provinsi: SUMATERA BARAT

KLH Evaluasi Dokumen Lingkungan Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Sumatera

KLH Evaluasi Dokumen Lingkungan Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengevaluasi dokumen lingkungan seluruh perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atas bencana banjir bandang di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dapat kami informasikan bahwa
Kementerian Lingkungan Hidup
telah melakukan dan saat ini masih berjalan, yaitu evaluasi terhadap dokumen lingkungan terhadap seluruh perusahaan atau badan usaha yang memiliki keterkaitan baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun di Aceh,” kata Direktur Tindak Pidana KLH, Frans Cahyono, dalam konferensi pers daring, Rabu (10/12/2025).
Pemeriksaan dokumen ini dalam rangka penegakan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, serta mitigasi terhadap risiko cuaca ekstrem.
Selain evaluasi dokumen, KLH juga mempersiapkan
audit lingkungan
terhadap badan usaha yang telah mendapat persetujuan lingkungan.
Salah satu aspek yang sedang dikaji ulang adalah kapasitas antisipasi curah hujan ekstrem.
“Di sana memang semula diberikan kapasitas sebesar 150 milimeter per hari (curah hujan yang harus diantisipasi). Ini sebenarnya sudah dalam tingkat ekstrem, namun akan ditingkatkan mungkin menjadi 400, misalnya,” ujarnya.
Penyesuaian standar itu diusulkan untuk memastikan perusahaan memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi pola cuaca yang semakin tidak menentu.
Frans menegaskan bahwa KLH telah meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah perusahaan dengan memasang plang pengawasan.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa perusahaan terkait sedang dalam pemantauan ketat dan akan dievaluasi secara menyeluruh.
“Hal ini tentunya akan menjadi atensi serius untuk mengevaluasi segala sesuatu yang telah terjadi,” katanya.
KLH, lanjut Frans, memiliki tiga instrumen penegakan hukum, yakni pidana, sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa atau keperdataan.
Ia mengingatkan bahwa ketiga jalur ini dapat digunakan secara paralel sesuai kebutuhan, bersama dengan aparat penegak hukum lainnya.
Frans menegaskan bahwa KLH siap berkolaborasi penuh dengan Bareskrim Polri serta kementerian dan lembaga terkait dalam menangani aspek lingkungan dari
bencana banjir bandang
tersebut.
“Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan teman-teman Bareskrim, kita akan beri
support
sepenuhnya baik secara data maupun tenaga ahli yang memang diperlukan,” tegas Frans.
Diberitakan sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyampaikan bahwa operasional 13 perusahaan memicu bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari Selasa (25/11/2025) sampai Kamis (27/11/2025). Walhi pun mendesak Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin di sektor kehutanan di wilayah tersebut.
Kepala Divisi Kampanye Walhi, Uli Artha Siagian, menyebut perusahaan tersebut bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang menyebabkan rusaknya hutan sehingga daya tampungnya menurun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 14:05
Nusron soal Ajakan Beli Hutan Buntut Banjir Sumatera: Nggak Boleh Dijualbelikan!

Jakarta –

Viral di media sosial soal patungan membeli hutan di Indonesia. Ajakan ini muncul usai banjir dan longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ajakan tersebut bertujuan agar hutan di Indonesia tak dibabat secara serampangan yang mengakibatkan penggundulan hutan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan hutan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

“Hutan kan nggak boleh dijual belikan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan,” kata Nusron di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar adalah melalui penanaman kembali atau reboisasi.

“Kalau mau membangun hutan baru, reboisasi Itu dengan senang hati, memang kita harus gerakan masyarakat untuk itu. Tapi kalau membeli hutan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan,” katanya.

Sebelumnya, ide patungan membeli hutan tersebut digaungkan oleh aktivis lingkungan Pandawara Group. Aksinya tersebut dukungan luar biasa, terutama setelah publik melihat betapa parahnya deforestasi dan bencana yang terjadi belakangan, termasuk di Sumatera.

