Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Korban Banjir Sumatera Tak Perlu Khawatir dengan Dokumen Kendaraannya, Polri Permudah Penerbitan Ulang

    Korban Banjir Sumatera Tak Perlu Khawatir dengan Dokumen Kendaraannya, Polri Permudah Penerbitan Ulang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh agar tidak khawatir terkait surat-surat lalu lintas yang hilang atau rusak. Polri akan mempermudah proses pengurusan dokumen baru menggantikan dokumen lama.

    Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Pihaknya akan menyiapkan layanan khusus pengurusan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB di wilayah terdampak bencana. Proses pengurusan dokumen akan dilakukan cepat, sederhana, dan tanpa hambatan administratif.

    Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung mendukung langkah Polri yang mempermudah mengurus dokumen lalu lintas. Kebijakan ini perlu diambil untuk meringankan beban para korban bencana alam.

    Dia menilai, Korlantas Polri tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya. Perlu adanya aspek kemanusiaan yang diterapkan aparat untuk rakyat yang tengah mengalami kesulitan.

    “Respons cepat, proaktif, dan humanis Kakorlantas sejalan dengan arahan Presiden. Landasan moral dari kebijakan ini sangat kuat dan patut diapresiasi,” kata Nasky, Selasa (9/12/2025).

    Baca Juga: Tabrak Bokong Bus Transjakarta saat Bersepeda, Pejabat SKK Migas Tewas di Jalan Jenderal Sudirman

    Korlantas Polri menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk penerbitan ulang dokumen. Langkah ini antara lain bagi pemilik SIM, Satpas membuka jalur layanan khusus dengan verifikasi identitas melalui basis data Regident, tanpa keharusan menunjukkan dokumen fisik yang hilang

    Penerbitan STNK pengganti melalui pemeriksaan data kendaraan di sistem nasional dengan tahapan pelayanan sederhana dan cepat. Penerbitan BPKB dilakukan koordinasi antara Korlantas, Polda, dan Polres dengan mekanisme khusus bagi daerah terdampak berat atau akses terbatas. TNKB akan ada kemudahan penerbitan ulang pelat nomor yang hilang atau rusak akibat bencana.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Jakarta –

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

    “Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10.000 ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh. Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran, dalam keterangannya, Selasa (9/10/2025).

    Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

    Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat senilai total 34.000 ton beras.

    Adapun permohonan tambahan stok beras ini muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

    Amran menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) masih mencukupi. Stok beras nasional yang disimpan di Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton.

    Dia menyebut jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2 juta-1,5 juta ton.

    “Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Heboh Bantuan Makanan Rusak Akibat Dilempar dari Heli di Taput

    (kil/kil)

  • Raffi Ahmad Sumbang Rp5 Miliar untuk Pemulihan Bencana Alam Sumbar

    Raffi Ahmad Sumbang Rp5 Miliar untuk Pemulihan Bencana Alam Sumbar

    Bisnis.com, PADANG – Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menerima bantuan uang tunai sebanyak Rp5 miliar dari selebritis sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

    “Bantuan dari Raffi Ahmad ini berupaya uang yang dikirim melalui perwakilan Tim Rans Entertainment yang diserahkan secara simbolis ke saya sebagai Wagub Sumbar,” kata Vasko dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

    Dia menjelaskan dana bantuan dari Founder & Chairman Rans Entertainment itu akan dipergunakan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota Sumbar. 

    Vasko mengakui bahwa dalam melakukan penanganan dan pemulihan dampak bencana alam ini, pemerintah daerah membutuhkan banyak anggaran. Adanya bantuan itu, lanjutnya, sangat membantu, mengingat anggaran daerah sangat minim dan sulit untuk gerak cepat dalam penanganan bencana alam tersebut.

    Usai menerima bantuan tersebut, Vasko langsung menghubungi sumando urang Minang (menantu orang Minang) itu, yakni Raffi Ahmad melalui panggilan video.

    Hal ini dilakukan wagub untuk menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Raffi Ahmad atas kepedulian terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Sumbar.

    “Saya juga telah menyampaikan ke Raffi Ahmad terkait rencana pemanfaatan dana tersebut,” tegasnya.

    Dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal paling mendesak, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

    Di dalam sambungan video call itu, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk empati keluarganya kepada masyarakat Sumbar yang tengah menghadapi masa sulit.

    “Pak Wagub, mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sekeluarga turut berduka atas musibah yang terjadi. Kami mohon maaf belum bisa hadir langsung, InsyaAllah setelah ini kami bisa datang,” ujar Raffi.

