provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Menteri Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli Bagikan 100 Rumah Subsidi Kepada Buruh – Halaman all

    Menteri Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli Bagikan 100 Rumah Subsidi Kepada Buruh – Halaman all

    Sebelumnya sudah ada 100 rumah subsidi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan ada juga 100 untuk guru.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 19:02 WIB

    Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews

    RUMAH UNTUK BURUH – Pembagian 100 rumah subsidi bagi buruh dari pemerintah dalam acara May Day yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025). Target keseluruhan rumah subsidi bagi buruh sebanyak 20 ribu unit. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membagikan 100 rumah subsidi bagi buruh.

    Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) ini, Ara mengatakan bahwa buruh merupakan kategori profesi ketiga yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Sebelumnya sudah ada 100 rumah subsidi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan ada juga 100 untuk guru.

    “Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting, yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program pemerintah Presiden Prabowo,” katanya di Pertamina Arena Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    Ara menargetkan 20 ribu rumah subsidi bisa dibagikan ke buruh pada tahun ini. Pada hari ini yang dibagikan adalah sebanyak 100 unit.

    Dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena ini, Ara bersama Yassierli membagikan 13 kunci untuk buruh secara simbolis.

    Selain mereka, ada juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan petinggi Pertamina yang ikut membagikan kunci rumah secara simbolis.

    Lokasi rumah unit bagi para buruh ini beragam. 
     
    Antara lain di Karawang, Jawa Barat; Serang, Banten; Batang, Jawa Tengah; Pasuruan, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; dan Palembang, Sumatera Selatan.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    Mau Tertibkan Sumur Minyak Ilegal, Kepala SKK Migas: Sumatera Selatan Terutama

    SENIPAH – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memastikan akan melakukan penertiban terhadap sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara ilegal. Nantinya sumur minyak ilegal ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menurut Djoko, penertiban ini akan menyasar sejumlah daerah terutama Sumatera Selatan yang memiliki WK migas terbesar seperti Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina. Tak hanya Sumatera Selatan, penertiban juga akan dilakukan hingga wilayah Aceh dan wilayah Jawa.ar.

    “Ada (target). Sumatera Selatan terutama. Ada Aceh, ada Jawa,” ujar Djoko singkat kepada awak media saat ditemui di Onshore Receiving Facility ENI Muara Bakau B.V Senipah, Kalimantan Timur, Rabu, 30 April.

    Saat ini Djoko menyebut pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun regulasi pengelolaan sumur minyak ilegal oleh BUMD yang ditargetkan akan rampung bulan Mei.

    “Kita sedang proses regulasinya. Mudah-mudahan selesai dalam bulan depan ya,” tandas Djoko.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang akan memberantas ilegal drilling dengan pembentukan regulasi baru. Bahlil bilang, perbaikan regulasi ini dimaksudkan agar sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat dapat diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang kemudian akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang lebih baik.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian dari lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 28 April.

    Sementara itu, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sebaran sumur minyak masyarakat berada di Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima dari berbagai instansi, sebaran sumur minyak masyarakat yang berada di Sumsel, yaitu Musi Banyuasin Sumatra Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” uajr Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 28 April.

    Menurutnya, pengeboran terhadap 7.700 sumur tersebut melibatkan 230.000 orang dengan rerata 30 orang per sumur. Sementara untuk produksi minyak per hari dari sumur ilegal ini mencapai 6000 hingga 10.000 barel per hari.

    “Produksi antara 6.000 sampai dengan 10.000 barrel oil per day, ini tergantung hari dan situasi, tapi in average antara 6.000-an sampai 10.000,” tandas Tri.

  • Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Disahkan – Page 3

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Disahkan – Page 3

    Ratusan ribu buruh akan menggelar perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2025. Dalam Hari Buruh ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa acara May Day 2025  di Monas akan dihadiri lebih dari 200 ribu buruh beserta keluarganya. Said Iqbal juga mempersilahkan masyarakat yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    Momentum tahunan ini tidak hanya akan diisi dengan orasi perjuangan, tetapi juga konser musik dari grup legendaris Indonesia seperti Tipe-X dan Wali, sebagai simbol bahwa perjuangan dan kebudayaan berjalan seiring.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/3035).

    Said Iqbal menegaskan bahwa May Day tahun ini membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia:

    Hapus outsourcing
    Bentuk Satgas PHK
    Wujudkan upah layak
    Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
    Lindungi Pekerja Rumah Tangga – Sahkan RUU PPRT
    Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” tegas Iqbal.

    Tak hanya dipusatkan di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat lebih dari 1 juta buruh akan turun ke jalan di sedikitnya 15 kabupaten/kota, antara lain: Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, dan berbagai daerah yang lain.   