Salah satu respons paling mencolok datang dari penyanyi Denny Caknan. Tanpa banyak pikir panjang, ia langsung menyatakan siap menyumbang Rp 1 miliar untuk mewujudkan ide tersebut.

“Mungkin terlihat tidak mungkin. Terlihat ngawur. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga lamunannya,” tulis Denny dikutip dari detikpop.

“Walaupun aku nggak iso mikir cara belinya gimana, @pandawaragroup adalah simbol kepedulian kita terhadap lingkungan. Saya hanya seniman daerah yang sedikit membantu mimpi Pandawara dan untuk Indonesia.”

Tak hanya Denny Caknan, selebritas lain juga langsung ikut meramaikan lini komentar. Denny Sumargo, dengan gaya khasnya, langsung menyambar.

“1 miliar pertama gw,” tulisnya.

Vidi Aldiano pun tak mau ketinggalan. Singkat tapi penuh makna, “Ikut.”

Atta Halilintar ikut nimbrung dengan komentar yang sama, “Ikut.”

Konten kreator Ladislao Camara Carranza juga memberi respons antusias, begitu pula Rayi Putra RAN yang menuliskan, “Setuju,” menunjukkan ide ini benar-benar membuka mata banyak pihak.

Pandawara, memulai percakapan ini lewat unggahan berisi lamunan: bagaimana kalau masyarakat Indonesia patungan untuk membeli hutan-hutan agar tak dialihfungsikan? Mereka juga membagikan kondisi real hutan Indonesia dan sejumlah aturan soal batasan luas perkebunan sawit.

“Karena alih fungsi dan deforestasinya sudah berlebihan banget, guys,” tulis Pandawara.

Mereka bahkan mengajak publik berpikir ulang soal regulasi yang ada.

“Gimana, guys? Apakah alih fungsi yang saat ini ada sudah sesuai dengan aturan di atas?”

(hrp/hns)

10/12/2025 13:45
Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menginstruksikan agar infak Jumat di seluruh masjid Persyarikatan Muhammadiyah dialihkan untuk membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana tersebut.

Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Muhammadiyah mengenai penghimpunan dana infak Jumat untuk kepedulian terhadap bencana yang melanda saudara sebangsa dan setanah air.

Kebijakan pengalihan tersebut juga berlaku bagi seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pengurus masjid di lingkungan persyarikatan.

Pengumpulan infak dilakukan pada Jumat 12, 19, dan 26 Desember 2025. Langkah kepedulian ini akan dikoordinasikan bersama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dari tingkatan ranting, cabang, hingga daerah agar penyaluran berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Haedar juga menginstruksikan agar setelah proses penghimpunan dan distribusi selesai, setiap tingkat kepengurusan diwajibkan memberikan laporan secara berjenjang.

“Dan, bersamaan dan setelah itu dilakukan pelaporan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan Persyarikatan di atasnya,” ujar Haedar dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (10/12/2025).

Melalui langkah ini, Haedar mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memperkuat solidaritas, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu sesama yang tengah mengalami musibah besar sebagai wujud persaudaraan.

“Kepada seluruh anggota Persyarikatan Muhammadiyah mari kita Fastabiqul Khairat mengeluarkan dana infak tersebut seoptimal mungkin. Karena itulah yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari dan wujud persaudaraan kita terhadap saudara-saudara yang tertimpa dan terdampak musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain di berbagai daerah. Khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut,” tegasnya.

10/12/2025 13:36
24 Jenazah Korban Banjir Bandang Sumbar Dimakamkan Massal di Padang

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat bersama Polda Sumbar akan menyelenggarakan pemakaman massal terhadap 24 jenazah korban bencana banjir bandang yang belum berhasil teridentifikasi.

Prosesi penyalatan akan berlangsung di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, dilanjutkan pemakaman di TPU Bungus pada siang ini, Rabu (10/12/2025).

“Siang nanti kita akan melakukan penyelenggaraan jenazah bagi 24 orang korban bencana yang tidak teridentifikasi. Kita akan salatkan di Masjid Raya dan setelah itu jenazah akan kita makamkan secara massal di Bungus,” kata Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya seluruh persiapan untuk salat jenazah telah dilakukan. Ia menyebut Forkopimda Sumbar, ASN, jajaran kepolisian, dan masyarakat diperkirakan akan hadir dalam prosesi ini.

