Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • 5 Gunung Marapi Meletus Hari Ini, Keluarkan Suara Gemuruh dan Lontarkan Abu Vulkanik Regional

    5 Gunung Marapi Meletus Hari Ini, Keluarkan Suara Gemuruh dan Lontarkan Abu Vulkanik Regional

    Gunung Marapi Meletus Hari Ini, Keluarkan Suara Gemuruh dan Lontarkan Abu Vulkanik
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com – 
    Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali meletus, Rabu (6/11/2024), pukul 05.44 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal.
    Erupsi Marapi mengeluarkan suara gemuruh serta lontaran abu vulkanik bercampur batu.
    “Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 milimeter dengan durasi 4 menit 35 detik,” kata petugas Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Teguh saat dihubungi Kompas.com.
    Teguh mengatakan, ini Gunung Marapi berstatus Level II Waspada, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mendekati dan beraktivitas 3 kilometer dari kawah.
    “Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar lembah atau aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi selalu waspada potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan,” kata Teguh.
    Sementara, Eva (40), salah seorang warga Tanah Datar menyebutkan suara gemuruh cukup keras terdengar saat erupsi Marahi.
    “Suaranya cukup keras. Lontaran abu juga ada batu-batu, tapi tidak sampai ke sini,” kata Eva.
    Menurut Eva, kondisi itu sempat membuat masyarakat cemas dan keluar rumah, namun setelah suara gemuruh usai warga kembali ke rumah.
    Sebelumnya, Gunung Marapi erupsi pada 3 Desember 2023 lalu dan menewaskan 23 pendaki yang berada diatasnya.
    Setelah itu Marapi terus erupsi dan melontarkan abu vulkanik.
    Bencana Marapi terus berlanjut dengan terjadinya banjir lahar pada Sabtu (11/5/2024) lalu dengan menewaskan 60 warga di Tanah Datar, Agam dan Padang Pariaman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mulai 1 November, Urus SIM di Seluruh Wilayah RI Wajib Pakai BPJS Kesehatan

    Mulai 1 November, Urus SIM di Seluruh Wilayah RI Wajib Pakai BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Pemerintah melanjutkan uji coba syarat pengurusan layanan surat izin mengemudi (SIM) dengan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, regulasi ini hanya berlaku pada 1 Juli hingga 30 September 2023 di tujuh polda yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Dari hasil evaluasi, penerapan regulasi ini efektif menekan angka peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Walhasil, pemerintah memperluas sasaran uji coba secara nasional. Mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 November 2024.

    “Uji coba Perpol No 2 tahun 2023 sebelumnya telah dilakukan di 7 Polda selama periode 1 Juli sd 30 September 2024, mulai 1 November 2024 diberlakukan uji coba secara nasional yang dilaksanakan di seluruh titik layanan SIM di Indonesia,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Rabu (6/11/2024).

    BPJS mencatat masih ditemukan 14.273 pemohon SIM dengan status peserta JKN non-aktif dari total 322.944 pemohon SIM.

    “Berdasarkan hasil evaluasi bersama Korlantas, BPJS Kesehatan, Kemenko PMK, Setkab dan KSP atas Uji Coba di 7 Polda, disepakati bersama bahwa implementasi Perpol No 2 Tahun 2023 cukup efektif dan dapat diberlakukan secara nasional,” lanjut dia.

    “Pada masa uji coba nasional ini pemberlakuan terkait syarat kepesertaan JKN aktif, apabila ditemukan status kepesertaan JKN-nya non aktif maupun belum terdaftar JKN maka pemohon SIM diberikan edukasi untuk melakukan reaktivasi atau pendaftaran peserta serta proses penerbitan SIM tetap dapat dilanjutkan,” pungkas dia.

    (naf/kna)

  • Menggali Keunikan dan Makna Mendalam Rumah Gadang Khas Padang

    Menggali Keunikan dan Makna Mendalam Rumah Gadang Khas Padang

    Setiap ruang di dalam Rumah Gadang memiliki fungsi yang spesifik, sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Misalnya, kamar-kamar di Rumah Gadang diperuntukkan khusus bagi anggota keluarga perempuan, sementara para lelaki biasanya memiliki tempat tinggal sendiri yang disebut surau.

    Struktur ruang yang mengutamakan perempuan ini sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan dan harta warisan diturunkan melalui pihak ibu.

