provinsi: SUMATERA SELATAN

Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

“Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

“Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

“Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

“Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

“Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

“Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

“Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

Desakan dari Driver Ojol

Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

“Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.

Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

“Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

Penjelasan Pihak Grab

Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

“Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

“Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

21/04/2025 06:20
Dari Klaim Anak hingga Laporan Polisi

JAKARTA – Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) tengah menjadi sorotan usai dirinya diduga memiliki anak di luar nikah oleh seorang wanita bernama Lisa Mariana.

Meski sebelumnya Ridwan Kamil telah memberikan pernyataan, namun kasus ini masih terus berjalan hingga akhirnya Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke pihak berwajib dengan Undang-Undang ITE.

Berikut perjalanan kasusnya!

1. Lisa Mariana Speak Up Soal Perselingkuhan

Dalam sebuah konferensi pers, Lisa Mariana menjelaskan soal awal mula pertemuannya dengan RK. Ia mengaku pertemuan mereka terjadi pada bulan Juni 2021 dan dikenalkan oleh seorang teman bernama AA.

“Pertemuan awal kan saya dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA untuk datang ke apartemen membuat video yang saya enggak tahu pada saat itu permintaan pak RK. Pada Juni tanggal 2 di Palembang 2021,” ungkap Lisa Mariana belum lama ini.

2. Diundang ke Palembang oleh RK

Kemudian, Lisa mengungkapkan kalau ia sempat diundang oleh RK ke Palembang dan melakukan hubungan intim hingga akhirnya ia hamil.

“Bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK itu hubungannya sudah pacaran saat itu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di telegram intens, selayaknya orang pacaran. Dari Palembang itu saya positif hamil setelah tiga minggu kemudian,” tutur Lisa Mariana.

3. Lisa Mariana Minta Pertanggungjawaban

Dalam kesempatan itu, Lisa menjelaskan bahwa alasan ia membongkar dugaan perselingkuhan ini bukan untuk dijadikan istri oleh RK melainkan pertanggungjawaban nafkah untuk anaknya.

“Saya enggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab anaknya saja, anak saya” “Tanggung jawab sebagai laki-laki. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja,” tegas Lisa.

4. Ridwan Kamil Klarifikasi

Usai isu ini mencuat, Ridwan Kamil langsung membantahnya dan mengaku memiliki bukti kuat untuk kasus ini. Ia menyebut kalau saat bertemu, Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil.

“Permasalahan ini sudah diselesaikan sejak empat tahun lalu dengan bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil sebelum bertemu saya dan telah meminta maaf di hadapan keluarganya,” tulis Ridwan Kamil di instagram pribadinya.

5. Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana ke Polisi

Tak terima difitnah oleh Lisa Mariana, Ridwan Kamil akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan model majalah dewasa itu ke pihak berwajib. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Heribertus Hartojo.

“Serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku,” kata Heribertus Hartojo dalam jumpa persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, 18 April.

“Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya,” sambungnya.

Ia menyebut dalam laporannya, pihaknya telah melampirkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi, guna memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Kami telah melampirkan semua bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes POLRI dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan,” ujar Heribertus.

21/04/2025 05:32
Hutama Karya Sebut Jalan Tol Padang-Sicincin Segera Beroperasi Penuh

Bisnis.com, PADANG — PT Hutama Karya (Persero) menyebutkan hasil Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) selama pelaksanaan fungsional jalan Padang – Pekanbaru ruas tol Padang – Sicincin, Sumatra Barat, sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri. Hasil uji laik dan operasi ruas tersebut sudah dilakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan fungsional ruas tol Padang – Sicincin itu juga turut dinikmati oleh pengendara, dimana selama periode mudik lebaran 2025 kemarin tercatat 105.691 kendaraan yang melintas.

“Jadi hal itu menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran jalan tol pertama di Sumbar sebagai jalur alternatif yang efektif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

Adapun selama masa fungsional lebaran itu, volume kendaraan yang melintasi Jalan Tol Padang –Sicincin mengungguli ruas tol fungsional Jalan Tol Palembang – Betung Seksi II, dan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi I.

Hal tersebut mencerminkan efektivitas strategi operasional Hutama Karya, termasuk penambahan gardu tol, pengoperasian mobile reader, dan fasilitas top-up di titik strategis.

