Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Menteri ESDM Dampingi Presiden ke Sumbar, Pastikan Listrik, BBM, dan LPG Berangsur Pulih

    Menteri ESDM Dampingi Presiden ke Sumbar, Pastikan Listrik, BBM, dan LPG Berangsur Pulih

    Tak hanya meninjau penanganan pengungsi, Presiden Prabowo bersama Menteri ESDM turut mengecek ketersediaan energi di Sumatra Barat, mulai dari ketersediaan BBM dan LPG hingga proses pemulihan infrastruktur kelistrikan.

    “Tadi saya melakukan peninjauan dengan Bapak Presiden, dalam rangka mengunjungi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Pemerintah akan selalu berusaha untuk melakukan percepatan konstruksi, bahkan tadi sudah ada pemasangan beberapa hunian sementara. Dan saya pikir di sini listriknya alhamdulillah aman, BBM, LPG juga saya pikir semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandara Internasional Minangkabau

    Berdasarkan laporan Tim Siaga Bencana ESDM, hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, dari total 274.564 pelanggan terdampak di Sumatra Barat, sebanyak 274.419 pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara itu, 145 pelanggan masih mengalami pemadaman di wilayah Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).

    PLN memastikan proses pemulihan terus berjalan. Per Rabu sore (17/12/2025), tower emergency Brandan–Langsa telah selesai dibangun dan sistem kelistrikan berhasil disinkronisasikan. Pembebanan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan sisa pelanggan segera kembali menyala.

    Untuk pasokan BBM dan LPG, kondisi di wilayah terdampak juga dilaporkan berangsur normal. Seluruh 147 SPBU yang berada di area terdampak telah kembali beroperasi. Hal serupa terjadi pada 172 agen LPG dan 14 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang kini telah berfungsi kembali.

    Meski demikian, distribusi energi masih menghadapi kendala di sejumlah titik. Akses pengiriman dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju wilayah Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, hingga Malalak masih terganggu akibat jalan terputus dan kemacetan di kawasan Sitinjau.

     

    (*)

  • Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

    Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

    Jakarta –

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera akan terus mengalir. Ratusan kapal dan helikopter pengangkut bantuan telah dikerahkan ke lokasi.

    “Dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU (Pekerjaan Umum) mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Teddy saat menjawab anggapan pemerintah tidak serius menangani bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh karena tidak berstatus nasional. Teddy mengatakan pemerintah telah melakukan mobilisasi nasional dalam membantu penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” katanya.

    Dia menjelaskan ada 50 ribu lebih personel TNI-Polri yang telah dikerahkan ke lokasi. Petugas dari Basarnas dan BNPB beserta relawan juga berjibaku sejak hari pertama bencana Sumatera dan Aceh terjadi.

    “Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelas Teddy.

    Teddy memastikan pemerintah tidak akan setengah hati dalam menangani bencana Sumatera. Dia menyebut banyak infrastruktur di Aceh dan Sumatera yang saat ini juga telah diperbaiki usai terjadinya bencana.

    “Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini,” pungkas Teddy.

    (ygs/imk)

  • Deretan Perusahaan Besar Salurkan Bantuan buat Korban Bencana Sumatera

    Deretan Perusahaan Besar Salurkan Bantuan buat Korban Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Sejumlah perusahaan besar menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp 5,1 miliar.

    Keenam perusahaan tersebut, yakni Triputra Group, Persada Capital Investama Group, Saratoga Investama Sedaya, Mitra Pinasthika Mustika (MPM), Tower Bersama Group, dan Merdeka Copper Gold.

    Head of Corporate Communication & Sustainability Saratoga Investama Sedaya, Catharina Latjuba mengatakan mengatakan bantuan sebanyak 18 truk ini mencakup kebutuhan sandang, selimut, sarung, obat-obatan, susu kotak, handuk, alat penerangan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Lalu diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/12).

    “Di saat seperti ini, dunia usaha harus hadir nyata. Kami sangat peduli dengan kondisi saudara-saudara kita yang terdampak, dan bersama pemerintah, kami bergerak-bukan sekadar membantu, tetapi memastikan mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

    Catharina menerangkan penyaluran bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen bersama yang telah dimulai sejak awal Desember 2025. Sebelumnya, sebanyak 7 truk bantuan telah disalurkan melalui Kementerian Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok pada 4 Desember 2025, diikuti 13 truk bantuan melalui BNPB di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 Desember 2025.

    Ia menyebut keenam perusahaan menyatakan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan, kolaborasi ini juga merupakan wujud nyata dukungan dunia usaha kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

    (rea/ara)

  • AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

    AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini menyusul bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    Menteri Koordinator (Menko) IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tengah dalam proses evaluasi tata ruang di ketiga provinsi terdampak dalam rangka mengusut penyebab dari banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 itu.

