Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Gaungkan digitalisasi dan transisi energi, PLN Icon Plus gelar PLN Mobile Run 2025 di Palembang

    Gaungkan digitalisasi dan transisi energi, PLN Icon Plus gelar PLN Mobile Run 2025 di Palembang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gaungkan digitalisasi dan transisi energi, PLN Icon Plus gelar PLN Mobile Run 2025 di Palembang
    Olahraga   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – PLN Icon Plus berperan kunci dan mendukung penuh PLN dalam gelaran PLN Mobile Run 2025 di Palembang, Minggu (25/5). Lewat partisipasi aktif dalam ajang ini, PLN Icon Plus tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkenalkan solusi digital serta mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia.

    Ribuan peserta memadati area lari yang dirancang penuh warna dan semangat digital. PLN Icon Plus menghadirkan booth interaktif yang memperkenalkan layanan unggulan seperti Internet Dedicated, Smart Connectivity, dan ICONNET — layanan internet berbasis fiber optic yang kini telah menjangkau hampir diseluruh negeri.

    Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat Palembang dan dukungan Pemerintah kepada agenda besar ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan dukungan Pemerintah Palembang  yang telah berpartisipasi aktif dalam PLN Mobile Run. Semangat ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi layanan digital dan tentunya dalam aselerasi transisi energi baru terbarukan ,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa partisipasi PLN Icon Plus dalam ajang ini juga merupakan bagian dari strategi memperkuat peran sebagai penggerak digitalisasi dalam ekosistem ketenagalistrikan nasional, sekaligus mendukung target Net Zero Emission yang diusung PLN.

    Hal ini semakin mengukuhkan peran strategis PLN Icon Plus dalam Aselerasi Digital and Green Lifestyle Enabler dengan mendorong sinergi bersama dan terus membuka kerjasama dengan banyak pihak untuk mempercepat transisi energi dan menciptakan nilai tambah melalui inovasi digital dan ramah lingkungan.

    Inisiatif ini sejalan dengan komitmen PLN Group dalam menghadirkan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mendukung percepatan energi baru terbarukan, tetapi juga membentuk gaya hidup hijau di tengah masyarakat digital yang terus menerus berkembang.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru turut menyambut baik penyelenggaraan acara ini di Palembang.

    “Saya menyambut baik inisiatif PLN dalam menggelar PLN Mobile Color Run 2025 di Palembang. Kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana promosi wisata dan budaya daerah,” kata Herman.

    PLN Mobile Run 2025 menjadi bagian dari rangkaian kampanye nasional PLN untuk memperkenalkan aplikasi PLN Mobile sebagai super apps layanan kelistrikan sekaligus mengedukasi publik tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan dan penggunaan energi bersih. 

    PLN Icon Plus menunjukkan komitmen penuh mendukung transformasi PLN Group melalui inovasi teknologi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tim Hukum Hasto Heran Harun Masiku Bisa Pindah Lokasi Berjarak 4 Km dalam Waktu 1 Detik

    Tim Hukum Hasto Heran Harun Masiku Bisa Pindah Lokasi Berjarak 4 Km dalam Waktu 1 Detik

    GELORA.CO – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyoroti data Call Detail Record (CDR) yang dinilai janggal, karena mengambarkan perpindahan lokasi dari jarak yang jauh tetapi hanya ditempuh dalam waktu singkat layaknya kecepatan cahaya. Pasalnya, data CDR itu menampilkan perpindahan Harun Masiku dari wilayah Tanah Abang ke Sarinah, Jakarta Pusat, hanya dalam waktu satu detik.

    “Teman-teman yang menjadi sorotan buat kami, apakah seseorang bisa berpindah tempat yang jaraknya sekitar 4 kilo dalam jangka waktu 1 detik. Jadi perpindahan itu seperti perpindahan secepat cahaya,” kata Ronny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/5).

    Ronny merasa heran, perpindahan lokasi yang begitu cepat. Sehingga, data CDR yang merupakan salah satu alat bukti yang juga dijadikan dasar oleh penyidik KPK dalam menentukan keberadaan Hasto Kristiyanto diragukan.