  • Prabowo Janji di Depan Buruh Akan Hapus Outsourcing

    Prabowo Janji di Depan Buruh Akan Hapus Outsourcing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto di hadapan kaum pekerja dalam aksi hari buruh internasional berjanji akan secepatnya menghapuskan sistem outsourcing.

    “Saya akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo dalam aksi buruh di Monas, Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan Prabowo tersebut menjawab salah satu dari sekian banyak tuntutan elemen buruh untuk menghapuskan sistem yang dianggap sering kali tidak berpihak kepada kelas pekerja.

    Meski demikian, dirinya juga menegaskan akan menjaga kepentingan para investor.

    Kalau gak investasi gak ada pabrik, kalian tak bekerja, jadi kita harus kerja sama. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor bertemu 150 pimpinan buruh yang akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan,” sebut Prabowo.

    Enam poin tuntutan Buruh di Peringatan May Day:

    1. Hapus outsourcing
    2. Bentuk Satgas PHK
    3. Wujudkan upah layak
    4. Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
    5. Lindungi Pekerja Rumah Tangga – Sahkan RUU PPRT
    6. Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset

    Tak hanya dipusatkan di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat lebih dari 1 juta buruh akan turun ke jalan di sedikitnya 15 kabupaten/kota, antara lain: Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, dan berbagai daerah yang lain.

    (fsd/fsd)

  • Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Mei 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Kamis 1 Mei 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • Monas Dibanjiri Buruh Aksi May Day 2025

    Monas Dibanjiri Buruh Aksi May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Lapangan Monumen Nasional (Monas) mulai ramai dipadati para buruh untuk mengikuti peringatan Hari Buruh alias May Day 2025 pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, sejumlah buruh membawa bendera masing-masing, mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), SPSI, Serikat Buruh Sejahtera Independen ‘92 (SBSI ‘92), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), hingga Serikat Pekerja Nasional (SPN).

    Sebelum memasuki area panggung, para buruh/pekerja maupun masyarakat terlebih dahulu harus melakukan pengecekan badan. Di sana, terdapat petugas yang akan mengecek barang bawaan peserta. Adapun, para petugas akan menyita barang bawang berbahaya seperti pemantik api.

    Setelah memasuki area pengecekan, akan terlihat lautan buruh yang memadati sekitar panggung Monas, Jakarta. Di sana, juga terdapat podium di tengah lautan buruh.

    Sederet menteri, staf khusus (Stafsus), hingga anggota DPR juga ikut meramaikan aksi May Day, seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Raffi Ahmad, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Berdasarkan susunan acara yang diterima Bisnis, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.

    Selain itu, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarganya serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.

    Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.

  • Menkes Buka-bukaan, Ini Prodi PPDS dengan Laporan Kasus Bullying Terbanyak

    Menkes Buka-bukaan, Ini Prodi PPDS dengan Laporan Kasus Bullying Terbanyak

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan RI menerima 2 ribu laporan perundungan sejak dibukanya kanal pengaduan bullying Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Juni 2023 lalu. Ada 600 di antaranya yang terkonfirmasi perundungan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merinci 57 persen bentuk perundungan merupakan non fisik dan non verbal yakni 91 kasus pembiayaan di luar kebutuhan pendidikan, dengan kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah, diikuti 91 kasus pengaduan tugas jaga di luar batas wajar, 50 kasus penugasan untuk kepentingan pribadi konsulen atau senior, dan terakhir 98 kasus pengucilan atau pengabaian.

    Bentuk perundungan lain yang juga banyak dilaporkan adalah kekerasan verbal hingga 34 persen, Menkes Budi menyoroti banyak sebutan tidak pantas yang juga terlihat di jaringan komunikasi PPDS.

    Sementara perundungan fisik terjadi pada 8 persen kasus pengaduan. “Yang fisik biasanya disuruh mengunyah cabai, harus push up, makan telur mentah, disuruh berdiri selama 7 sampai 8 jam, ini hampir di semua pengaduan itu terjadi,” ungkap Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Terbanyak Terjadi di Prodi Apa?

    Dari hasil koordinasi dengan Kemenristekdikti, Menkes Budi mencatat sedikitnya 10 prodi terbanyak yang melaporkan kasus bullying atau perundungan.

    Berikut catatannya:

    Prodi penyakit dalam: 80 kasusProdi bedah: 46 kasusProdi anestesi: 27 kasusProdi obgyn: 22 kasusProdi anak: 21 kasusProdi mata: 16 kasusProdi bedah plastik: 16 kasusProdi bedah saraf: 16 kasusProdi orthopedi:15 kasusProdi neurologi: 14 kasus

    Sementara dari 600 kasus perundungan yang diterima Kemenkes RI, lebih dari 300 laporan terjadi di rumah sakit pemerintah. Terbanyak ada di rumah sakit berikut:

    “Kami bagi juga mana yang terjadi di RS Kemenkes,” lanjutnya.

