Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • OJK Beri Tambahan Waktu Laporan untuk Bank dan Asuransi Sumatera-Aceh

    OJK Beri Tambahan Waktu Laporan untuk Bank dan Asuransi Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi waktu pelaporan bagi industri perbankan dan asuransi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, kebijakan waktu tambahan laporan ini diberikan agar lembaga jasa keuangan tetap dapat menyampaikan laporan secara akurat tanpa terbebani kondisi operasional di wilayah terdampak.

    “OJK memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan yang terdampak berupa perpanjangan batas waktu akhir pelaporan selama 10 hari kerja,” ungkap Mahendra dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, relaksasi pelaporan tersebut diberikan bersamaan dengan kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak bencana. Perlakuan khusus ini mencakup kemudahan restrukturisasi serta penilaian kualitas kredit yang lebih fleksibel untuk para debitur.

    Industri asuransi juga diminta melakukan pendataan awal atas kerugian yang masuk cakupan pertanggungan, baik asuransi umum maupun jiwa. OJK juga memberikan relaksasi kewajiban pelaporan dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun.

    Untuk laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025, batas waktu penyampaian yang semula 12 Desember diundur menjadi 30 Desember 2025. Penjelasan rinci terkait laporan masing-masing industri disampaikan oleh kepala eksekutif pengawas terkait.

    “Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional OJK dan atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” jelas Mahendra.

    Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa laporan bank umum untuk periode data November 2025 yang seharusnya jatuh pada 8 Desember diundur menjadi 22 Desember 2025. Sementara laporan yang jatuh pada 15 Desember diundur menjadi 31 Desember 2025.

    Untuk BPR dan BPRS, laporan berkala bulanan yang jatuh pada 10 Desember diundur menjadi 24 Desember 2025, sementara laporan rencana bisnis bank (RBB) yang jatuh 15 Desember diundur menjadi 31 Desember 2025.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri asuransi memperpanjang tenggat laporan bagi lembaga penjamin dan dana pensiun yang jatuh pada 10 Desember menjadi 24 Desember 2025.

    Industri asuransi juga telah diminta melakukan pendataan awal atas kerugian di wilayah bencana yang terlihat dari klaim asuransi.

  • Korban Tewas akibat Bencana Aceh dan Sumatera Sudah Mencapai 990 Orang, Pengungsi 884.889 Jiwa

    Korban Tewas akibat Bencana Aceh dan Sumatera Sudah Mencapai 990 Orang, Pengungsi 884.889 Jiwa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus meningkat. Kini mendekati angka seribu orang.

    Mengacu data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (11/12), jumlah korban meninggal kini dilaporkan telah mencapai angka 990 orang.

    Update terbaru mengenai jumlah korban meninggal itu setelah pada Kamis (11/12) Tim SAR Gabungan berhasil menemukan 21 jenazah. Selain korban meninggal, ratusan orang lainnya dilaporkan masih hilang.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa 990 korban itu tersebar di 3 provinsi.

    Rinciannya 407 korban meninggal dunia ditemukan di Aceh, 343 korban meninggal dunia ditemukan di Sumut, dan 240 korban meninggal dunia ditemukan di Sumbar. Tidak hanya korban meninggal dunia, BNPB juga memperbarui data korban hilang. Kini angkanya sebanyak 225 orang.

    ”Untuk penambahan penemuan jasad korban yang paling banyak itu di Aceh, sebanyak 16 jiwa. Ini persisnya di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di Sumatera Utara itu bertambah 3 jiwa jasad yang ditemukan di Tapteng, Tapsel, dan Sibolga, masing-masing 1 jenazah. Kemudian di Sumatera Barat 2 jenazah dan ini masih dalam proses identifikasi,” terang Abdul Muhari.

