provinsi: SUMATERA BARAT

  • Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa

    Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

    Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

    Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, adapun rincian dari kelima ruas jalan yang sudah rampung antara lain:

    1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

    2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

    3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

    4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

    5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

    [Gambas:Instagram]

    Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

    Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

    Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

    (del/pta)

  • Kronologi Penangkapan Pemilik Perusahaan Otobus di Magetan

    Kronologi Penangkapan Pemilik Perusahaan Otobus di Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemilik perusahaan otobus yang bergarasi di Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ditangkap Bareskrim Polri dan Satreskrim Polres Magetan pada Senin (4/9/2023) pukul 14.00 WIB.

    Tak sendiri, si pemilik perusahaan PT ATJ itu ditangkap bersama enam orang pegawainya. Perusahaan tersebut kedapatan mengangkut dan menyimpan BBM bersubsidi jenis Solar tanpa izin.

    Pengungkapan tindak pidana itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas truk boks yang mencurigakan. Anggota Bareskrim Polri bahkan sudah beberapa hari melakukan pengintaian.

    Hingga akhirnya, truk boks hijau nopol AE 8950 UP itu terciduk saat melakukan pengisian BBM. Saat dibuntuti, ternyata truk itu menuju ke sebuah garasi perusahaan otobus di wilayah Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

    BACA JUGA:
    Perusahaan Otobus di Magetan Kedapatan Melangsir Solar 

    Polisi pun menanyai si pemilik perusahaan, dan mereka tak bisa menunjukkan surat izin angkut dan surat izin simpan BBM bersubsidi jenis Solar itu. Mereka bahkan mengaku ke petugas jika Solar dilangsir kemudian dikumpulkan ke sebuah truk tangki untuk dijual di wilayah Surabaya.

    “Karena tidak punya izin angkut dan izin simpan BBM bersubsidi, pemilik dan enam orang pegawainya kami amankan sebagai saksi. Kendaraan truk box dan truk tangki kapasitas 8.000 liter,” kata Rudy, Selasa (5/9/2023)

    Masing-masing kendaraan itu masih terdapat Solar di dalamnya. Ada 4 pool penuh dengan total 4.000 liter Solar, dan 4.000 liter di dalam truk tangki bertuliskan PT Agam Tungga Jaya itu.

    BACA JUGA:
    Hutan Jati di Gunung Bancak Magetan Terbakar 

    Rudy mengatakan pihaknya masih memintai keterangan para saksi untuk mendalami kasus tersebut. “Kami akan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Pun, ini kami membantu pihak Bareskrim Polri yang langsung menangani kasus ini,” katanya.

    Terpantau, pihak kepolisian menambahkan satu kendaraan box yang diduga digunakan si pemilik perushaan otobus untuk melangsir solar. Saat ini total tiga kendaraan yang diamankan sebagai barang bukti.

    Para pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. [fiq/beq]

  • Sadis! Putus Cinta, Pemuda 19 Tahun Bakar Kekasih hingga Tewas

    Sadis! Putus Cinta, Pemuda 19 Tahun Bakar Kekasih hingga Tewas

    Lima

    Seorang pemuda berkewarganegaraan Venezuela yang membakar hidup-hidup mantan pacarnya di alun-alun ibu kota Lima, Peru, berhasil ditangkap usai kabur ke luar negeri. Pemuda berusia 19 tahun itu ditangkap di Kolombia setelah terlacak bersembunyi di negara tetangga Peru itu.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (13/4/2023), pria Venezuela bernama Sergio Tarache Parra (19) ini didakwa menyiram bensin ke tubuh mantan pacarnya yang bernama Katherine Gomez (18) dan membakarnya hidup-hidup di alun-alun Lima pada 18 Maret lalu.

    Aksi keji itu dilakukan Parra setelah Gomez memutuskan hubungan dengannya beberapa hari sebelumnya.

    Gomez dilarikan ke rumah sakit dengan mengalami luka bakar hingga 60 persen pada tubuhnya dan meninggal dunia sekitar enam hari setelah menjalani perawatan medis.

    Kematian Gomez dan kasus keji ini membuat terkejut publik Peru.

    Sejumlah kamera keamanan di alun-alun Lima mendeteksi Parra melarikan diri dari lokasi kejadian, dan Kepolisian Peru memburunya dengan menawarkan imbalan setara US$ 12.500 (Rp 184,7 juta) untuk informasi yang berujung penangkapannya.

