provinsi: SUMATERA BARAT

  • Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah daerah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Simak prediksinya.

    BMKG mengatakan sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, meningkatkan potensi hujan lebat, terutama di wilayah-wilayah yang tengah memasuki puncak musim hujan.

    Menurut lembaga, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi cuaca tersebut, termasuk dua bibit siklon tropis yang terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Sumba, sedangkan Suspect Area terdeteksi di Laut Timor sebelah barat daya Kepulauan Tanimbar.

    Selain itu, sirkulasi siklonik terdeteksi menguat dengan meningkatkan pengangkatan massa udara, yang mempermudah pembentukan awan hujan intensitas tinggi di wilayah sekitarnya.

    “Akibatnya, potensi curah hujan signifikan menjadi lebih tinggi di daerah-daerah terdampak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca,” demikian laporan BMKG dalam ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 10-17 Desember 2024’.

    Selain itu, BMKG mengungkap sejumlah fenomena atmosfer turut memicu potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia. Fenomena ini mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah utama, termasuk Sumatera bagian utara, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

    Aktivitas MJO berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut.

    Kedua, Gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency turut meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan. Dampaknya meluas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup beberapa daerah strategis yang rawan hujan lebat dan bencana hidrometeorologi.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini menciptakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah,” jelas BMKG.

    “BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di daerah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, dan tanah longsor,” lanjut BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

    Jawa dan Bali: Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogykarta, Jawa Timur, Bali

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan

    Hujan lebat-sangat lebat

    Jawa dan Bali: DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

    Maluku: Maluku bagian selatan dan tenggara

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, pesisir barat Sumatera Barat hingga Lampung, Banten, Jawa Barat, DK Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku selama periode yang sama.

    “Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan,” pungkas BMKG.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kompolnas Dukung Upaya Reformasi Polri: Tidak Ada Impunitas Anggota

    Kompolnas Dukung Upaya Reformasi Polri: Tidak Ada Impunitas Anggota

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut tidak adanya impunitas bagi anggota Polri yang bermasalah menjadi salah satu upaya reformasi di era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Komisioner Kompolnas Gufron menyebut langkah yang diambil Sigit terkait banyaknya aksi kekerasan yang terjadi beberapa waktu belakangan sudah tepat.

    Pemberian sanksi berupa pemecatan serta penegakkan sanksi pidana terhadap anggota yang melanggar hukum menjadi penanda apabila tidak ada Korps Bhayangkara yang kebal dari hukum.

    “Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sudah baik dan yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/12).

    Diketahui sebelumnya terdapat dua kasus penembakan oleh anggota polisi yang menjadi sorotan publik. Pertama yakni penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

    Kasus kedua yakni penembakan kepada siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin. Kedua pelaku yang menyebabkan korban tewas itu saat ini telah disanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) serta ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

    Selain itu, Gufron mengatakan Kompolnas juga menyambut baik hadirnya Peraturan Kapolri terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada era kepemimpinan Sigit.

    Adanya aturan itu dinilai menunjukkan komitmen Polri untuk melakukan perbaikan. Pasalnya, kata dia, isu HAM saat ini menjadi salah satu materi wajib dalam pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota.

    “Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum,” tuturnya.

    Di sisi lain, ia juga turut menyoroti penguatan Polri yang terjadi melalui pengembangan satuan unit Perempuan dan Anak (PPA) dan TPPO menjadi direktorat tersendiri di Bareskrim Polri.

    Menurutnya kebijakan tersebut menjadi terobosan penting lantaran kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

    “Diharapkan ke depan Direktorat PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek,” ujarnya.

    Terakhir, ia juga berharap langkah yang diambil Sigit lewat melalui pembentukan Kortas Tipikor juga dapat menjadi terobosan baru dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia.

    “Kedepannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia,” pungkasnya.

    (tfq/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kompolnas Apresiasi Kemajuan Reformasi Polri dalam Penguatan HAM dan Pemberantasan Korupsi

    Kompolnas Apresiasi Kemajuan Reformasi Polri dalam Penguatan HAM dan Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Selasa (10/12/2024), Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri menyampaikan pandangannya terkait proses dan agenda reformasi Polri. Gufron menyoroti kemajuan sekaligus tantangan yang masih dihadapi institusi Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan humanisme dalam penegakan hukum.

