provinsi: SUMATERA BARAT

  • Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming merespons pernyataan yang anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya yang menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut gerakan donasi baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh. Padahal negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.

    Terkait hal ini, wapres mengapresiasi bantuan yang telah dilakukan oleh para influencer  yang dinilai merupakan bentuk kepedulian sesama dan bersinergi dengan pemerintah. Gerakan #wargabantuwarga ini merupakan semangat gotong royong yang menujukan tingginya kepedulian sesama.

    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita,“ ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Selasa(9/12/2025)

    Gibran juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bahu membahu membantu bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seakan meniadakan peran pemerintah. 

    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).

  • Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    JAKARTA – Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus mengusulkan agar pemerintah mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap untuk dana bantuan korban bencana Sumatera. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  

    “Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember. 

    Lasarus menilai bantuan pemerintah sebesar Rp4 miliar per kabupaten, dan Rp20 miliar per provinsi terlalu sedikit. Pasalnya, banyak daerah terisolir lantaran akses utamanya terputus, belum lagi banyak pemotongan anggaran untuk daerah.  

    “Saya rasa pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan,” tegas Lasarus. 

    “Iya kan? Kita bikin satu bog aja, untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak. Terus fiskal daerah kan kita tau semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” lanjut legislator PDIP dapil Kalimantan Barat itu. 

    Lasarus mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari Menteri PU bahwa pemulihan Kota Padang  butuh anggaran Rp13 triliun. Sehingga menurutnya, anggaran Rp4 miliar masih jauh untuk pemulihan. 

    “Rp13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatera Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Lasarus menyatakan, Komisi V DPR akan langsung meninjau lokasi pada 10 Desember mendatang. “Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah,” pungkasnya.

  • Andre Rosiade Ungkap Biaya Pemulihan Infrastruktur Sumbar Rp 13,52 T

    Andre Rosiade Ungkap Biaya Pemulihan Infrastruktur Sumbar Rp 13,52 T

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun untuk penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pascagalodo (banjir bandang) beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut dana tersebut bersifat tambahan, tidak dipotong anggaran yang sudah ada.

    Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumbar, Senin (8/12/2025).

    Adapun jumlah Rp 13,52 triliun tersebut merupakan estimasi kebutuhan yang dihimpun dari empat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PU. Anggaran tersebut akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Anggaran Rp 13,52 triliun itu merupakan kebutuhan khusus untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana galodo. Dody menyebut laporan kerusakan dari berbagai balai telah diverifikasi sebelum dirumuskan menjadi usulan anggaran.

    “Kebutuhan ini mencerminkan kerusakan di lapangan dan harus segera ditangani agar konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali pulih,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, menegaskan bahwa anggaran ini bersifat tambahan dan tidak akan memotong anggaran rutin yang sudah berjalan untuk Sumbar.

    Andre juga memastikan anggaran kegiatan rutin kementerian tersebut, termasuk perjalanan dinas, tidak akan mengganggu alokasi untuk rehabilitasi-rekonstruksi infrastruktur pascagalodo.

    “Misalnya Rp 2,5 triliun lebih untuk jalan dan jembatan di Sumbar, semuanya tetap berjalan. Khusus Balai Wilayah Sungai saja, akan ada lebih dari Rp3 triliun untuk rehab-rekon,” kata Andre.

    Andre menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir karena Rp 13,52 triliun ini merupakan dana tambahan yang diajukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan Sumbar.

    “Mohon doanya agar dana ini disetujui Presiden Prabowo dan segera dikucurkan. Agar Sumbar bisa segera pulih,” tegasnya.