    Satu unit mobil pick up tertimbun material lumpur dan genangan air akibat bencana banjir bandang di Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

  • Suplai BBM ke Daerah Terisolir Mulai Dibuka Kembali

    Suplai BBM ke Daerah Terisolir Mulai Dibuka Kembali

    Jakarta –

    Suplai BBM ke sejumlah wilayah terisolir akibat banjir dan longsor di Aceh mulai kembali terbuka. Hal ini disampaikan usai kunjungan langsung ke titik pemulihan layanan energi yang dilakukan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

    Simon meninjau langsung Fuel Terminal (FT) Krueng Raya dan Posko Terpadu Bencana Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari laporan pemulihan distribusi energi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Untuk percepatan distribusi BBM dan LPG, kami selalu dalam koordinasi, khususnya dengan dukungan penuh Menteri ESDM. SPBU sudah sebagian besar diperbaiki dan kami maksimalkan beroperasi 24 jam untuk mengurai antrian yang sempat panjang,” ujar Simon dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Di lapangan, Simon juga memantau kedatangan bantuan berupa Skid Tank LPG di Pelabuhan Malahayati. Bantuan tersebut dikirim melalui Kapal Aceh Hebat II dan Kapal Wira Loewisa yang masing-masing membawa enam skid tank. Distribusi tambahan ini diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga serta dapur umum di titik pengungsian.

    Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyebut suplai energi ke kawasan terdampak terus dikebut.

    “Sejak bencana melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus berupaya menyalurkan BBM dan LPG kepada masyarakat yang terdampak. Kondisi di lapangan memang tidak mudah, beberapa wilayah masih terisolir, namun kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk terus membuka akses agar energi dapat menjangkau masyarakat,” kata Eko Ricky.

    Ia menegaskan suplai ke Gayo Lues kembali terbuka setelah akses yang sempat terputus berhasil dilalui.

    “Pembukaan suplai ke Gayo Lues menjadi momentum penting dalam upaya pemulihan. Ini membuka jalan bagi percepatan distribusi ke daerah lain yang masih terkendala akses, seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah,” jelasnya.

    Sementara itu, SPBU yang sempat terdampak banjir dan longsor kini memasuki proses perbaikan fasilitas serta penataan kembali operasional.

    “Kami menargetkan satu hingga dua minggu ke depan seluruh SPBU dapat kembali melayani masyarakat secara penuh. Pemulihan dilakukan menyeluruh agar kualitas layanan dan keselamatan tetap terjaga,” ujar Eko.

    (fdl/fdl)

  • Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya sedang menjadi sorotan usai menyinggung bantuan relawan bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera. Menilik sisi lain dari Endipat, apa saja koleksi isi garasinya?

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Endipat terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Maret 2025. Jumlah kekayaannya tembus Rp 14.355.375.506 (Rp 14,3 miliaran).

    Khusus isi garasinya, Endipat memiliki nilai sebesar Rp 2.596.000.000 (Rp 2,5 miliaran). Kendaraan bermotor yang dikoleksinya, antara lain:

    1. SUV Premium GWM Tank 500 HEV tahun 2024, taksiran harga Rp 1.196.000.000
    2. Honda CR-V Tahun 2019, taksiran harga Rp 400 juta
    3. Toyota Alphard tahun 2021, taksiran harga Rp 1.000.000.000

    Semua kendaraan itu diperoleh atas hasil sendiri. Tidak ada daftar kendaraan lain yang dilaporkan Endipat.

    Sindir Bantuan Cuma Rp 10 M Viral

    Pernyataan itu dilontarkan Endipat saat rapat Komisi I DPR dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid membahas isu strategis nasional, termasuk penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Potongan klipnya menyebar di media sosial.

    Endipat menyoroti peran Komdigi dalam komunikasi digital. Ia mengkritik narasi di media sosial yang menurutnya merugikan citra pemerintah.

    “Fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” sambungnya.

    Endipat sempat membahas relawan yang melakukan donasi Rp 10 miliar tapi viral. Padahal menurutnya pemerintah sudah memberikan triliunan.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

    (riar/din)

  • Masa Tanggap Darurat Banjir Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember

    Masa Tanggap Darurat Banjir Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember

    Padang, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi banjir bandang dan longsor hingga 22 Desember 2025. Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Sumbar Mahyeldi seusai menggelar rapat koordinasi di Kota Padang, Senin (8/12/2025).

