Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Gelar OTT, KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya mengadakan giat terhadap kasus di lingkungan Bupati Ponorogo.

    Dalam OTT tersebut, Fitroh membenarkan salah satu yang terjaring adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    “Benar,” katanya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

    Dilansir dari Antara, sebelumnya KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

  • Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bagian dari agenda hilirisasi nasional.

    Proyek yang ditujukan untuk menggantikan Liquified Petroleum Gas (LPG) ini kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Dia mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (visible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya.

    Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya nggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

    Sekadar informasi, proyek DME sebelumnya telah diinisiasi pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo melalui peletakan batu pertama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, pada 24 Januari 2022.

    Meski begitu, proyek tersebut sempat tertunda setelah mitra utama, Air Products and Chemicals Inc. asal Amerika Serikat, menarik diri dari kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), serta Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

    Pemerintah kemudian membuka peluang kemitraan baru dengan investor asal China, meskipun hingga kini belum tercapai kesepakatan final.

  • Proyek Hilirisasi Prioritas Dikebut 2026, Pengganti LPG Paling Depan

    Proyek Hilirisasi Prioritas Dikebut 2026, Pengganti LPG Paling Depan

    Jakarta –

    Belasan proyek hilirisasi prioritas Presiden Prabowo Subianto bakal dikebut tahun 2026. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi telah memberikan pra feasibility study pada 18 proyek hilirisasi tersebut ke BPI Danantara, selanjutnya feasibility study akan dilakukan Danantara dengan target selesai akhir tahun ini.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga memimpin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi mengatakan salah satu proyek hilirisasi yang mau dikebut adalah pengembangan gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME) yang akan menjadi energi primer pengganti LPG.

    “Salah satu di antaranya (yang dipercepat) adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil usai rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menilai proyek ini urgensinya cukup besar, sebab kebutuhan LPG Indonesia terus meningkat hingga 10 juta ton di tahun depan. Indonesia harus bisa membuat substitusi LPG yang selama ini lebih banyak diimpor dari luar negeri.

    “Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan di Cilegon itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan di 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri,” papar Bahlil.

    Eks Menteri Investasi itu juga mengatakan bulan ini bakal ada juga peresmian proyek RDMP Kilang Pertamina Balikpapan. Proyek ini juga akan memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    “Selain itu, kita akan membangun kilang minyak kita. Kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan, tapi sisanya yang lain akan berjalan,” ujar Bahlil.

    Dalam rencana besarnya, pemerintah ingin mengembangkan industri DME di beberapa daerah potensial seperti Bulungan, Kalimantan Utara, lalau di Kutai Timur, Kalimantan Timur, kemudian di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada juga di Muara Enim, Pali, dan Banyuasin di Sumatera Selatan.

    Total nilai investasinya untuk pengembangan seluruh proyek DME sekitar Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Proyek Gas dari Limbah Sawit Digeber, Pakai Cara Ini

    Proyek Gas dari Limbah Sawit Digeber, Pakai Cara Ini

    Jakarta –

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai membangun injection point di Pagardewa, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pengembangan proyek strategis Biomethane. Proyek Biomethane ini memperluas portofolio PGN di sektor energi terbarukan dengan menyediakan produk untuk dekarbonisasi.

    Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto mengatakan Biomethane dapat digunakan sama seperti gas bumi untuk rumah tangga, industri, retail hingga transportasi darat, serta dapat diakses dengan luas sesuai jangkauan jaringan gas yang sudah beroperasi.

    Injection Point di Pagardewa terdiri dari Pressure Reducing System (PRS) yang juga dapat digunakan sebagai titik injeksi sumber pasokan lainnya, misalnya coalbed methane (CBM), stranded gas dan sumber pasokan lainnya. Sementara itu, PGN merencanakan penyediaan Biomethane dengan volume berkisar 1,2 BBTUD melalui Injection Point Pagardewa.

