Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Gelondongan di Pesisir Barat

    Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Gelondongan di Pesisir Barat

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus ratusan batang kayu gelondongan yang terdampar di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat. Alasannya tidak menemukan unsur pidana dalam legalitas kayu tersebut karena dokumennya lengkap dan memiliki izin resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

    Serangkaian penyelidikan memastikan legalitas ribuan batang kayu gelondongan di lokasi itu. Kayu tersebut berasal dari kapal tongkang Ronmas 69 yang membawa 986 batang kayu log atau sekitar 4.800 meter kubik milik PT Minas Pagai Lumber.

    Kapal berangkat dari Pelabuhan Jetty PT Minas Pagai Lumber, Kepulauan Mentawai, Sabtu (2/11/2025) pukul 15.00 WIB. Kapal itu berlayar menuju PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Emas Semarang, Jawa Tengah.

    Perjalanan terhenti Rabu (5/11/2025) pukul 20.30 WIB ketika Ronmas 69 mengalami mati mesin di Perairan Tanjung Setia. Baling-baling terlilit tali sampah sehingga mesin tidak mampu menarik tongkang.

    Awak kapal melempar jangkar untuk menahan laju tongkang agar tidak terbawa arus. Kondisi berubah pada Jumat (7/11/2025) pukul 16.00 WIB ketika tali jangkar putus. Tongkang semakin miring dan sebagian muatan kayu jatuh ke laut.

    Interogasi terhadap 14 awak kapal, termasuk nakhoda, memastikan seluruhnya memiliki izin dan sertifikat berlayar serta identitas lengkap.

    Pemeriksaan dokumen kapal mencatat Ronmas 69 memiliki dokumen berlayar resmi yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap.

    Dokumen lain menunjukkan kayu gelondongan telah terverifikasi dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK). Label barcode pada kayu tercatat dalam sistem penatausahaan hasil hutan (Sipuh).

    PT Minas Pagai Lumber juga memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) seluas sekitar 78.000 hektare, sesuai SK.550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995.

    Hasil pemeriksaan tersebut membuat Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus kayu gelondongan.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan penyidik tidak menemukan unsur pidana sehingga proses penyelidikan segera dihentikan.

    “Berdasarkan pemeriksaan muatan kapal tongkang muatan kayu gelondongan tersebut. Dokumen angkutan kapal itu bernomor KB.C.6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Minas Pagai Lumber,” kata Helfi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).

    Helfi menyampaikan rencana pemeriksaan Ahli Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Kementerian Kehutanan dan ahli hukum pidana, termasuk meminta hasil berita acara verifikasi dari BPHL Wilayah VI Bandar Lampung.

    “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan gelar perkara penghentian proses penyelidikan,” ungkap Helfi.

    Helfi menambahkan surat izin usaha PT Minas Pagai Lumber telah diperpanjang pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dan berlaku sejak 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.

    Menurut Helfi, perizinan tersebut sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

    “Dari pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi di surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK),” imbuh Helfi.

    PT Minas Pagai Lumber masih berkoordinasi dengan ekspedisi untuk mengumpulkan kembali kayu gelondongan yang terdampar.

    Polda Lampung mendata dampak peristiwa tersebut agar masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, mendapat kompensasi.

  • Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas

    Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas

    Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia, pada Rabu (10/12/2025).
    Lawatan Prabowo ke Rusia digelar setelah Kepala Negara menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan.
    Selepas kegiatan di Pakistan selesai, Prabowo langsung bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
    Berdasarkan situs resmi Kremlin atau pemerintah Rusia, pertemuan antara Prabowo dan Putin akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan
    kemitraan strategis