    Informasi tersebut disampaikan oleh BNPB melalui keterangan pers yang disampaikan secara dalam jaringan (daring) oleh Abdul Muhari. Dalam kesempatan itu, dia turut membeber jumlah pengungsi saat ini. Angkanya masih sangat tinggi. Yakni sebanyak 884.889 jiwa. Sebagian besar pengsungi tersebut berada di wilayah Aceh.

  • Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    JAKARTA – Hampir seribu orang meninggal dunia dalam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tapi pemerintah bergeming, dengan tidak menetapkan bencana nasional.

    Pemerintah disebut tidak memiliki sense of humanity karena tak juga mengeluarkan status bencana nasional atas peristiwa memilukan di sejumlah wilayah di Sumatera.

    Bahkan ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dang longsor di tiga provinsi tersebut menjadi 969 orang sampai Rabu (10/12). Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 902 ribu orang.

    Melihat banyaknya jumlah korban dan kondisi wilayah terdampak, masyarakat mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Usulan ini juga disampaikan hampir semua fraksi di DPR, termasuk oleh anggota Fraksi Gerindra, melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

    “Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” kata Sugiat.

    Warga membersihkan rumah dari tumpukan material banjir bandang di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Namun hingga kini pemerintah bergeming. Alih-alih menjadi darurat nasional, pemerintah hanya menyebut banjir Sumatera dan Aceh sebagai prioritas nasional.

    Bukan Musibah Alamiah

    Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana mengatakan, banjir di wilayah Sumatera tidak bisa dilihat sebagai musibah alamiah.

    Rina berujar, banjir ini terjadi akibat dari serangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah, menyingkirkan suara akademisi, dan menutup mata terhadap peringatan berbagai organisasi lingkungan.

    Kebijakan yang diambil tanpa basis pengetahuan, lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga. Relasi kuasa itu menegaskan bahwa pusat melihat daerah sebagai wilayah eksploitasi, bukan sebagai ruang hidup yang wajib dilindungi.

    “Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata dia.

    Rina menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana sebagai darurat nasional. Padahal, kata dia, pemerintah mestinya tahu betul jika kas daerah menepis setelah pemangkasan dana transfer daerah.

    “Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar Rp491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” tegasnya.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam bencana ini adalah kemunculan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya air banjir.

    Kayu-kayu tersebut, disebut-sebut dari hasil penebangan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang maupun sawit. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri mengatakan bencana di Aceh adalah hasil dari kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun di Sumatera. FWI mencatat, hutan Aceh menyusut sekitar 177 ribu hektare selama tujuh tahun terakhir, termasuk 16 ribu ha hilang pada 2024.

    Dikaitkan dengan Presiden

    Menanggapi desakan publik agar pemerintah menelusuri dugaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menindak empat perusahaan yang ia sebut berkontribusi meningkatkan tekanan ekologis di sejumlah hulu sungai di Sumatera Utara.

    Tiga dari empat perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy. Satu perusahaan lainnya tidak disebut Hanif. Ia juga menegaskan pihaknya belum menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika empat perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Namun Koordinator Jaringan Antitambang (Jatam) Melky Nahar menuturkan empat perusahaan yang sedang diaudit itu hanya sedikit dari korporasi di hutan-hutan Sumatera.

    Salah satu perusahaan yang kini menjadi perbincangan adalah PT Tusam Hutani Lestani yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. korporasi dengan konsesi lahan hingga 97 ribu hektare itu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Merujuk sejumlah sumber, nama Prabowo memang tidak muncul sebagai pemilik, namun orang dekatnya terlihat jelas memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestani adalah Edhy Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menduduki jabatan tersebut sejak Agustus 2024.