Adapun selama dalam pelaksanaan ULFO jalan tol Padang – Sicincin yang telah dilaksanakan pada 21–23 Januari 2025 itu, aspek yang diuji meliputi seluruh spesifikasi teknis jalan tol, perlengkapan jalan, marka dan rambu, pagar pengaman, penerangan, sistem drainase, fasilitas keselamatan lalu lintas, serta kesiapan fasilitas pendukung seperti gardu tol, sistem pembayaran elektronik, dan kesiapan rest area tipe A di KM 23.

“Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) saat ini dalam proses penandatanganan dan diharapkan terbit April ini sehingga tol dapat dioperasikan secara penuh. Koordinasi aktif terus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk kelancaran pengoperasian resmi,” katanya.

Menurutnya, saat ini Hutama Karya juga telah menindaklanjuti rencana pembangunan SPBU di dekat gerbang Jalan Tol Padang – Sicincin dengan solusi teknis yang memastikan tidak mengganggu arus lalu lintas dan operasional jalan tol, sesuai standar keselamatan.

Di satu sisi, Hutama Karya mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah memanfaatkan tol ini selama masa fungsional. Perusahaan meyakini kehadiran Jalan Tol Padang – Sicincin akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran arus transportasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar.

20/04/2025 20:41
8.763 TPS Rampung Gelar PSU di 8 Daerah, KPU Pastikan Lancar dan Sukses

Jakarta –

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan gelaran pemungutan suara ulang (PSU) di delapan daerah aman dan lancar. Setidaknya 8.763 TPS telah melangsungkan PSU di delapan kota atau kabupaten.

Adapun delapan kabupaten atau kota itu, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu). PSU ini digelar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“PSU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari turut dimonitoring langsung Ketua dan Anggota KPU,” kata Afifuddin kepada wartawan, Minggu (20/4/2025).

“Telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lancar dan sukses, Sabtu 19 April 2025,” tambahnya.

Pelaksanaan PSU di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dimonitoring langsung oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin bersama Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin. Di Kota Banjarbaru PSU berlangsung di 403 TPS yang tersebar di 5 kecamatan 20 kelurahan dengan tingkat partisipasi sebesar 56,44 persen. Jumlah pemilih PSU 195.891 pemilih dengan pengguna hak pilih 110.816.

“Untuk PSU di Kab Serang, Provinsi Banten, hadir melaksanakan monitoring Anggota KPU August Mellaz bersama Gubernur Banten Andra Soni yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 04 Kp Sumur Peutey, Desa Baros, TPS 04 Desa Panyirapan dan TPS 001 Kampung Sukamanah Desa Baros. Di Kab Serang, PSU berlangsung di 2.355 TPS yang tersebar di 29 kecamatan 326 desa atau kelurahan,” katanya.

Di Kab Pasaman, PSU berlangsung di 605 TPS yang tersebar di 12 kecamatan, 62 nagari atau desa dengan tingkat partisipasi pemilih 65,27 persen. Jumlah pemilih PSU 218.980 pemilih dengan pengguna hak pilih 143.086.

“Dan untuk PSU di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara PSU di 531 TPS tersebar di 10 kecamatan 156 desa atau kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih 52,31 persen. Jumlah pemilih 257.020 pemilih, dengan pengguna hak pilih 134.947,” ujar Afif.

“Di lokasi lain, untuk PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur hadir melaksanakan monitoring Anggota KPU Iffa Rosita yang meninjau langsung pelaksanaan,” ujar Afif.

“PSU di TPS 19 dan 21 Kelurahan Melayu, TPS Lokasi Khusus 901 dan 902 Lapas Kelas IIA Tenggarong dan TPS 13 Kelurahan Timbau. PSU di Kutai Kartanegara berlangsung di 1.447 TPS yang tersebar di 20 kecamatan, dengan tingkat partisipasi pemilih 67,65 persen. Jumlah pemilih PSU 552.469 pemilih dengan pengguna hak pilih 354.172,” sambungnya.

Sementara, untuk PSU di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo telah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara PSU di 245 TPS di 11 kecamatan 123 desa atau kelurahan. Tingkat partisipasi pemilih di Gorontalo Utara sebesar 80,15 persen.

“Terakhir, untuk PSU di Kab Bengkulu Selatan, Prov Bengkulu, monitoring dihadiri Anggota KPU Parsadaan Harahap yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 03 Kelurahan Padang Kapuk, TPS 02 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna dan TPS 02 Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna,” kata Afif.

“PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung di 330 TPS yang tersebar di 11 kecamatan 158 desa atau kelurahan dengan tingkat partisipasi pemilih 73,80 persen. Adapun jumlah pemilih PSU 126.739 pemilih dengan pengguna hak pilih 93.600,” kata dia.

