Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Rachel Maryam Puji Internet Darurat Gratis untuk Korban Bencana

    Rachel Maryam Puji Internet Darurat Gratis untuk Korban Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rachel Maryam memberikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) dan Starlink dalam menyediakan akses internet darurat gratis di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Saya bersyukur saat ini 95% jaringan internet di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah kembali dalam hitungan hari. Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dari ibu menteri dan Kementerian Komdigi,” ujar Rachel Maryam dikutip dari Instagram miliknya, Selasa (9/12/2025).

    Rachel Maryam menyoroti penyiagaan 10 titik internet darurat berbasis satelit, termasuk layanan dari Starlink, yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Menurutnya, akses ini sangat penting untuk koordinasi dan penyaluran bantuan di lokasi bencana.

    “Penanganan cepat di aspek komunikasi, koordinasi, dan penyaluran logistik darurat sangat membantu kerja penanggulangan bencana di sana,” tegasnya.

    Rachel Maryam berharap, Kementerian Komdigi terus meningkatkan kecepatan perbaikan jaringan komunikasi agar komunikasi antar pihak yang menyalurkan bantuan bisa berjalan lancar.

    “Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah ada 707 titik pemancar sinyal yang dioperasikan kembali. Ini patut diapresiasi. Semoga Komdigi terus menjadi amplifikator kinerja baik pemerintah, terutama dalam penanganan bencana,” tutupnya.

  • Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Jakarta –

    Maskapai penerbangan di Indonesia diminta untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Usulan ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Usulan itu muncul usai beredar kabar ada tiket pesawat ke Aceh yang harganya meroket.

    Selain usulan memberikan diskon, Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Usulan ini sifatnya hanya imbauan, sejauh ini pihak Lukman tidak menerbitkan aturan hukum khusus yang mewajibkan diskon tiket pesawat ke wilayah bencana.

    Di sisi lain, Lukman pun mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut, Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

    Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diguncang gempa bumi tektonik dengan magnitudo (M) 4,7 pada Rabu (10/12/2025) pukul 02.48 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesaran Sumani.

    Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi menjelaskan, episentrum gempa terletak di darat pada koordinat 0,99 derajat lintang selatan dan 100,71 derajat bujur timur. Lokasi tepatnya berada sekitar 18 km barat daya Kabupaten Solok, dengan kedalaman pusat gempa 10 km.

    “Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas sesaran Sumani,” kata Suaidi Ahadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025) dini hari.

    Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), getaran terasa kuat di wilayah Kabupaten Solok dengan intensitas III-IV modified mercalli intensity (MMI). Pada skala ini, getaran dirasakan nyata oleh banyak orang di dalam rumah terasa seakan-akan ada truk berlalu, dan pintu atau jendela dapat berbunyi.

    Guncangan juga dirasakan di Kota Padang dengan intensitas II-III MMI, di mana benda-benda ringan yang digantung mulai bergoyang. Sementara itu, di Sijunjung dan Sawahlunto, guncangan terasa lebih lemah, mencapai I-II MMI.

    Hingga saat berita ini disusun, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa utama. BMKG juga mencatat adanya satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo lebih kecil.

    “Hingga pukul 03.21 WIB, hasil monitoring BMKG terdapat satu gempa susulan pada pukul 03.11 WIB dengan magnitudo M 2,1,” tambah Suaidi.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan selalu merujuk pada informasi resmi yang bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi.

  • Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hunian sementara bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dilengkapi dengan jaminan hidup untuk menunjang perekonomian sehari-hari mereka.

    “Di hunian sementara itu nanti akan ada jaminan hidup. Mereka sementara kan harus bisa memperoleh dukungan ekonomi untuk bisa hidup sehari-hari, maka nanti ada itu, setelah itu masuk ke pemberdayaan,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 Desember.

    Ia menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hunian sementara akan menunjang kehidupan para pengungsi minimal dalam waktu satu tahun, yang kemudian akan diberikan hunian tetap sesuai dengan kondisi masing-masing korban.

    “Kemarin sudah dilaporkan oleh kepala BNPB tentang perencanaan hunian sementara itu yang sifatnya sementara ini setahun, minimal itu setahun, bisa dua tahun. Berikutnya adalah hunian tetap yang tergantung pada kondisinya, kalau secara umum, hunian tetap itu biasanya tanah disediakan oleh daerah, kemudian yang membangun adalah APBN lewat BNPB,” ujar dia.

    Namun, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, apabila daerah mengalami kesulitan untuk menyediakan tanah maka bisa menggunakan tanah-tanah negara.

    “Yang ini nanti akan diurus lebih lanjut. Jadi ada hunian sementara, ada hunian tetap. Setelah hunian sementara bisa disediakan, maka kami nanti bersama kementerian lain masuk untuk pemberdayaan, mulai dari pemulihan ekonomi, pelatihan keterampilannya, maupun dukungan usaha. Ini yang nanti akan kami lakukan setelah hunian sementaranya selesai,” kata dia.

    Untuk mempercepat penanganan hunian sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Ia mengatakan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Ia juga telah mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatra.