    Sebelum Edhy, jabatan itu diduduki Prasetyo Hadi, yang saat ini menjabat Menteri Sektretaris Negara. Edhy Prabowo adalah eks Wakil Ketua Umum Gerindra, sedangkan Prasetyo Hadi kini mengisi posisi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gerindra.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencicipi makanan yang dimasak di dapur umum posko pengungsian bencana alam Desa Belee Panah, Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). (ANTARA/Irwansyah Putra/tom)

    Isu kepemilikan Prabowo terhadap PT Tusam Hutani Lestani sudah pernah mencuat pada 2019, tepatnya saat debat kedua Pilpres. Waktu itu, petahana Joko Widodo (Jokowi) menyindir ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, dengan rincian 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

    Prabowo tidak membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dimaksud merupakan hak guna usaha (HGU), yang menurutnya tetap menjadi milik negara. Prabowo juga mengaku lebih baik mengelola lahan tersebut daripada pihak asing, karena ia menganggap dirinya sebagai nasionalis dan patriot.

    Kemudian pada Pilpres 2024, giliran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengukitnya kembali. Anies menyinggung keberadaan 340 ribu hektare lahan punya Prabowo dalam debat capres, yang kembali direspons dengan pernyataan patriotisme.

    Secara keseluruhan, Jatam menyebut Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut  menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu. Namun Melky pesimistis penegakan hukum yang dijanjikan Menteri Lingkungan Hidup bakal berjalan sesuai harapan publik. 

    “Tidak akan leluasa melakukan penegakan hukum kalau presiden sendiri terlibat dalam konflik kepentingan yang sama,” tegas Melky.

  • Pertamina Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG ke Sumatera

    Pertamina Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG ke Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) melalui unit usaha Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak banjir di Sumatera, terutama terkait bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) meski kondisi medan di wilayah terdampak cukup sulit dilalui.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkap, berbagai strategi dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    Karena akses darat terbatas, Pertamina Patra Niaga juga memanfaatkan jalur laut dan udara untuk menyalurkan energi. Khusus jalur udara, perusahaan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor. 

    “Kami bekerjasama baik dengan TNI, baik dengan Polri, dengan BNPB. Bahkan kami juga menggunakan pesawat perintis yang kemudian mengirimkan energi ini melalui pesawat udara,” tuturnya. 

    Ia menekankan, tantangan terbesar dalam penyaluran energi di wilayah terdampak bencana adalah kecepatan, ketepatan, dan jangkauan. Maka dari itu, diperlukan upaya khusus agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain penyaluran energi, Pertamina juga menyediakan bantuan melalui posko Pertamina Peduli yang telah dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pertamina sangat serius dan berkomitmen untuk dapat mendistribusikan BBM ke tempat-tempat di mana daerah terdampak ini sulit untuk dijangkau. Kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder,” pungkas Roberth. 

  • 112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

    112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mencatat sebanyak 112.551 unit rumah di Sumatera mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor. Kerusakan rumah tersebut tersebar dalam empat kategori yaitu rusak ringan, sedang, berat, hingga hanyut terbawa arus.

    “Sekitar 112.000 unit rumah yang terdampak di tiga provinsi statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hanyut,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per Kamis (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, Aceh menjadi wilayah dengan rumah rusak terbanyak, yaitu 74.942 unit dengan rincian sebagai berikut: 

    Rusak ringan: 26.490 unit.Rusak sedang: 14.974 unit.Rusak berat: 32.050 unit.Hanyut: 1.428 unit.

    Sumatera Utara, terdapat 28.622 unit rumah terdampak dengan rincian sebagai berikut:

    Rusak ringan: 19.528 unit.Rusak sedang: 3.895 unit.Rusak berat: 4.277 unit.Hanyut: 922 unit.

    Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 8.987 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut:

    Rusak ringan: 5.435 unit.Rusak sedang: 1.113 unit.Rusak berat: 1.753 unit.Hanyut: 686 unit.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, rumah dengan kategori rusak berat sedang dipertimbangkan apakah akan dibangun ulang atau direnovasi. Sementara rumah rusak ringan dipastikan akan melalui proses perbaikan. Namun, untuk saat ini pemerintah belum dapat menyampaikan estimasi anggaran penanganan karena masih menghitung berbagai variabel penting.

    “Itu tadi yang dampak kerusakannya berat, sedang, tergantung lokasi juga karena membangun di daerah yang berat logistiknya. Variabelnya banyak,” kata Ara.