“Direncanakan penyelenggaraan salat jenazah nanti akan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Sumbar, para ASN dan jajaran kepolisian serta masyarakat umum,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa 24 jenazah tersebut tidak memiliki tanda identitas dan belum ditemukan keluarganya.

Keputusan pemakaman massal ini merupakan hasil rapat gabungan antara Dinas Sosial Sumbar, Dinas Sosial Agam, Kabid DVI Polri, Wadan DVI Polda Sumbar, Karumkit Bhayangkara, BPBD Sumbar, dan Dinas Kesehatan Sumbar.

10/12/2025 13:35
Sentra Sawit Dilanda Banjir, Begini Nasib Produksi Minyak Goreng RI

Jakarta –

Sumatera merupakan salah satu provinsi dengan lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh kini telah dilanda bencana banjir dan longsor.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meyakini produksi minyak goreng yang bahan bakunya berasal dari sawit dalam kondisi aman. Karena produksi dalam negeri diyakini sangat besar, bahkan angka ekspor lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dalam negeri.

“Saya kira kalau hitungan kami tidak ya (berpengaruh ke produksi) karena itu tadi ya, karena kita ini produksinya besar ya, jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi. Jadi ini maksud saya ini kan ada proses DMO yang kan kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kira no worry ya, kita itu worry kalau barangnya nggak ada,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Selain minyak goreng, produksi beras juga dalam keadaan aman. Ia menyebut, di saat masyarakat membutuhkan stok beras cukup banyak, cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk digelontorkan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Jadi so far stoknya ada, ada di gudang Bulog. Bahkan ada yang sempat kemarin udah ramai-ramai yang katanya dalam ‘penjarahan’, nggak ada masalah barangnya ada. Yang susah itu kan mau ngambil barangnya yang nggak ada,” jelasnya.

Dalam data Kementerian Pertanian, 52% lahan sawit berada di 4 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Untuk lahan sawit yang berada di daerah terkena bencana banjir tercatat cukup besar. Misalnya Sumatera Utara tercatat memiliki lahan sawit sebanyak 2,7 juta hektare (ha), Aceh 535.002 ha dan Sumatera Barat 558.683 ha.

Lihat juga Video: Kelapa Sawit Bukan Tanaman Anti-Erosi Terbaik?

(ada/kil)

10/12/2025 12:56
SD di Padang Jadi Sungai Seusai Banjir, Siswa Terpaksa Ujian Menumpang

Padang, Beritasatu.com – Satu kompleks sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), luluh lantak setelah banjir bandang besar menerjang kawasan tersebut pada Kamis (27/11/2025) pagi. Tidak satu pun bangunan tersisa di SD Negeri 49 Batang Kabuang.

Seluruh ruang kelas, kantor guru, halaman, dan fasilitas pembelajaran habis disapu arus deras yang membawa lumpur pekat dan kayu gelondongan. Area sekolah kini berubah total menjadi aliran sungai baru.

Banjir bandang yang datang secara tiba-tiba membuat warga dan para guru tidak sempat menyelamatkan barang apa pun. “Dalam hitungan menit saja sekolah itu ambruk dan hanyut. Tidak ada yang bisa diselamatkan, bahkan selembar kertas pun tidak tersisa,” ungkap Era, warga RT 6 RW 2 Kelurahan Batang Kabuang, yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.

Menurut Era, sebelumnya sungai berada sekitar 100 meter di belakang sekolah. Namun, akibat tingginya debit air, aliran sungai berubah arah dan langsung menghantam bangunan SD Negeri 49 Batang Kabuang. “Sekarang lokasi sekolah itu sudah menjadi sungai. Tidak ada lagi yang bisa dikenali, semua sudah hilang,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Sekolah ini sebelumnya menampung sekitar 80 siswa. Kini seluruh murid kehilangan ruang belajar dan fasilitas pendidikan dasar. Para guru terlihat sangat terpukul, bahkan beberapa dikabarkan histeris saat melihat bangunan tempat mereka mengajar bertahun-tahun hilang seketika.