    Menurutnya, beberapa catatan juga menujukan perpindahan lokasi itu bukan merujuk pada pergeseran ponsel, melainkan, signal. 

    “Dan juga kami nanyakan perpindahan, bisa perpindahan sinyal tersebut bisa disebabkan oleh over quota atau yang kami sebut handoff. Jadi bukan perpindahan gadget atau handphone,” ucapnya.

    Berdasarkan kesaksian ahli Bob Hardian Syahbuddin selaku dosen Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) dari Universitas Indonesia yang dihadirkan dalam persidangan, kata Ronny, rendahnya akurasi data tersebut disebabkan karena hanya mendapat bahan analisa dalam betul excel. Tanpa, adanya data lain sebagai pembanding. 

    Selain itu, waktu singkat dalam proses analisa data juga menjadi penyebab lainnya yang memicu terjadinya kesalahan. 

    “Sedangkan ahli juga sampaikan butuh waktu sekitar 2 hari untuk menganalisa data yang diberikan oleh penyidik. Sedangkan pemeriksaannya hanya 1 jam,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, lanjut Ronny, bila sepanjang persidangan bergulir belum alat bukti yang bisa mendukung dakwaan soal keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perintangan penyidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). 

    “Tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Mas Hasto ada di PTIK sampai saat ini dari saksi fakta maupun ahli yang dihadirkan,” tegas Ronny.

    Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.

    Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.

    Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.

    Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.

    Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.

    Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

  • Menteri LH bersama Pemda dan GAPKI siap cegah karhutla di Sumsel

    Menteri LH bersama Pemda dan GAPKI siap cegah karhutla di Sumsel

    laporan kontributor Adi Asmara

    Menteri LH bersama Pemda dan GAPKI siap cegah karhutla di Sumsel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 18:19 WIB

    Elshinta.com – Memasuki musim kemarau tahun 2025, upaya antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus utama pemerintah. Sejumlah daerah yang berpotensi mengalami peningkatan titik api ditinjau langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq.

    Setelah melakukan kunjungan ke Riau dan Kalimantan Barat, Menteri Hanif melanjutkan rangkaian agenda peninjauan ke Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (24/5) dan minggu (25/05). Dalam kunjungan ini, pemerintah bersinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk memperkuat koordinasi penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah perkebunan sawit.

    Hanif menilai GAPKI memiliki peran penting dalam memastikan pelaku industri kelapa sawit menerapkan standar operasional tinggi yang sejalan dengan praktik berkelanjutan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong seluruh perusahaan sawit di Indonesia menjadi anggota GAPKI.

    “Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit untuk menjadi anggota GAPKI. Ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota GAPKI,” ujar Hanif.

    Senada dengan Menteri Hanif, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan dukungannya terhadap langkah ini. Ia menyebutkan bahwa dari 277 perusahaan sawit di provinsinya, baru 77 yang tergabung dalam GAPKI Sumatera Selatan.

    “Saya akan ikut campur supaya perusahaan masuk GAPKI,” tegas Herman Deru.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni hingga Oktober 2025. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, mengingatkan pemerintah daerah agar waspada, mengingat potensi peningkatan suhu akibat fenomena La Nina yang terjadi pada 2024 lalu.

    “Saat ini baru terdapat lima titik api (fire spot) dengan luas sekitar lima hektare di Sumatera Selatan,” jelas Menteri Hanif. Dengan kondisi ini, Sumsel menempati posisi kedua terendah secara nasional dalam hal potensi karhutla hingga saat ini.

    Gubernur Sumsel pun mengimbau seluruh jajaran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan dan mitigasi karhutla.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyatakan kesiapan seluruh perusahaan anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau 2025. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 752 perusahaan yang tergabung dalam GAPKI wajib mematuhi regulasi serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sumber daya.

    “GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga berkomitmen penuh terhadap prinsip keberlanjutan, termasuk perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional,” tegas Susanto.