    (yld/dhn)

  • Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Megapolitan 9 Desember 2025

    Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
    Editor

    KOMPAS.com –
    Bantuan untuk korban banjir bandang di lintas barat Aceh hingga Selasa (9/12/2025) masih bertumpu pada relawan lokal Nagan Raya akibat banyaknya akses jalan dan jembatan yang rusak.
    Meski menghadapi kesulitan di lapangan, relawan dari
    Posko BKM Baburrayan Jeuram Peduli
    telah berhasil menyalurkan sedikitnya dua ton beras ke sejumlah titik terdampak.
    Ketua BKM Baburrayan, Zulkifli Is, menjelaskan bahwa relawan posko sebagian besar berusia paruh baya, namun berpengalaman dalam penanganan bencana.
    “Umumnya sudah berusia 50 tahun. Beberapa sudah pensiun. Namun sebagian mereka adalah veteran relawan tsunami 2004. Jadi dengan pengalaman itu membantu mereka lebih memahami medan dan persoalan, sehingga bantuan itu bisa tersalurkan ke berbagai tempat,” kata Zulkifli, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.
    “Soal usia relawan kami bukan persoalan. Mereka sudah terbiasa berkeringat, terlebih untuk saudara kami tertimpa bencana banjir bandang, mereka tetap semangat,” imbuhnya.
    Bendahara BKM Baburrayan, Firdaus Ibar, menyebut medan distribusi sangat rumit karena kerusakan infrastruktur di berbagai lokasi.
    “Sebenarnya bantuan ke Aceh bisa disebut luar biasa banyak. Namun, adanya persoalan banyaknya infrastruktur rusak dan bahkan hancur, jadinya ada kesulitan dari pihak luar untuk mendatangkan bantuan,” ujar Firdaus.
    Menurut data BNPB, puluhan jembatan di wilayah terdampak mengalami kerusakan, termasuk 58 jembatan di Aceh Tengah, 130 di Bener Meriah, 13 di Aceh Barat, dan empat di Aceh Singkil.
    Di Nagan Raya sendiri, kerusakan akses terjadi sedikitnya pada empat jembatan.
    Firdaus menegaskan koordinasi berbagai pihak harus terus diperkuat.
    “Koordinasi intensif dengan berbagai pihak memang dibutuhkan, agar kendala terkait penyaluran bantuan terhadap para korban dapat teratasi,” kata Firdaus.
    “Dari Jakarta ada pihak KitaBisa yang juga sudah mulai membangun komunikasi dengan kami di sini. Di samping juga ada Salam Setara Foundation, yang turut berkomunikasi dengan perwakilan kami di Jakarta, sambungnya”
    Hingga Selasa (9/12), total bantuan yang disalurkan telah mencapai dua ton beras.
    Bantuan terbaru mencakup 500 kg beras, 50 kg gula, 600 butir telur, air kemasan, 54 dus mi instan, pakaian layak pakai, perlengkapan makan, tikar plastik, serta puluhan timba air.
    Bantuan ini diantar ke daerah yang sempat terendam lebih dari dua meter, seperti Kuta Trieng di Darul Makmur, serta Gampong Geulanggang Gajah.
    Perwakilan warga Kuta Trieng, Abdul Kadir (55), menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang disalurkan BKM Baburrayan Peduli.
    “Bantuan disalurkan BKM Baburrayan Peduli ini tentunya sangat berguna di tengah sulitnya distribusi bantuan ke berbagai tempat terdampak banjir,” kata Abdul.
    “Kami pun berharap agar bantuan-bantuan kepada seluruh korban di Aceh dan Sumatera Utara, juga Sumatera Barat, pun bisa lebih leluasa didatangkan,” sambungnya.
    “Posko ini lahir, berangkat dari kondisi faktual bahwa akibat banjir bandang memutus akses ke mana-mana. Juga melihat lagi, pengurus BKM ini banyak berlatar belakang relawan tsunami 2004. Jadi, kami membangun posko ini untuk mewadahi bantuan untuk para penyintas banjir, karena dengan kondisi putusnya akses. Awalnya, kami hanya bisa mengandalkan resource dari kalangan lokal lebih dulu,” ujar Firdaus.
    Sementara itu, perwakilan BKM Baburrayan Jeuram Peduli di Jakarta, Zulfikar Akbar, memastikan koordinasi dengan berbagai lembaga terus dijalin.
    “Pemerintah memang sudah menerjunkan berbagai kekuatan ke sana. Namun banjir di Aceh, dan dua provinsi lainnya di Sumatera, luar biasa besar. Maka itu, terutama di lintas barat Aceh, melalui BKM Baburrayan Jeuram Peduli, kami berupaya dapat menjembatani bantuan ke sana. Termasuk menggunakan platform seperti KitaBisa, agar gerakan kecil ini bisa tetap berdampak besar terhadap korban banjir bandang di Aceh,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!

    Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!

    Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!
    Saat ini saya bekerja sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Aktifitas di luar di kampus, saat ini menjadi Sekjen Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
    BENCANA
    besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah tragedi kemanusiaan, luka sosial, dan ujian solidaritas bangsa.
    Siapa pun yang berdiri di tengah lokasi terdampak hari ini pasti akan terdiam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak tahu harus mulai dari mana.
    Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya reruntuhan, lumpur, pepohonan tumbang, kendaraan ringsek, dan rumah-rumah yang berubah menjadi serpihan.
    Jalan-jalan tertutup material longsor. Jembatan patah. Aliran sungai berubah. Dan bau bangkai menyengat menusuk udara—pertanda ancaman penyakit sedang menunggu waktu untuk merebak.
    Pada titik ini, kita harus jujur: pemulihan tidak bisa dilakukan dengan tenaga manual. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan cangkul, tidak dengan skop.
    Kerusakan ini terlalu luas. Terlalu kompleks. Terlalu masif.
    Data terakhir, sudah 961 jiwa tewas. Puluhan ribu lainnya kehilangan rumah. Jutaan orang mengungsi.
    Ini bukan bencana biasa. Ini adalah bencana tingkat nasional, sekalipun belum ditetapkan sebagai demikian.
    Pemerintah tentu punya pertimbangan mengapa belum menyatakannya sebagai bencana nasional. Namun, negara tidak perlu sebuah deklarasi untuk menunjukkan keberpihakan.
    Dan saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran, tetapi penggerahan sumber daya besar-besaran. Karena waktu sedang menjadi musuh.
    Semakin lama puing dan material menumpuk, dampaknya semakin lama mobilitas warga tersendat. Bantuan terhambat. Air kotor meluas. Penyakit menular mengintai. Jenazah sulit ditemukan. Trauma masyarakat mengeras.
    Kita tidak boleh kalah oleh waktu. Intervensi alat berat jalan satu-satunya.
    Kerusakan seluas ini hanya bisa dipulihkan dengan alat berat dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tidak cukup 10 unit, 20 unit, bahkan tidak cukup 100 unit.
    Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan ratusan hingga ribuan alat berat untuk bekerja serentak seperti ekskavator, loader, dozer, dump truck, crane, alat sortir sampah dan material.
    Pekerjaan yang biasanya butuh satu tahun, harus dipadatkan menjadi hitungan minggu. Karena setiap hari keterlambatan berarti nyawa dan kesehatan masyarakat menjadi taruhannya.
    Pertama, Kementerian PUPR punya jaringan kontraktor terbesar di republik ini. Punya suplai alat berat berlimpah. Punya pengalaman rekonstruksi cepat pasca-bencana.
    Satu instruksi langsung dapat menggerakkan ratusan unit ke titik terdampak.
    Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengusaha-pengusaha pemegang konsesi hutan—HTI, HPH, dan pemegang izin lainnya—memiliki alat berat di lapangan.
    Mereka mendapat manfaat dari alam. Kini saatnya mereka berbalas budi pada alam dan pada rakyat.
    Ketiga, Kementerian ESDM dan perusahaan tambang. Industri pertambangan adalah sektor dengan kepemilikan alat berat paling masif. Ekskavator 20 ton, dump truck raksasa, bulldozer—semua ada.
    Untuk bencana sebesar ini, hentikan aktivitas tambang sementara waktu. Kerahkan armada ke Sumatera. Inilah bentuk empati yang nyata.
    Keempat, para pemilik modal dan fasilitas. Tidak semua kontribusi harus dalam bentuk uang. Aset, fasilitas, armada, dan logistik jauh lebih dibutuhkan sekarang.
    Empati bukan hanya tentang memberi; ini tentang hadir dan menolong dengan apa yang kita punya.
    Bencana ini bukan milik Sumatera. Ini milik Indonesia. Jika ribuan orang telah kehilangan rumah, jika anak-anak kehilangan orangtua, jika lansia tak punya tempat tidur, apakah kita masih bisa membiarkan pemulihan bergerak pelan?
    Negara besar diuji bukan pada saat aman, tetapi pada saat warganya berteriak meminta pertolongan.
    Dan hari ini, jeritan itu jelas dan nyaring. Kita hanya perlu mendengarkan.
    Ini soal kemanusiaan, bukan administrasi. Semoga pemerintah pusat, para pengusaha, para pemilik alat berat, para pemilik fasilitas, dan siapa pun yang diberi kemampuan oleh Tuhan, dapat melihat bencana ini dengan hati terbuka.
    Karena rakyat yang tertimbun lumpur, rakyat yang kehilangan keluarga, rakyat yang menunggu bantuan— tidak bertanya apakah ini bencana nasional atau bukan.
    Yang mereka butuhkan adalah: tindakan cepat, kepedulian, dan kehadiran negara.
    Saatnya sumber daya nasional digerakkan secara masif. Saatnya Indonesia menunjukkan bahwa di tengah duka sebesar ini, kita tetap satu bangsa yang tidak membiarkan siapa pun tertinggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub Minta Maskapai Diskon Tiket Pesawat ke Wilayah Bencana