    “Kami mesti hitung kan biaya logistiknya sama biaya transportasinya, makanya sabar. Kami tidak mau ngomong yang cepat, tetapi salah. Lebih baik didalami benar-benar dahulu, sehingga pernyataannya itu benar,” lanjutnya. 

    Sebagai informasi, Kementerian PKP saat ini sudah menyiapkan rumah instan sederhana sehat (Risha) untuk dibangun di wilayah terdampak banjir Sumatera. Proyek Risha membutuhkan lahan minimal 60 meter persegi dan menggunakan teknologi yang memungkinkan pembangunan lebih cepat, efisien, serta kokoh.

    Selain hunian, pemerintah juga tengah menyiapkan pemulihan fasilitas publik, termasuk masjid, jalan lingkungan, serta ruang bermain anak.

  • Waspada, Ancaman PTSD Mengintai Korban Bencana Alam

    Waspada, Ancaman PTSD Mengintai Korban Bencana Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh tidak hanya membuat para korban terdampak kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga. Bencana alam juga meninggalkan dampak psikologis terhadap para korban. 

    Mengutip laman resmi Universitas Indonesia, salah satu gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan pada korban bencana alam adalah stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD). Meski bantuan logistik terus berdatangan, dampak yang paling sulit dipulihkan bagi banyak korban bencana alam justru adalah trauma PTSD yang perlahan bisa menggerogoti kehidupan sehari-hari para korban. 

    Definisi PTSD

    Gangguan stres pascatrauma adalah kondisi kesehatan mental yang disebabkan oleh peristiwa yang sangat menegangkan atau menakutkan baik sebagai korban yang mengalami peristiwa tersebut atau hanya melihat sebagai saksi kejadian. Orang yang terserang PTSD umumnya akan mengalami gejala umum seperti ingatan buruk yang suka teringat kembali, mimpi buruk, kecemasan parah, dan pikiran yang tidak terkendali tentang peristiwa tersebut.

    Mengutip Mayo Clinic, Kamis (11/12/2025) sebagian besar orang yang mengalami peristiwa traumatis mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan mengatasi traumanya untuk sementara waktu. Namun, seiring waktu dan dengan menjaga diri dengan baik, mereka biasanya akan membaik. 

    Ribuan korban banjir bandang di Aceh Utara mengungsi sepekan lebih di tenda darurat kawasan kebun sawit. – (Beritasatu.com/Muzakir)

    Jika gejalanya memburuk, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan memengaruhi kemampuan orang tersebut untuk berfungsi sehari-hari, maka individu tersebut kemungkinan mengalami PTSD. Inilah kenapa setelah gejala PTSD muncul, penanganan yang tepat sangat penting untuk meredakan gejala dan membantu orang dengan PTSD bisa kembali pulih dan berfungsi lebih baik.

    Gejala

    Gejala gangguan stres pascatrauma dapat dimulai dalam tiga bulan pertama setelah peristiwa traumatis terjadi. Namun, patut diingat terkadang gejalanya mungkin tidak muncul hingga bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. 

    Gejala ini berlangsung lebih dari satu bulan dan menyebabkan masalah serius bagi orang yang mengalaminya, mulai dari bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain, hingga ke pekerjaan. Gejala PTSD dapat memengaruhi kemampuan orang yang mengalaminya untuk melakukan tugas-tugas hariannya seperti biasa. Secara umum, gejala PTSD dikelompokkan menjadi empat jenis. Pertama ingatan yang mengganggu, menghindari, pemikiran negatif dan suasana hati, dan perubahan dalam reaksi fisik dan emosional. Gejala dapat bervariasi dari waktu ke waktu atau bervariasi dari orang ke orang.