    Menurut Konsulat Peru di Bogota, red notice dari Interpol telah diterbitkan untuk penangkapan Parra. Akhirnya, Parra terdeteksi bersembunyi di Kolombia dan berhasil ditangkap otoritas setempat.

    Saksikan juga ‘Saat Pelajar di Sumbar Dibunuh-Dikubur Pacar Gegara Takut Hamil’:

  • Badan Geologi Ungkap Penyebab Gempa Mentawai M 6,1

    Badan Geologi Ungkap Penyebab Gempa Mentawai M 6,1

    Jakarta, CNN Indonesia

    Gempa bumi magnitudo 6,1 dan 5,4 mengguncang Pulau Siberut pada Minggu (11/9) September 2022.

    Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi pusat gempa bumi terletak di perairan barat laut Pulau Siberut pada koordinat 98,53 BT dan 1,18 LS, berjarak sekitar 150,7 KM barat laut Kota Tuapejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

    Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengatakan kondisi geologi daerah terdekat dengan lokasi pusat gempa adalah Pulau Siberut bagian barat laut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

    Ia menjelaskan morfologi Pulau Siberut merupakan perbukitan bergelombang hingga terjal yang dikelilingi dataran pantai. Daerah tersebut pada umumnya tersusun oleh batuan berumur pra tersier berupa batuan metamorf dan meta sedimen, batuan berumur tersier berupa batuan sedimen, dan endapan Kuarter berupa endapan aluvial pantai, sungai, rawa dan batu gamping koral.

    Sebagian batuan berumur pra tersier dan tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan Kuarter dan batuan berumur pra tersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan bersifat lunak, lepas, belum kompak (unconsolidated) dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi.

    Selain itu pada morfologi perbukitan terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan berpotensi terjadi gerakan tanah yang dapat dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi.

    “Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi, kedalaman dan data mekanisme sumber dari USGS Amerika Serikat dan GFZ Jerman, dan BMKG, kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas zona penunjaman dengan mekanisme sesar naik berarah barat laut-tenggara. Data mekanisme sumber GFZ Jerman memperlihatkan bahwa sesar naik tersebut mempunyai sudut landai (low angle) dengan kedudukan N 299 E, dip 14 dan slip 79,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Minggu (11/9).

    Menurut informasi BMKG, guncangan gempa bumi di Pulau Siberut terasa dengan intensitas guncangan sebesar V-VI MMI (Modified Mercalli Intensity), di Tuapejat pada skala intensitas IV-V MMI, di Kota Padang, Painan, Padang Panjang, Pasaman Barat pada skala intensitas III-IV MMI.

    Menurut data Badan Geologi, sebaran permukiman penduduk yang terlanda guncangan gempa terletak pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa menengah hingga tinggi. Kejadian gempa ini tidak menyebabkan tsunami meskipun lokasi pusat gempa m terletak di laut, namun tidak mengakibatkan terjadinya deformasi bawah laut yang dapat memicu kejadian tsunami.

    “Menurut data Badan Geologi, wilayah pantai barat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat tergolong rawan bencana tsunami dengan potensi tinggi tsunami di garis pantai lebih dari 3 meter,” ungkap Eko.

    Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat, dan tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab tentang gempa bumi dan tsunami.

    (hyg/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tempat dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Kas Keliling BI Sumatera Barat, Tersedia di 9 Titik

    Tempat dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Kas Keliling BI Sumatera Barat, Tersedia di 9 Titik

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H, Bank Indonesia Sumatera Barat kembali menghadirkan layanan kas keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan baru. Layanan ini tersedia di sembilan titik strategis dan berlangsung hingga 23 Maret 2025.