    Oleh Lintang Budiyanti Prameswa

  • Kemenhut: Gelondongan Kayu di Lampung Bukan dari Banjir Sumatera

    Kemenhut: Gelondongan Kayu di Lampung Bukan dari Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan gelondongan kayu yang ditemukan di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bukanlah kayu yang berasal dari banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemenhut dan Polda Lampung sudah mengecek langsung keberadaan gelondongan kayu tersebut.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung (Kemenhut) sudah mengecek keberadaan kayu terdampar dari kapal di pantai Pesisir Barat, Propinsi Lampung,” ujar Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kemenhut, Ade Mukadi kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Ade menjelaskan kayu berasal dari kecelakan kapal tagboot kayu dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH (sebelumnya Hak Pengusahaan Hutan atau HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Izin diberikan menteri kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut,” jelas Ade.

    Lebih lanjut, Ade membenarkan adanya barcode yang terdapat pada label kayu tersebut. Menurut Ade, adanya barcode tersebut mencegah terjadinya pembalakan liar atau illegal logging.

    “Barcode di kayu adalah penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang  dicek keabsahan atau asal usul sumber kayu, traceability system untuk mencegah illegal logging,” pungkas Ade.

  • Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana yang melanda Aceh dan Sumatera. Untuk itu Puan mendukung langkah pemerintah yang saat ini belum membuka bantuan internasional untuk bencana yang melanda Aceh dan Sumatera.

    “Memang sekarang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah jadi memang kita fokuskan dahulu bantuan dari internal pemerintah saja,” katanya kepada wartawan Selasa (9/12/2025).

    Puan menambahkan, bantuan pemerintah ke korban banjir Sumatera masih tercukupi. Dia yakin penanganan banjir Sumatera masih belum membutuhkan bantuan asing.

    “Kita fokus dari pemerintah dahulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi,” kata dia.

    Di sisi lain, Puan secara khusus meminta anggota dewan untuk turun langsung ke Aceh, Sumatera Utara serta Sumatera Barat, utamanya bagi DPR yang mempunyai dapil di tiga wilayah tersebut.

    “Kemudian teman-teman yang nantinya akan datang membantu sekarang juga sudah bersiap-siap datang ke sana,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.

  • Anggota DPR Diduga Sindir Ferry Irwandi Si Paling Kerja Terkait Donasi Rp10 Miliar

    Anggota DPR Diduga Sindir Ferry Irwandi Si Paling Kerja Terkait Donasi Rp10 Miliar

    Jakarta: Anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir sejumlah pihak yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana Sumatra. Meskipun tidak menyebutkan nama, sindiran itu diyakini publik ditujukkan salah satunya untuk Ferry Irwandi.
     
    Ferry Irwandi, seorang konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, baru-baru ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp10,3 miliar dalam 24 jam untuk korban bencana Sumatra.
     
    Donasi tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat (sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Dalam media sosialnya, Ferry juga terlihat ikut turun untuk menyalurkan donasi tersebut.
     
    Namun, aksi kemanusiaan yang dilakukan Ferry justru mendapat respons negatif dari Endipat Wijaya. Saat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Endipat menyebut “orang-orang itu” ingin sekali disebut “Si Paling Kerja”.
     

     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya, pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Endipat lalu membandingkan sikap pemerintah dalam menangani bencana Sumatra dengan pihak-pihak tersebut. Ia menyebut secara jelas jumlah donasi pihak yang disindir, yang mana sesuai dengan jumlah donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujarnya.

     

     
    Dalam kesempatan yang sama, Endipat juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” tutur Endipat Wijaya.

     

    Jakarta: Anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir sejumlah pihak yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana Sumatra. Meskipun tidak menyebutkan nama, sindiran itu diyakini publik ditujukkan salah satunya untuk Ferry Irwandi.
     
    Ferry Irwandi, seorang konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, baru-baru ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp10,3 miliar dalam 24 jam untuk korban bencana Sumatra.
     
    Donasi tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat (sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Dalam media sosialnya, Ferry juga terlihat ikut turun untuk menyalurkan donasi tersebut.
     
    Namun, aksi kemanusiaan yang dilakukan Ferry justru mendapat respons negatif dari Endipat Wijaya. Saat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Endipat menyebut “orang-orang itu” ingin sekali disebut “Si Paling Kerja”.
     

     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya, pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Endipat lalu membandingkan sikap pemerintah dalam menangani bencana Sumatra dengan pihak-pihak tersebut. Ia menyebut secara jelas jumlah donasi pihak yang disindir, yang mana sesuai dengan jumlah donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujarnya.
     
     

     
    Dalam kesempatan yang sama, Endipat juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” tutur Endipat Wijaya.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    GELORA.CO – Pernyataan Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan.

    Bahwa Indonesia menolak bantuan internasional dengan alasan “kita masih kuat kok”, langsung mencuri perhatian publik.

    Ucapan itu disampaikan di tengah salah satu bencana terbesar yang menghantam Sumatra dalam dua dekade terakhir.

    “Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,”ujar Cak Imin didepan awak media Kementerian Sosial di Jakarta 8/12/2025 dilansir suara.com.