    Menurutnya, GAPKI aktif membangun kolaborasi berbasis lanskap dengan melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Di samping edukasi dan sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    Langkah pencegahan lainnya mencakup teknologi modifikasi cuaca, pemetaan area rawan kebakaran, dan penyediaan sumber air di titik-titik strategis. (adi)

    Sumber : Elshinta.Com

  • KPK vs Kubu Hasto Soal Penyelidik Jadi Saksi Ahli di Persidangan

    KPK vs Kubu Hasto Soal Penyelidik Jadi Saksi Ahli di Persidangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran penyelidik dalam sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menulai polemik. Kubu Hasto keberatan dengan dihadirkannya penyelidik sebagai saksi dalam kasus perkara suap dan perintangan penyidikan. 

    Sekadar informasi, pada sidang lanjutan yang menjerat Hasto, Senin (26/5/2025), JPU KPK menghadirkan ahli dari Universitas Indonesia (UI) yakni ahli sistem dan teknologi, Bob Hardian Syahbuddin, serta penyelidik sekaligus pemeriksa forensik Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, Hafni Ferdian. 

    Penasihat hukum Hasto pun keberatan khususnya atas kehadiran Hafni lantaran dia merupakan pegawai KPK. Maqdir Ismail, salah satu penasihat hukum Hasto, menyebut Hafni juga merupakan penyelidik dalam perkara yang menjerat kliennya. 

    “Bagaimana dia bisa menjadi ahli karena bagaimanapun juga ini apa yang akan dia sampaikan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dia ikut serta. Jadi menurut hemat kami, ini tidak sepatutnya dia menjadi ahli dalam perkara ini,” ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). 

    Maqdir turut mempermasalahkan objektivitas Hafni karena dia merupakan bagian dari pegawai KPK.  Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto pun menanyakan tanggapan tim JPU KPK. Pihak JPU menyebut Hafni dihadirkan dalam kapasitas terkait dengan keahliannya. Jaksa juga membantah bahwa saksi penyelidik dalam perkara Hasto. 

    “Statusnya [saksi] adalah ASN jadi bukan digaji oleh KPK. Sehingga dengan demikian kami mohon tetap yang bersangkutan diminta keterangan sebagai ahli,” kata JPU.

    Setelah itu, Maqdir pun tetap kukuh menyampaikan keberatan pihaknya. Menurutnya, pihak Hasto mengkawatirkan Hafni tidak bisa objektif sebagai ahli karena latar belakangnya sebagai penyelidik.

    Adapun Majelis Hakim akhirnya memutuskan keterangan Hafni tetap didengarkan di persidangan. Hal itu karena persidangan membutuhkan keterangan Hafni dalam kapasitasnya sebagai ahli, bukan penyelidik. 

    Di sisi lain, Hafni sudah disumpah dan para pihak bisa memberikan bukti pendukung. “Adapun sehubungan dari obyektivitasnya silakan nanti saudara ajukan dalam pledoi. dan itu juga nanti akan kita nilai juga. Namun demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa kami catat dalam berita acara,” ujar Hakim Rios. 

    Pernyataan KPK

    Di sisi lain, secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Hanif dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli soal tugas dan fungsi di laboraturium forensik KPK. Keterangannya dibutuhkan untuk menjelaskan terkait dengan perkara yang menjerat Hasto, utamanya atas bukti-bukti digital yang telah diserahkan penegak hukum. 

    “Bahwa laboratorium forensik di KPK bekerja secara independen, profesional, dan terstandar/tersertifikasi, dalam mendukung penanganan tindak pidana korupsi,” terang Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025). 

    Pada persidangan ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan kedua, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.                                       

  • Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI

    Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI

    logo BMKG

    BMKG: Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Senin.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Nurul Izzah menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Samudra Hindia barat Sumatera, dari Lampung hingga ke Jawa bagian barat, dari perairan selatan Jawa Barat, perairan selatan Jawa Timur hingga ke Nusa Tenggara Barat, dari Laut Sulu hingga ke Laut Cina Selatan, di Maluku Utara dan juga di wilayah Maluku.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Palembang, Bengkulu, Jambi, Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Kupang, Denpasar, Tanjung Selor, Mamuju, Jayawijaya, Nabire, Merauke.