    Mekanisme Pemesanan Penukaran Uang Baru

    Sebelum menukarkan uang melalui kas keliling, pemesanan wajib dilakukan melalui aplikasi PINTAR BI dengan langkah-langkah berikut:

    Scan barcode PINTAR BI atau akses laman pintar.bi.go.id. Pilih menu kas keliling pada halaman utama aplikasi. Pilih provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi penukaran. Tentukan lokasi dan tanggal kas keliling yang masih tersedia. Isi data diri dengan NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email (opsional). Masukkan jumlah pecahan uang yang akan ditukarkan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Lakukan pemesanan dan simpan bukti pemesanan untuk ditunjukkan saat penukaran.
    Ketentuan Saat Penukaran Penukaran hanya bisa dilakukan di lokasi dan tanggal yang tertera pada bukti pemesanan. Bukti pemesanan dalam bentuk digital atau cetak wajib ditunjukkan kepada petugas. Uang yang ditukarkan harus sesuai dengan nominal yang telah dipesan. Uang yang dibawa harus dipilah berdasarkan pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah. Tidak diperbolehkan menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengikat uang. Jadwal dan Lokasi Kas Keliling BI Sumatera Barat Lokasi: Bank Indonesia Muaro Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid Al-Hakim Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid Raya Ganting Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid Baiturahmah Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid Al-Azhar UNP Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid UPI YPTK Padang Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid Raya Sumatera Barat Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Masjid Agung Nurul Iman Waktu: 09.00 – 12.00 WIB Lokasi: Lapangan Cindua Mato, Batusangkar Waktu: 09.00 – 12.00 WIB

    Dengan adanya layanan kas keliling ini, masyarakat dapat memperoleh uang pecahan baru secara resmi, mudah, dan aman. Pastikan melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui PINTAR, memilih jadwal yang sesuai, serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

    Jangan sampai kehabisan kuota dan segera manfaatkan layanan ini sebelum Ramadan dan Idulfitri tiba!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Ketua Komisi IV DPR Pertanyakan Proses Penunjukan 11 Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Pertanyakan Proses Penunjukan 11 Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik proses penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni.

    Menhut Raja Juli diminta membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen tim FOLU Net Sink 2030. Apalagi, Menhut Raja Juli merupakan Sekjen dari PSI.

    “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.

    Menhut Raja Juli diketahui ‘membawa’ sedikitnya 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.

    Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab.

    Kemudian, terdapat 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dimana, 12 orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.

    Sebagai orang yang bekerja di program FOLU Net Sink 2030, masing-masingnya kemudian ditetapkan menerima honorarium dengan nominal berbeda, tergantung kepangkatan dalam tim. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.

    Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Aex.

    Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) itu menilai Menhut Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Oleh karenanya, Alex mendesak Menhut Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim FOLU Net Sink 2030 itu.

    “Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tenggat Pemda Laporkan Kesiapan Anggaran Lusa, Nantinya Dibahas di RDP dengan DPR RI

    Tenggat Pemda Laporkan Kesiapan Anggaran Lusa, Nantinya Dibahas di RDP dengan DPR RI

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) paling lambat Jumat, 7 Maret 2025 lusa.

    Permintaan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid dari Kantor Pusat Kemdagri di Jakarta, hari ini. Laporan dari pemda nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 10 Maret, 2025 mendatang.

    “Dapat kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin, sehingga pada hari Senin tersebut, semua daerah harus sudah kami dapatkan kepastian tentang penyediaan APBD atau keuangan daerah untuk persiapan PSU,” katanya.

    “Yang pertama untuk KPU, kemudian yang kedua Bawaslu, ketiga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri,” tutur Ribka melanjutkan dalam keterangannya, mengutip artikel Antara.

    Daftar Daerah yang Laksanakan PSU

    PSU akan digelar di beberapa daerah yang meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk tingkat provinsi, PSU akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Sementara itu, di tingkat kabupaten, PSU akan dilakukan di Kabupaten Siak, Barito Utara, Bengkulu Selatan, Pasaman, Serang.

    Selanjutnya, Tasikmalaya, Magetan, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Bangka Barat, Buru, Mahakam Ulu, Pesawaran, Banggai, Pulau Taliabu, Kepulauan Talaud, Parigi Moutong, Bungo, dan Boven Digoel. Di tingkat kota, PSU akan digelar di Kota Sabang, Banjarbaru, dan Palopo.

    Alasan PSU dan Hasil MK terhadap Perkara yang Masuk

    Keputusan untuk melaksanakan PSU ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024 dalam sidang pleno. Sebanyak sembilan hakim konstitusi menuntaskan pembacaan putusan atas 40 perkara yang diperiksa lebih lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari 40 perkara yang ditinjau, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan selesainya putusan ini, MK telah menangani seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait diwajibkan menjalankan putusan tersebut sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, dalam Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, dalam Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News