    Menurut Gufron, sejak tahun 1997, terdapat banyak capaian positif dalam agenda Reformasi Polri, khususnya dalam hal HAM. Beberapa pencapaian yang patut diapresiasi antara lain, seperti peningkatan humanisme di mana Kompolnas menilai Polri menjadi lebih humanis dalam pendekatan penegakan hukum.

    Kemudian dengan adanya Peraturan Kapolri terkait HAM (Perkap HAM) sebagai acuan internal. Selain itu pendidikan dan pelatihan HAM dengan materi HAM telah menjadi bagian penting dalam pendidikan anggota Polri.

    Gufron juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Transformasi unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi direktorat di Mabes Polri. Langkah ini sangat relevan mengingat meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Gufron terkait reformasi Polri.

    “Harapannya, direktorat dan unit ini dapat dibentuk di semua Polda, Polres, hingga Polsek untuk memperluas jangkauan pelayanan,” lanjut kepala Kompolnas.

    Selain itu pembentukan korps tindak pidana korupsi (Kortas Tipikor) dinilai Kompolnas menjadi inovasi strategis dalam memberantas korupsi. Gufron berharap sinergi antara Polri dan lembaga penegak hukum lainnya semakin kuat untuk mengatasi masalah korupsi secara efektif.

    Meskipun banyak kemajuan, Gufron menegaskan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam reformasi Polri. Salah satunya adalah memastikan tidak adanya impunitas bagi anggota yang melanggar aturan.

    Kapolri telah menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan oleh oknum polisi. Contoh nyata terlihat dalam penanganan kasus Solok Selatan dan Semarang, di mana pelanggaran langsung diproses sesuai hukum. “Kompolnas akan terus memonitor dan mengawasi penanganan kasus pelanggaran untuk memastikan transparansi dan keadilan,” ujar Gufron mengenai reformasi Polri ini.

  • Lebih Humanis dan Tunduk Peradilan Umum

    Lebih Humanis dan Tunduk Peradilan Umum

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai berhasil mewujudkan Reformasi Polri. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) angkat bicara soal kemajuan reformasi Polri dewasa ini. Pasalnya sejak era Reformasi, Korps Bhayangkara kini jauh lebih humanis dan komitmen dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri, kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum,” kata Komisioner Kompolnas Gufron, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Gufron, proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia.

    Gufron menilai, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu Perempuan dan Anak, misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri.

    “Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek,” ujarnya.

    Capaian lain, katanya adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan tersebut juga perlu diapresiasi. “Dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia,” ucapnya.

    Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, Gufron menekankan respons Kapolri tentunya juga positif. Pasalnya, sebagai pimpinan telah memberikan sikap yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas.

    “Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini,” tutupnya.

    (cip)

  • Dipicu Jalan Putus dan Jelang Nataru, Harga Kebutuhan Pokok Naik di Pekanbaru

    Dipicu Jalan Putus dan Jelang Nataru, Harga Kebutuhan Pokok Naik di Pekanbaru

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) 2025, sejumlah harga kebutuhan pokok naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru, Riau. Kenaikan ini dipicu karena permintaan konsumen yang terus meningkat dan dampak putusnya jalan penghubung Riau-Sumatera Barat tepatnya di XIII Koto Kampar. 

    Bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah sayur-sayuran jenis cabai dan telor. Dari pantauan Beritasatu.com di Pasar Kodim dan Pasar Agus Salim Pekanbaru, harga telur satu papan yang biasanya dijual Rp 50.000 sekarang naik menjadi Rp 54.000. 

    “Harga naik sejak beberapa hari lalu karena faktor jalan putus di Kampar. Apalagi saat ini akan menyambut nataru, barang-barang naik semua. Sekarang modal kami sudah Rp 50.000 per papan. Biasanya kami menjual Rp 50.000, sekarang enggak bisa lagi. Kita jual Rp 54.000 sampai Rp 56.000 ,” kata Leni, pedagang telur di Pasar Kodim Pekanbaru, Selasa (10/12/2024) tentang harga kebutuhan pokok yang naik. 

