Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Pembentukan kantor-kantor imigrasi baru bertujuan untuk mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

    Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025. Pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian.

    Berikut ini 18 kantor imigrasi baru yang dibentuk:

    1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
    2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Provinsi Jawa Tengah
    3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
    4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
    5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
    6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Provinsi Jawa Barat
    7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Provinsi Jawa Tengah
    8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
    9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
    10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
    11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
    12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
    13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Provinsi Gorontalo
    14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
    15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Provinsi Bali
    16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Provinsi Bali
    17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
    18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

    “Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

    Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran. Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

    (maa/maa)

  • 135 Agenda Seru Siap Meriahkan Kalender Wisata Palembang 2026

    135 Agenda Seru Siap Meriahkan Kalender Wisata Palembang 2026

    JAKARTA – Kota Palembang tampaknya siap menjadi salah satu destinasi paling ramai di tahun 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, telah menyiapkan 135 agenda wisata yang akan digelar sepanjang tahun untuk menghidupkan pariwisata kota dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, menjelaskan bahwa beragam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Palembang sebagai kota tujuan wisata budaya, sejarah, dan kuliner di Indonesia.

    “Sebanyak 135 agenda sepanjang kalender tahun 2026 itu bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan yang ditargetkan berjumlah 2,3 juta wisatawan baik domestik maupun internasional,” kata Irman di Palembang, seperti dikutip ANTARA.

    Menurutnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemkot menargetkan perputaran ekonomi dari sektor pariwisata mencapai Rp366 miliar tahun depan.

    “Datanya apabila wisatawan berkunjung ke Palembang, selama dua hari tiga malam, akan menghabiskan Rp2,3 juta untuk satu wisatawan, tentu ini merupakan perputaran perekonomian yang baik,” ujarnya.

    Dari total 135 acara bertajuk “Charming Events of Palembang 2026”, terdapat 10 agenda unggulan yang menjadi daya tarik utama, termasuk beberapa kegiatan baru yang akan memeriahkan kota sepanjang tahun depan.

    Salah satu yang paling dinantikan adalah Festival Pesona UMKM 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 sebagai ajang promosi produk lokal khas Palembang. Selain itu, sejumlah agenda ikonik yang sudah menjadi bagian dari identitas kota juga akan kembali hadir, seperti:

    Festival Perahu Bidar Tradisional

    Festival Sriwijaya

    Ampera Tourism Run

    Ziarah Kubro

    Cap Go Meh Pulau Kemaro

    Gemilang Palembang Raya

    Sriwijaya Lantern Festival

    Pemilihan Bujang Gadis Palembang

    Festival Kuliner Halal Nusantara

    Festival Pesona UMKM

    “Dua di antaranya bahkan masuk nominasi Karisma Event Nusantara 2026 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yaitu Festival Perahu Bidar Tradisional dan Festival Sriwijaya,” jelas Irman.

    Irman menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat, komunitas kreatif, dan pelaku usaha pariwisata.

    “Melalui peluncuran Charming Events of Palembang 2026 ini, kami berharap adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk memperkuat sektor pariwisata di Palembang,” ujarnya.

    Ia juga mengajak warga Palembang untuk turut berperan aktif menjaga keindahan dan keramahan kota agar wisatawan merasa betah.

    “Kami mengajak masyarakat turut berperan dalam membangun citra positif Kota Palembang,” katanya.

  • War Tiket KAI Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2026 Dimulai!

    War Tiket KAI Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2026 Dimulai!

    Bisnis.com, JAKARTA – Buat Anda yang hendak mudik saat momen libur natal 2025 dan tahun baru 2025, Anda sudah bisa membeli tiket kereta sejak 11 November 2025.

    Dilansir dari Antaranews, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional (Divre) III Palembang, Sumatera Selatan, menyebutkan tiket kereta api jarak jauh untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan.

    Manajer Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Selasa, mengatakan tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan oleh masyarakat.

    Sesuai dengan kebijakan KAI, bahwa pemesanan tiket KA jarak jauh dapat dipesan mulai H-45 keberangkatan.

    Pemesanan tiket untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, serta channel penjualan resmi tiket KA lainnya yang telah bekerjasama dengan KAI.

    “Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu dan stasiun tujuan, agar tidak salah jadwal, karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api,” katanya.

    Ia menjelaskan pemesanan tiket yang dapat dilakukan untuk keberangkatan hingga H-45, di mana untuk masa libur panjang di tanggal keberangkatan 24, 25 dan 26 Desember 2025 sudah dapat dipesan mulai tanggal 11 November 2025.

    Sedangkan, untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2025 dan seterusnya pemesanan baru dapat dilakukan tanggal 12 November 2025.

    “Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta,” jelasnya.

    Pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Divre III Palembang mengoperasikan KA Bukit Serelo Relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP), KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati – Tanjung karang (PP) dan KA komersial Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP) dengan menyiapkan rata-rata 2.880 tempat duduk setiap hari nya.