    Rusia-Indonesia
    .
    Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional.
    “Pembicaraan akan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa masalah internasional dan regional terkini,” tulis Kremlin, dalam situs resminya.
    Prabowo datang ke Rusia didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Dari tayangan Kompas TV, Prabowo turun dari pesawat kepresidenan Garuda Indonesia dengan mengenakan mantel dan peci hitam.
    Prabowo tampak disambut oleh sejumlah delegasi dari Rusia.
    Mereka pun berbincang-bincang sejenak di bawah pesawat.
    Setelahnya, Prabowo menaiki mobil sedan gelap untuk menuju Kompleks Kremlin dan menggelar pertemuan dengan Putin.
    Di pertemuan itu, keduanya tampak duduk berdampingan dengan didampingi delegasi masing-masing.
    Sesaat sebelum pembicaraan resmi dimulai, Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan hangat.
    Kedua pemimpin berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua kepala negara.
    Dalam pertemuan, Prabowo mengucap terima kasih kepada Putin karena telah diterima di Istana Kremlin.
    “Terima kasih, yang saya hormati Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya,” ujar Prabowo, Rabu, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
    Prabowo menyatakan, dirinya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Putin karena hubungan Indonesia dan Rusia dalam kondisi yang sangat baik.
    Di hadapan Prabowo, Presiden Rusia menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin.
    Mendengar ucapan belasungkawa dari Putin, Prabowo pun berterima kasih.
    “Saya terima kasih beliau ucapkan belasungkawa terhadap korban banjir,” ucap Prabowo.
    Di kesempatan yang sama, Presiden RI juga mengajak Presiden Rusia untuk berkunjung ke Indonesia.
    “Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia (Presiden Putin) untuk ke Indonesia,” ujar Prabowo.
    Prabowo menyatakan dirinya tidak masalah jika Putin baru datang ke Indonesia pada 2026 atau 2027.
    Ia juga berseloroh, Putin jangan hanya mengunjungi India saja, tetapi juga harus berkunjung ke Indonesia.
    “Jangan ke India saja. Kami sangat berharap sekali beliau datang,” ucap Prabowo.
    Mendengar ajakan Prabowo tersebut, Putin menyatakan bersedia mengunjungi Indonesia.
    Meski begitu, Putin tidak menjelaskan kapan ia akan mendatangi Indonesia.
    “Terima kasih, saya akan datang,” imbuh Putin.
    Pertemuan yang berlangsung intens ini membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.
    Kunjungan Prabowo ke Rusia ini menjadi salah satu agenda diplomasi paling penting Indonesia menjelang akhir tahun.
    Pertemuan di Kremlin diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas, baik dalam menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik maupun dinamika global yang kian kompleks.
    Selepas pertemuan, Putin menggelar jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
    Jamuan berlangsung hangat dan akrab, memperlihatkan keseriusan Rusia dalam memperdalam kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Terdampar di Pesisir Barat

    Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Terdampar di Pesisir Barat

    BANDARLAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menghentikan penyelidikan terkait kayu-kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat milik PT Minas Pagai Lumber.

    “Kami segera gelar perkara dalam rangka penghentian atau memberikan kepastian hukum penghentian penyeludupan, karena tidak ditemukan tindak pidana dalam kegiatan tersebut,” kata Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf, di Mapolda Lampung, Rabu, 10 Desember dilansir ANTARA.

    Ia menyampaikan dalam perkara ini penyidik Polda Lampung telah melaksanakan pemeriksaan ahli dan hukum bersama Kementerian Kehutanan dan meminta BA verifikasi Balai pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) wilayah IV Bandarlampung.

    “Bahkan kami juga telah memeriksa dokumen dari kapal dan 14 awak di dalamnya, yang semuanya memiliki surat izin berlayar dari otoritas yang menaunginya,” kata dia.

    Ia mengatakan kapal ronmas 69 pengangkut kayu dari Mentawai, Sumatera Barat dengan tujuan PT Makmur Cemerlang melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang, memiliki surat izin berlayar dengan nomor SIB.IDSIK.1125.0000001 dan SIB.IDSIK.1125.0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III atau SIKAKAP.

    “Untuk nahkoda kapal dan awak memiliki izin sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SL019.IDSIK.1125.000002,” kata dia.

    Selain itu, lanjut dia, pemeriksaan terhadap angkutan kapal juga telah dilakukan yang berisi kayu log dengan dokumen angkut nomor KB.C 6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH PT Minas Pagai Lumber.

    “Izin pemanfaatan hutan tersebut tertuang dalam SK Nomor 550/1995 Tanggal 11 Oktober 1995, dan dilakukan perpanjang di Tahun 2013 sesuai SK 502 Menhut/II 2013 tanggal 14 Juli 2013, yang berlaku surut sejak Tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun,” katanya.