    Tak jauh berbeda, harga cabai dan sayur-sayuran juga ikut melambung. Sebelumnya harga cabai merah di Pasar Pagi Arengka berkisar Rp 35.000 per kilogram, saat ini sudah menjadi Rp 40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit yang biasanya satu kilogram dihargai Rp 35.000 saat ini naik menjadi Rp 40.000. 

    “Sayur-sayuran naik rata-rata Rp 5.000 per kilogram. (Kenaikan) terjadi sejak jalan putus sejak lima hari lalu. Namun, untuk tingkat pembeli tidak ada penurunan,” kata Yolanda, pedagang sayur di Pasar Agus Salim, Pekanbaru. 

    Pedagang telur di pasar tradisional Kota Pekanbaru. – (Beritasatu.com/Effendi Rusli)

    Dijelaskannya, khusus sayuran jenis bawang prei dan tomat mengalami kenaikan Rp 10.000 menjadi Rp 20.000 per kilogram.

    Akibat kenaikan harga sembako ini, pedagang mengalami penurunan omzet mencapai 25%. Mereka berharap perbaikan jalan penghubung dua provinsi ini segera rampung sehingga harga kebutuhan pokok yang naik bisa kembali normal.

  • Menakar Perlu Tidaknya Pelucutan Senjata Api Polisi

    Menakar Perlu Tidaknya Pelucutan Senjata Api Polisi

    loading…

    Menakar perlu tidaknya pelucutan senjata api anggota polisi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai ide melucuti senjata api anggota polisi penting untuk dipertimbangkan. Menurut dia, ide dari anggota DPR atas maraknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian termasuk di Solok, Sumatera Barat, dan Semarang harus ditindaklanjuti.

    “Ide yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 beberapa waktu lalu untuk mengevaluasi senjata kepolisian apakah ini masih diperlukan, apakah kita butuh desakan melucuti senjata kepolsian, saya kira ini penting untuk dipertimbangkan dan harus ditindaklanjuti,” ujar Arif dalam konferensi pers Darurat Reformasi Polri: Membongkar Praktik Sewenang-wenang Penggunaan Senjata dan EK oleh Polisi pada Minggu (8/12/2024).

    Karena, menurut dia, tidak semua fungsi kepolisian itu membutuhkan senjata api. Dia memberikan contoh fungsi-fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat, sumber daya manusia (SDM, dan Korlantas tidak membutuhkan senjata api.

    “Maka dari itu penting sekali lagi pesannya adalah mengevaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh kepolisian, ini bagian kecil dari upaya kita dalam mendorong reformasi kepolisian yang hari ini kita melihat tidak sejalan dengan semangat mendorong reformasi polisi,” katanya.

    “Yang tujuannya agar polisi itu demokratis dan menghormati hak asasi manusia dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan seperti masa orde baru ketika mereka ada satu atap di bawah ABRI sangat militeristik, yang kita lihat saat ini polisi sangat militeristik,” pungkasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi berpendapat bahwa desakan pelucutan senjata api anggota Polri bukanlah solusi yang tepat. “Ya, coba kita bisa bayangkan kalau polisi itu bersenjatakan pentungan. Sementara pemetik sepeda motor aja sekarang sudah pakai senjata rakitan dari Cipacing. Saya kira ini bukan solusi yang betul ya, karena polisi selaku penegak hukum harus tetap memegang senjata,” kata Islah, Senin (9/12/2024).

    Apalagi, kata dia, saat ini banyak anggota polisi menjadi korban penembakan dari pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Dia juga mengingatkan bahwa meski ada UU Darurat, namun masih banyak yang mau melanggar UU Darurat Kepemilikan Senjata Api itu.

  • Partisipasi Pilgub Sumbar 2024 menurun

    Partisipasi Pilgub Sumbar 2024 menurun

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    KPU: Partisipasi Pilgub Sumbar 2024 menurun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kajian terhadap penurunan partisipasi pemilih pasca pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2024.

    Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban mengatakan sosialisasikan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada masyarakat sudah dilaksanakan secara maksimal.

    “Sosialis yang sudah kita lakukan sudah mencapai 95 persen. Buktinya surat pemberitahuan Model C yang diberikan kepada pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak suara.l, sudah diberikan semua,” sebut Ory usai rapat pleno rekapitulasi hasil Pilgub Sumbar di Hotel Pangeran Minggu (8/12).

    Partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2024 lebih rendah dibanding pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020.

    Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2020, partisipasi pemilih sekitar 62,19 persen. Sedangkan, partisipasi pada pelaksanaan Pilgub Sumbar yang digelar 27 November 2024 sekitar 57,15 persen atau 2459.069 suara dari jumlah dpt 4.103.084 orang pemilih. 

    Lebih lanjut Ory menyebutkan, usai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan gubernur Sumatera Barat, KPU menunggu tiga hari apakah ada gugatan dari paslon ke MK. “Ketentuan tersebut diatur dalam UU Pilkada pasal 157, terhitung sejak hasil rekapitulasi ditetapkan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (9/12).  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Warga Pariaman Dikejutkan Gempa Bumi Magnitudo 4,9

    Warga Pariaman Dikejutkan Gempa Bumi Magnitudo 4,9

    Pariaman, Beritasatu.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kota Pariaman, Sumatera Barat, dan sekitarnya pada Senin (9/12/2024) sekitar pukul 16.50 WIB. Kejadian ini mengejutkan warga yang tengah menjalani aktivitas sehari-hari.

    Seorang warga, Rafkiman, yang sedang merekam video di telepon pintarnya, mengaku terkejut karena tiba-tiba merasakan gempa.

    “Tiba-tiba bumi bergoyang,” ujarnya.

    Dia mengaku sempat berhenti merekam video karena khawatir kekuatan gempa semakin besar dan dapat mengancam keselamatannya. Namun, beruntung gempa tersebut hanya berlangsung sebentar.

    Warga lain, Rehasa, yang sedang beristirahat di rumah, menceritakan bahwa ia segera duduk setelah merasakan gempa, meskipun tidak langsung keluar rumah untuk mengevakuasi diri. Rehasa sempat mengonfirmasi adanya gempa kepada anggota keluarga sambil mencari tahu lokasi dan kekuatan gempa.

    Namun, ada juga warga yang tidak merasakan gempa karena sedang sibuk bekerja dan tidak menyadari adanya pergeseran bumi.

    Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa yang terjadi berpusat di 59 kilometer barat daya Pariaman dengan kedalaman 68 kilometer.

    Meskipun cukup mengejutkan, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan rumah atau fasilitas umum akibat gempa tersebut, karena kekuatannya yang relatif kecil dan durasinya yang singkat.

    Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman, Radius Syahbandar, mengingatkan bahwa daerah ini rawan bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan pohon tumbang akibat angin kencang.

    Oleh karena itu, pihaknya terus mengimbau warga Pariaman untuk selalu waspada dan siap menghadapi kemungkinan bencana gempa yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

  • Wamen UMKM Dorong Andalas Business Matching Jadi Katalisator Sinergi UMKM

    Wamen UMKM Dorong Andalas Business Matching Jadi Katalisator Sinergi UMKM

    Jakarta

    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menyampaikan Andalas Business Matching (ABM) ke-2 yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand), Padang dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong sinergi lintas sektor untuk penguatan UMKM.

    Helvi menilai kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM, khususnya di Sumatera Barat.

    “Acara ini bukan sekadar forum biasa, melainkan wadah strategis yang mempertemukan akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan investor. Melalui sinergi ini, kita dapat mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memastikan mereka siap bersaing di pasar internasional,” kata Helvi dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

    Hal ini disampaikannya saat membuka ABM ke-2 dengan tema Sinergi Lokal untuk Pertumbuhan Global di Padang, Senin (9/12).

    Pada kesempatan tersebut, Helvi juga mengingatkan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan serapan tenaga kerja hingga 96,9 persen. Meski demikian, ia menggarisbawahi tantangan besar yang masih dihadapi UMKM, termasuk rendahnya partisipasi dalam Rantai Pasok Global (GVC).