Berdasarkan hasil PSU selama 60 hari, total ada 8.763 TPS yang melakukan PSU di delapan daerah.

(dwr/lir)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

20/04/2025 20:27
Driver Ojol Datangi Kantor Grab untuk Protes Layanan Hemat, Ini Kata Wamenaker – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer merespons ratusan driver ojek online (ojol) yang turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat.

Layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat dinilai driver ojol diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar agar mendapatkan orderan lebih banyak.

Secara prinsip, pria yang akrab disapa Noel itu mendukung driver ojol yang hendak menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, ia menegaskan Kemnaker tidak mendukung aksi demonstrasi yang menggunakan unsur kekerasan.

“Demo banyak-banyak enggak apa-apa, tetapi jangan melakukan pengerusakan. Itu bukan jalan yang solutif,” kata Noel ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

“Silakan demo sebesar-besarnya, tetapi jangan melakukan kekerasan dan pengerusakan. Demonstrasi yang baik itu melakukan perlawanan bukan dengan cara kekerasan,” ujarnya.

Menurut dia, keluhan-keluhan dari driver yang ada seperti ini harus dikaji oleh aplikator agar permasalahan yang ada tidak sampai berlarut-larut.

“Manajemen Grab jangan membuat kegaduhan dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan,” ujar Noel.

Immanuel Ebenezer, mengingatkan Grab agar tidak membuat program-program yang merugikan dan mengurangi pendapatan mitra.

“Kalau mitra itu harus sama-sama menguntungkan tidak boleh merugikan para driver,” ujarnya.

Untuk itu, Noel mengatakan dirinya siap turun tangan untuk membantu para driver Grab menyuarakan aspirasinya dan mendukung unjuk rasa yang dilakukan selama tetap kondusif dan tidak menjurus ke arah kekerasan.

“Jika memang program-programnya tidak mensejahterakan akan pemerintah bantu fasilitasi berdiskusi langsung dengan para petinggi [perusahaan] dan juga Kemnaker,” katanya.

Perlu diketahui, pada 17 April 2025, ratusan mitra pengemudi Grab menggelar aksi unjuk rasa dan menyegel kantor Grab di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi ini adalah wujud protes keras terhadap pemberlakuan layanan Grab Hemat yang dinilai merugikan pendapatan para pengemudi. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Grab dihentikan operasinya di NTB.

Demonstrasi menuntut penghapusan layanan “Grab Hemat” juga digelar di beberapa kota lainnya seperti Cirebon, Kupang, dan Semarang.

Desak

Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

“Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.

Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

“Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

Penjelasan Pihak Grab

Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

“Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

“Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

20/04/2025 11:57
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Desak Grab Hentikan Layanan Akses Hemat, Apa Alasannya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

Pasalnya hal itu dinilai diskriminatif dengan memprioritaskan pengemudi yang mendaftar skema itu demi mendapat lebih banyak orderan.

Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

“Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.

Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

“Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

Penjelasan Pihak Grab

Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

“Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

“Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

20/04/2025 10:49
Hujan ringan dominasi cuaca kota-kota besar RI

logo BMKG

BMKG: Hujan ringan dominasi cuaca kota-kota besar RI
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 20 April 2025 – 08:53 WIB

Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, hujan ringan diperkirakan turun di sejumlah kota besar RI, seperti Jayapura, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Makassar. Prakirawan cuaca BMKG M. Apdillah A menyebutkan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Minggu, untuk Pulau Sumatera, diperkirakan hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang.

“Waspadai hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Bandarlampung,” kata Apdillah.

Dia melanjutkan, untuk Pulau Jawa, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, dan hujan sedang di kota Serang serta Semarang.

“Selanjutnya, untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Denpasar dan Mataram, serta hujan sedang di Kupang,” dia menuturkan.

Kemudian, katanya, di Kalimantan, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Kota Samarinda, Palangka Raya, dan Pontianak. Dia juga mengingatkan untuk waspada hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Tanjung Selor dan Banjarmasin. Adapun untuk Pulau Sulawesi, dia menyebutkan, diperkirakan kondisi cuaca berawan tebal di Gorontalo, hujan ringan di Manado, Palu, Kendari, dan Makassar, serta hujan sedang di Mamuju.

Lalu, untuk wilayah Indonesia Timur, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura, serta hujan sedang di Merauke. Hujan berpetir diperkirakan akan ada di Nabire dan Jayawijaya, sehingga dia mengingatkan publik untuk waspada.