Kepala SD Negeri 49 Batang Kabuang, Erniwati, mengatakan pihak sekolah berupaya keras memastikan proses ujian siswa tetap berjalan meski dalam kondisi darurat. “Untuk mengikuti ujian, anak-anak terpaksa menumpang di sekolah terdekat setelah jam belajar sekolah itu selesai. Jaraknya hampir satu kilometer dari sekolah lama. Ini satu-satunya cara agar mereka tetap bisa mengikuti ujian,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi psikologis siswa dan guru masih terguncang akibat bencana ini. “Kami berharap pemerintah segera mencarikan solusi bangunan sementara agar proses belajar tidak terus terganggu,” kata Erniwati.

Saat ini warga bersama pihak terkait tengah membersihkan area sekitar sambil meninjau kemungkinan relokasi sekolah. Mengingat lokasi lama telah berubah menjadi aliran sungai, pembangunan kembali di tempat yang sama tidak mungkin dilakukan.

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Koto Tangah ini merupakan bagian dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang dalam beberapa pekan terakhir menimpa wilayah Sumatera Barat. Bencana serupa juga menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur, permukiman, dan fasilitas umum di berbagai daerah.

10/12/2025 12:18
BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

Jakarta –

Pemerintah bakal melakukan hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini, pemerintah dan perbankan penyalur KUR masih mendata jumlah penerima yang terdampak bencana.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS atau BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusbukuan KUR petani. Koordinasi ini menjadi bagian dari pendataan kesanggupan nasabah penerima KUR yang terdampak bencana.

“Kita lagi koordinasi dengan OJK juga. Karena kan kita sedang mendata seberapa banyak yang terdampak parah, seberapa banyak yang masih bisa. Pokoknya nanti kita data dulu, dan koordinasi pasti dengan OJK pasti,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Di sisi lain, Anggoro tak menampik dampak bencana terhadap kenaikan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet BSI. Namun, tingkat dampaknya masih dihitung lebih lanjut, terutama di Aceh.

“Kalau berdampak, tentu pasti akan berdampak. Karena masyarakat ada yang kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Tetapi berapa besar dampaknya? Itu nanti masih kita hitung. Terutama untuk Aceh, ya. Karena kan BSI dominan di Aceh,” jelasnya.

Anggoro menambahkan, restrukturisasi KUR ini masih menunggu skema dari OJK. Sementara saat ini, BSI masih terus berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah daerah terkait skema hapus buku tersebut.

“Jadi di awal antara pemerintah daerah, kita, dan OJK pasti akan berkoordinasi. Regulasinya kan nanti OJK yang akan menentukan. Seperti apa bentuk programnya,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penghapusbukuan KUR petani saat meninjau pengerjaan jembatan bailey di Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Ia pun meminta petani tak perlu khawatir.

“Utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Prabowo dikutip dari detiknews.

Demi menjaga ketahanan pangan di lokasi bencana, Prabowo menyebut pemerintah akan terus memberikan bantuan pangan dari berbagai wilayah memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. “Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak,” katanya.

Sebelumnya OJK juga sempat menyebut tengah mengkaji penetapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan kemungkinan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

Dalam ketentuan tersebut, keringanan kredit dapat diberikan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan pada debitur di wilayah terdampak. “Kami lihat nanti, kami lihat nanti kemungkinan-kemungkinannya di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh dalam hal ini perbankan terkait atau dalam kaitan dengan industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Lihat juga Video: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure

(kil/kil)

10/12/2025 12:15
Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

GELORA.CO – Keberadaan ribuan kayu gelondongan dengan stiker Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang ditemukan Polda Lampung di Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial.

Kayu-kayu gelondongan itu berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”.

Banyak yang mengaitkan ribuan kayu gelondongan ini dibawa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Diduga, ribuan kayu gelondongan itu berasal dari praktik illegal logging, yang belakangan membuat Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sejumlah kegiatan usaha.