    Sementara itu beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Serang, Surabaya, Mataram, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate,  Ambon, dan Jayapura.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Tanjung Pinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Padang, Kendari, Sorong, dan Manokwari

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di sekitar perairan Samudra Hindia selatan Lampung dan Samudra Hindia selatan dari Nusa Tenggara Timur.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

    “Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5).

    Dia mengajak semua pihak yang hadir dalam FDG itu untuk melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah yang didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

    Menurut dia, langkah ini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.

    “Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat.

    Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.

    “Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” jelas Bima.

    Selain itu, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.

    Menurut dia, tak sedikit pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

    “Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, kata dia, program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk pemda.

    Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Hadirkan Pemeriksa Forensik dan Ahli Sebagai Saksi di Sidang Lanjutan Hasto

    KPK Hadirkan Pemeriksa Forensik dan Ahli Sebagai Saksi di Sidang Lanjutan Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perkara suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali digelar, Senin (26/5/2025). Kali ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang ahli. 

    Dua ahli yang dihadirkan oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki latar belakang keahlian terkait dengan sistem teknologi dan informasi dari Universitas Indonesia (UI), serta lainnya merupakan pemeriksa forensik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.

    “KPK meyakini majelis hakim akan melihat secara objektif keterangan-keterangan yang disampaikan para ahli dalam mendukung pembuktian perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sdr. HK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (26/5/2025). 

    Budi lalu menyampaikan, KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mencermati keterangan para ahli dalam persidangan Hasto sebagai salah satu bentuk transparansi serta partisipasi publik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

    Untuk diketahui, Hasto menjalani sidang perdana perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024 serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku pada 14 Maret 2025. 

    Pada persidangan ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan kedua, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.

  • Anggota DEN: Penyederhanaan regulasi migas perlu segera dilakukan

    Anggota DEN: Penyederhanaan regulasi migas perlu segera dilakukan

    Seluruh perizinan memang mendesak untuk disederhanakan. Misalnya AMDAL

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menyatakan perlunya segera dilakukan penyederhanaan regulasi sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk kemudahan usaha di bidang tersebut.

    Melalui kemudahan regulasi, termasuk perizinan, lanjutnya, industri migas akan memperoleh kemudahan usaha, sehingga diharapkan semakin mendukung peningkatan produksi dan ketahanan energi nasional.

    “Seluruh perizinan memang mendesak untuk disederhanakan. Misalnya AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan), karena saat ini tidak menentukan batas waktu. Begitu juga Izin Lokasi, yang kecepatannya kerap tergantung kepala daerah setempat,” ujar dia melalui sambungan telpon di Jakarta, Minggu.

    Abadi berharap semua pejabat di kementerian dan lembaga peduli terhadap penyederhanaan regulasi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pejabat yang berkaitan dengan perizinan usaha minyak dan gas bumi (migas) begitu juga para bupati dan gubernur, karena mereka yang mengeluarkan izin lokasi.

    Terlebih, lanjutnya regulasi di bidang migas memang teramat banyak, tidak hanya izin lokasi dan AMDAL.

    Masing-masing kementerian/lembaga terkait, bisa sederhanakan dari perizinan tersebut sehingga memudahkan usaha migas baik dengan menambah SDM atau dengan memotong jalur birokrasi.

    Menurut dia, penyederhanaan regulasi termasuk perizinan dapat memperlancar akses berbagai temuan cadangan migas oleh industri migas, termasuk di antaranya, melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) yang notabene banyak melakukan discovery cadangan migas baru.

    PHE memang banyak melakukan temuan, termasuk terbanyak adalah gas. Pada 2024, misalnya, realisasi temuan sumber daya migas kontijen 2C Recoverable Subholding Upstream Pertamina Group mencapai 652 juta barel standar minyak (MMBOE) atau 2C Inplace sebesar 1.75 BBOE termasuk evaluasi reasessment struktur yang telah ada.

    Realisasi temuan sumber daya migas kontijen 2C ini meningkat 34 persen jika dibandingkan capaian 2023, sebesar 488 MMBOE.

    Awal Mei, PHE melalui Pertamina EP Sumsel, juga menemukan gas pada sumur Eksplorasi North Wilela – 001 (NWLA – 001) Muara Enim Pertamina EP Sumsel.