    “Kehadiran biomethane diharapkan dapat menjadi langkah inovatif dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi yang ramah lingkungan dan energi terbarukan untuk masyarakat,” jelas Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

    Arief mengatakan proyek Biomethane ini diinisiasi berdasarkan potensi Indonesia untuk memproduksi Biomethane dari limbah pabrik kelapa sawit. Biomethane menjadi solusi yang modern dalam pengelolaan limbah organik menjadi renewable energy.

    “Pengelolaan limbah yang tepat sangat penting, karena apabila limbah tidak diolah dengan optimal, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkontribusi terhadap pemanasan global,” kayanya.

    Arief mengatakan proyek ini berpotensi memberikan kontribusi pada reduksi emisi GRK sebesar 29.688 ton-CO2e/tahun (konversi bahan bakar) dan 204.867 ton-CO2e/tahun (methane capture dari POME).

    “Diharapkan, biomethane dapat memperkuat upaya pemerintah dalam hal dekarbonisasi, meningkatkan ketahanan pasokan gas domestik dan mendukung target bauran energi dan berkelanjutan untuk Indonesia,” katanya.

    (acd/acd)

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Medsos Kosmetik Pinkflash ‘Digeruduk’ Konsumen, Keluhkan Iritasi Mata hingga Insisi

    Medsos Kosmetik Pinkflash ‘Digeruduk’ Konsumen, Keluhkan Iritasi Mata hingga Insisi

    Jakarta –

    Media sosial Pinkflash mendadak ‘diserbu’ keluhan konsumen terkait produk eyeshadow yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Ini kali kedua Pinkflash tersandung kasus kosmetik positif bahan terlarang yakni pewarna tekstil K3, yang bersifat karsinogenik atau berisiko memicu kanker.

    Dalam kolom komentar Pinkflash, terpantau lebih dari 15 orang mengalami keluhan tak jauh berbeda, yakni masalah di mata. Beberapa di antaranya ada yang harus menjalani operasi, insisi atau penyayatan kecil pada kelopak mata untuk menghilangkan benjolan, hingga penanganan lain yang tak sekadar cukup memakai obat tetes mata.

    Kepada detikcom, Danis (23), konsumen setia Pinkflash, juga menceritakan masalah serupa. Ia mengaku sudah lima kali bolak-balik ke rumah sakit.

    “Awal mulanya itu kelopak mata, sampai area bawah bulu mata aku gatal-gatal dan panas gitu, lama-lama kelopak mata aku sakit dan jadi agak membengkak merah, pas cuci muka sakit banget,” terang Danis saat dihubungi Kamis (6/11/2025).

    Keluhan itu tak kunjung membaik dan bengkak semakin besar bahkan hingga mengeluarkan nanah. Danis sudah coba mengobatinya dengan obat minum dan salep biasa dari dokter, tetapi tak kunjung mereda.

    “Total aku ke dokter 5 kali, satu kali spesialis mata dan langsung tindakan insisi mata,” sebut perempuan domisili DI Yogyakarta.

    Di tengah keluhan tersebut, Danis masih menggunakan produk eye make up dari Pinkflash. “Aku pakai lengkap dari Pinkflash semua, sampai eyeliner, dan juga maskara-nya,” sambung Danis.

    Keluhan baru membaik setelah Danis memutuskan untuk menyetop pemakaian eyeshadow tersebut. Eyeshadow yang digunakannya dan kini sudah ditarik BPOM RI adalah Pinkflash 3 Pan PF-E23 BR02.

    Danis menyesalkan temuan tersebut lantaran ia juga sebelumnya sempat memakai produk Pinkflash bermasalah yang ditarik dengan alasan serupa beberapa waktu sebelumnya, yakni Pinkflash Pallate PF-E15 02.

    Dihubungi terpisah, wanita di Palembang juga mengeluhkan hal yang sama. Citra mengaku tertarik membeli eyeshadow Pinkflash karena warnanya cukup mencolok, meski tidak dipakai setiap hari.