    “Setelah kita adakan rapat hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan masa tanggap darurat sampai dengan 22 Desember 2025,” ujar Mahyeldi.

    Sebelumnya, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat sejak 25 November hingga 8 Desember 2025. Keputusan awal ini diambil menyusul hampir seluruh kabupaten dan kota di Ranah Minang terdampak banjir besar serta tanah longsor akibat cuaca ekstrem.

  • Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)  yang rela mengalihkan biaya resepsi 3 putranya untuk membantu korban banjir di Sumatera.

    Aksi kemanusiaan yang dilakukan keluarga Mahyeldi Ansharullah diketahui dari foto-foto yang beredar di media sosial. 

    Tampak istri Mahyeldi Ansharullah, Harneli, ditemani ketiga putranya, yakni Taufiq, Fathan, dan Masykur, beserta menantu, menyerahkan langsung bantuan tersebut ke Posko Bantuan Komplek Griya Permata 1, Kota Padang, Minggu (7/12/2025).

    Keluarga Mahyeldi Ansharullah memberikan bantuan 1.000 kilogram (kg) beras dan 2.830 kotak nasi siap santap.

    Harneli menjelaskan, logistik tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk menjamu tamu undangan resepsi ketiga putranya yang awalnya akan digelar di Auditorium Gubernuran.

    “Kami merencanakan tanggal 6-7 Desember adalah pesta pernikahan anak-anak kami, tetapi Allah berkehendak lain.”

    “Oleh sebab itu, pesta kami pindahkan ke tempat musibah ini,” ujarnya saat mengunjungi tujuh titik lokasi terdampak banjir bandang yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Padang, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Pemprov Sumbar. 

    Di akhir kunjungannya, Harneli juga memohon doa dari masyarakat.

    “Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.”

    “Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” tutupnya.

    Sosok Mahyeldi Ansharullah

    Dilansir SURYA.CO.ID dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo.

    Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.

    Mahyeldi dikenals ebagai  mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar.

    Sebelum menduduki posisi nomor 1 di Sumbar, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

    Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

    Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.  

    Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

    Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

    Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

    Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

    Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

    Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    Berdasarkan laman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayannya pada 23 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Mahyeldi tercatat memiliki kekayaan dengan total senilai Rp6.941.692.537. 

    Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah.

    Harta kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    1. Tanah dan bangunan

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkannya, Mahyeldi Ansharullah tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.828.024.000.

    2. Alat transportasi dan mesin

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi Ansharullah dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp286.500.000, meliputi:

    3. Harta bergerak lainnya

    Dalam catatannya di bagian harta bergerak lainnya, kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi, senilai Rp32.883.680.

    4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.

    5. Kas dan setara kas

    Untuk laporannya di penyesuaian kas dan setara kas, Mahyeldi memiliki harta kekayaan, senilai Rp2.344.284.857.

    6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.

    7. Hutang

    Mahyeldi Ansharullah tercatat dalam laporannya di LHKPN bahwa Ia memiliki tanggung jawab atas sejumlah hutang sebesar Rp550.000.000.

    Mahyeldi Ansharullah masih memiliki kewajiban terkait sejumlah utang.

    Dengan demikian, total harta kekayaan bersih yang dimilikinya setelah laporan tersebut diterima, harta kekayaannya terhitung mencapai Rp6.941.692.537.

  • 4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut bahwa negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.
    Sedangkan gerakan
    donasi
    tersebut, kata Endipat, baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).
    Endipat juga mengeluarkan pernyataan soal “sok paling Aceh dan Sumatera” dalam rapat kerja tersebut.
    Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbarui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.
    Pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu, nilai Endipat, kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.
    Lantas, siapakah sosok
    Endipat Wijaya
    yang menyinggung soal
    donasi Rp 10 miliar ke Sumatera
    ? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari laman resmi DPR dan Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya merupakan legislator kelahiran 31 Mei 1984.
    Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2006. Setelah itu, Endipat diketahui lulus dari jurusan Manajemen Swiss German University pada 2019.
    Sebelum terjun ke politik, Endipat Wijaya diketahui pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu, ia hijrah ke Kalimantan Timur dengan bergabung PT Kaltim Prima Coal.
    Pada 2011, ia memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini, pria kelahiran Bengkulu itu merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau.
    Endipat Wijaya berhasil meraih 105.413 suara atau yang tertinggi di dapil tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2.828 Warga Agam Masih Terisolasi 11 Hari usai Bencana Banjir, Tersebar di 5 Kecamatan

    2.828 Warga Agam Masih Terisolasi 11 Hari usai Bencana Banjir, Tersebar di 5 Kecamatan

    GELORA.CO  – Sebanyak 2.828 warga masih terisolasi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar) 11 hari usai terjangan banjir bandang dan longsor hingga Senin (8/12/2025) malam. Pemerintah saat ini terus kebut pembukaan jalur dan distribusi bantuan logistik.

