Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Sidang Hasto, Ahli UGM: Suap Tak Perlu Timbulkan Akibat untuk Dipidana

    Sidang Hasto, Ahli UGM: Suap Tak Perlu Timbulkan Akibat untuk Dipidana

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menegaskan pembuktian dalam kasus suap tidak memerlukan akibat nyata dari perbuatan tersebut. Menurutnya, tindak pidana suap merupakan delik formal sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan kausal antara pemberi dan penerima suap.

    “Delik formil berarti tindak pidana telah dianggap selesai ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, seperti dalam hal suap,” ujar Akbar dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait PAW Anggota DPR 2019–2024 yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Akbar menjelaskan dalam konteks suap, unsur niat jahat atau mens rea sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, tanpa perlu menunggu akibat atau hasil dari perbuatan tersebut (actus reus).

    “Sebagai contoh Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, menyatakan adanya maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sudah cukup untuk dikenakan pidana,” tambahnya.

    Dalam perkara ini, jaksa telah menghadirkan sekitar 15 orang saksi dari berbagai latar belakang, termasuk penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dan eks kader PDIP Saeful Bahri yang menjadi saksi kunci. Keterangan para saksi ini berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus PAW Harun Masiku.

    Selain itu, jaksa KPK juga sudah menghadirkan tiga ahli, yakni ahli teknologi informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Bob Hardian Syahbuddin, ahli forensik Hafni Ferdian, serta ahli pidana Muhammad Fatahillah Akbar.

    Hasto Kristiyanto didakwa bersama advokat Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar SG$ 57.350  atau sekitar Rp 600 juta kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, dalam rentang waktu 2019–2020. Tujuannya adalah agar KPU menyetujui permohonan PAW caleg Dapil Sumatera Selatan I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui Nur Hasan (penjaga Rumah Aspirasi), untuk merendam ponsel milik Harun ke dalam air seusai OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan. Ia juga disebut menyuruh ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel guna menghindari penyitaan oleh penyidik.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • DPD Hiswana Migas Sumsel pastikan BBM-LPG aman jelang Idul Adha 

    DPD Hiswana Migas Sumsel pastikan BBM-LPG aman jelang Idul Adha 

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    DPD Hiswana Migas Sumsel pastikan BBM-LPG aman jelang Idul Adha 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hiswana Migas Sumatera Selatan memastikan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG di seluruh wilayah provinsi, termasuk daerah terpencil, dalam kondisi aman dan mencukupi.

    Ketua DPD Hiswana Migas Sumsel, Didik Cahyono, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) guna menjamin kelancaran distribusi energi kepada masyarakat selama periode hari besar keagamaan.

    “Kami pastikan stok BBM dan LPG tersedia dengan baik di seluruh wilayah Sumatera Selatan, termasuk daerah-daerah yang memiliki akses distribusi menantang seperti perairan. Ini kami lakukan agar masyarakat dapat merayakan Iduladha dengan tenang dan nyaman,” ujar Didik, Kamis (5/6/2025).

    Ia juga menambahkan, DPD Hiswana Migas Sumsel memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan dan program strategis yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

    “Kami mendukung sepenuhnya kebijakan dan program Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. Sinergi ini penting untuk menjaga distribusi energi yang merata dan berkeadilan, terlebih dalam menghadapi momen besar seperti Iduladha,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Didik mengimbau masyarakat agar membeli BBM dan Elpiji sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan, karena stok telah dipastikan dalam kondisi mencukupi. Hiswana Migas bersama Pertamina juga akan terus memantau kondisi di lapangan untuk menjaga ketersediaan energi.

    Sebelumnya, Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, juga menegaskan bahwa Pertamina hadir untuk memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi selama momen Iduladha.

    “Guna menghadapi potensi lonjakan permintaan, kami terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Jika diperlukan, penyaluran BBM maupun LPG akan ditambah sesuai kebutuhan. Untuk produk subsidi dan penugasan, tentunya disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan,” ujar Nikho.