    Kontras antara nada optimistis pemerintah dan skala bencana di lapangan menjadi sorotan tajam.

    Data resmi yang dirilis berbagai lembaga menunjukkan betapa berat kondisi yang sebenarnya dihadapi masyarakat Sumatra.

    Reuters melaporkan bahwa sebanyak 950 orang tewas dan 274 lainnya masih hilang akibat rentetan banjir dan longsor.

    Kerusakan meluas dari Aceh hingga Sumatera Barat, menyapu pemukiman, merusak jalan utama, dan memutus jaringan logistik vital.

    Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa kapasitas nasional masih memadai, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya bantuan.

    Namun laporan dari daerah memperlihatkan kenyataan berbeda.

    Sejumlah wilayah dilaporkan kehabisan bahan bakar, akses pangan terbatas, hingga minimnya suplai air bersih bagi pengungsi.

    Beberapa kabupaten bahkan disebut hampir tak tersentuh bantuan karena jalur darat terputus total.

    Pernyataan “kita masih kuat kok” akhirnya menjadi pemantik diskusi lebih luas kekuatan siapa yang dimaksud?

    Apakah kapasitas administratif negara atau ketahanan masyarakat di lapangan yang sedang berjibaku menyelamatkan keluarga mereka?

    Laporan Reuters menyebut beberapa lokasi terdampak “run low on fuel and food”, menggambarkan urgensi yang jauh dari kata aman.

    Kondisi ini diperparah oleh besarnya kebutuhan pemulihan.

    Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai Rp 51,8 triliun.

    Angka yang membuat publik bertanya-tanya bagaimana beban sebesar itu dapat ditanggung tanpa tambahan dukungan internasional.

    Di sisi lain, sejumlah pejabat menjelaskan bahwa penolakan bantuan asing dilakukan demi menjaga.

    Kemandirian nasional dan memastikan pengelolaan bantuan tetap terkoordinasi oleh negara.

    Namun narasi itu sulit diterima sebagian masyarakat yang melihat langsung sulitnya distribusi bantuan di wilayah bencana.

    Video warga yang berteriak meminta suplai makanan hingga antrean panjang pembagian air bersih memperkuat kekhawatiran banyak pihak

    Apakah negara benar-benar kuat, atau justru sedang berjuang keras menutupi fakta lapangan?

    Berbagai pengamat kebijakan menilai keputusan menutup pintu bantuan internasional bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut persepsi politik.

    Di tengah tekanan publik dan kerusakan yang masif, sikap pemerintah yang terlalu percaya diri dinilai berpotensi menunda penanganan yang lebih cepat dan efektif.

    Meski demikian, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi.

    Situasi bencana berkembang cepat, dan keputusan untuk membuka atau menutup akses bantuan asing bukanlah keputusan permanen.

    Banyak pihak berharap pemerintah memprioritaskan keselamatan warga ketimbang mempertahankan citra kuat di hadapan dunia.***

  • Beri Hiburan untuk Anak-anak di Padang, Komeng: Aku Ingin Mereka Kuat

    Beri Hiburan untuk Anak-anak di Padang, Komeng: Aku Ingin Mereka Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPD Alfiansyah Bustami atau Komeng menyambangi wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Padang, Sumatera Barat, untuk melihat kondisi korban sekaligus memberikan dukungan.

    Dalam kunjungannya bersama relawan Palang Merah Indonesia (PMI), Komeng berupaya menghibur masyarakat, terutama anak-anak yang kini tinggal di pengungsian dalam rangkaian giat tanggap darurat bencana.

    Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram miliknya, Komeng mendatangi sejumlah kecamatan di Kota Padang. Ia turut membantu penyaluran air bersih bagi warga yang kesulitan akses akibat bencana.

    “Ketika air bersih mengalir, harapan pun ikut mengalir. Mari kita jaga dan memastikan setiap warga mendapat hak atas air yang layak,” kata Komeng, Selasa (9/12/2025).

    Tidak hanya menyalurkan air bersih, Komeng turut membantu warga memasak bagi para pengungsi. Seperti ciri khasnya, Komeng tetap menyelipkan candaan yang membuat suasana dapur umum menjadi lebih hangat.

    Kehadirannya rupanya menjadi hiburan tersendiri bagi para pengungsi yang sedang berjuang melewati masa sulit.

    Komeng juga melakukan psikososial support program (PSP) untuk membantu memulihkan trauma pada anak-anak di pengungsian. Dalam kesempatan itu, ia membagikan hadiah dan mencoba menularkan semangat agar anak-anak tetap kuat menghadapi musibah.

    “Saya sempat memberikan layanan PSP yang diharapkan bisa memulihkan trauma anak-anak. Saya juga bagi-bagi hadiah agar mereka tetap kuat,” ujarnya.

    Melihat langsung dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, Komeng mengaku sangat prihatin.

    “Walaupun rumah-rumah tidak hancur, tetapi lumpurnya tinggi sekali. Bahkan, di dalam rumah penuh lumpur. Saya sangat prihatin melihat kondisi ini, dan berharap semuanya bisa lekas pulih,” tutupnya.