    Rumah Sakit Kemenkes

    RSUP Kandou Manado 77 kasusRSUP Hasan Sadikin 55 kasusRSUP IGNG Ngoerah 42 kasusRSUP Dr Sardjito 36 kasusRSUPN Dr Cipto Mangunkusumo 32 kasusRSUP Moh. Hoesin Palembang 29 kasusRSUP Dr Kariadi 28 kasusRSUP H. Adam Malik 27 kasusRSUP Dr. M. Djamil 22 kasusRSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 15 kasus

    (naf/kna)

  • Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara ihwal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Hal ini sekaligus merespons salah satu tuntutan buruh dalam aksi May Day pada Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

    Sejalan dengan momentum May Day 2025 yang akan dihadiri sekitar 200.000 buruh/pekerja, Yassierli menuturkan Kemnaker juga berencana menghadiri agenda tersebut yang dihelat di Monumen Nasional (Monas).

    “Insya Allah kami akan hadir [di May Day besok],” ujarnya.

    Berdasarkan susunan acara May Day 2025 yang diterima Bisnis, massa peserta May Day akan mulai masuk ke lapangan Monas pada pukul 08.30 WIB. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.

    Selain Kepala Negara RI, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), hingga sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarga, serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru.

    Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.

    Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.

  • Trafik Digital Meningkat, Jaringan 4G Indosat di Sumatra Tumbuh 16%

    Trafik Digital Meningkat, Jaringan 4G Indosat di Sumatra Tumbuh 16%

    Bisnis.com, PEKANBARU – PT Indosat Tbk. (ISAT)  mencatat pertumbuhan penggunaan jaringan 4G sebesar 16% di wilayah Sumatra Selatan pada kuartal I 2025 (YoY), menandai peningkatan signifikan seiring ekspansi infrastruktur dan transformasi digital yang digencarkan perusahaan di kawasan barat Indonesia.

    Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari komitmen IOH dalam memperluas akses digital inklusif dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh lapisan, termasuk daerah yang sebelumnya kurang terlayani. 

    Selain wilayah Sumsel, pertumbuhan jaringan juga tercermin dari peningkatan jumlah BTS 4G di Sumatra bagian Utara sebesar 9%, dan Sumatra bagian Tengah sebesar 11% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    “Ini merupakan wujud nyata dari upaya kami untuk menghadirkan koneksi yang cepat dan stabil di seluruh penjuru Sumatra, terutama di tengah akselerasi kebutuhan digital masyarakat,” ungkapnya Rabu (30/4/2025).

    Dia menjelaskan lonjakan penggunaan jaringan juga berkontribusi pada peningkatan trafik digital di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) sebesar 4,4%, menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konektivitas digital dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga bisnis.

    Selama kuartal ini, IOH mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar Rp2,62 triliun, dengan 90,4% di antaranya untuk pengembangan bisnis seluler. Investasi tersebut menopang peningkatan jumlah BTS 4G secara nasional menjadi 202.179 unit—naik 10% dibanding tahun sebelumnya.

    Adapun secara nasional pada kuartal I/2025, pertumbuhan ARPU yang positif disertai dengan peningkatan berkelanjutan dalam jumlah pelanggan menjadi bukti ketangguhan Indosat dalam menghadapi dinamika pasar. 

    ARPU Indosat tercatat mencapai hampir Rp40.000 atau Rp39.200, tumbuh sebesar 4,6% YoY, sementara jumlah pelanggan seluler bertambah sebanyak 700.000 dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga total pelanggan mencapai 95,4 juta.

    Indosat mencatat pendapatan yang stabil sebesar Rp13,57 triliun, dengan EBITDA sebesar Rp6,41 triliun—tumbuh 0,6% secara kuartalan (QoQ), didukung oleh fokus berkelanjutan perusahaan terhadap disiplin biaya dan eksekusi yang efisien. 

    Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 27% secara kuartalan menjadi Rp1,31 triliun menandai kinerja laba positif selama 17 kuartal berturut-turut. Pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Indosat dalam menciptakan nilai jangka panjang di tengah persaingan industri yang kian intensif.

    Ke depan, IOH Circle Sumatra akan terus memperluas cakupan jaringan, meningkatkan kapasitas, serta menghadirkan layanan digital baru yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Upaya ini sejalan dengan visi besar IOH menjadi AI-TechCo dan memperkuat kedaulatan digital nasional.

  • Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau 2025. BNPB juga telah menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa kemarin (29/4/2025).

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

    “Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei,” kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.

    Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

    Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

    Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau menjadi tempat digelarnya apel kesiapsiagaan nasional mengingat “Bumi Lancang Kuning” menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75 persen dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.

    Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.

    Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.

    Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.

    BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.

    “Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas,” katanya.