    Gejala Tipe 1: Gejala yang Menganggu 

    Gejala ingatan yang mengganggu dapat meliputi, mengingat memori menyedihkan tentang peristiwa traumatis yang muncul berulang kali yang mana hal tersebut termasuk memori yang tidak diinginkan

    Mengalami kembali peristiwa traumatis seolah-olah terjadi lagi, juga dikenal sebagai kilas balik.Kerap mengalami mimpi buruk atau mimpi menakutkan tentang peristiwa traumatis.Ada tekanan emosional yang parah atau reaksi fisik terhadap sesuatu yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.Gejala Tipe 2: Selalu MenghindarBerusaha keras untuk tidak memikirkan atau membicarakan peristiwa traumatis.Menjauhi tempat, aktivitas, atau sosok yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.Gejala Tipe 3: Perubahan Negatif Pikiran negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia.Timbul perasaan emosi bersifat negatif yang berkelanjutan seperti rasa takut, menyalahkan, rasa bersalah, marah, atau malu.Ada masalah ingatan, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis yang dialami atau dilihat. Merasa terasing dari keluarga dan teman.Tidak tertarik pada aktivitas yang pernah dinikmati sebelumnya.Kesulitan merasakan emosi positif.Mati rasa secara emosional.Gejala Tipe 4: Perubahan Reaksi Fisik dan EmosionalMudah terkejut. Gampang merasa ketakutan.Selalu waspada terhadap bahaya.Melakukan perilaku merusak diri sendiri, seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat.Kesulitan tidur.Susah berkonsentrasi.Gampang kesal, amarah yang meleda-ledak, atau perilaku agresif.Reaksi fisik meliputi berkeringat, napas tersengal-sengal, detak jantung cepat, atau tubuh gemetar.Untuk anak-anak berusia 6 tahun ke bawah, gejalanya meliputi mengulang kembali peristiwa traumatis atau aspek-aspek peristiwa traumatis. Mimpi menakutkan yang mungkin atau mungkin tidak termasuk aspek-aspek peristiwa traumatis.Kegiatan trauma healing untuk anak-anak di Kota Padang, yang menjadi korban bencana banjir Sumatera. – (Beritasatu.com/Delfi Neski)

    Gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat berubah-ubah intensitasnya seiring waktu. Kondisi ini kerap memburuk ketika seseorang berada dalam situasi yang memicu stres atau berhadapan dengan hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatis. Faktor pemicu bisa muncul pada momen tertentu, termasuk pada waktu yang sama setiap tahun ketika kejadian traumatis itu pernah terjadi.

    Beberapa penyintas melaporkan gejala yang muncul kembali hanya karena pemicu sederhana. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami peperangaan dapat kembali mengingat kejadian itu ketika mendengar suara knalpot mobil. Begitu pula dengan korban kekerasan seksual, yang bisa merasa kewalahan saat melihat laporan berita mengenai kasus serupa.

    Kapan Harus Mencari Pertolongan

    Para ahli kesehatan jiwa menyarankan agar segera mencari bantuan profesional apabila pikiran atau perasaan yang mengganggu terkait peristiwa traumatis berlangsung lebih dari satu bulan, terutama jika gejalanya semakin berat. 

    Salah satu alarm paling serius adalah munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Dalam situasi seperti ini, bantuan harus dicari secepat mungkin. Hal ini berlaku bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga jika Anda melihat seseorang yang dikenal memiliki pikiran untuk bunuh diri, segera cari pertolongan dengan menghubungi pihak keluarga atau teman dekat, pemuka agama, atau hotline layanan pencegahan bunuh diri.

    Penyebab PTSD

    Gangguan stres pascatrauma (PTSD) seseorang bisa dipicu karena mengalami, menyaksikan, atau mengetahui peristiwa yang melibatkan kematian, ancaman kematian, cedera serius, atau pelecehan seksual. 

    Seperti halnya banyak gangguan kesehatan mental, PTSD diduga muncul akibat berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi:

    Pengalaman traumatis yang sangat menegangkan termasuk jumlah serta tingkat keparahan trauma yang pernah dialami.Risiko kesehatan mental yang diwariskan seperti riwayat keluarga yang mengalami kecemasan atau depresi.Ciri kepribadian yang bersifat bawaan atau temperamen seseorang.Cara otak mengatur zat kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respons terhadap stres.

    Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap PTSD setelah menghadapi peristiwa traumatis.

    Gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia. Namun, risiko seseorang untuk mengembangkan PTSD dapat meningkat setelah mengalami peristiwa traumatis tertentu. Risiko tersebut bertambah besar jika orang tersebut mengalami trauma yang sangat parah, cedera fisik saat kejadian, atau pernah mengalami trauma masa kanak-kanak, seperti pelecehan. 

    Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko PTSD antara lain:

    Memiliki pekerjaan yang membuat seseorang sering terpapar peristiwa traumatis, seperti anggota militer atau petugas pertolongan pertama.Mengalami gangguan kesehatan mental lain, seperti kecemasan atau depresi.Konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan narkoba.Tidak mendapat dukungan emosional yang kuat dari keluarga atau teman.Memiliki kerabat sedarah dengan gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD atau depresi.Zaskia Adya Mecca turun langsung menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. – (Instagram.com/@zaskiadyamecca)Faktor Risiko

    Sejumlah peristiwa traumatis dapat memicu munculnya PTSD, di antaranya:

    Peperangan Pelecehan fisik saat masa kecilKekerasan seksual.Penyerangan fisik.Ancaman dengan senjata.Kecelakaan.

    Selain itu, berbagai kejadian ekstrem lainnya juga dapat menyebabkan PTSD, seperti kebakaran, bencana alam, perampokan, pencurian, kecelakaan pesawat, penyiksaan, penculikan, diagnosis medis yang mengancam jiwa, serangan teroris, dan peristiwa mengancam nyawa lainnya.

    Komplikasi PTSD

    PTSD dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, hingga kesehatan fisik dan kemampuan menikmati aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan mental lain, seperti:

    Depresi dan gangguan kecemasan.Penyalahgunaan narkoba atau alkohol.Pikiran atau upaya bunuh diri.

    Pemahaman mengenai faktor risiko dan dampak PTSD penting untuk mendorong deteksi dini dan perawatan yang tepat bagi para penyintas trauma.

    Pencegahan

    Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang awalnya mengalami gejala mirip PTSD, seperti tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Rasa takut, kecemasan, kemarahan, depresi, dan rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. 

    Mendapatkan bantuan dan dukungan sejak dini bisa mencegah gejala stres biasa berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, termasuk PTSD. Dukungan tersebut bisa berupa bantuan dari keluarga atau teman yang bersedia mendengarkan cerita dan memberikan kenyamanan. 

    Selain itu, mendapatkan penanganan dari profesional kesehatan mental melalui terapi singkat juga dapat membantu proses pemulihan. Dukungan sosial yang kuat sangat penting untuk mencegah seseorang beralih pada cara mengatasi masalah yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau narkoba.

  • Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara disebut karena adanya eksploitasi lahan hutan, yang mengakibatkan daerah serapan air berkurang.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pun menurunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor tersebut.

    “Para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu menyusun desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terkait dengan yang disebut point source, alam ini ada dua kategori: point source dan non-point source,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    “Point source berasal dari unit usaha yang dikontrol oleh KLH, sedangkan non-point source dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.

    Untuk point source, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi semua persetujuan lingkungan dan dokumen terkait agar sesuai dengan garis dasar hujan di Indonesia.

    “Baseline hujan kita meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu Sumatera bagian utara memiliki curah hujan rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi jika dibagi sekitar 8 mm per hari, Sumatera Utara mengalami hujan 450 mm dalam 3 hari, atau 18 kali dari kondisi normal,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

    Konstruksi tersebut harus dicantumkan dalam dokumen persetujuan lingkungan, termasuk bagi para pemilik konsesi. Jika dokumen yang memuat ketentuan lingkungan dinilai tidak memungkinkan, KLH akan tegas mencabut izinnya.