    Pertamina mencatat, rata-rata konsumsi harian BBM jenis Biosolar di wilayah Sumsel mencapai sekitar 1.653 kiloliter (KL), sedangkan Pertalite sekitar 2.022 KL per hari. Untuk Elpiji, konsumsi harian tercatat sekitar 895 metrik ton (MT).

    Nikho juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, serta tetap membeli energi secara bijak dan sesuai kebutuhan.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kekhawatiran ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Kamis (5/6). 

    Terkait penyaluran LPG bersubsidi, Nikho menegaskan bahwa pembelian Elpiji 3 kilogram (kg) hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdaftar.

    “Kami mengajak masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran dan pencocokan data NIK KTP dan KK ke pangkalan LPG terdekat. Hal ini penting agar dapat mengakses LPG bersubsidi di pangkalan resmi yang menjamin harga dan kualitas,” tutup Nikho.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa KPK Hadirkan Ahli Pidana Hari Ini – Page 3

    Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa KPK Hadirkan Ahli Pidana Hari Ini – Page 3

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019-2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

     

  • KPK Panggil 6 Anggota DPRD OKU Terkait Kasus Korupsi Proyek Dinas PUPR

    KPK Panggil 6 Anggota DPRD OKU Terkait Kasus Korupsi Proyek Dinas PUPR

    Jakarta –

    KPK tengah mengusut kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel). KPK memanggil 6 orang anggota DPRD OKU terkait perkara tersebut.

    “Hari ini Rabu (4/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait perkara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten OKU,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

    Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun belum dirincikan materi apa yang akan digali dalam pemeriksaan tersebut.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,”

    Berikut daftar para saksi yang dipanggil tersebut:

    1. Gepin Alindra Utama Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024 – 2029
    2. Hardiman Noprian Anggara Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024 – 2029
    3. M. Saleh Tito Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024 – 2029
    4. Naproni Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024 – 2029
    5. Yeri Ferliansyah Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024 – 2029
    6. Dadi Octasaputra Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024 – 2029

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta.

    Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

    Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, berharap Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute dapat memperkuat diskursus narasi atas berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemunculan gerakan Great Institute ini adalah meletakkan konteks narasi ideologi yang kuat dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata Bima dalam grand launching Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute, Selasa (3/6).

    Dia menekankan pentingnya mengkaji berbagai kebijakan agar dialektika di ruang publik dapat berjalan.

    Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang perlu dikaji lebih dalam, seperti langkah efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    Bima menjelaskan efisiensi anggaran bukan semata tentang penghematan, melainkan tentang membentuk struktur anggaran pemerintahan yang lebih sehat dan tepat sasaran.

    Ia pun optimistis efisiensi tersebut akan memperkuat program-program strategis, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Bukan [sekadar] soal penghematan, tapi ini adalah gerakan yang ideologis,” ujarnya.

    Meski demikian, ia percaya bahwa kehadiran Great Institute dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan berbagai kebijakan.

    “Saya percaya, Pak Syahganda (Direktur Great Institute) akan memperkuat barisan ini,” tambah Bima.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar Great Institute berkontribusi dalam mengkaji isu-isu strategis lainnya, seperti revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Partai Politik ke arah yang lebih baik. Apalagi, saat ini Indonesia tengah menuju era Emas 2045, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    “Nonsens kita berbicara di 2045, tanpa kita bicara tentang partai politik yang akan kita bangun kepada generasi yang akan memimpin kita pada saatnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap Great Institute dapat berjalan searah dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat turut menyebarkan narasi kebijakan secara lebih luas.

    “Jadi, welcome to the club Great Institute, terima kasih banyak insyaallah kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di bawah komando Presiden Prabowo,” pungkas dia.