    “Awalnya saya beli produk itu karena tertarik warna-warna-nya cantik, tapi saya jarang menggunakannya untuk sehari-hari, saya gunakan ketika saya mau pergi acara-acara saja.”

    Sayang, tidak lama setelah menggunakannya, ia malah kerap mengalami iritasi dan bintitan. Citra sempat mengira bintitan yang dialami hanya keluhan biasa.

    “Tetapi lama kelamaan benjolan itu semakin membesar tetapi rasanya tidak sakit, setelah itu saya coba untuk konsultasi ke dokter, dokter bilang harus dioperasi karena bisa mengganggu ke-estetikan mata, dan pada keesokan nya saya disarankan untuk operasi,” sesalnya.

    Citra semula berpikir masalah yang muncul di mata tidak terkait produk Pinkflash, melainkan hanya karena masalah higiene atau kebersihan saja.

    “Maka dari itu setelah saya sudah pulih operasi saya masih tetap menggunakan produk tersebut dan setiap menggunakan produk apapun di saya selalu membersihkan double cleansing untuk menghindari hal itu terjadi lagi. Tetapi setelah itu saya tetap mengalami bintitan setelah saya menggunakan eyeshadow tersebut,” lanjutnya.

    Citra kemudian menyetop pemakaian produk tersebut dan tidak pernah mengalami keluhan yang sama lagi.

    “Saya hanya menggunakan eyeshadow dan eyeliner saja dari produk Pinkflash,” cerita dia.

  • BILA 2025: PT Titan Infra Sejahtera Raih Gelar Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Logistics

    BILA 2025: PT Titan Infra Sejahtera Raih Gelar Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Logistics

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Titan Infra Sejahtera berhasil meraih penghargaan Excellence in Integrated Mining Infrastructure and Logistics dalam ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards atau BILA 2025.
     
    Titan Infra Sejahtera dinilai berhasil dan memiliki kinerja unggul dalam pengelolaan infrastruktur dan logistik pertambangan yang terintegrasi serta mampu berkontribusi pada efisiensi rantai pasok energi nasional.
     
    Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Direktur Titan Infra Sejahtera, Victor B Tanuadji saat malam penganugerahan BILA 2025 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
     
    Titan Infra Sejahtera yang merupakan bagian dari kelompok usaha Titan Infra Energy Group, fokus pada pengembangan infrastruktur dari hulu ke hilir dan pengoperasian jaringan jalan khusus, pelabuhan, dan layanan logistik untuk mendukung industri batu bara, khususnya di Sumatra Selatan.
     
    Penghargaan ini mengukuhkan PT Titan Infra Sejahtera—perusahaan terintegrasi di bidang infrastruktur dan logistik energi, khususnya batu bara ini—sebagai perusahaan bidang logistik dan sektor pendukungnya yang dinilai memiliki keunggulan value, berkomitmen penuh pada regulasi serta kinerja operasional yang andal dan efisien.
     
    Pada akhir Mei 2025, Titan Infra Sejahtera melalui anak usahanya PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (PT SDJ) memperkuat infrastruktur logistik batu bara dengan menambah fasilitas di jetty 3, di Muara Enim, Sumatra Selatan.
     
    Strategi tersebut bertujuan memastikan kelancaran distribusi batu bara dari tambang ke pelabuhan sekaligus menjadi langkah penting dalam peningkatan kapasitas dan efisiensi layanan logistik, sebagai bagian dari rantai pasok yang dikembangkan oleh Titan Infra Energy Group, yang merupakan salah satu pemain utama di sektor pertambangan, energi, dan logistik di Indonesia.
     
    Adapun Bisnis Indonesia Logistics Awards 2025 (BILA) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Harian Bisnis Indonesia sejak 2022. Tahun ini, Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2025 sudah memasuki penyelenggaraan yang keempat kalinya.
     