Dugaan ini mencuat karena saat banjir bandang dan longsor melanda sumatera, banyak ditemukan kayu-kayu gelondongan serupa.

Benarkah kayu-kayu ini berasal dari praktik ilegal logging?

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Ade Mukadi, mengatakan bahwa ribuan kubik gelondongan kayu itu berasal dari sebuah tugboat yang rusak milik PT MPL.

“Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

“Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” imbuhnya.

Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Kendala itu membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

“Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” kata dia.

Ade Mukadi menambahkan bahwa berdasarkan penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal-usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging), kayu tersebut berasal dari PT MPL.

Menurut dia, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

“Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

Akan Dirilis Hari ini

Hari ini, Rabu (10/12/2025), Polda Lampung akan sampaikan hasil penyelidikan kasus kayu di Kabupaten Pesisir Barat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap kasus kayu gelondongan yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Barat.

“Tadi dari pihak Kemenhut dan juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung datang ke Mapolda Lampung,” kata Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun di Mapolda Lampung, Selasa (9/10/2025).

Ia pun meminta awak media untuk bersabar karena nantinya akan ada penyampaian yang lebih jelas dari Kapolda Lampung.

“Agar lebih akurat, besok (hari ini-red) akan disampaikan oleh pimpinan yang akan menjelaskan dua tempat kejadian perkara yang di laut dan daerah TNBBS,” ujarnya.

Yuni menjelaskan, pihaknya juga akan menjelaskan terkait adanya lebel dari Kemenhut.

Sebelumnya, Kombes Yuni Iswandari juga mengungkapkan adanya insiden kapal yang membawa kayu-kayu gelondongan terdampar.

Menurutnya, kapal yang membawa 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.

Namun, kapal kehilangan kendali dan terdampar akibat cuaca ekstrem.

Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

“Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni, Jumat (5/12/2025) lalu.

Desakan Akademisi

Sementara itu, Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Fathoni meminta aparat penegak hukum atau polisi untuk menindak tegas pelaku ilegal logging.

“Kami mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku-pelaku illegal logging,” kata dosen Hukum Lingkungan, FH Unila, Fathoni.

Ia mengatakan, kawasan itu kalau dalam hukum tata negara merupakan hutan lindung dan kawasan budidaya.

“Hutan kawasan lindung itu sama sekali tidak boleh diambil karena itu paru-paru dunia. Apalagi kalau yang TNBBS itu wilayah yang disebut UNESCO sebagai Common Heritage Mankind atau warisan untuk masyarakat dunia,” imbuh Fathoni.

Menurutnya, bukan hanya masyarakat Indonesia yang wajib melindungi, tapi juga diawasi oleh dunia internasional.

Fathoni mengatakan, efek kerusakan hutan yang ditimbulkan dari pembalakan liar di Kabupaten Pesisir Barat juga besar.

“Kalau polisi melakukan penangkapan terhadap pihak di sana itu sudah benar. Memang itu sudah tugasnya polisi melakukan penindakan, tugas aparatur seperti itu,” tutur Fathoni.

Makanya, kata dia, akademisi mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku illegal logging tersebut.

“Pelaku terancam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara,” tuturnya.

Ia mengatakan, perusak hutan merupakan pelanggaran di hukum.

“Pelanggaran itu merupakan kategori atau kualifikasinya kejahatan pidana yang harus menunggu laporan. Bukan delik aduan, akan tetapi itu delik biasa dan bisa langsung ditindak,” tambah Fathoni.

Menurutnya, polisi juga bisa langsung bertindak, meskipun harus menyesuaikan dan yang utama adalah pihak pengawasan harus melakukan tupoksinya.

Dia menduga ada yang lalai dalam melakukan pengawasan.