    Dalam kehidupan sehari-hari, Rumah Gadang juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara adat, seperti pernikahan, upacara kematian, dan acara adat lainnya.

    Pada saat acara-acara penting, Rumah Gadang akan dibuka untuk masyarakat sekitar, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan dan kebersamaan.

    Keterbukaan ini sejalan dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, yakni bahwa adat mereka didasari oleh ajaran agama dan nilai-nilai luhur. Rumah Gadang bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga simbol identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau.

    Keberadaan Rumah Gadang menunjukkan betapa kayanya budaya dan filosofi hidup yang diwariskan oleh nenek moyang, serta menjadi contoh bagaimana masyarakat Minangkabau mampu menjaga nilai-nilai tradisional di tengah perkembangan zaman. Hingga saat ini, Rumah Gadang tetap menjadi ikon kebanggaan Sumatera Barat dan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

  • DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Tangkapan layar-Sekretaris DKPP David Yama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa (5/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:39 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris DKPP David Yama mengatakan pihaknya menerima 584 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan November 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2024, pengaduan KEPP mengalami kenaikan sekitar 16 kasus dari 568 aduan.

    “Kami laporkan pada ibu/bapak berdasarkan data yang masuk ke DKPP mulai 1 Januari hingga 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk sebanyak 584 pengaduan,” kata David dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, aduan hingga November 2024 ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 325 aduan. Dia menjelaskan dari 584 aduan, sebanyak 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Hal ini berarti aduan tersebut sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang.

    Kemudian, dari 270 aduan yang sudah teregistrasi, sekitar 173 aduan sudah diputuskan perkaranya.

    “Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David pun merincikan terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan aduan KEPP tertinggi. Pertama, Sumatera Utara sebanyak 65 aduan. Kedua, Jawa Barat sebanyak 41 aduan. Ketiga, Jawa Timur sebanyak 39 Aduan.

    Keempat, Sumatera Selatan sebanyak 38 aduan. Kelima, Papua Pegunungan sebanyak 32 aduan. Keenam, Papua Tengah sebanyak 29 aduan. Ketujuh Sulawesi Selatan sebanyak 22 aduan. Kedelapan, Aceh sebanyak 21 aduan. Kemudian, posisi kesembilan dan kesepuluh ditempati oleh Papua dan Jawa Tengah sebanyak 20 aduan.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan aduan dari provinsi lain, seperti Sumatera Barat sebanyak 17 aduan, Bengkulu sebanyak 11 aduan, Kepulauan Babel sebanyak 10 aduan, Banten sebanyak 9 aduan, Kepulauan Riau sebanyak 8 aduan, DKI Jakarta sebanyak 8 aduan, Jambi dan Lampung sebanyak 7 aduan, Riau sebanyak 4 aduan.

    Ia mengatakan hanya Bali dan Kalimantan Tengah yang nihil terhadap aduan KEPP.

    “Bali bersama Kalimantan Tengah 0 aduan. Selamat untuk Bali dan Kalimantan Tengah,” tambah David.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri pastikan ketersediaan blangko KTP-e jelang Pilkada 2024

    Kemendagri pastikan ketersediaan blangko KTP-e jelang Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Handayani Ningrum mengatakan pihaknya telah memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikan Ningrum sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan identitas yang sah dan KTP elektronik merupakan hak penduduk dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, terutama dalam waktu dekat ini untuk memastikan partisipasi maksimal pada Pilkada Serentak 2024.

    “Tidak ada alasan Dinas Dukcapil di daerah untuk tidak mencetak KTP elektronik bagi penduduk yang sudah merekam dan dinyatakan print ready record. Tidak ada alasan untuk berlama-lama atau mengundur waktu pencetakan dengan alasan tidak ada blangko. Setelah print ready record langsung cetak sehingga dipastikan setiap yang sudah punya hak pilih terfasilitasi hak suaranya pada pilkada serentak yang tidak lama lagi. Ini sebagai salah satu tanggung jawab kita menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” kata Ningrum dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2024 ini pengadaan blangko KTP elektronik telah mencapai 25,9 juta keping. “Berulang ditekankan bahwa tidak ada lagi ada alasan apa pun bagi Dukcapil untuk tidak memberikan atau mencetakkan KTP elektronik penduduk yang diperlukan untuk menggunakan hak suara mereka,” ujarnya.

