Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Daftar Jalur Darat yang Kini Bisa Diakses di Wilayah Bencana Aceh-Sumut

    Jakarta –

    Pemerintah terus berupaya membuka jalur akses di wilayah bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah ruas kini disebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

    Perbaikan jembatan yang masih terputus juga terus dipercepat untuk membuka kembali konektivitas ke wilayah yang masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar.

    “Hal ini dapat membuka jalur mobilitas warga serta percepatan distribusi logistik dan layanan bantuan,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam unggahan Instagram resmi @bakom.ri, Kamis (11/12/2025).

    Bakom memaparkan beberapa ruas yang kini sudah bisa dilalui setelah sebelumnya tidak bisa diakses karena terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

    Aceh

    Di Provinsi Aceh, sudah ada 7 ruas jalan yang kini terbuka lagi aksesnya setelah tertutup karena terdampak bencana. Ruas-ruas yang dimaksud mulai dari Jalur Banda Aceh menuju Meureudu, Jalur Batas Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara menuju Langsa, dan Jalur Langsa menuju Kuala Simpang.

    Kemudian akses juga kembali terbuka untuk Jalur Kuala Simpang menuju batas Provinsi Sumatera Utara, lalu Jalur Simpang Uning menuju Blangkejeren via Uwaq dan Gayo Lues.

    Lalu akses juga terbuka pada Jalur Kutacane menuju batas Provinsi Sumatera Utara dan terakhir pada Jalur Genting Gerbang menuju Batas Aceh Tengah Nagan Raya via Celala.

    Sumatera Utara

    Di Provinsi Sumatera Utara akses terbuka pada jalan tol dan nasional. Pertama jalan Tol Medan-Pangkalan Brandan telah beroperasi normal setelah sebelumnya mengalami kerusakan imbas bencana alam.

    Selanjutnya di Tapanuli Selatan jalur Sipirok menuju Simpang Tandosan sudah mulai bisa diakses 1 jalur kendaraan.

    Kemudian di Tapanuli Tengah, akses ke arah Medan sudah mulai terbuka. Beberapa ruasnya mulai dari Medan-Siantar-Balige, Dolok Sanggul-Pakkat, Pakkat-Barus, Barus-Sorkam, Sorkam-Sibolga, Sibolga-Pandan, dan Pandan-Pinangsori.

    Sumatera Barat

    Di Sumatera Barat, jalan nasional yang menghubungkan Padang menuju Bukittinggi via kawasan Lembah Anai sudah mulai dibuka dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Namun aksesnya masih dibatasi waktu. Kendaraan roda dua hanya bisa melintas pada waktu tertentu, yaitu pukul 06.00-08.00 WIB dan pada 16.30-18.30 WIB.

    Tonton juga Video: Jalur Darat Belum Bisa Diakses, Bantuan Disuplai Via Udara

    (acd/acd)

  • Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka opsi untuk memberikan barang sitaan produk garmen (pakaian) bermuatan ballpress kepada korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

    “Ada opsi (barang sitaan untuk korban bencana). Coba nanti kita tergantung pemerintah mau arahkan ke mana. Setelah menjadi milik negara, itu terserah pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).

    Sebagai informasi, barang sitaan Bea Cukai dapat dimusnahkan atau menjadi barang milik negara (BMN) untuk kemudian dilelang hingga menjadi hibah untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan.

    Nirwala menyebut pihaknya akan mempertimbangkan apakah barang sitaan berupa produk garmen itu bakal disalurkan untuk korban terdampak bencana atau tidak.

    “Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan, bisa dimanfaatkan dan digunakan (seperti) di Aceh kan membutuhkan. Enggak (dijual), justru karena ditangkap supaya salah satunya tidak merusak pasar dalam negeri,” ucap Nirwala.

    Sebagai informasi, pada Rabu (3/12) Bea Cukai mengamankan dua truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Dua truk masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116 Tol Palembang-Lampung.

    Penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti bersama personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

    Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut berbagai pakaian jadi baru yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti ‘made in Tiongkok’ dan ‘made in Bangladesh’.

    “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” ucap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

    Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang ilegal tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang dibawa oleh sopir tersebut ditemukan bahwa barang berasal dari Medan.

    “Atas penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, 2 kontainer berisi produk garmen ilegal juga diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu (10/12). Kontainer tersebut diangkut oleh KM Indah Costa dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau yang diduga kuat ex-impor ilegal karena tidak sesuai dengan pemberitahuan yang tertulis “barang campuran dan sajadah”.

    Lihat juga Video: Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting

    (aid/fdl)

  • Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    “Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, total belanja daerah yang mencapai Rp12,5 triliun justru membuat proporsi BTT tampak sangat kecil hanya 0,8 persen.

    Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.

    Menurut Elfenda, kondisi ini memperlihatkan buruknya perencanaan anggaran.

    “Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung bahwa penyusunan APBD tampak tidak mempertimbangkan data risiko, termasuk peringatan cuaca dari BMKG.

    Pergeseran anggaran yang berkali-kali terjadi disebut sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, terutama pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini tengah menuai sorotan hukum.

    Sementara itu, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan lemahnya respons pemerintah.

    Mulai dari distribusi logistik yang tersendat, jalur evakuasi yang terhambat, hingga minimnya bantuan awal di lokasi terdampak.

    Beberapa kabupaten/kota bahkan terpaksa memakai dana talangan sambil menunggu dukungan dari provinsi.

    Elfenda menilai, pemangkasan BTT dilakukan tanpa dasar perhitungan risiko yang memadai dan minim perhatian dalam pembahasan di DPRD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh.

    “Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” ujarnya.

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Gus Ipul Klarifikasi soal Donasi Bencana: Tak Perlu Izin, Langsung Saja

    Gus Ipul Klarifikasi soal Donasi Bencana: Tak Perlu Izin, Langsung Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk menggalang donasi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Dia justru memastikan pengurusan izin pengumpulan bantuan kebencanaan dapat dilakukan belakangan setelah proses penggalangan berlangsung.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi viral pernyataan dirinya mengenai perizinan donasi publik yang ramai dibahas di media sosial. Menurutnya, aturan Kemensos bukanlah bentuk pelarangan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan digunakan sesuai ketentuan.

    “Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” ujar Gus Ipul, Rabu (10/12/2025).

    Ia menambahkan masyarakat dipersilakan memulai pengumpulan bantuan terlebih dahulu. Pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung, selama ada transparansi dan akuntabilitas.

    Bagi Gus Ipul, hal yang terpenting adalah semangat tolong menolong sesama tidak boleh diganggu gugat oleh hambatan administrasi.

    “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

    Mensos juga menjelaskan bahwa izin dari Kemensos dibuat untuk membuat pertanggungjawaban publik atas kegiatan donasi yang dilakukan, bukan untuk membatasi donasi. Mekanisme tersebut dibuat agar pengumpulan donasi benar-benar digunakan untuk membantu korban bencana, bukan untuk disalahgunakan.

    Gus Ipul juga mengapresiasi berbagai aksi solidaritas yang dilakukan publik untuk membantu warga terdampak di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, semangat gotong-royong harus difasilitasi Pemerintah agar bantuan bisa tersalurkan dengan cepat, tepat, dan transparan.

    Kemensos saat ini terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat di wilayah terdampak. Bantuan logistik, dapur umum, dan assessment kebutuhan warga telah berjalan paralel di sejumlah titik terdampak bencana.

    Gus Ipul berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Sebelumnya, Mensos Gus Ipul membuat pernyataan pengajuan izin untuk menanggapi fenomena banyak artis hingga influencer yang giat menggalang bantuan untuk korban bencana di Sumatra.