     

  • Waka Komisi IV DPR Terima Keluhan Warga Sumbar Butuh Air Bersih-Sakit Gatal

    Waka Komisi IV DPR Terima Keluhan Warga Sumbar Butuh Air Bersih-Sakit Gatal

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, mengerahkan tim penanggulangan bencana, dokter, hingga relawan medis ke sejumlah titik terdampak banjir di Sumatera Barat (Sumbar). Tim tersebut menerima keluhan warga soal krisis air bersih hingga melayani pengobatan penyakit gatal yang menjangkit.

    “Relawan medis ini melayani berbagai keluhan warga terdampak bencana seperti gatal-gatal, demam, sakit kepala hingga sesak napas. Tim medis ini akan terus disiagakan hingga masa tanggap darurat berakhir,” kata Alex, Rabu (10/12/2025).

    Di antara program kemanusian yang dilakukan, tim tersebut mendirikan dapur umum di kantor DPC PDIP Kota Padang di kawasan Ulak Karang, Padang.

    “Setiap harinya, sekitar 1.500 bungkus nasi didistribusikan pada warga terdampak bencana di Kota Padang. Nasinya, diberikan dalam kondisi hangat, karena selesai dimasak jelang waktu makan. Oleh relawan, nasi bungkus ini dibagikan di waktu jelang makan siang atau malam,” ungkap Alex.

    PDIP Sumatera Barat juga menyediakan bantuan 1 unit ekskavator yang bekerja mengangkat endapan lumpur. Kawasan yang dibersihkan dari endapan lumpur, Cubadak Aia di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, lingkungan SMAN 12 Padang di Kelurahan Gurun Laweh dan perkampungan penduduk di kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo.

    “Sebenarnya, ketersediaan air cukup banyak di sungai. Tapi, kondisinya sangat keruh karena telah bercampur tanah yang hanyut dari hulu sungai. Dalam memenuhi kebutuhan, mayoritas warga gunakan air hujan yang ditampung selain sumbangan berbagai lembaga,” ungkap Tim Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Sumbar, Gery Fernando.

    Krisis air bersih juga terjadi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Alex mengirimkan 25 orang personel terdiri dari 2 dokter, 4 perawat dan 2 administrator serta 17 orang non-medis.

    (fca/fca)

  • Ramai Penggalangan Dana Artis dan Influencer, Mensos: Harus Punya Izin

    Ramai Penggalangan Dana Artis dan Influencer, Mensos: Harus Punya Izin

    Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat, baik perorangan dan lembaga yang melakukan penggalangan dana untuk memenuhi ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.

    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul untuk menanggapi banyaknya artis hingga pemengaruh atau influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan,” kata Gus Ipul dilansir Antara, Rabu, 10 Desember 2025.
     

    “Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos,” ujar dia.

    Sementara untuk donasi di atas Rp500 juta, ia melanjutkan harus menggunakan auditor yang memiliki sertifikat resmi sehingga penyaluran donasi dapat tepat sasaran.

    “Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, dan untuk apa saja,” ucapnya.

    Gus Ipul juga mengatakan masyarakat bebas menggalang donasi untuk membantu korban bencana asal bisa mempertanggungjawabkan laporan dan penyalurannya secara transparan.

    “Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” tuturnya.

    Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat, baik perorangan dan lembaga yang melakukan penggalangan dana untuk memenuhi ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.
     
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul untuk menanggapi banyaknya artis hingga pemengaruh atau influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
     
    “Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan,” kata Gus Ipul dilansir Antara, Rabu, 10 Desember 2025.
     

    “Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos,” ujar dia.

    Sementara untuk donasi di atas Rp500 juta, ia melanjutkan harus menggunakan auditor yang memiliki sertifikat resmi sehingga penyaluran donasi dapat tepat sasaran.
     
    “Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, dan untuk apa saja,” ucapnya.
     
    Gus Ipul juga mengatakan masyarakat bebas menggalang donasi untuk membantu korban bencana asal bisa mempertanggungjawabkan laporan dan penyalurannya secara transparan.
     
    “Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” tuturnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

    Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

    Kediri (beritajatim.com) — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menggelar doa bersama, istigasah, serta penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Kegiatan yang berlangsung pada malam sebelumnya, Selasa (9/12/25) itu disebut menjadi wujud nyata kepedulian kader Ansor terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

    Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, HM. Baihaqi Nabilunnuha atau Gus Bai, menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan ikhtiar doa sekaligus solidaritas bagi warga yang terdampak bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai daerah lainnya.