    “Ini sudah sesuatu yang sangat buruk bencana ini. Oleh karena itu jika memang hasil investigasi, kita tidak bisa mengeneralisir semuanya harus benar-benar spesifik setiap daerah apakah ada tata ruang yang memang diabaikan atau dilanggar,” kata AHY ditemui usai acara Big Alpha Business Summit 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, AHY mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas berupa tindakan hukum berat. Tidak hanya bangunan, hal ini juga termasuk dengan tata ruang wilayah hutan.

    AHY menegaskan, pihaknya akan mengembalikan fungsi tata ruang tersebut kepada yang seharusnya. Ia juga memastikan, ke depannya penyalahgunaan tata ruang tidak boleh terjadi lagi.

    “Kita harus pastikan itu ditertibkan, jangan sampai ini berulang begitu. Tetapi sekali lagi saat ini fokus kami benar-benar untuk menyelamatkan warga dulu dan pastikan proses rebuilding ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah terdampak bencana mencaapi Rp 51 triliun. Kebutuhan tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 26 triliun untuk Aceh yang memiliki kerusakan paling berat, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing Rp 13 triliun.

    Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi tata ruang di Sumatera. Hal ini menyusul musibah banjir dan tanah longsor yang merenggut ratusan korban jiwa.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tata ruang dan fungsinya bersifat sangat dinamis setiap tahunnya. Namun perlu dipastikan seperti apa fungsi atau pola ruangnya, serta implementasinya di lapangan sesuai atau tidak.

    “Jadi secara perencanaan bener apa nggak. Kalau bisa jadi perencanaannya bener, implementasinya nggak bener. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya sudah salah. Nah kita mau lihat dulu ini satu persatu,” kata Nusron, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12).

    Nusron mengatakan, pihaknya harus melakuakn pendalaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing kabupaten/kota.

    Ia juga akan melakukan pendalaman menyangkut alihfungsi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, terkhusus alihfungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

    Namun Nusron memastikan, selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun perpanjangan HGU untuk perkebunan sawit.

    (acd/acd)

  • Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf dan Akui Ada Kendala Tangani Bencana

    Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf dan Akui Ada Kendala Tangani Bencana

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambah jumlah personelnya ke daerah lokasi terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Nantinya, para prajurit TNI akan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah-daerah terdampak.

    Mulai dari, pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan tetap, pembersihan lumpur dan kayu, hingga distribusi logistik. Agus menyebut saat ini jumlah personel TNI yang sudah ada di daerah bencana mencapai 36.636, sebelum ada penambahan.

    “Saya laporkan pelibatan personel TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel, yaitu dalam tahap rekonstruksi, rehabilitasi nanti dari batalyon zeni dan yontap dan Nakes,” kata Agus dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Yaitu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan perumahan sementara dan perumahan tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik,” sambungnya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa personel Polri yang berada di lokasi bencana saat ini mencapai 11.625 orang. Dia menuturkan 239 personel Polri tambahan saat ini sedang dalam perjalanan ke lokasi-lokasi bencana dan diperkirakan sampai pada 23 Desember 2025.

    “Saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan, estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini penambahan sebagai personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melakukan tugas-tugas lanjutan yang akan diperintahkan,” jelas Listyo.

    Menurut dia, personel tambahan ini ditugaskan untuk mendukung program-program penanganan bencana, salah satunya dengan pembangunan hunian untuk warga terdampak. Polri juga menyiapkan 1.000 personel untuk Natal-Tahun Baru (Nataru) yang dapat diperbantukan ke wilayah bencana Sumatra.

    “Jika diperlukan kekuatan ini bisa kami dorong untuk membantu wilayah bencana Sumatera pasca Operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kami rekrut yang saat ini juga kami dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut,” pungkas Listyo.

  • Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

    Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

    “Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

    Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

    “Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

    Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

    “Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

     

  • Konektivitas Internet di Sumbar dan Sumut Sudah Stabil, Aceh Masih 73%

    Konektivitas Internet di Sumbar dan Sumut Sudah Stabil, Aceh Masih 73%

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil. Tingkat pemulihan di provinsi tersebut baru mencapai 73%. 

    Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat sebelumnya telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

    “PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

    Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver radio (BTR) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

    Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

    “Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

    Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

  • Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menanggapi pengibaran bendera putih di Aceh. Menurutnya pengibaran tersebut bentuk aspirasi masyarakat atas terjadinya bencana.

    Hal itu disampaikan saat konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Tito mengatakan bahwa pemerintah mendengar setiap kritik dari masyarakat.

    “Menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat dan upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra,” kata Tito.

    Dia memahami bahwa kondisi pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menangani peristiwa alam yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengibarkan bendera putih di depan rumah mereka yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh

    Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan seruan masyarakat kepada pemerintah pusat agar menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bencana nasional. 

    Warga menilai penetapan status tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana secara lebih maksimal.

    Masyarakat berharap dengan ditetapkannya status bencana nasional, bantuan dari negara-negara internasional dapat segera masuk guna mempercepat proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban jiwa menjadi 1.068, hilang 190 orang, dan 537.185 jiwa pengungsi per Kamis (18/12/2025).