“Warga juga boleh berpartisipasi dalam hal penegakan hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut. Dan polisi harus melakukan penindakan ilegal logging tanpa pandang bulu, pungkasnya

10/12/2025 12:01
Duit Puluhan Juta Raib, Ruko Lenyap Tersapu Banjir

Kabupaten Agam –

Kenael Joris kehilangan harta bendanya usai banjir bandang (galodo) yang menerjang Jorong Pasak Kayu Sawah Laweh, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Rumah tempat tinggalnya porak-poranda, nyaris tak bersisa.

Pria berusia 29 tahun itu juga kehilangan ruko tempatnya berusaha sebagai agen BRILink. Bangunan ruko miliknya itu sudah lenyap tersapu galodo, mengisakan fondasi saja.

Kamis sore, 27 November 2025, Joris sedang berada di ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya, saat banjir bandang tiba-tiba datang menerjang. Air bah dengan ketinggian sekitar 20 meter ‘berlari’ menuju ke arah ruko membuatnya menyelamatkan diri bersama keponakan perempuannya.

Bagian ruang tamu rumah Kenael Joris (29) tersapu galodo meninggalkan potret pernikahan di dinding yang terekspos keluar, Senin (8/12/2025). Foto: Mei Amelia/detikcom

Pada Senin, 8 Desember 2025, saat ditemui detikcom, Joris tengah mengais sisa-sisa harta bendanya dari dalam rumahnya. Ia hanya bisa menyelamatkan kompor gas yang kemudian dia masukkan ke dalam mobil putih miliknya yang bertumpuk di atas kayu, tepat di samping rumahnya.

“Nggak ada yang bisa diambil, cuma kompor gas satu saja. Yang lain sudah tak ada, entah dijarah atau tersapu banjir,” kata dia.

Sehari-hari, Joris mencari nafkah dengan menjadi agen BRILink dan pulsa di rukonya. Tapi kini, satu-satunya mata pencahariannya itu juga lenyap.

Uang puluhan juta di dalam ruko miliknya ikut tersapu banjir. Bangunannya pun lenyap, hanya meninggalkan jejak fondasi.

“Ruko yang awal pertama hancur, cuma tinggal fondasi. Uang cash sekitar Rp 80 jutaan, sama hal-hal lain seperti voucher dan lain-lain, lenyap semua,” katanya.

Banjir bandang juga menyeret motor Honda PCX yang baru dibelinya sekitar tiga bulan lalu, juga lenyap. Joris sudah ke sana ke mari mencari motor kesayangannya itu, namun entah di mana rimbanya.

Kenael Joris menyelamatkan kompor gas yang tersisa di rumahnya usai tersapu banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Agam. (dok. Istimewa)

“Kendaraan yang hilang motor PCX baru saja tiga bulan saya beli cash, sudah nyari sekeliling semua itu belum ketemu,” katanya.

Satu-satunya hartanya yang tersisa adalah mobil minibus berkelir putih. Itu pun kuncinya entah di mana.

“Kuncinya nggak tahu di mana, untungnya masih dibuka bagasinya,” katanya.

Perjuangan Selamatkan Istri

Hujan turun dengan deras dan air bah yang menerjang rumahnya membuatnya diliputi rasa cemas. Ia teringat, istrinya yang sedang hamil sedang berada di rumah bersama kedua mertuanya.

Meski kondisi masih banjir, Jopris akhirnya nekat memberanikan diri mencari istri dan mertuanya. Ia mencoba berenang ke arah rumahnya, sambil berharap istrinya masih selamat.

“Setengah jam setelah itu saya balik lagi ke sini, nyari istri saya. Masih (banjir) saya renangi saja, saya turun lagi (ke rumah),” ujarnya.

Perjuangan Joris mengarungi banjir demi menyelamatkan istri yang hamil di Agam. (Foto: dok. Istimewa)

Galodo membuat aliran listrik putus seketika. Di tengah kegelapan, Kenael Joris mencari istri dan mertuanya tanpa arah.

“Waktu saya masuk itu sudah gelap, saya cari-cari nggak ada pedoman. Cuma saya lihat ada mobil ini, saya lurus, saya cari-cari mana tahu terbenam di lumpur,” jelasnya.