    Ajang apresiasi terhadap korporasi maupun individu di sektor transportasi dan logistik ini mengusung tema Transformasi Logistik Menuju Indonesia Maju. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, dilakukan kategorisasi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

  • Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mematangkan sejumlah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai dari penunjukkan maskapai, asrama hingga penetapan kuota jemaah.

    Adapun, penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 ini bakal menjadi yang perdana dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    Peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Berikut fakta-fakta yang perlu diperhatikan calon jemaah asal Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji yang rangkaiannya bakal dimulai pada April 2026.

    Fakta-Fakta Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026:

    1. Kuota

    Pemerintah memaparkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jemaah pada 2026 atau musim Haji 1447 Hijriah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

    “Jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, kuota haji khusus yang ditentukan bagi jemaah Tanah Air tahun depan mencapai 17.680. Selain itu, terdapat 525 kloter penerbangan untuk jemaah haji reguler.

    Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota haji terbesar pada 2026 yakni mencapai 42.409 orang. Kemudian, disusul Jawa Tengah dengan kuota mencapai 34.122 orang.

    Di posisi ketiga terbesar ditempati oleh Jawa Barat dengan kuota haji 29.643 orang. Sementara itu, kuota haji di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar 7.819 orang.

    2. Syarat Kesehatan

    Kemenhaj telah merilis daftar penyakit yang tidak memenuhi syarat kemampuan (istitaah) kesehatan haji periode 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kebijakan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan oleh jemaah yang secara fisik dan mental benar-benar mampu, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun jemaah lain.

    “Jenis penyakit dan kondisi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah meliputi gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, gagal jantung berat, penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus-menerus, dan kerusakan hati berat,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Jemaah calon haji risiko tinggi (risti) di atas kursi roda mengantre untuk naik ke dalam bus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (19/5/2025).

    Lebih lanjut, persyaratan itu juga mencakup penyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi kesadaran aktivitas, lansia dengan demensia, kehamilan berisiko tinggi terutama trimester ketiga, serta penyakit menular aktif seperti tuberculosis (TBC) paru terbuka dan demam berdarah.

    Selain itu, termasuk pula pasien kanker stadium lanjut atau yang sedang menjalani kemoterapi, penyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrol, diabetes melitus tidak terkontrol, penyakit autoimun yang tidak terkendali, epilepsi dan stroke serta gangguan mental berat.

    “Calon jemaah dengan kondisi tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat kesehatan atau istitaah, dan berpotensi tidak lolos pemeriksaan kesehatan di Indonesia maupun ditolak berangkat atau bahkan dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi,” ujar Irfan.

    Irfan menyebut bahwa Kemenhaj akan memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah haji sejak tahap awal, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan, kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    3. Jadwal

    Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

    “Setelah puncak haji, pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026 dari Jeddah, sedangkan pemulangan gelombang kedua dimulai pada 16 Juni 2026 dari Madinah,” ujarnya.

    Setelah itu, Irfan memperkirakan seluruh operasional pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026, sekaligus menandai tuntasnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

    4. Maskapai Haji

    Pemerintah menetapkan dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi penyediaan transportasi udara terhadap tujuh maskapai penerbangan, terdiri dari enam maskapai nasional dan satu maskapai asing dari negara tujuan.

    “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines [Saudia] yang memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan,” ujar Irfan.

    Dia melanjutkan, penetapan kedua maskapai ini dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Kedatangan para jemaah kloter I Embarkasi Palembang, Jumat (13/6/2025) pagi./ Kemenag Sumsel.

    Selain itu, Kemenhaj juga telah menetapkan pembagian operasional penerbangan dari kedua maskapai tersebut.

    Garuda Indonesia akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Sementara itu, Saudia akan melayani pengangkutan 101.860 jemaah haji dan petugas kloter dari embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Jakarta (Bekasi), serta Kertajati atau Indramayu, dan Surabaya. 

    “Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan efisiensi rute, ketersediaan armada, serta kapasitas bandara embarkasi masing-masing,” tuturnya.