    Hasil Drill Steam Test (DST) menyatakan, bahwa sumur eksplorasi tersebut diperkirakan 12.8 MMSCFD, kondensat +/- 500 BOPD. Temuan ini diharapkan bisa meningkatkan tambahan lifting migas nasional pada 2025.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 di Jakarta mengatakan perlunya melakukan penyederhanaan regulasi.

    “Saya ulangi, sederhanakan regulasi, Indonesia ahli membuat regulasi demikian sulit untuk kita sendiri ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot,” tegas Prabowo.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Palembang sediakan 11.870 tiket menjelang libur panjang akhir Mei

    KAI Palembang sediakan 11.870 tiket menjelang libur panjang akhir Mei

    sampai dengan hari ini, Minggu telah terjual sebanyak 9.767 tiket atau sebesar 82 persen dari kapasitas tempat duduk

    Palembang (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Divisi Regional III Palembang menyediakan 11.870 tiket atau tempat duduk untuk keberangkatan kereta api periode 28 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025 atau momen libur panjang peringatan Kenaikan Yesus Kristus 2025 dan Hari Lahir Pancasila.

    Manajer Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Minggu, mengatakan kapasitas tempat duduk tersebut terdiri atas KA Bukit Serelo relasi Stasiun Kertapati – Lubuklinggau (pp) sebanyak 5.300 tempat duduk.

    KA Sindang Marga relasi Stasiun Kertapati – Lubuklinggau (pp) sebanyak 3.920 tempat duduk, dan KA Rajabasa relasi Stasiun Kertapati – Tanjungkarang sebanyak 2.650 tempat duduk.

    “Berdasarkan pantauan data penjualan tiket sampai dengan hari ini, Minggu telah terjual sebanyak 9.767 tiket atau sebesar 82 persen dari kapasitas tempat duduk. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung,” katanya.

    Dari jumlah tersebut, penjualan tiket KA Bukit Serelo telah mencapai di atas 100 persen dengan rincian sebanyak 2.898 tiket terjual untuk KA Bukit Serelo (S9) relasi Kertapati – Lubuklinggau atau sebesar 109 persen dan sebanyak 2.960 tiket terjual untuk KA Bukit Serelo (S10) relasi Lubuklinggau – Kertapati.

    Hal serupa juga terjadi pada penjualan tiket KA Rajabasa (S7) relasi Kertapati – Tanjungkarang yang sudah mencapai okupansi 100 persen.

    Sedangkan untuk KA Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuklinggau (pp) secara komulatif baru terjual sekitar 30 – 35 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan.

    “Kami mengimbau masyarakat yang akan berlibur panjang akhir bulan Mei ini menggunakan kereta api, yang kehabisan tiket KA Bukit Serelo dengan tujuan ke Lubuklinggau maupun Kertapati, dapat memilih KA Sindang Marga sebagai alternatifnya,” ujarnya.

    Menurut dia, tingginya persentase penjualan tiket KA Bukit Serelo dan KA Rajabasa tersebut tidak luput dari peran pemerintah dalam memberikan tarif tiket yang murah melalui skema tarif bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO).

    PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub bersama KAI untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas dan harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan.

    Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelanggan yang menggunakan KA bertarif subsidi atau PSO di wilayah KAI Divre III Palembang terus mengalami peningkatan.

    Tercatat pada tahun 2022 jumlah penumpang KA PSO sebanyak 557.259 pelanggan, kemudian di tahun 2023 sebanyak 693.237 pelanggan (meningkat 24 persen dari 2022) dan di tahun 2024 sebanyak 743.482 pelanggan atau meningkat 7,2 persen dari 2023.

    “Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran strategis DJKA sebagai penyusun kebijakan, pengawas layanan, dan pengalokasi anggaran PSO secara berkelanjutan,” jelasnya

    Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api, dapat segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI dan mitra penjualan tiket resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI.

    “Kami terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian tiket kereta api dengam mitra yang tidak resmi yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian,” katanya.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait pemesanan dan penjualan tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

    “KAI senantiasa berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan sehingga momen perjalanan liburan bersama keluarga menjadi lebih menyenangkan,” kata Aida.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025