    Jumlah tersebut dapat berubah, apabila pada masa libur Natal dan tahun baru tiket untuk KA Bukit Serelo, KA Ekspres Rajabasa dan KA Sindang Marga ada gerbong tambahan.

  • Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Jakarta –

    Asosiasi produsen mengusulkan agar pemerintah Malaysia menetapkan durian sebagai buah nasional. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah Malaysia?

    Dilansir The Star dan Straits Times, Selasa (11/11/2025), usulan itu disampaikan oleh Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM). Presiden DMA Eric Chan mengatakan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menetapkan durian, yang dijuluki “raja buah-buahan”, sebagai buah nasional Malaysia.

    DMA juga meminta supaya tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional.

    “Durian bukan sekadar buah biasa. Durian merupakan bagian dari identitas nasional kita,” kata Eric dalam pernyataannya.

    “Setiap warga Malaysia, apa pun latar belakangnya, memiliki kisah dengan durian — sebuah kenangan, sebuah tradisi. Itulah satu hal yang menyatukan kita semua,” sebutnya.

    Varietas premium durian seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah menjadi sensasi global, yang menempatkan Malaysia di peta dunia sebagai rumah durian kelas dunia.

    Status Indikasi Geografis (IG) untuk durian Musang King, yang dikeluarkan Badan Kekayaan Intelektual Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun hingga Maret 2034.

    Eric mengatakan hal itu menegaskan status Musang King sebagai produk nasional yang sangat dilindungi, dan mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.

    “Pembaruan IG ini seperti stempel paspor untuk Musang King. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar asli Malaysia. Ini adalah sesuatu yang bisa kita semua banggakan, dan ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sebutnya.

    Eric menambahkan bahwa status durian sebagai buah nasional akan mendorong inovasi, penelitian dan agrowisata.

    Respons Pemerintah Malaysia

    Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari DMA, yang diajukan melalui Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan pada 8 September lalu.

    Nor menjelaskan bahwa setiap keputusan untuk menetapkan suatu buah sebagai buah nasional akan memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang oleh berbagai instansi pemerintah.

    “Faktor-faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, dan pentingnya buah tersebut bagi industri pertanian nasional, semuanya akan dipertimbangkan,” jelasnya.

    “Kementerian saat ini sedang meninjau masalah ini bersama dengan departemen dan instansi terkait untuk memastikan setiap keputusan dibuat secara bijaksana dan secara holistik,” ujar Nor kepada The Star.

    Lihat juga Video ‘Wisata Petik Durian dari Pohonnya Langsung di Lubuklinggau’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

    “Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

    Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

    Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

    “Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

    Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

    Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

    Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

    Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.

    Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.

    Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dikeroyok Warga, Pemuda di Muara Enim Hilang Terbawa Arus Sungai Regional 11 November 2025

    Dikeroyok Warga, Pemuda di Muara Enim Hilang Terbawa Arus Sungai Regional 11 November 2025

    Dikeroyok Warga, Pemuda di Muara Enim Hilang Terbawa Arus Sungai
    Tim Redaksi
    MUARA ENIM, KOMPAS.com
    – Seorang pemuda bernama Junaidi (30) hilang setelah hanyut terbawa arus sungai di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
    Peristiwa tersebut terjadi setelah Junaidi bersama dua rekannya datang ke desa itu untuk menjual sepeda motor. Saat calon pembeli memeriksa kendaraan, Junaidi menyalakan sepeda motor. Suara knalpot kemudian memicu kemarahan dua warga yang menghampiri mereka.
    “Sempat terjadi
    perkelahian
    antara korban bersama dua orang temannya dengan warga setempat. Dikarenakan kalah jumlah, korban dan kedua temannya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai,” kata Kepala Kantor
    SAR Palembang
    Raymond Konstantin, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
    Dua rekan Junaidi berhasil menyelamatkan diri setelah berenang menyeberangi sungai. Namun, Junaidi tidak muncul kembali dan diduga
    tenggelam
    .
    “Kami mendapatkan laporan dari warga atas peristiwa tersebut langsung mengirimkan tim untuk melakukan pencarian,” ujarnya.
    Tim SAR gabungan membagi pencarian menjadi dua Search And Rescue Unit (SRU).

    SRU satu melakukan penyisiran aliran
    Sungai Musi
    menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat sejauh dua kilometer ke arah timur serta melakukan manuver perahu pada titik-titik yang dicurigai.
    “Manuver ini dimaksudkan untuk menciptakan gelombang air yang dapat mengangkat benda-benda yang berada di dalam air termasuk korban yang kemungkinan ada di dalamnya. Sampai sekarang proses pencarian masih berlangsung,” ungkap Raymond.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Hadang Mobil Bawa 76 Kg Sabu di Asahan, Akan Diedarkan di Palembang Medan 11 November 2025

    Polisi Hadang Mobil Bawa 76 Kg Sabu di Asahan, Akan Diedarkan di Palembang Medan 11 November 2025