    Berdasarkan data terbaru Pemerintah Kabupaten Agam per 8 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, total jiwa terdampak mencapai 18.297 orang. Fokus utama penanganan saat ini diarahkan pada pembukaan akses dan percepatan distribusi logistik ke kantong-kantong warga yang masih terputus dari dunia luar.

    Kondisi warga terisolasi di Agam tersebar di lima kecamatan, yakni Palupuh, Malalak, Matur, Palembayan dan Tanjung Raya. Di Kecamatan Palupuh, khususnya Nagari Pagadih pada Jorong Pagadih Hilia dan Tigo Kampung, situasi dilaporkan masih sangat kritis. Alat berat terus dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang memutus total jalur transportasi.

    Wilayah Kecamatan Matur, seperti Nagari Lawang dan Sipinang, juga menghadapi tantangan berat pemulihan akses. Seluruh jorong di Nagari Sipinang dan Jorong Pabatungan di Nagari Lawang dilaporkan sepenuhnya terisolasi. Di Nagari IV Koto Palembayan, hampir semua jorong, kecuali Jorong Lambeh, masih sulit dijangkau.

    Meski demikian, laporan terkini juga mencatat perkembangan positif seiring intensifnya pemulihan infrastruktur jalan. Sejumlah nagari dan jorong mulai kembali memiliki akses, meskipun masih terbatas. Perkembangan ini menjadi kunci untuk mengurangi jumlah warga terisolasi di Agam secara bertahap.

    Di Kecamatan Malalak, yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling terdampak, jalur menuju Campago, Sigiran, Koto Andaleh, dan Limo Badak di Nagari Malalak Utara dilaporkan sudah bisa diakses menggunakan kendaraan roda dua. Akses terbatas ini dimanfaatkan tim gabungan untuk mengalirkan bantuan ke masyarakat.

    Lompatan pemulihan signifikan terlihat di Kecamatan Palembayan. Jorong Silungkang dan Tantamn di Nagari IV Koto Palembayan, serta sejumlah jorong di Nagari Sungai Puar dan Baringin, kini telah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini memungkinkan distribusi bantuan logistik dan medis menjangkau lebih banyak korban terdampak, termasuk di Jorong Data Baringin dan Data Munti.

    Di Kecamatan Tanjung Raya, masyarakat di Nagari Paninjauan, khususnya Jorong Simpang Dingin, dan Nagari Maninjau masih menghadapi kendala berat terkait akses. Ratusan jiwa di kawasan ini dilaporkan masih terisolasi, sehingga menjadi salah satu fokus lanjutan tim di lapangan.

    “Prioritas kami saat ini adalah memangkas angka 2.828 jiwa yang masih terisolasi ini,” ujar Bupati Agam H Benni Warlis dikutip dari iNews Padang, Selasa (9/12/2025).

    Proses pembukaan akses di Palembayan dan Matur harus dipercepat demi kelancaran distribusi logistik dan evakuasi mandiri.

    “Kami mengerahkan alat berat secara masif di Jorong Pagadih Hilia dan Tigo Kampung di Palupuh, serta memastikan jalur di Malalak yang kini sudah bisa dilalui roda dua dan empat dapat dipertahankan,”katanya.

    Pemulihan infrastruktur jalan yang terputus akibat ambles dan tertimbun longsor terus dikebut tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Basarnas dan relawan setempat. Tahapan normalisasi jalur ini menjadi penentu keberhasilan penyaluran bantuan dan upaya evakuasi mandiri bagi warga.

    Pemda mengimbau warga di lokasi yang sudah kembali terjangkau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan, hal ini mengingat Kabupaten Agam masih berstatus tanggap darurat bencana. Dengan percepatan pembukaan akses dan dukungan seluruh pihak, pemerintah menargetkan jumlah warga terisolasi di Agam dapat segera ditekan hingga seluruh korban terdampak memperoleh bantuan yang layak