    “Acara doa bersama, istigasah, dan doa bersama semalam menjadi salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sedang tertimpa musibah bencana, banjir, dan longsor di Pulau Sumatera,” ujar Gus Bai usai menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial Kota Kediri, Rabu (10/12/2025) .

    Tidak hanya dalam bentuk spiritual, PC GP Ansor Kota Kediri juga menggerakkan donasi logistik dari kader dan masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang dihimpun antara lain pakaian layak pakai dan pakaian baru, pakaian anak dan bayi, popok, makanan instan, mi instan, snack, serta kebutuhan makanan dan minuman lainnya yang memungkinkan untuk didistribusikan.

    “Selain itu, juga ada sedikit donasi berbentuk nominal yang akan kami sampaikan. Pengiriman donasi ini kami bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu berkolaborasi dengan Pemkot, mewujudkan sinergitas dengan pemerintah dan pihak lainnya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Bai juga menyampaikan sikap tegas PC GP Ansor Kota Kediri terkait penyebab ekologis yang memperburuk dampak bencana. Menurutnya, penggundulan hutan di wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia menjadi faktor serius yang tidak boleh diabaikan.

    “Kami dari PC GP Ansor mengecam aksi-aksi penggundulan lahan hutan di wilayah Sumatera maupun wilayah lainnya yang bisa memberikan dampak ekologis yang fatal. Kita semua tidak bisa menafikan bahwa salah satu penyebab musibah kali ini adalah gundulnya hutan yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan malam itu juga menjadi pembukaan rutinan Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) di jajaran Ansor Kota Kediri. Ke depan, ia berharap seluruh program rutin, baik dari MDS-RA, Banser, maupun Ansor, dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

    “Harapan kami dari Pimpinan Cabang Ansor, acara rutinan baik dari MDS-RA, dari Banser-Banser maupun dari Ansor bisa berjalan dengan baik,” pungkas Gus Bai. [ian]

  • Daftar Besaran Denda Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Daftar Besaran Denda Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan tarif denda administratif untuk tambang ilegal mineral dan batu bara (minerba) yang beroperasi di kawasan hutan.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah dan Batu bara.

    Dalam beleid tersebut, Bahlil menetapkan denda penambangan nikel ilegal di kawasan hutan sebesar Rp6,5 miliar per hektare (ha).

    Selanjutnya, denda untuk penambangan bauksit di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp1,76 miliar per ha. Kemudian, besaran denda untuk kegiatan tambang timah di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp1,25 miliar per ha.

    Sementara itu, besaran dengan untuk kegiatan pertambangan batu bara di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp354 juta per ha.

    “Penagihan dengan administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan,” demikian bunyi beleid tersebut dikutip Rabu (10/12/2025).

    Adapun, hasil penagihan denda tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

    Beleid itu juga menyebut bahwa penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan berlaku pada penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Keputusan itu mulai berlaku sejak ditetapkan pada 1 Desember 2025.

    Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025.

    Kementerian ESDM menyatakan, penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

    Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pelanggar kaidah pertambangan, terutama bila aktivitas tersebut merugikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Bahlil mengunjungi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Rabu (3/12/2025).

    “Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut,” ujarnya, dikutip dari siaran pers. 

    Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat memperkuat penegakan hukum di kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang melanggar ketentuan.

  • Perbaikan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumut Capai 78,69%

    Perbaikan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumut Capai 78,69%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara telah mencapai 78,69%.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa data hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional mengalami kerusakan.

    “Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/3025). 

    Dia merinci, untuk Provinsi Sumatra Utara, tercatat sebanyak 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional terdampak bencana. 

    Penanganan darurat diprioritaskan pada sejumlah koridor utama yang masih terputus, di antaranya Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang.

    Dody menuturkan, pada seluruh koridor tersebut telah dilakukan pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas dari dua arah. 

    Akses sementara juga dibuka melalui jalur alternatif seperti Sidikalang–Barus–Sibolga serta ruas jalan provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok, sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

    Ruas vital yang juga telah kembali dapat dilalui lainnya adalah koridor Sidikalang–Singkil–Barus–Sorkam–Sibolga, Padang Sidempuan–Panyabungan–batas Sumbar, Padang Sidempuan–Batangtoru. 

