggara dengan baik.   

    Terkait kemungkinan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), Bima Arya menyatakan bahwa skema pendanaannya akan bersifat berbagi beban (cost-sharing).

     “Bisa. Kita lihat sharing-nya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti adakomponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” ungkapnya.  

    Ketika ditanya apakah anggaran dari APBN akan berasal dari pos kementeriantertentu, Bima Arya menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebihlanjut dengan Kementerian Keuangan. 

    “Kami akan komunikasikan dan Kementerian Keuangan post-nya dari mana nanti ya,” pungkas Bima.  

    Daftar 24 Wilayah yang Wajib Menggelar Pemungutan Suara Ulang

    No.

    Nama Wilayah

    Nomor Perkara

    1

    Kabupaten Pasaman

    Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

    2

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

    3

    Kabupaten Boven Digoel

    Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

    4

    Kabupaten Barito Utara

    Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

    5

    Kabupaten Tasikmalaya

    Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

    6

    Kabupaten Magetan

    Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

    7

    Kabupaten Buru

    Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025

    8

    Provinsi Papua

    Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

    9

    Kota Banjarbaru

    Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    10

    Kabupaten Empat Lawang

    Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

    11

    Kabupaten Bangka Barat

    Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

    12

    Kabupaten Serang

    Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

    13

    Kabupaten Pesawaran

    Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

    14

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

    15

    Kota Sabang

    Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    16

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

    17

    Kabupaten Banggai

    Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

    18

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

    19

    Kabupaten Bungo

    Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025

    20

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

    21

    Kota Palopo

    Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    22

    Kabupaten Parigi Moutong

    Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

    23

    Kabupaten Siak

    Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

    24

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

    Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi (diolah)

    Beban Berat Pemilihan Suara Ulang

    Komisi II DPR RI pun sempat memperkirakan biaya yang digelontorkan untukmenggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah bakal membebani APBN dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan UmumKepala Daerah 2024 lantaran bisa mencapai hampir Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjabarkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengulang pemungutan suara di 24 titik bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun. 

    Bagaimana tidak, jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemungutan suaraulang (PSU) hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsipengamanan.

    “KPU menyampaikan [butuh anggaran] kurang lebih Rp486 miliar sekian, Bawaslukurang lebih sekitar Rp215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebihRp250 miliar. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” tandasnya.

    Menurut penelusuran Bisnis, beban sejumlah wilayah jika harus mengulang pemungutan suara memang cukup besar.

    Misalnya, untuk Provinsi Papua, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan anggaran sebesar Rp367 miliar untuk pelaksanaan PSU PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur. Lalu, Pilkada Serentak 2024 di Serang, Jawa Barat yang menelananggaran Rp28 miliar lebih.

    Anggaran Pilkada dari Masa ke Masa 

    Tahun

     Jumlah Daerah 

     Anggaran 

    Rincian Penggunaan Anggaran

    2015

    269

    Rp 7,1 Triliun

    Pembiayaan pemungutan suara, logistik, honorarium petugas, dan pengamanan.

    2017

    101

    Rp 7,9 Triliun

    Peningkatan pengawasan, distribusi logistik, dan pengamanan Pilkada.

    2018

    171

    Rp 9,1 Triliun

    Pembiayaan logistik, honorarium petugas, serta pengawasan yang lebih ketat.

    2020

    270

    Rp 15,4 Triliun

    Pembiayaan Pilkada serentak (Juli–Desember), penanganan pandemi Covid-19, dan vaksinasi.

    2024

    514

    Rp 37,43 Triliun

    Penggunaan anggaran termasuk logistik, honorarium, dan fasilitas untuk pilkada lebih besar.

    Sumber: KPU, Kemendagri, dan berbagai sumber diolah

     

  • Kepala BMKG Pastikan Modifikasi Cuaca, Prioritas Kawasan Puncak Bogor

    Kepala BMKG Pastikan Modifikasi Cuaca, Prioritas Kawasan Puncak Bogor

    JAKARTA  – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Dwikorita Karnawati mengungkap strategi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG untuk mengurangi intensitas hujan di beberapa daerah.

    Dwikorita menjelaskan modifikasi cuaca itu rencananya digelar sampai tanggal 8 Maret di daerah-daerah yang dinilai rawan, artinya area tersebut punya daya dukung yang lemah untuk menerima hujan.

    “Kami, BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi awan-awan yang harusnya bergerak, bertiup ke area rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi, dijatuhkan misalnya di laut, tidak dijatuhkan di darat,” kata Kepala BMKG saat ditemui di Istana selepas menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dilansir ANTARA, Selasa, 4 Maret.