    Beliau beranggapan bahwa siapapun dapat mengumpulkan donasi, baik perorangan atau lembaga dengan sebaiknya mengajukan izin terlebih dahulu. Pernyataan Gus Ipul mengenai mengurus izin terlebih dahulu menjadi viral dan ramai dikritik warganet.(Stefanus Bintang Agni)

  • “Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni

    “Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni

    “Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi beberapa pekan lalu mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah desa, di mana lokasi terparah adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
    Di Aceh, proses pemulihan berjalan agak lama lantaran infrastruktur yang terputus dan
    lumpur
    yang tak kunjung surut.
    Ada banyak rumah tertimbun lumpur hingga setinggi dada orang dewasa, bahkan beberapa bangunan hilang tertelan material lumpur yang mengeras bak semen.
    Pakar Kebijakan Publik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tahap pemulihan harus difokuskan pada penataan kembali permukiman, relokasi, dan sosial ekonomi warga yang terdampak berat.
    Trubus menuturkan, penentuan lokasi relokasi menjadi poin krusial agar masyarakat tidak dikembalikan ke kawasan rawan.
    “Daerah yang sudah tertimbun lumpur atau berubah kontur tanahnya tidak layak lagi dihuni. Kalau dipaksakan, warga bisa kembali trauma dan ancaman bencana susulan tetap ada,” ujar Trubus, kepada Kompas.com, Kamis (10/12/2025).
    Senada, Ahli klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menilai, lokasi-lokasi yang terdampak
    banjir bandang
    dan longsor di Aceh berpotensi besar tidak lagi layak untuk ditempati.
    Hal itu disebabkan endapan lumpur atau sedimentasi yang cukup tebal dan berlapis-lapis yang kini mengering dan mengeras, sehingga mustahil dipulihkan dengan cara pembersihan biasa.
    Menurut Erma, pemulihan permukiman di wilayah yang tertimbun lumpur jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan bencana lain seperti gempa, tsunami, atau banjir reguler.
    “Lumpur-lumpur itu mengeras, jadi semua yang terendam sangat sulit diambil dan diselamatkan,” ujar dia.
    Pada gempa bumi, reruntuhan masih dapat diangkat menggunakan alat berat untuk kemudian dibersihkan.
    “Tapi ini tidak bisa sama sekali, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi,” tegas dia.
    Menurut Trubus, pemerintah harus segera mengambil keputusan jelas terkait pemindahan warga, baik ke hunian sementara maupun ke lokasi relokasi permanen.
    Ia menekankan, penetapan lokasi harus mempertimbangkan aspek keselamatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
    Selain itu, Trubus menilai, arahan Presiden mengenai pemanfaatan lahan untuk mendirikan rumah sementara merupakan langkah tepat, terutama bagi mereka yang rumahnya telah rusak total.
    “Ada rumah-rumah yang memang sudah tidak mungkin digunakan. Tertimbun lumpur, struktur tanah berubah, sulit dibersihkan. Tidak boleh lagi warga dipaksa tinggal di situ,” kata dia.
    Ia mengingatkan, banyak penyintas kehilangan mata pencarian akibat bencana, sehingga risiko jatuh ke jurang kemiskinan meningkat.
    Dalam kondisi demikian, pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang rentan.
    “Pembangunan kembali rumah, layanan pendidikan untuk anak-anak, hingga dukungan pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Pemerintah daerah harus benar-benar menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin,” ujar dia.
    Menurut Erma, kondisi sedimentasi ekstrem yang muncul pascabencana membuat beberapa titik pemukiman benar-benar tidak dapat direhabilitasi.
    Bahkan, proses pemetaan ulang wilayah terdampak perlu segera dilakukan untuk menentukan area mana yang sudah tidak mungkin dihuni kembali.
    “Kalau tetap direkonstruksi di tempat yang sama, justru menimbulkan persoalan baru. Ini berantai kalau tidak cepat diselesaikan,” kata Erma.
    Trubus menilai, proses pemulihan di Aceh harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik tetapi juga memastikan warga bisa kembali hidup layak.
    Erma mengingatkan bahwa Aceh saat ini baru memasuki fase tanggap darurat, yang idealnya berlangsung satu hingga dua minggu.