    Selanjutnya koridor pesisir Singkuang–Natal–Simpang Gambir–Batas Sumbar. Ruas Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera, termasuk Jalan Tol Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, dan Tebing Tinggi–Kisaran. 

    Selain membuka akses, BPJN Sumatera Utara juga melakukan penanganan longsor besar di Angin Nauli, Kota Sibolga, serta pembersihan material pada Jalur Sibolga–Garoga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

    Total sebanyak 40 titik ruas dan jembatan terdampak di Sumatera Utara telah tertangani dengan dukungan alat berat terdiri dari 72 excavator, 19 loader, 14 backhoe loader, grader, vibro, bulldozer, chainsaw, trado, dump truck, serta kendaraan ganda untuk mobilitas tim. 

    “Dukungan darurat lainnya berupa 7 mobil operasional, 9 pickup, 2.000 agregat, dan 770 geobag juga disalurkan untuk mempercepat stabilisasi jalan dan perlindungan lereng,” ujar Dody.

    Selain Sumut, progres penanganan di Provinsi Aceh hingga saat ini telah mencapai 51,14%, dan Sumatera Barat sebesar 76,14%. 

  • Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perkembangan korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menyampaikan data per Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban bertambah sebanyak 5 jenazah. Dari yang sebelumnya 964 menjadi 969 korban jiwa.

    “Untuk korban meninggal dunia bertambah 5 jasad yang ditemukan dari jumlah 964 jiwa korban meninggal pada hari Selasa,9 Desember 2025. Pada hari ini Jadi 969 jiwa dengan ditemukannya 2 korban di Langkat Sumatra Utara dan 3 korban di Padang Pariaman, Sumatra Barat,” katanya saat konferensi pers dari akun YouTube @BNPB.

    Abdul mengatakan untuk korban hilang berkurang 12 orang 

    yang kemudian di rekapitulasi dan mutakhirkan dari 3 posko di tiga provinsi, di mana dari 264 jiwa yang masuk daftar pencarian orang, menjadi 252 jiwa.

    Abdul menjelaskan jumlah pengungsi per hari ini 894.501 orang dari sebelumnya 894.101 jiwa. Abdul menyebut jumlah pengungsi Provinsi Aceh terbanyak karena dari 894.501 jiwa, 831.000 jiwa berada di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Aceh menjadi fokus utama penyaluran logistik.

    “Jadi untuk distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi tentu saja intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” jelas Abdul.

    Abdul menuturkan total bantuan sejak 28 November 2025, sebanyak 448,6 ton dan terdistribusi sebanyak 334 ton. Per hari ini, katanya, logistik telah terdistribusi 9,85 ton menggunakan 5 truk dan via udara 4,93 ton.

    Adapun perbaikan Jembatan Kepin di Kabupaten Bireuen mencapai 53%, Jembatan Kepin Mane mencapai 25%, dan Jembatan Kutablang serta Jembatan Cerata di Aceh Tengah sedang berprogres.

    Abdul mengatakan Provinsi Aceh telah disokong 3.414 unit BTS untuk kebutuhan komunikasi dengan target pekan ini terpasang sebanyak 75%.

    Di Sumatra Utara, penyaluran logistik via udara hanya menjangkau wilayah Tapanuli Tengah karena kondisi cuaca. Pemerintah juga telah mengirimkan 3.000 kiloliter bisolar, 1.400 kiloliter Pertamax, dan 3.000 kiloliter Pertalite ke Sibolga.

    Sumatra Barat, telah disalurkan 20 sorti logistik melalui jalur darat baik makanan maupun non makanan. Penyaluran menggunakan 20 truk dengan total 29,7 ton. Untuk progres perbaikan Jembatan Sikabau mencapai 55%, Jembatan Bawah Kubang 50%, Jembatan Suoayang 25% dan Jembatan Padang Matuang memasuki tahap awal perbaikan.

    Akses komunikasi di Sumatra Barat telah terhubung ke 7 Kabupaten, 22 Kecamatan, 31 Nagari, dan 31 Jorong.

  • Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.
     
    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.
     
    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder
     
    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.
     
    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati
     
    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.
     
    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.
     
    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.
     
    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.
     
    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.
     
    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)