    Dwikorita menjelaskan awan-awan itu dipecah atau diturunkan airnya agar tidak mengumpul menjadi kumpulan awan. Awan yang mengumpul itu menyebabkan intensitas hujan menjadi tinggi

    “Kalau tidak diturunkan, maka awan-awan itu akan menggerombol, mengumpul, seperti yang kemarin terjadi itu kumpulan awan, kalau kita lihat dari satelit awan itu luasnya hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi, Provinsi Jawa Barat, dari satelit, sudah tertutup awan. Bahkan, sampai ke Lampung dan Palembang,” kata dia.

    Melalui modifikasi cuaca, BMKG berupaya mencegah awan-awan yang terbentuk tumbuh menjadi kumpulan awan.

    “Jangan sampai awan tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikir turunkan di waduk,” sambung Dwikorita.

    Beberapa daerah yang menjadi sasaran modifikasi cuaca BMKG di antaranya mencakup daerah-daerah pegunungan di Jawa Barat.

    “Untuk besok itu, prioritas di Jawa Barat, karena memang yang paling rentang di Jawa Barat, terutama di daerah pegunungan, di Puncak, awannya dari situ. Nanti, bisa jadi sumber banjir untuk ke hilir. Tidak hanya kena Jawa Barat, tetapi juga bisa mengalir ke arah utara, ke DKI (Jakarta) juga banjir, dikhawatirkan bisa begitu. Sungai-sungainya kan juga mengalir ke utara,” kata Kepala BMKG.

    Hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan Puncak, Bogor, dan daerah Bekasi, kemudian Depok, dan Jakarta sejak awal pekan ini sehingga menyebabkan beberapa sungai meluap dan merendam daerah-daerah di Bekasi, Depok, dan beberapa di Jakarta.

  • Trafik Tol Trans Sumatera Bakal Naik 68,8% di Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Trafik Tol Trans Sumatera Bakal Naik 68,8% di Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Hutama Karya (Persero) memprediksi adanya peningkatan volume kendaraan hingga 68,81 persen di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) saat musim mudik Lebaran 2025 mendatang.

    Mengantisipasi hal tersebut, Hutama Karya memastikan kesiapan operasional pada total 870,01 km jalan tol yang dioperasikan selama momen mudik Lebaran 2025.

    Di antaranya, 12 ruas tol bertarif sepanjang 724,08 km. Sementara 2 ruas tol belum bertarif alias gratis, yakni Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino sepanjang 33,60 km, dan Jalan Tol Binjai Langsa Seksi Tanjung Pura-Brandan sepanjang 18,85 km. Juga ada 3 ruas tol fungsional sepanjang 93,48 km yang akan dibuka selama periode mudik Lebaran 2025.

    Adapun usulan untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang akan dibuka secara fungsional, yakni ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 23,95 km, ruas Sicincin-Padang sepanjang 35,90 km, serta Ruas Palembang-Betung Seksi 1-2 (Rengas-Pangkalan Rimo-Pangkalan Balai) sepanjang 33,62 km.

    “Ruas-ruas ini rencananya akan dioperasikan secara fungsional mulai 20 Maret hingga 10 April 2025, dengan jam operasional tertentu yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan berdasarkan diskresi kepolisian,” jelas Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

    Dengan akan dioperasikannya ruas fungsional ini, waktu tempuh perjalanan akan menjadi lebih singkat. Tol Sicincin-Padang sebagai tol pertama di Sumatera Barat akan memangkas waktu perjalanan hingga 30 menit, dibandingkan jalur nasional yang ada saat ini. Konektivitas yang lebih baik ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi pemudik di wilayah Bukittinggi.

    Kelancaran Mudik

    Untuk mendukung kelancaran mudik ini, Hutama Karya juga memastikan kesiapan layanan pendukung di sepanjang ruas JTTS. Selama periode mudik, sejumlah layanan telah ditambahkan. Antara lain, posko dan personil dengan layanan medis, bantuan darurat, dan informasi perjalanan. Tersedia juga armada siaga termasuk ambulans, mobil derek, dan patroli jalan raya.

    “Hutama Karya juga menyediakan fasilitas tempat co working space untuk memenuhi kebutuhan para pemudik yang masih bekerja atau work from anywhere (WFA) selama melakukan perjalanan mudik di beberapa rest area,” imbuh Budi.

    Sementara itu dari sisi layanan transaksi, Hutama Karya menambah 140 unit mobile reader dan menyediakan 32.208 kartu uang elektronik (UE) guna mengurangi antrian di gerbang tol.