Beberapa saat kemudian Kenael mendengar suara istrinya meminta tolong. Ia mencari-cari asal suara itu hingga akhirnya menemukan istrinya bersama kedua mertuanya.

“Isti saya dan mertua itu berpelukan bertiga, mereka tertumpuk kayu,” imbuhnya.

Istri dan kedua mertua Kenael ditemukan terhimpit kayu-kayu di dekat mobil putih di depan rumah mertuanya yang hilang tersapu galodo. Kaki Kenael kesakitan hingga malam itu ia hanya bisa menyelamatkan istrinya.

“Cuma yang bisa saya bawa keluar malam itu cuma istri, mertua saya tertutup kayu. Karena malam itu kaki saya sakit,” ungkapnya.

Kaki Ibu Mertua Diamputasi

Kedua mertua Kenael baru bisa diselamatkan keesokan paginya setelah banjir mulai surut. Meski ditemukan dalam kondisi selamat, namun kaki ibu mertuanya terpaksa harus diamputasi dan ayah mertuanya mengalami patah tulang.

“Mertua perempuan kakinya diamputasi, yang laki-laki patah di bagian kaki. Kalau istri saya juga bagian kaki. Soalnya terjepit di posisi dekat mobil itu,” katanya.

Halaman 2 dari 3

(mea/dhn)

10/12/2025 11:55
Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus mempercepat pemulihan akses jalan nasional di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir. Sejumlah ruas kini mulai pulih secara bertahap setelah dilakukan penanganan darurat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah bergerak cepat untuk mengembalikan konektivitas dan memperlancar distribusi logistik di wilayah terdampak.

“Penanganan darurat kami lakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan fokus utama memulihkan konektivitas guna memperlancar distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/12/2925).

Pada koridor wilayah timur dan utara Aceh, pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Pekerjaan penimbunan oprit di ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen diharapkan membuat akses kembali fungsional pada 12 Desember 2025. Pemasangan jembatan bailey di ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga dikebut dengan target rampung 14 Desember 2025.

Kondisi di wilayah tengah Aceh lebih rumit karena banyak jembatan terputus. Meski begitu, perbaikan di ruas Kota Bireuen-Batas Bener Meriah terus berjalan, dengan pemasanganbailey di Jembatan Teupin Mane ditargetkan selesai 15 Desember 2025. Enam jembatan putus menuju Aceh Tengah juga sedang dipulihkan secara bertahap hingga akhir Desember 2025.

Di wilayah selatan, penimbunan titik amblas di ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara ditargetkan selesai 28 Desember 2025. Sementara itu, pemasangan jembatan bailey dan penanganan longsoran di tiga titik pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane menunjukkan progres yang cukup signifikan.

Hingga saat ini, sejumlah ruas strategis telah kembali dapat dilalui. Ruas-ruas seperti Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram serta Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Sp. Uning telah menunjukkan perkembangan pemulihan.
Meski demikian, masih diperlukan penanganan lanjutan, terutama pada titik jembatan putus dan longsoran besar. Material bronjong, armco, dan geotekstil telah tersedia di lokasi dan pemasangan dilakukan secara bertahap.

Akses Banda Aceh-Meureudu kini sudah kembali terhubung. Lalu lintas di koridor Lhokseumawe-Langsa dan Langsa-Kuala Simpang juga pulih setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Kuala Simpang-Batas Sumatera Utara juga telah fungsional untuk semua jenis kendaraan.

Di samping itu, pemulihan jalur lintas tengah Aceh masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan akses imbas 13 jembatan putus. Pemulihan dilakukan melalui pemasangan jembatan bailey dan rehabilitasi badan jalan yang rusak akibat gerusan sungai.

Kementerian PU menegaskan seluruh pekerjaan pemulihan akan terus dikebut agar konektivitas kembali normal sesuai target. Pemerintah berharap percepatan ini dapat memulihkan aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

Lihat juga Video Longsor Bikin Akses Jalan Perbatasan Jambi-Sumbar Terputus

(acd/acd)

10/12/2025 10:52

provinsi: SUMATERA BARAT

Perjuangan Selamatkan Istri