    Kemenhub Minta Maskapai Diskon Tiket Pesawat ke Wilayah Bencana

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kepada maskapai penerbangan untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Sebagai langkah responsif, Lukman juga mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • Viral! Kayu Berlabel Kementerian Kehutanan dan PT Minas Pagai Lumber Dari Sumbar Terdampar di Lampung

    Viral! Kayu Berlabel Kementerian Kehutanan dan PT Minas Pagai Lumber Dari Sumbar Terdampar di Lampung

    Jakarta: Media sosial kembali diramaikan dengan sebuah kejadian tak biasa yakni ribuan kayu gelondongan terdampar di pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 

    Kejadian ini langsung menyeret nama PT Minas Pagai Lumber, setelah informasi mengenai identitas kayu tersebut beredar luas di berbagai platform seperti X, Instagram, Threads, hingga TikTok.

    Unggahan viral yang beredar menyebutkan bahwa kayu-kayu gelondongan berjumlah sekitar 4.800 kubik itu berasal dari Sumatera. 

    Informasi tersebut terlihat pada label kuning yang menempel di kayu, lengkap dengan barcode serta keterangan dari Kementerian Kehutanan.

    Peristiwa ini sontak memunculkan berbagai spekulasi publik soal legalitas dan asal usul kayu tersebut.
     

    Kapolda Lampung turun tangan
    Melansir Metrotvnews.com, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf langsung bergerak menuju lokasi untuk memeriksa tumpukan kayu yang terdampar dari kapal tongkang.

    Fokus pemeriksaan aparat adalah selanjutnya adalah nomor identifikasi kayu, barcode, serta stiker resmi Kementerian Kehutanan dan logo SVLK Indonesia.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah kayu-kayu tersebut benar-benar memiliki dokumen legal dan sesuai prosedur.

    Polda Lampung juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai keabsahan dan asal-usul kayu tersebut.