    Baca juga: Kemendagri ajukan pergeseran anggaran untuk blanko KTP-El

    Dia menekankan Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan semua sumber daya terkait tugas dan kewenangan untuk memastikan setiap warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih.

    Dalam upaya memastikan akurasi dan keandalan data kependudukan, Dukcapil juga terus mengembangkan teknologi pemrosesan data, termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah.

    Ningrum menjelaskan penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses verifikasi identitas, tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

    “Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap data yang kami miliki dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Ningrum.

    Baca juga: Asalkan ada blankonya, warga Jakarta buat KTP sehari jadi

    Dia menjelaskan penguatan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga menjadi salah satu strategi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.

    Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga, yang mencakup akses data hingga lebih dari 15 miliar kali. Ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan publik terhadap data yang disediakan.

    “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dukcapil berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersediaan blangko KTP elektronik serta meningkatkan kualitas layanan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

    Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dukcapil berharap dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Baca juga: Dukcapil Sangihe usulkan penambahan 4.000 blanko KTP-el ke Kemendagri

    Di lain sisi, ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses demokrasi.

    Ia juga berharap setiap penduduk yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya sehingga terwakili secara adil dan akurat.

    Rakornas ini juga menjadi momentum bagi Dukcapil untuk mempertegas komitmennya dalam menyediakan data kependudukan yang presisi dan dapat diandalkan.

    Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi, Dukcapil bertekad menjadikan Pilkada 2024 sebagai momen untuk memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Ia juga menyadari semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.

    “Dengan langkah-langkah yang kami ambil, kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi, dan kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan administrasi kependudukan dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Ningrum.

    Baca juga: Dukcapil Jaksel kejar rekam 1.875 KTP Elektronik untuk pemilih pemula
    ​​​​​​​Baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat rekam KTP elektronik 307.807 jiwa

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Simak, Cara Perpanjang SIM November 2024 dan Syaratnya yang Baru

    Simak, Cara Perpanjang SIM November 2024 dan Syaratnya yang Baru

    Berikut ini syarat perpanjangan SIM yang harus diperhatikan dan dibawa:

    1. SIM lama yang masih berlaku

    Pengendara bisa membawa SIM lama yang masih berlaku yaitu maksimum untuk perpanjangan SIM adalah sehari sebelum tanggal kedaluwarsa. Pastikan untuk menyerahkan salinan fotokopi SIM.

    Selain itu, bagi pengendara yang melakukan perpanjangan setelah SIM kedaluwarsa maka SIM dianggap tidak berlaku lagi dan pemohon diwajibkan membuat SIM baru.

    2. Lampiran KTP dan fotokopi

    Pengendara wajib membawa salinan fotokopi KTP untuk persyaratan proses perpanjangan SIM. Pastikan untuk membawa lebih dari satu salinan fotokopi KTP sebelum mengunjungi Satpas SIM setempat.

    3. Surat keterangan lulus tes psikologi

    Surat keterangan lulus tes psikologi bisa dilampirkan ketika pengemudi telah menjalani tes psikologi secara langsung di Satpas, SIM Corner, atau mobil Simling. Pengemudi juga bisa melakukan tes psikologi secara daring melalui situs resmi ePPsi SIM atau aplikasinya.

    4. Bukti kepesertaan JKN dari BPJS kesehatan yang aktif

    Saat ini pemerintah menyertakan syarat bukti kepesertaan JKN dari BPJS yang aktif per 1 November 2024 oleh seluruh unit pelayanan SIM nasional. Sebelumnya, uji coba tersebut telah dilaksanakan di tujuh daerah termasuk Aceh, Sumatera Barat, DKI jakarta, dan Bali sejak 1 Juli hingga 30 September 2024.

    5. Isi Formulir

    Formulir dapat diisi secara langsung ketika pengemudi melakukan perpanjangan baik di Satpas, SIM Corner, hingga Simling. Sementara itu, pengemudi yang perpanjangan secara daring bisa mengakses formulir melalui situs resminya.

  • Atasi Sampah Laut di Pesisir Selatan Indonesia UGM Jalin Kerja Sama dengan Korea Selatan

    Atasi Sampah Laut di Pesisir Selatan Indonesia UGM Jalin Kerja Sama dengan Korea Selatan

    Liputan6.com, Yogyakarta – Desa Karangwuni dan Desa Bugel, Kulonprogo, DIY menjadi desa pelatihan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk penanganan sampah laut di pesisir selatan. Rustamaji Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM mengatakan kerja sama dengan Gyeongnam International Development Cooperation Center (GNIDCC) Korea Selatan ini dapat menyelesaikan masalah laut.