    “UMKM kita belum cukup kompetitif untuk menembus pasar global. Di sisi lain, mayoritas UMKM juga masih belum terhubung ke rantai pasok industri,” papar Helvi.

    Lebih lanjut, Helvi menjelaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan perdagangan internasional. “Pertama, rasionalisasi pajak ekspor dan impor bahan baku, lalu kedua, memfilter barang-barang impor yang membahayakan produk lokal,” ucapnya.

    Helvi mengatakan saat ini, Kementerian UMKM sedang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk merancang program “UMKM Bisa Ekspor”.

    “Kami sedang upayakan melalui program tersebut, memberikan peluang agar UMKM bisa memperluas pasar dan bisa bertahan di pasar global,” sambungnya.

    Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membuka peluang yang lebih luas, termasuk akses pasar, pendampingan, pelatihan, dan adopsi teknologi.

    “Kementerian UMKM terus berupaya untuk mendukung kemitraan dan membantu UMKM naik kelas dengan program Inabuyer untuk menghubungkan UMKM dengan korporasi besar dan BUMN, serta program kampus UMKM guna mendorong UMKM untuk go digital, go export, dan go standard,” katanya.

    Tak lupa, Helvi mengapresiasi Unand atas perannya sebagai penggerak ekosistem inovasi di Sumatera Barat. Ia berharap melalui acara seperti ABM, UMKM dapat semakin terhubung dengan ekosistem global, memperluas jaringan pasar, serta menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan ekonomi global.

    “Unand memiliki peran strategis sebagai jembatan antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Kami sangat mengapresiasi inisiatif Unand dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, yang tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal, tetapi juga membuka peluang besar untuk menembus pasar global,” paparnya.

    Sementara itu Rektor Unand Efa Yonnedi mengungkapkan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dapat menjadi lokomotif penciptaan wirausaha berbasis teknologi dan inovasi sebagai alat untuk persaingan pasar.

    “Melalui hal tersebut, ini akan bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memaksimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, serta membuat UMKM berkelanjutan, naik kelas, dan masyarakat sejahtera,” urainya.

    Efa pun berharap agenda ABM ke-2 bisa mengajak seluruh pelaku bisnis untuk membangun sinergi dan kolaborasi.

    “Ini diharapkan bisa membangun networking yang dapat menghasilkan kesepakatan bisnis yang mampu mengakselerasi perkembangan UMKM di Sumatera Barat,” pungkas Efa.

    (akn/ega)

  • BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di November 2024, Dua Faktor Ini Jadi Pendorongnya – Halaman all

    BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di November 2024, Dua Faktor Ini Jadi Pendorongnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami peningkatan signifikan pada bulan November 2024.

    Menurut hasil survei yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), IKK tercatat sebesar 125,9, meningkat dari 121,1 pada bulan sebelumnya.

    Peningkatan Indeks Ekonomi

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa peningkatan keyakinan konsumen ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

    IKE tercatat sebesar 113,5, sedangkan IEK mencapai 138,3, keduanya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 109,9 dan 132,4.

    “Peningkatan IKK pada November 2024 didukung oleh IKE dan IEK yang mengalami peningkatan,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya.

    Peningkatan IKK juga terlihat dari seluruh komponen pembentuknya.

    Berdasarkan kategori pengeluaran, konsumen dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta menunjukkan peningkatan tertinggi, mencapai 138,1 dari sebelumnya 127,9.

    Selain itu, peningkatan IKK juga terjadi di semua kelompok usia, dengan kelompok usia 51-60 tahun mencatatkan peningkatan tertinggi menjadi 124,9 dari 112,9.

    Distribusi Spasial

    Secara spasial, IKK meningkat di sebagian besar kota yang disurvei.

    Kota Padang mencatatkan IKK tertinggi dengan 163 poin, diikuti oleh Palembang dengan 115 poin dan Ambon dengan 98 poin.

    Peningkatan ini menunjukkan optimisme konsumen yang lebih baik terhadap kondisi ekonomi, yang dapat menjadi tantangan bagi emiten konsumer ke depan.

    Sumber: Kontan