    Sebagai tambahan informasi, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Rocky Gerung, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Kemendagri minta pemda optimalkan sawah tadah hujan untuk pangan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan sawah tadah hujan guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Dia menyampaikan program irigasi dan pompanisasi akan digencarkan sebagai antisipasi musim kemarau. Ia menekankan pentingnya kejelasan teknis di lapangan, termasuk terkait bentuk bantuan, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab program dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Hal-hal yang tentunya akan dibantu dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PU ini ke daerah berupa apa, kemudian nilainya berapa, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Apakah pelaksananya diserahkan kepada daerah atau ke pusat,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Sekjen Kementan Ali Jamil menjelaskan bahwa dalam mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menginstruksikan agar seluruh lahan sawah di Indonesia ditanami padi, bukan komoditas lain.

    Dia menyoroti kecenderungan pengalihan fungsi sawah di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada musim kemarau sering ditanami jagung, tembakau, atau kacang tanah. Untuk itu, keterlibatan pemda hingga TNI-Polri dianggap krusial dalam mendukung optimalisasi lahan padi.

    “Itu yang kita gerakkan semua ke daerah-daerah, tentu teman-teman para kepala dinas, baik dari provinsi maupun kabupaten mengawal itu, kegiatan itu, untuk bisa kita, tadi, bagaimana meningkatkan Indeks Pertanaman padi di sawah tadah hujan,” ujar Ali.

    Lebih lanjut, Kementan juga telah menyalurkan berbagai bantuan seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk pompa air dan pipa. Ali menjelaskan sawah yang berada di sekitar sungai akan diberdayakan melalui pompanisasi dan sistem irigasi perpipaan, yang diharapkan dapat berfungsi optimal.

    “Bahkan relatif tidak pakai pompa kalau irigasi perpipaan ini, tapi pipa yang kita berikan nanti alirannya melalui gravitasi. Jadi gravitasi dari puncak bukit atau gunung nanti ke bawah melalui pipa, tidak melalui permukaan tanah lagi,” tambahnya.

    Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan rawa serta penanaman padi gogo. Saat ini, lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian tersebar di berbagai wilayah, seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

    Namun, lahan-lahan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi target prioritas pengembangan.

    “Ada program kita juga optimasi lahan, optimasi lahan namanya itu juga di lahan rawa. Tahun 2024 kita punya program ini Pak, Bapak-Ibu semua para Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu ada sekitar 349.000 hektare. Di rawa kita juga, lahan sawah kita yang di rawa, itu luasnya kira-kira lebih dari 1 juta [hektare],” ungkap Ali.

    Ia menambahkan lahan rawa yang dalam dan berada di wilayah cekungan perlu dioptimalkan agar tetap produktif. Dengan intervensi yang tepat, sawah tadah hujan dapat ditingkatkan produktivitasnya dari satu kali tanam di musim hujan menjadi dua hingga tiga kali tanam dalam setahun.

    “Supaya kita bisa panen padi yang lebih besar lagi. Artinya, tidak sama dengan yang dulu-dulu itu Pak, maka produksi beras kita harapannya, baik di Juni, Juli ini dan seterusnya, nanti sampai September, mudah-mudahan bisa kita bertanam, para petani kita bisa bertanam,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pejabat Nyamar Jadi Ojol buat Cek Parkir Liar, Begini Hasilnya

    Pejabat Nyamar Jadi Ojol buat Cek Parkir Liar, Begini Hasilnya

    Jakarta –

    Salah satu pejabat publik, Wali Kota (Walkot) Palembang, Ratu Dewa menyamar jadi driver ojek online. Dia mengecek soal laporan penarikan tarif parkir liar yang meresahkan.

    Dalam akun instagramnya, Ratu Dewa menggunakan atribut driver ojek online seperti helm, jaket, dan masker. Dia berkunjung ke beberapa minimarket yang ada di Palembang.

    Masih terdapat juru parkir yang meminta uang pada Ratu Dewa. Meski terdapat tulisan parkir gratis.

    Ratu Dewa menggunakan mobil namun tetap bermasker dan memakai topi. Ia lalu kembali mendatangi beberapa minimarket.