    Polisi Hadang Mobil Bawa 76 Kg Sabu di Asahan, Akan Diedarkan di Palembang
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Polisi menggagalkan penyelundupan 76 kg sabu di Desa Bangun Sari, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).
    Dua
    kurir sabu
    , yang mengendarai mobil Nissan X-Trail, inisial DGM (37) dan WR (30), berhasil diringkus.
    Kapolres
    Asahan
    , AKBP Revi Nurvelani, mengatakan keduanya diringkus sekitar pukul 07.20 WIB.
    Mulanya, polisi mendapat informasi bahwa kedua kurir akan melintasi lokasi kejadian dengan mobil Nissan X-Trail berwarna silver yang membawa 76 kg sabu.
    Kemudian, polisi memberhentikan mobil tersebut.
    “Saat kendaraan diberhentikan di Desa Bangun Sari, petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan empat tas jinjing warna hitam berisi 76 bungkus plastik merek Gold Leaf yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 76.000 gram atau 76 kilogram,” ujar Revi saat paparan di Polres Asahan, Selasa (11/11/2025).
    Dari interogasi, keduanya mengaku diperintahkan D, pelaku lain yang masih buron, untuk membawa sabu yang akan diedarkan ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.
    Polisi masih mendalami jaringan para pelaku. Ini merupakan kali kedua pelaku beraksi.
    “Salah satu tersangka juga mengaku bahwa pada 26 Oktober 2025, dirinya pernah berhasil membawa 38 kilogram sabu ke Palembang bersama orang yang sama,” ujar Revi.
    Kini, mereka ditahan untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.
    “Dua pelaku dan barang bukti telah kami amankan untuk penyidikan lebih lanjut. Kami juga berkoordinasi dengan jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut guna mengungkap jaringan peredaran yang lebih luas,” tutur Revi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal sebesar Rp300 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja baik pada upaya penanganan stunting untuk tahun anggaran 2025.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025.

    “Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp300 miliar,” demikian bunyi putusan kedua KMK 330/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

    Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp775 miliar.

    Selain dari segi nominal, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah pada tahun ini, dengan rincian 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.

    Sedangkan, pada KMK 353/2024 yang diteken oleh eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

    Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif di antaranya Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sementara untuk kabupaten, di antaranya Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang sukses meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir, menargetkan menjadi lumbung pangan nasional nomor satu di tanah air.

    “Tahun ini, Banyuasin tercatat sebagai lumbung pangan nasional nomor dua dengan produksi sekitar satu juta ton gabah kering giling (GKG) dari lahan 230 ribu hektare. Melihat kondisi terus terjadi peningkatan produksi padi, saya optimistis targetkan tersebut bisa dicapai pada 2026,” kata Bupati Banyuasin Askolani, di Pangkalan Balai, Selasa.

    Dia menjelaskan, untuk meningkatkan produksi padi, pihaknya terus berupaya memotivasi petani setempat membiasakan gerakan tanam padi dua kali bahkan tiga kali dalam setahun.

    “Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun,” ujarnya.

    Menurut dia, optimalisasi lahan sawah dengan melakukan penanaman padi dua hingga tiga kali setahun, bisa lebih memantapkan daerah ini sebagai penghasil pangan terbesar di Sumsel dan penyumbang produksi beras nasional.

    Berdasarkan data, pada 2018, Kabupaten Banyuasin menjadi penghasil pangan nomor satu di Sumsel dan penyumbang produksi beras nomor empat nasional.

    Kemudian pada 2024, kabupaten ini menjadi penyumbang produksi beras nomor tiga nasional, dan pada 2025 menjadi nomor dua lumbung pangan nasional.

    “Berdasarkan data itu, kami yakin akan menjadi lumbung pangan nomor satu nasional mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto, menjadikan Indonesia kuat dengan ketahanan pangan mandiri,” jelas Bupati Askolani.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) dapat membeli beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang.

    Rizal mengatakan kebijakan khusus itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga di wilayah 3TP yang dinilai memiliki keterbatasan akses terhadap pangan dan logistik dibandingkan daerah lain.

    “Kalau (warga) 3TP bisa lebih dua pack (membeli beras SPHP),” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Rizal menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah afirmatif agar masyarakat di wilayah 3TP tetap mendapatkan ketersediaan beras dengan harga terjangkau melalui program SPHP.

    “Karena kita memaklumi karena kondisinya memang betul-betul prihatinlah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.

    Bulog juga mengimbau agar beras SPHP yang telah disubsidi pemerintah tidak diperjualbelikan kembali, karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diatur secara berbeda di tiap wilayah Indonesia.

    Melalui kebijakan ini, Bulog berharap pemerataan akses pangan dapat terwujud hingga pelosok negeri, memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3TP, menikmati manfaat program SPHP secara langsung dan berkeadilan.

    Dia menambahkan hingga 10 November 2025, sepanjang tahun 2025 BUMN pangan itu telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton. Adapun target distribusi beras SPHP periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis outlet atau gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.