    Namun, hingga minggu kedua, penanganan masih belum tuntas, sehingga BNPB telah memperpanjang status tanggap darurat untuk kedua kalinya.
    “Ini baru tanggap darurat, belum masuk tahap rehabilitasi dan
    recovery
    . Artinya, ketidakpastian bagi warga bisa semakin panjang kalau tidak dipercepat,” ujar dia.
    Erma menekankan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak tidak berlarut-larut menghadapi risiko lanjutan maupun beban psikologis akibat kehilangan tempat tinggal.
    “Korban tidak boleh terlalu lama berada dalam situasi ketidakpastian. Proses pemetaan, keputusan relokasi, dan rencana pemulihan harus segera dibuat,” kata dia.
    Menurut Trubus, sejumlah titik terdampak banjir dan longsor di Aceh perlu sesegera mungkin dilakukan pembersihan material lumpur, pendataan kerusakan rumah, serta penyiapan skema relokasi oleh pemerintah.
    Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar masyarakat yang kehilangan rumah tidak terus berlama-lama di pengungsian.
    “Jangan sampai mereka kembali ke tempat yang berbahaya. Pemulihan harus menjamin keamanan dan keberlanjutan hidup masyarakat ke depan,” tegas Trubus.
    Adapun warga yang rumahnya terdampak pengerasan lumpur tebal, dialami oleh Nasruddin (38), warga Dusun Meunasah Krueng Baroh, Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya.
    Nasruddin masih harus bertahan di lokasi pengungsian, dan keluarganya belum dapat pulang karena rumah mereka terkubur lumpur tebal sisa banjir bandang yang melanda kawasan tersebut.
    Tebalnya endapan lumpur, sekitar 1,5 meter di bagian depan rumah dan setinggi pinggang di dalam rumah, tidak mungkin dibersihkan dengan tenaga warga sendiri.
    Nasruddin menyebut satu-satunya cara hanyalah menggunakan alat berat, situasi yang juga dialami banyak keluarga lain di desanya.
    “Tidak sanggup kita bersihkan lumpur sekitar 1,5 lebih di depan, sedangkan di dalam rumah lumpur sepinggang,” kata Nasruddin, kepada Kompas.com, Senin (8/12/2025).
    Karena kondisi itu, warga Manyang Cut masih memilih bertahan di pos pengungsian.
    Sebagian kecil warga yang luapan lumpurnya tidak terlalu parah hanya berani kembali sesaat untuk mencuci pakaian, sebelum kembali lagi ke tempat pengungsian.
    “Sedangkan rumah belum ada yang membersihkan sampai hari ini. Bagaimana cara kita bersihkan, karena pembuangan tidak ada,” ujar dia.
    Setelah rumah warga korban banjir longsor tertelan lumpur dan mengeras, minimnya bantuan membuat warga mulai kelaparan dan kesulitan bertahan hidup.
    Muhammad Hendra Vramenia, warga Kampung Bundar di Kecamatan Karang Baru, menggambarkan kondisi memilukan yang terjadi.
    Ia menyebut, beberapa desa kini hilang ditelan lumpur, tertutup tumpukan kayu dan balok-balok raksasa.
    Salah satunya Desa Sekumur, yang sebelumnya dihuni sekitar 1.234 jiwa dengan 280 rumah.
    Kini, seluruh permukiman itu musnah setelah dihantam banjir setinggi hampir 7 meter.
    “Desanya sudah tidak ada lagi, rata tanah karena disapu banjir. Yang tersisa hanya bangunan masjid,” ujar Hendra, kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Hendra, warga kini hidup dalam kecemasan.
    Kampung-kampung terputus dari akses luar, sementara logistik hampir tidak ada.
    Situasi serupa terjadi di Pematang Durian (Kecamatan Sekerak), Pantai Cempa, Babo, hingga Sulum.
    “Daerah ini masih terisolasi. Kalau ada bantuan, tolong tembus ke wilayah yang belum disentuh sama sekali. Karena 12 kecamatan di Aceh Tamiang terdampak. Makanya saya bilang ini seperti tsunami,” kata dia.
    Hendra meminta pemerintah pusat di Jakarta benar-benar memperhatikan kondisi Aceh Tamiang dan menetapkan kejadian tersebut sebagai bencana nasional.
    Ia menilai, kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas dan tidak mungkin mampu memulihkan kerusakan yang begitu luas secara mandiri.
    “Penanganannya harus seperti saat pemerintah melakukan pemulihan pascatsunami di Banda Aceh. Jika tidak, situasinya bisa makin parah. Sekarang saja Aceh Tamiang sudah seperti kota yang dipenuhi limbah di mana-mana,” tutur Hendra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belajar dari Jepang, Pemerintah Diminta Lakukan Ini untuk Antisipasi Bencana