    “Bayar nggak bro parkir, ada tulisan gratis?” tanya Ratu Dewa kepada tukang parkir itu.

    Kemudian tukang parkir itu menjawab tanpa paksaan. “Bapak mau bayar alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa,” terangnya.

    Pada lokasi minimarket yang berbeda, Ratu Dewa kembali menanyakan hal yang sama. Namun tukang parkir di sini menarik uang parkir Rp 2.000.

    “Bayar Pak parkir Rp 2.000,” ucap tukang parkir saat ditanya Ratu Dewa.

    Ratu Dewa menyimpulkan praktik parkir liar di minimarket di Palembang masih banyak, walau dalam aturan Perda disebutkan parkir gratis. “Namun kita lihat oknum parkir itu, semuanya tidak ada unsur memaksa ada yang tidak meminta ada yang meminta namun tidak ada paksaan yang kita temukan,” katanya, Sabtu (31/5/2025).

    Namun Ratu Dewa mengimbau masyarakat untuk tidak membayar parkir di minimarket karena jelas aturannya gratis. “Bila ada tukang parkir yang meminta memaksa silakan laporkan kepada kami, maka akan kami tindak,” tutupnya.

    Saksikan juga Sosok: Iman Surahman, ‘Abah’ Anak-anak Terlantar

    (riar/din)

  • Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 ‘Sultan Muda’ Lewat Youngpreneur Summit 2025 – Page 3

    Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 ‘Sultan Muda’ Lewat Youngpreneur Summit 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Palembang Pegadaian terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025.

    Pelaksanaan kegiatan ini ditandai dengan Kick Off Bulan Literasi Keuangan, sekaligus peluncuran Program 100.000 Sultan Muda dan peresmian Pusat Edukasi Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) di Kantor OJK Sumsel pada Jumat, (16/5/2025).

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha.

    Pada kesempatan itu, Ferdian menyampaikan komitmen Pegadaian untuk terus memberikan literasi keuangan dan menghadirkan berbagai produk investasi berbasis emas yang aman bagi masyarakat.

    “Saat ini generasi muda adalah pelaku utama penggerak ekonomi masa depan. Namun, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap jebakan keuangan ilegal karena kurangnya paparan mengenai literasi keuangan. Oleh karena itu, Pegadaian hadir memberikan literasi dan solusi investasi yang aman dan terjangkau melalui beragam investasi berbasis emas, seperti Tabungan Emas,” ujar Ferdian.

    Tabungan Emas Pegadaian menjadi sorotan utama dalam ajang ini, sebagai instrumen investasi inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan 0,01 gram atau 10 ribu-an saja, masyarakat dapat mulai menabung emas di Pegadaian. Tidak hanya menabung, nasabah juga dapat memanfaatkan saldo Tabungan Emas untuk digadai, didaftar sebagai jaminan porsi haji, hingga didepositokan melalui produk unggulan Layanan Bank Emas Pegadaian, Deposito Emas.

    Transaksi Bank Emas Pegadaian Tembus 1,1 Ton

    Sejak diluncurkan dan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu, Bank Emas Pegadaian telah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total transaksi menembus lebih dari 1,1 ton hingga awal Mei 2025, yang menunjukkan tingginya kepercayaan publik pada Pegadaian.

    Program ini turut memperkuat kontribusi Pegadaian terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 4 yakni Pendidikan Berkualitas dan TPB nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

    Ferdian menambahkan dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis digital, Pegadaian berusaha memastikan setiap anak muda memiliki akses pada produk keuangan yang legal, mudah dan mendukung keberlanjutan usaha.

    “Kami percaya bahwa literasi keuangan adalah upaya membangun karakter yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Kami berharap makin banyak generasi muda yang bukan hanya sukses berwirausaha, tetapi juga cerdas secara finansial. Apalagi sekarang bisa bertransaksi Tabungan Emas hingga Deposito Emas melalui Pegadaian Digital dengan mudah, cepat, aman dan nyaman,” tambah Ferdian.

  • Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Pegadaian Dukung Lahirnya 100.000 “Sultan Muda” Lewat Youngpreneur Summit 2025 Bersama OJK

    Palembang, Beritasatu.com – Pegadaian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025 di Kantor OJK Sumsel, pada Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, ditandai dengan Kick Off Bulan Literasi Keuangan, sekaligus peluncuran Program 100.000 Sultan Muda dan peresmian Pusat Edukasi Sultan Muda Sumsel Center (SMSC).

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha. Pada kesempatan tersebut, Ferdian menyampaikan komitmen Pegadaian untuk terus memberikan literasi keuangan dan menghadirkan berbagai produk investasi berbasis emas yang aman bagi masyarakat.

    “Saat ini generasi muda adalah pelaku utama penggerak ekonomi masa depan. Namun, mereka juga menjadi kelompok paling rentan terhadap jebakan keuangan ilegal karena kurangnya paparan mengenai literasi keuangan. Oleh karena itu, Pegadaian hadir memberikan literasi dan solusi investasi yang aman dan terjangkau melalui beragam investasi berbasis emas, seperti Tabungan Emas,” ujar Ferdian.

    Tabungan Emas Pegadaian menjadi sorotan utama dalam ajang ini, sebagai instrumen investasi inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan 0,01 gram atau 10 ribu-an saja, masyarakat dapat mulai menabung emas di Pegadaian. Tidak hanya menabung, nasabah juga dapat memanfaatkan saldo Tabungan Emas untuk digadai, didaftar sebagai jaminan porsi haji, hingga didepositokan melalui produk unggulan Layanan Bank Emas Pegadaian, Deposito Emas.

    Sejak diluncurkan dan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu, Bank Emas Pegadaian telah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total transaksi menembus lebih dari 1,1 ton hingga awal Mei 2025, yang menunjukkan tingginya kepercayaan publik pada Pegadaian.

    Program ini turut memperkuat kontribusi Pegadaian terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 4 yakni Pendidikan Berkualitas dan TPB nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis digital, Pegadaian berusaha memastikan setiap anak muda memiliki akses pada produk keuangan yang legal, mudah dan mendukung keberlanjutan usaha.

    “Kami percaya bahwa literasi keuangan adalah upaya membangun karakter yang tangguh, mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Kami berharap makin banyak generasi muda yang bukan hanya sukses berwirausaha, tetapi juga cerdas secara finansial. Apalagi sekarang bisa bertransaksi Tabungan Emas hingga Deposito Emas melalui Pegadaian Digital dengan mudah, cepat, aman dan nyaman,” tambah Ferdian.

    Selain rangkaian seremoni dan peluncuran program, pada kegiatan ini digelar talkshow edukatif yang menghadirkan tiga narasumber inspiratif, diantaranya Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Halimatus Sa’diyah, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan, Puri Andamas, serta Assistant Vice President PT Pegadaian, Mery Andriati Surya yang menjelaskan peran Pegadaian dalam membina wirausaha muda melalui produk-produk keuangan inklusif seperti Tabungan Emas yang mudah diakses serta dapat menjadi awal membangun aset dan kemandirian finansial sejak dini.

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pengukuhan Duta Literasi Keuangan / OJK PEDULI sebagai simbol komitmen bersama dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu Duta yang dikukuhkan dan menerima apresiasi berupa Tabungan Emas dari Pegadaian adalah Elfiza Yuliastini, sosok inspiratif yang selama ini aktif sebagai pengurus Bank Sampah Sakura yang merupakan Bank Sampah binaan Pegadaian Kantor Wilayah III Palembang. Melalui dukungan Pegadaian, para Duta Literasi Keuangan seperti Elfiza diharapkan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dengan memberikan literasi dan mengajak lebih banyak orang untuk mengenal produk keuangan yang legal dan aman.