    Irfan meneruskan, secara keseluruhan, sebanyak 204.362 jemaah haji dan petugas kloter akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 525 kelompok terbang melalui 14 bandara embarkasi atau debarkasi haji di Tanah Air.

    5. Biaya Haji Turun

    DPR dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

    “Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

    Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

    Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

    Jemaah calon haji mendirikan salat di depan makam Ibrahim, sebagai bagian dari rangkaian umrah wajib pada ibadah haji 1446 Hijriah/2025. Bisnis/Reni Lestari

    Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

    Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

    6. Batas Pelunasan Biaya Haji

    Kemenhaj menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

    “Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan.

    Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

    Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

    “Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” jelasnya.

    Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.

  • KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

    KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajuritnya untuk tidak mengkhianati negara dan terus meningkatkan pengabdian dengan melayani masyarakat.

    Hal tersebut dikatakan Maruli saat memberikan pengarahan kepada prajurit dalam kunjungan kerjanya di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Rabu (5/10).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, Maruli menekankan loyalitas kepada negara menjadi dasar utama seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya.

    “Tentara tidak boleh berkhianat, tegak lurus semuanya (loyalitas), apapun yang terjadi tegak lurus, tidak usah ikut gosip-gosip segala macam,” kata dia kepada para prajuritnya.

    Sikap tegak lurus itu, lanjut Maruli, dapat dibangun dengan memperkuat kekompakan antara sesama prajurit di semua lini pangkat dan jabatan.

    Dengan memupuk kekompakan, Maruli yakin seluruh prajurit akan memiliki jiwa loyalitas yang sama dan akan saling membangun satu sama lain demi memberikan pelayanan terbaik kepada negara.

    “Kalau kita kompak semua, tidak akan ada apa-apa di Indonesia ini. Jangan sampai terpengaruh oleh segala macam pengaruh apapun,” jelas Maruli.

    Untuk memperkuat loyalitas tersebut, Maruli juga memastikan seluruh prajuritnya mendapatkan fasilitas yang layak untuk hidup dari mulai rumah hingga fasilitas kesehatan.

    Salah satu fasilitas yang dimaksud yakni pembangunan dan renovasi rumah dinas maupun rumah non-dinas (rumah pribadi) yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP).

    Usai memberikan pengarahan, Maruli melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau kawasan Asrama Militer Sekojo, Palembang. Di lokasi tersebut, dia meninjau hasil perbaikan 157 unit rumah dinas prajurit yang dikerjakan melalui program swakelola TNI AD dan swadaya Kodam II/Sriwijaya. Rehabilitasi ini juga mencakup rumah dinas prajurit di wilayah Bangka.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi di Mesuji Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Mogok, Sopir Diamankan

    Polisi di Mesuji Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Mogok, Sopir Diamankan

    Liputan6.com, Jakarta Seorang polisi tewas usai menabrak truk tronton mogok di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kilometer 194, tepatnya di dekat Jembatan Way Balak, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji, Senin (3/11/2025) malam.

    Korban seorang anggota Samapta Polres Mesuji. Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox berwarna kuning dengan nomor polisi BE 4690 LE.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Mesuji Ipda Ferdyansyah mengatakan, korban melaju dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Korban menabrak bagian belakang tronton BG 8010 JG yang terparkir di bahu jalan karena mengalami kendala mesin.

    “Kejadian terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Pengendara motor menabrak tronton yang sedang parkir di badan jalan karena mengalami kerusakan,” ujar Ferdyansyah, Selasa (4/11/2025).

    Akibat benturan keras, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan tubuh. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Puri Husada, namun nyawanya tidak tertolong.

    Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Lampung Tengah untuk dimakamkan.

    Sementara itu, sopir tronton telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan.

    “Sopir saat ini kami amankan untuk pemeriksaan. Dari keterangan awal, truk tersebut memang sedang mogok dan diparkirkan di bahu jalan. Kasusnya masih dalam penyelidikan,” tutup dia.