    Belajar dari Jepang, Pemerintah Diminta Lakukan Ini untuk Antisipasi Bencana

     

    Liputan6.com, Jakarta – Badai Siklon Tropis yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar mengakibatkan hujan ekstrem, banjir, dan angin kencang di beberapa provinsi, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pada 10 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tercatat 969 orang meninggal dan 262 orang hilang.

    Badai ini merupakan salah satu dari dua Tropical Cyclone (TC) yang terbentuk di utara Indonesia. Fenomena ini menegaskan bahwa Indonesia berada dalam jalur risiko hidrometeorologi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan mitigasi berbasis data ilmiah, tata kelola ruang adaptif, dan komunikasi krisis yang efektif.

    Menurut Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies sekaligus Pakar Energi Indonesia, Arcandra Tahar, siklon tropis yang melintasi wilayah utara Indonesia perlu dipahami dalam konteks ilmiah jangka panjang.

    “Jika kita melihat data lintasan badai selama 150 tahun, Sumatera bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi tropical storm. Ini menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan bagian dari return period alam. Kejadiannya dapat berulang setiap beberapa puluh tahun,” jelas Arcandra, Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa berdasarkan skala Saffir–Simpson, peristiwa ini dikategorikan sebagai tropical storm karena kecepatan anginnya berada di kisaran 35–40 mph atau lebih kuat dibanding tropical depression, tetapi belum mencapai kategori typhoon atau hurricane.

    “Untuk memitigasi bencana dalam kondisi ekstrem, analisa meteorologi dan oseanografi dengan return period 100 tahun kita gunakan untuk mendesain bangunan laut dan pantai. Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat di semua tingkatan yang menyesuaikan situasi terbaru ini,” ujarnya.

     

     

    Arcandra juga menekankan bahwa perubahan iklim hanyalah salah satu variabel yang mempengaruhi dampak bencana.

    “Perubahan iklim bisa memperkuat intensitas kejadian ekstrem, tetapi faktor-faktor lokal seperti kerentanan Daerah Aliran Sungai (DAS), degradasi hutan, dan konversi lahan sangat menentukan besarnya dampak. Negara-negara yang terbiasa menghadapi badai seperti Jepang, Taiwan, Cina, dan Filipina, menunjukkan bahwa disiplin tata ruang, konservasi lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan teknologi meteorologi,” jelas dia.

     

  • Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Gelondongan di Pesisir Barat

    Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Gelondongan di Pesisir Barat

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus ratusan batang kayu gelondongan yang terdampar di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat. Alasannya tidak menemukan unsur pidana dalam legalitas kayu tersebut karena dokumennya lengkap dan memiliki izin resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

    Serangkaian penyelidikan memastikan legalitas ribuan batang kayu gelondongan di lokasi itu. Kayu tersebut berasal dari kapal tongkang Ronmas 69 yang membawa 986 batang kayu log atau sekitar 4.800 meter kubik milik PT Minas Pagai Lumber.