    Jakarta: Media sosial kembali diramaikan dengan sebuah kejadian tak biasa yakni ribuan kayu gelondongan terdampar di pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 
     
    Kejadian ini langsung menyeret nama PT Minas Pagai Lumber, setelah informasi mengenai identitas kayu tersebut beredar luas di berbagai platform seperti X, Instagram, Threads, hingga TikTok.
     
    Unggahan viral yang beredar menyebutkan bahwa kayu-kayu gelondongan berjumlah sekitar 4.800 kubik itu berasal dari Sumatera. 

    Informasi tersebut terlihat pada label kuning yang menempel di kayu, lengkap dengan barcode serta keterangan dari Kementerian Kehutanan.
     
    Peristiwa ini sontak memunculkan berbagai spekulasi publik soal legalitas dan asal usul kayu tersebut.
     

    Kapolda Lampung turun tangan
    Melansir Metrotvnews.com, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf langsung bergerak menuju lokasi untuk memeriksa tumpukan kayu yang terdampar dari kapal tongkang.
     
    Fokus pemeriksaan aparat adalah selanjutnya adalah nomor identifikasi kayu, barcode, serta stiker resmi Kementerian Kehutanan dan logo SVLK Indonesia.
     
    Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah kayu-kayu tersebut benar-benar memiliki dokumen legal dan sesuai prosedur.
     
    Polda Lampung juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai keabsahan dan asal-usul kayu tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Korban Banjir Sumatera Tak Perlu Khawatir dengan Dokumen Kendaraannya, Polri Permudah Penerbitan Ulang

    Korban Banjir Sumatera Tak Perlu Khawatir dengan Dokumen Kendaraannya, Polri Permudah Penerbitan Ulang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh agar tidak khawatir terkait surat-surat lalu lintas yang hilang atau rusak. Polri akan mempermudah proses pengurusan dokumen baru menggantikan dokumen lama.

    Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Pihaknya akan menyiapkan layanan khusus pengurusan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB di wilayah terdampak bencana. Proses pengurusan dokumen akan dilakukan cepat, sederhana, dan tanpa hambatan administratif.

    Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung mendukung langkah Polri yang mempermudah mengurus dokumen lalu lintas. Kebijakan ini perlu diambil untuk meringankan beban para korban bencana alam.

    Dia menilai, Korlantas Polri tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya. Perlu adanya aspek kemanusiaan yang diterapkan aparat untuk rakyat yang tengah mengalami kesulitan.

    “Respons cepat, proaktif, dan humanis Kakorlantas sejalan dengan arahan Presiden. Landasan moral dari kebijakan ini sangat kuat dan patut diapresiasi,” kata Nasky, Selasa (9/12/2025).

    Baca Juga: Tabrak Bokong Bus Transjakarta saat Bersepeda, Pejabat SKK Migas Tewas di Jalan Jenderal Sudirman

    Korlantas Polri menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk penerbitan ulang dokumen. Langkah ini antara lain bagi pemilik SIM, Satpas membuka jalur layanan khusus dengan verifikasi identitas melalui basis data Regident, tanpa keharusan menunjukkan dokumen fisik yang hilang

    Penerbitan STNK pengganti melalui pemeriksaan data kendaraan di sistem nasional dengan tahapan pelayanan sederhana dan cepat. Penerbitan BPKB dilakukan koordinasi antara Korlantas, Polda, dan Polres dengan mekanisme khusus bagi daerah terdampak berat atau akses terbatas. TNKB akan ada kemudahan penerbitan ulang pelat nomor yang hilang atau rusak akibat bencana.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Jakarta

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

    “Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10.000 ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh. Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran, dalam keterangannya, Selasa (9/10/2025).

    Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

    Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat senilai total 34.000 ton beras.

    Adapun permohonan tambahan stok beras ini muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

    Amran menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) masih mencukupi. Stok beras nasional yang disimpan di Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton.

    Dia menyebut jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2 juta-1,5 juta ton.

    “Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Heboh Bantuan Makanan Rusak Akibat Dilempar dari Heli di Taput

    (kil/kil)