    Kepada Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan terdapat penambahan 9 korban jiwa, di mana hari sebelumnya Rabu (17/12/2025), korban jiwa sebanyak 1.059. Penambahan korban jiwa ditemukan di beberapa titik lokasi bencana.

    “3 di Aceh Utara, 2 di Aceh Timur, 1 di Tapanuli Selatan, 1 Langkat, 1 di Agam, dan 1 di Pariaman,” kata Abdul dalam konferensi pers, dikutip dari akun YouTube @BNPB Indonesia.

    Dari data yang dipaparkan, operasi SAR masih terus berlangsung di sejumlah titik dan sedangkan di 4 sektor di Sumatra Utara akan berakhir pada 22 Desember 2025. 

  • Penanganan Bencana Sumatera Tiga Minggu ini Sangat Lambat

    Penanganan Bencana Sumatera Tiga Minggu ini Sangat Lambat

    Di mata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 ini, lambatnya penanganan bencana dan pemberian bantuan, wajar bila direspon masyarakat terutama di Aceh dengan mengibarkan bendera putih. Hingga meminta bantuan dunia internasional.

    Menurutnya suara-suara negatif yang menganggap tidak perlu sampai adanya bantuan internasional adalah ucapan yang tidak memiliki dasar kajian akademisi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak patut diberikan komentar.

    Secara gamblang, Busyro menyebut faktor utama penyebab bencana banjir bandang di Sumatera sangat berkaitan dengan politik pembangunan nasional. Sekaligus penegakan hukum produk politik pembangunan nasional.

    Kerusakan hutan-hutan di Sumatera tersebut bukan hal baru dan bahkan berulang di berbagai daerah lain di Indonesia.

    “Yang terjadi di Sumatera memiliki kesamaan dengan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah lain seperti di Rembang, Wadas, Morowali dan sebagainya,” tegasnya.

    Rektor UMY, Achmad Nurmandi Menyebut pihaknya melakukan aksi-aksi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan tim medis dan bantuan ke tiga provinsi. Bahkan mahasiswa UMY asal Sumut, Sumbar dan Aceh sebanyak 28 orang telah mendapatkan beasiswa dan pembebasan biaya kuliah.

    “Dalam refleksi kampus, bencana itu tidak terlepas dari tangan-tangan manusia, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam satu-dua dekade lalu. Tiga provinsi itu memiliki SDA luas biasa berupa hutan dan pertambangan,” katanya.

    Menurutnya, karena ketidak hati-hatian dalam pengelolaan SDA, maka yang seharusnya menjadi berkah sekarang ini menjadi kutukan dan itu sudah terbukti dari berbagai penelitian. 

  • Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

    Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

    Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jaringan internet di Aceh belum pulih 100 persen pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta operator seluler fokus pada pemulihan menara telekomunikasi yang menjadi titik akses nirkabel, Tower BTS (Base Transceiver Station), dan jaringan internet di wilayah
    Aceh
    .
    “Kita nitip nanti tolong (operator seluler) fokus ada daerah-daerah memang yang masih berat, seperti tadi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, untuk kemudian disegerakan,” kata Meutya di halaman kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
    Meutya mengungkapkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang persentase pemulihan internetnya lebih kecil dibanding dua wilayah lain, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Berdasarkan data yang dilaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto per Senin (15/12/2025), ada 452 tower BTS di Aceh yang belum pulih sejak 26 November 2025.
    Secara keseluruhan, total BTS yang terdampak di wilayah itu mencapai 3.735.
    Sebanyak 3.283 BTS atau sekitar 87,89 persen sudah pernah dipulihkan sejak terjadi bencana.
    “PR kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil. Jadi untuk Aceh ini yang sedang kita giatkan terus,” ucap Meutya.
    Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi operator seluler yang telah bekerja memulihkan jaringan.
    Tingkat pemulihan itu terus naik dari hari ke hari, termasuk di wilayah Aceh.
    “Kita melihat ada kenaikan yang cukup baik untuk on air BTS di wilayah Aceh. (Sudah) 73 persen (BTS dipulihkan), meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100 persen. Jadi kita memang terus menggiatkan lagi angka 73 persen ini untuk menyemangati teman-teman (operator) saja, ini kita bisa naikkan, berarti harus bisa lebih naik lagi dalam waktu dekat,” jelas Meutya.
    Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (
    Telkomsel
    ), Nugroho (Nugi) mengungkapkan bahwa
    pemulihan jaringan
    internet terkendala oleh jaringan listrik yang belum stabil.
    Pasalnya, akibat bencana, banyak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh dan belum tersambung kembali.
    Integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya.
    “Sampai saat ini masih ada kurang lebih 4, ya, 4 pembangkit listrik yang masih belum bisa beroperasi secara normal,” beber Nugi.
    Tak hanya itu, banyak fiber optic yang mengalami gangguan sehingga aksesnya terputus.
    “Dan ini tentu perlu dilakukan upaya ekstra. Upaya baik listrik, menggunakan apa itu genset, atau dari sisi transport, apakah kita menggunakan satelit, apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut. Itu kita lakukan semaksimal mungkin,” tandas Nugi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.