    Kapal berangkat dari Pelabuhan Jetty PT Minas Pagai Lumber, Kepulauan Mentawai, Sabtu (2/11/2025) pukul 15.00 WIB. Kapal itu berlayar menuju PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Emas Semarang, Jawa Tengah.

    Perjalanan terhenti Rabu (5/11/2025) pukul 20.30 WIB ketika Ronmas 69 mengalami mati mesin di Perairan Tanjung Setia. Baling-baling terlilit tali sampah sehingga mesin tidak mampu menarik tongkang.

    Awak kapal melempar jangkar untuk menahan laju tongkang agar tidak terbawa arus. Kondisi berubah pada Jumat (7/11/2025) pukul 16.00 WIB ketika tali jangkar putus. Tongkang semakin miring dan sebagian muatan kayu jatuh ke laut.

    Interogasi terhadap 14 awak kapal, termasuk nakhoda, memastikan seluruhnya memiliki izin dan sertifikat berlayar serta identitas lengkap.

    Pemeriksaan dokumen kapal mencatat Ronmas 69 memiliki dokumen berlayar resmi yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap.

    Dokumen lain menunjukkan kayu gelondongan telah terverifikasi dalam surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK). Label barcode pada kayu tercatat dalam sistem penatausahaan hasil hutan (Sipuh).

    PT Minas Pagai Lumber juga memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) seluas sekitar 78.000 hektare, sesuai SK.550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995.

    Hasil pemeriksaan tersebut membuat Polda Lampung menghentikan penyelidikan kasus kayu gelondongan.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan penyidik tidak menemukan unsur pidana sehingga proses penyelidikan segera dihentikan.

    “Berdasarkan pemeriksaan muatan kapal tongkang muatan kayu gelondongan tersebut. Dokumen angkutan kapal itu bernomor KB.C.6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Minas Pagai Lumber,” kata Helfi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).

    Helfi menyampaikan rencana pemeriksaan Ahli Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Kementerian Kehutanan dan ahli hukum pidana, termasuk meminta hasil berita acara verifikasi dari BPHL Wilayah VI Bandar Lampung.

    “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan gelar perkara penghentian proses penyelidikan,” ungkap Helfi.

    Helfi menambahkan surat izin usaha PT Minas Pagai Lumber telah diperpanjang pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tertanggal 18 Juli 2013 dan berlaku sejak 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.

    Menurut Helfi, perizinan tersebut sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

    “Dari pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi di surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK),” imbuh Helfi.

    PT Minas Pagai Lumber masih berkoordinasi dengan ekspedisi untuk mengumpulkan kembali kayu gelondongan yang terdampar.

    Polda Lampung mendata dampak peristiwa tersebut agar masyarakat sekitar Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, mendapat kompensasi.

  • Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas

    Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas

    Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia, pada Rabu (10/12/2025).
    Lawatan Prabowo ke Rusia digelar setelah Kepala Negara menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan.
    Selepas kegiatan di Pakistan selesai, Prabowo langsung bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
    Berdasarkan situs resmi Kremlin atau pemerintah Rusia, pertemuan antara Prabowo dan Putin akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan
    kemitraan strategis