Sumber : Antara

20/04/2025 09:22
Bawaslu Sebut Hasil PSU Pilkada Berpotensi Digugat Lagi ke MK Nasional 20 April 2025

Bawaslu Sebut Hasil PSU Pilkada Berpotensi Digugat Lagi ke MK
Tim Redaksi
PASAMAN, KOMPAS.com
– Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, masih ada kemungkinan hasil pemungutan suara (PSU) Pilkada di sejumlah daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan hasil pemantauan Bawaslu RI di delapan daerah yang melaksanakan PSU, kata Bagja, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang berpotensi digunakan kandidat untuk melayangkan gugatan.
“Dari delapan daerah, ada satu daerah yang tadi disebutkan, yang Serang itu terkait politik uang. Masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam proses juga,” ujar Bagja usai meninjau pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu (19/4/20235).
Sedangkan untuk sejumlah wilayah lain, misalnya Banjarbaru, Tasikmalaya, hingga Parigi Moutong, Bagja mengaku masih menunggu laporan hasil pengawasan yang dilakukan.
Meski begitu, Bagja berpandangan, dugaan-dugaan pelanggaran yang ada saat ini membuka peluang terjadinya gugatan perselisihan hasil Pilkada ke MK.
“Semoga tidak. Tapi bisa, bisa jadi. Jadi kemungkinan itu tetap ada ya. Dan digunakan juga hal seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” ungkap Bagja.
Adapun delapan daerah yang melaksanakan PSU pada Sabtu (19/4/2025) di antaranya Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; dan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan;
Selain itu, PSU juga digelar di Pilkada Tasikmalaya, Jawa Barat; Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Gorontalo Utara, Gorontalo; dan Bengkulu Selatan, Bengkulu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/04/2025 08:25
Pelaksanaan Coblosan Ulang Pilkada di 8 Daerah Aman dan Lancar

Jakarta –

Sebanyak 8 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada kemarin. KPU menyampaikan pelaksanaan coblosan ulang berjalan aman dan lancar.

“Alhamdulillah pantauan sementara pelaksanaan aman semua dan lancar,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

Ada 8 daerah yang melaksanakan PSU yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Afifuddin berharap tidak ada lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah coblosan ulang ini.

“Iya pastilah berharap nggak ada sengketa,” kata Afifuddin.

Seperti diketahui, 8 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 19 April 2025 kemarin. Pelaksanaan PSU di 8 daerah itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4) kemarin menjelaskan, ada satu daerah yakni Kabupaten Parigi Moutong yang melaksanakan PSU lebih awal dari jadwal yakni pada Rabu (16/4) lalu. Kata Afifuddin, pelaksanaan PSU di Parigi Moutong berjalan lancar.

(whn/dhn)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

20/04/2025 07:50
Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

…Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran

Pasaman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan daerah yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/4).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut sejumlah daerah seperti Serang dan Pasaman menjadi sorotan utama karena terindikasi memiliki potensi pelanggaran.

“Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

Beberapa daerah lain yang juga menjadi sorotan Bawaslu antara lain Banjarbaru, Tasikmalaya, dan Parigi Moutong.

Dia menilai masing-masing daerah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam pelaksanaan PSU, mulai dari pelanggaran administrasi hingga keberatan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu.

Bagja menambahkan PSU di daerah Parigi Moutong dilakukan lebih awal lantaran permintaan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari Sabtu dengan alasan keyakinan.

“Karena ada teman-teman yang berkeyakinan terhadap hari Sabtu tidak digunakan. Akhirnya pindah ke hari Rabu,” jelasnya.

Meski sebagian besar proses PSU berjalan lancar, Bagja tidak menutup kemungkinan hasilnya dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan pelanggaran serius seperti pemilih ganda atau pemilih tidak terdaftar yang tetap mencoblos.

“Semoga tidak. Tapi kemungkinan itu ada, apalagi kalau terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Bagja.

Dia mengemukakan ada laporan atau tidak kembali ke masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu.

“Iya, dan digunakan juga hasil seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” pungkas dia.

Adapun PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Sebanyak tujuh kabupaten kota PSU Pilkada 2024. Yakni, Kota Banjarbaru dengan 403 TPS, Kabupaten Serang (2.355 TPS), Kabupaten Pasaman (605 TPS), Kabupaten Empat Lawang (531 TPS), Kabupaten Tasikmalaya (2.847 TPS), Kabupaten Kutai Kartanegara (1.447 TPS), Kabupaten Gorontalo Utara (245 TPS), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (330 TSP).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

20/04/2025 00:10