    “Apalagi permasalahan sampah menjadi isu utama di Yogyakarta karena kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah penuh, memperburuk kondisi lingkungan kita,” katanya dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu 2 November 2024.

    Rustamaji menilai pemilihan pelatihan penanganan sampah laut di Desa Karangwuni sangat tepat. Sebab mayoritas penduduk di desa ini adalah nelayan yang menghadapi masalah sampah laut dan berdampak pada kelestarian sumber daya alam laut mereka.

    “Diharapkan melalui pelatihan ini, kesadaran masyarakat lokal dapat meningkat untuk menjaga ekosistem laut dan menerapkan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan,” katanya.

    Rustamaji menjelaskan rangkaian kegiatan selain pelatihan juga mencakup seminar dan lokakarya Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dalam sesi pelatihan, para mahasiswa UGM dan mahasiswa asal Korea melakukan sosialisasi kepada siswa SD Negeri Karangwuni.

    “Mereka memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut dan dampak negatif dari sampah laut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.”

    Beberapa mahasiswa UGM dilibatkan dalam program ini penanganan sampah laut ini. Mahasiswa dari Fakultas Biologi UGM, Maidira Marsa Rabbani mengatakan inisiatif kampanye penanganan sampah laut di pesisir selatan ini melibatkan berbagai kelompok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah menjangkau setiap segmen masyarakat.

    “Dengan membangun budaya tanggung jawab lingkungan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir dan mempromosikan praktik berkelanjutan di kalangan penduduk setempat, demi keberlanjutan lingkungan yang lebih baik,” katanya.

    R. Subagya, Kepala Dukuh Karangwuni menyampaikan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah laut ini sebagai upaya untuk menjaga ekosistem laut di desanya. Ia mengharapkan para siswa juga makin sadar untuk menjaga lingkungan laut.

    “Sebagai warga Desa Karangwuni, kita harus menjadi contoh dalam menjaga laut. Sampah yang kita buang ke laut akan kembali kepada kita, mempengaruhi hasil tangkapan ikan dan lingkungan tempat tinggal kita. Mari kita bersama-sama belajar menjaga laut agar tetap bersih untuk masa depan kalian dan anak cucu kita,” katanya.

     

    Sempat Buron 1 Tahun, Komplotan Pengeroyok di Gombong Kebumen Ditangkap Polres Kebumen

  • Berburu Barang Antik dan Oleh-Oleh di Pasar Raya Padang

    Berburu Barang Antik dan Oleh-Oleh di Pasar Raya Padang

    Liputan6.com, Padang – Pasar Raya Padang adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai pasar tradisional yang telah berdiri sejak lama, Pasar Raya Padang tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat tetapi juga tempat yang menyimpan sejarah dan budaya Kota Padang.

    Terletak di pusat kota, pasar ini menjadi tujuan utama bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang ingin merasakan suasana pasar tradisional Minangkabau yang otentik.

    Lalu bagaimana keseruan berbelanja di Pasar Raya Padang? Berikut rangkumannya dilansir dari berbagai sumber:

    1. Suasana Pasar yang Ramai dan Beragam

    Pasar Raya Padang punya daya tarik tersendiri karena keragaman barang dagangannya. Saat memasuki pasar, Anda akan disambut dengan suasana yang sibuk dan ramai, pedagang berjejer di sepanjang jalan, menawarkan barang dengan harga yang terjangkau.

    2. Pakaian dan Aksesoris yang Terjangkau

    Salah satu spot favorit di Pasar Raya Padang adalah area penjualan pakaian dan aksesoris. Banyak produk fashion yang dijual dengan harga sangat terjangkau, mulai dari kaos, baju anak-anak, hingga pakaian khas Minangkabau seperti songket dan baju adat.

    Untuk yang suka aksesoris, ada juga aneka gelang, kalung, hingga perhiasan beraksen tradisional yang bisa dijadikan oleh-oleh. Harganya jauh lebih murah dibandingkan di pusat perbelanjaan, dan jika pintar menawar, Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi!

    3. Oleh-Oleh Khas Padang

    Pasar Raya Padang juga merupakan tempat terbaik untuk berburu oleh-oleh khas Padang. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai macam keripik, seperti keripik balado yang pedas manis dan menggoda, atau rendang kemasan yang siap dibawa pulang.