    Rusia-Indonesia
    .
    Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional.
    “Pembicaraan akan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa masalah internasional dan regional terkini,” tulis Kremlin, dalam situs resminya.
    Prabowo datang ke Rusia didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Dari tayangan Kompas TV, Prabowo turun dari pesawat kepresidenan Garuda Indonesia dengan mengenakan mantel dan peci hitam.
    Prabowo tampak disambut oleh sejumlah delegasi dari Rusia.
    Mereka pun berbincang-bincang sejenak di bawah pesawat.
    Setelahnya, Prabowo menaiki mobil sedan gelap untuk menuju Kompleks Kremlin dan menggelar pertemuan dengan Putin.
    Di pertemuan itu, keduanya tampak duduk berdampingan dengan didampingi delegasi masing-masing.
    Sesaat sebelum pembicaraan resmi dimulai, Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan hangat.
    Kedua pemimpin berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua kepala negara.
    Dalam pertemuan, Prabowo mengucap terima kasih kepada Putin karena telah diterima di Istana Kremlin.
    “Terima kasih, yang saya hormati Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya,” ujar Prabowo, Rabu, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
    Prabowo menyatakan, dirinya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Putin karena hubungan Indonesia dan Rusia dalam kondisi yang sangat baik.
    Di hadapan Prabowo, Presiden Rusia menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin.
    Mendengar ucapan belasungkawa dari Putin, Prabowo pun berterima kasih.
    “Saya terima kasih beliau ucapkan belasungkawa terhadap korban banjir,” ucap Prabowo.
    Di kesempatan yang sama, Presiden RI juga mengajak Presiden Rusia untuk berkunjung ke Indonesia.
    “Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia (Presiden Putin) untuk ke Indonesia,” ujar Prabowo.
    Prabowo menyatakan dirinya tidak masalah jika Putin baru datang ke Indonesia pada 2026 atau 2027.
    Ia juga berseloroh, Putin jangan hanya mengunjungi India saja, tetapi juga harus berkunjung ke Indonesia.
    “Jangan ke India saja. Kami sangat berharap sekali beliau datang,” ucap Prabowo.
    Mendengar ajakan Prabowo tersebut, Putin menyatakan bersedia mengunjungi Indonesia.
    Meski begitu, Putin tidak menjelaskan kapan ia akan mendatangi Indonesia.
    “Terima kasih, saya akan datang,” imbuh Putin.
    Pertemuan yang berlangsung intens ini membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.
    Kunjungan Prabowo ke Rusia ini menjadi salah satu agenda diplomasi paling penting Indonesia menjelang akhir tahun.
    Pertemuan di Kremlin diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas, baik dalam menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik maupun dinamika global yang kian kompleks.
    Selepas pertemuan, Putin menggelar jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
    Jamuan berlangsung hangat dan akrab, memperlihatkan keseriusan Rusia dalam memperdalam kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Terdampar di Pesisir Barat

    Polda Lampung Hentikan Penyelidikan Kayu Terdampar di Pesisir Barat

    BANDARLAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menghentikan penyelidikan terkait kayu-kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat milik PT Minas Pagai Lumber.

    “Kami segera gelar perkara dalam rangka penghentian atau memberikan kepastian hukum penghentian penyeludupan, karena tidak ditemukan tindak pidana dalam kegiatan tersebut,” kata Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf, di Mapolda Lampung, Rabu, 10 Desember dilansir ANTARA.

    Ia menyampaikan dalam perkara ini penyidik Polda Lampung telah melaksanakan pemeriksaan ahli dan hukum bersama Kementerian Kehutanan dan meminta BA verifikasi Balai pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) wilayah IV Bandarlampung.

    “Bahkan kami juga telah memeriksa dokumen dari kapal dan 14 awak di dalamnya, yang semuanya memiliki surat izin berlayar dari otoritas yang menaunginya,” kata dia.

    Ia mengatakan kapal ronmas 69 pengangkut kayu dari Mentawai, Sumatera Barat dengan tujuan PT Makmur Cemerlang melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang, memiliki surat izin berlayar dengan nomor SIB.IDSIK.1125.0000001 dan SIB.IDSIK.1125.0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III atau SIKAKAP.

    “Untuk nahkoda kapal dan awak memiliki izin sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SL019.IDSIK.1125.000002,” kata dia.

    Selain itu, lanjut dia, pemeriksaan terhadap angkutan kapal juga telah dilakukan yang berisi kayu log dengan dokumen angkut nomor KB.C 6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH PT Minas Pagai Lumber.

    “Izin pemanfaatan hutan tersebut tertuang dalam SK Nomor 550/1995 Tanggal 11 Oktober 1995, dan dilakukan perpanjang di Tahun 2013 sesuai SK 502 Menhut/II 2013 tanggal 14 Juli 2013, yang berlaku surut sejak Tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun,” katanya.