    Menteri Hanif menambahkan, ada delapan perusahaan yang sudah diperintahkan melakukan audit lingkungan karena sebagian besar berlokasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap tanah yang tidak terlalu luas dan termasuk kawasan dilindungi.

    Menurutnya, pihaknya sudah menerapkan dua langkah untuk memitigasi bencana tersebut. Pertama, menghentikan kegiatan dan melakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai.

    Sementara yang kedua, yakni menurunkan tim untuk kajian lingkungan terkait tingkat kerusakan dan biaya pemulihan. “Jika memang berat dan ada unsur pengadilan, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” jelas Hanif.

  • Banjir Sumatera, Iftitah Ingin Alihkan Anggaran Kementrans ke BNPB

    Banjir Sumatera, Iftitah Ingin Alihkan Anggaran Kementrans ke BNPB

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara ingin mengalihkan sebagian anggaran kementeriannya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini fokus menanggulangi banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, butuh izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkannya.

    Hal itu disampaikan Menteri Iftitah seusai menjadi pembicara dalam Forum Dewan Guru Besar Indonesia 2025 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur Kamis (11/12/2025).

    Menurut Iftitah, Kementrans saat ini sudah intens berkoordinasi dengan BNPB untuk memberikan dorongan logistik kepada kawasan-kawasan transmigrasi yang terdampak banjir. Kementrans juga sudah memberikan bantuan 500 ton beras, kemudian dari lingkup pegawai juga secara swadaya mengumpulkan donasi sekitar Rp 2,2 milyar untuk membantu korban bencana di Sumatera.

  • OJK Beri Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Bencana Sumatera

    OJK Beri Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Bencana Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi keringanan kredit bagi debitur yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Relaksasi kredit itu mulai dari kemudahan restrukturisasi hingga penilaian kualitas kredit yang lebih longgar.

    Kebijakan tersebut ditetapkan pada rapat dewan komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12/2025). OJK memberi keringanan kredit pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana memengaruhi perekonomian daerah dan kemampuan membayar para debitur.

    “Pemberian perlakuan khusus kredit itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” ungkap OJK dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

    OJK menjelaskan, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022.

    Aturan tersebut tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

    Adapun perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup :

     Penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan bayar untuk plafon hingga Rp 10 miliar.Penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, baik kredit sebelum maupun sesudah debitur terkena bencana. Untuk LPBBTI, restrukturisasi harus mendapat persetujuan dari pemberi dana.Pemberian pembiayaan baru bagi debitur terdampak, dengan penilaian kualitas kredit yang dipisahkan dari kredit sebelumnya (tidak memakai prinsip one obligor).

    OJK mengatakan bahwa penetapan kebijakan relaksasi kredit di daerah terdampak bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

    Otoritas juga telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana.

    Selain itu, industri asuransi perlu menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur,  termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.
     

  • Bos OJK Ungkap Alasan Terbitkan Kebijakan Pelakuan Khusus Kredit Korban Bencana Sumatera

    Bos OJK Ungkap Alasan Terbitkan Kebijakan Pelakuan Khusus Kredit Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan alasan menerbitkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

    Mahendra menjelaskan, kebijakan ditetapkan pada rapat dewan komisioner OJK di Jakarta kemarin Rabu 10 Desember 2025, setelah dikumpulkan data dan asesmen di wilayah wilayah bencana yang menunjukkan rencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah tersebut, dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan bayar debitur.

    “Pemberian perlakuan khusus sebagai bagian dari mitigasi resiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDKB November 2025, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Adapun tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam bidang PVML yang diberikan kepada debitur terdampak mengacu pada POJK nomor 19 tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana atau yang kita kenal juga dengan istilah OJK bencana.

    Perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup satu untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar diberikan penilaian kualitas kredit dan pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar.

    “Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana,” ujarnya.

    Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor). Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.