    4. Peralatan Rumah Tangga dan Barang-Barang Unik

    Selain fashion dan oleh-oleh, Pasar Raya Padang juga menyediakan berbagai peralatan rumah tangga dengan harga miring. Anda bisa menemukan piring, gelas, hingga aneka peralatan dapur dengan harga yang ramah di kantong.

    Ada juga barang-barang unik yang hanya bisa ditemukan di pasar ini, seperti kerajinan tangan dari anyaman bambu, alat musik tradisional, atau patung-patung kecil yang bisa menjadi hiasan rumah.

    5. Barang-Barang Antik untuk Kolektor

    Bagi para kolektor barang antik, Pasar Raya Padang juga menawarkan berbagai macam barang-barang vintage. Dari koin kuno, alat musik tradisional tua, hingga barang-barang bekas peninggalan kolonial yang memiliki nilai sejarah.

     

    Viral! Garis Marka Lampu Merah Mirip Starting Grid Balap Motor di Kebumen

  • Ini Daftar 18 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut yang Dirotasi dan Mutasi

    Ini Daftar 18 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut yang Dirotasi dan Mutasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan memutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 76 Pati (perwira tinggi) TNI terdiri dari: 46 Pati TNI AD, 18 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Berikut daftar 18 Pati TNI AL yang dirotasi dan dimutasi:

    1. Mayjen TNI (Mar) Siswoto, dari Pa Sahli Tk III Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    2. Laksda TNI Didong Rio Duta Purwokuntjoro, dari Kas Koarmada RI menjadi Deputi Bid Kebijakan dan Strategi Bakamla (Sertijab Menunggu Keppres).

    3. Laksda TNI Eko Wahjono, dari Wadan Kodiklatal menjadi Kas Koarmada RI.

    4. Laksma TNI I Gung Putu Alit Jaya, dari Kadisopslatal menjadi Wadan Kodiklatal.

    5. Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, dari Kas Koarmada I menjadi Kadisopslatal.

    6. Laksma TNI Heri Triwibowo, dari Asops Pangkoarmada RI menjadi Kas Koarmada I.

    7. Laksma TNI Agam Endrasmoro dari Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla menjadi Asops Pangkoarmada RI.

    8. Laksma TNI I Putu Darjatna, dari Danlantamal VII Kpg Koarmada II menjadi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla.

    9. Kolonel Laut (P) Irwan Sondang P. Siagian, dari Danpuslatdiksarmil menjadi Danlantamal VII Kpg Koarmada II.

    10. Laksma TNI Alan Dahlan, dari Dirdok Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasal.

    11. Laksda TNI I Wayan Suarjaya, dari Tenaga Ahli Pengkaji Bid Demografi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    12. Laksda TNI Bambang Eko Palgunadi, dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    13. Laksda TNI Syufenri, dari Koorsahli Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    14. Laksda TNI Ar. Agus Santoso, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    15. Laksda TNI Fransiskus Sugeng Riyanto, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    16. Laksma TNI Iwan Indrawan, dari Irben Itjenal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    17. Laksma TNI Ayi Syarip Hidayat, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    18. Laksma TNI Gunardi, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

  • Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia.

    “Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jamaah haji asal Indonesia,” kata Wamenag saat kegiatan soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumbar dikutip dari Antara, Sabtu (3/11/2024)

    Wamenag mengatakan keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jamaah haji asal tanah air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

    Padahal, jamaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

    “Oleh karena itu, Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan segala fasilitas yang bisa memudahkan jamaah,” kata dia.

    Wamenag Romo mengatakan pendirian kampung haji Indonesia di Makkah sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman.

    “Pangeran Muhammad Bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektare untuk konsesi 100 tahun,” ucapnya.

    Sayangnya, dengan berbagai dinamika yang terjadi rencana pembangunan kampung haji di Kota Makkah tersebut tertunda. Kendati demikian, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya.

    “Tapi, untuk pelaksanaan haji tahun ini mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji,” sebut dia.

    Meskipun kampung haji Indonesia tersebut belum terealisasi, Wamenag menyampaikan bahwa kepala negara telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap jamaah haji.

    “Beliau benar-benar prihatin atas apa yang dialami jamaah haji kita di Tanah Suci,” ujar dia.