Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    GELORA.CO – Penolakan Pemerintah Indonesia terhadap bantuan asing untuk menangani bencana banjir dan longsor besar di Sumatra memicu sorotan internasional.

    Sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, hingga Arab Saudi disebut heran setelah tawaran bantuan kemanusiaan mereka tidak diterima oleh pemerintah Indonesia.

    Padahal bencana yang terjadi berdampak luas dan menimbulkan kerusakan besar.

    Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 itu menimbulkan kerusakan masif ribuan korban terdampak, ratusan ribu warga mengungsi.

    Serta infrastruktur hancur di banyak titik.

    Sejumlah negara Arab yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia merespons cepat dengan menyatakan kesiapan mengirim bantuan pangan, logistik, hingga tenaga medis.

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan belum membuka pintu untuk bantuan luar negeri.

    Sikap tersebut menjadi polemik setelah muncul laporan bahwa 30 ton beras bantuan dari Pemerintah UEA yang ditujukan bagi korban banjir di Medan harus dikembalikan.

    Karena pemerintah pusat belum memberikan izin penerimaan bantuan luar negeri.

    Pemerintah kota mengikuti arahan nasional, sehingga paket bantuan yang sudah tiba di Indonesia dikirim kembali.

    Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari negara-negara Arab karena bantuan yang mereka siapkan bersifat kemanusiaan dan tidak disertai syarat politik.

    Dalam konteks diplomasi, solidaritas antarnegeri Muslim biasanya diterima dengan tangan terbuka.

    Terlebih ketika Indonesia kerap menjadi negara yang vokal dalam isu-isu regional Timur Tengah.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keputusan menolak bantuan asing diambil karena kapasitas nasional dinilai cukup untuk menangani bencana.

    Pemerintah menegaskan bahwa pengerahan sumber daya TNI, BNPB, kementerian terkait, hingga bantuan dari pemerintah daerah telah berjalan masif.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia “mampu menangani sendiri” situasi darurat tersebut.

    Alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah belum adanya penetapan status “bencana nasional”.

    Selama status tersebut tidak diberlakukan, prosedur penerimaan bantuan asing tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah pusat.

    Mekanisme ini membuat bantuan luar negeri tidak bisa masuk sembarangan tanpa persetujuan resmi.

    Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik.

    Sejumlah pengamat kebencanaan menilai bahwa dalam situasi bencana berskala besar, kerja sama internasional justru penting untuk mempercepat pemulihan.

    Dengan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun dan beban logistik yang besar.

    Sebagian pihak menilai bahwa menutup pintu bantuan internasional sama saja memperlambat penanganan.

    Dari sisi dunia Arab, kebingungan muncul karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan hubungan historis, budaya, dan keagamaan yang kuat dengan kawasan tersebut.

    Tawaran bantuan yang ditolak tanpa penjelasan rinci dinilai bisa menimbulkan jarak diplomatik, meski hubungan bilateral tetap berjalan normal.

    Meski begitu, beberapa negara tetap mengirim bentuk dukungan lain yang tidak masuk kategori bantuan langsung pemerintah ke pemerintah.

    Malaysia, misalnya, mengirim obat-obatan dan tim medis ke Aceh melalui jalur kerja sama kemanusiaan regional.

    Situasi ini memunculkan diskusi lebih luas mengenai kemandirian nasional versus solidaritas global.

    Apakah Indonesia sedang ingin menunjukkan kemampuan mandiri menangani bencana besar?

    Atau apakah pemerintah ingin menghindari isu keterlibatan pihak asing di wilayah terdampak yang sensitif secara politik?

    Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan sinyal untuk mengubah kebijakan tersebut.

    Negara-negara Arab yang ingin membantu masih menunggu kepastian, sementara pemulihan di wilayah Sumatra terus berjalan dengan mengandalkan kapasitas nasional.***

  • Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih

    Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih

    Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan akses jalan dan aliran listrik yang sempat terputus di 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera mulai dipulihkan sejak 30 November 2025.
    Listrik yang awalnya mati total saat bencana melanda kini berangsur pulih.
    “Seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Di tanggal 30 (November), sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambung lah jalan. Nyala lah listrik,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Teddy juga menegaskan, BNPB, TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi.
    Ia menuturkan, petugas di lapangan beserta warga bahu-membahu memperbaiki jalan yang terputus.
    Sistem kelistrikan di daerah terdampak juga terus dipulihkan oleh petugas PLN.
    “Semuanya kita ini, termasuk warga setempat itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” imbuh Teddy.
    Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto terus memonitor situasi sejak awal bencana melanda.
    Bahkan, Kepala Negara sudah berkali-kali bertolak ke wilayah terdampak bencana untuk meninjau langsung
    penanganan pascabencana
    .
    “Bapak Presiden sudah ke Aceh tiga kali, ke enam kabupaten. Ke Sumatera Utara dua kali. Sumatera Barat dua kali. Masing-masing empat kabupaten,” paparnya.
    Meskipun tanpa status Bencana Nasional, menurut Teddy, pemerintah pusat mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendukung penuh proses
    pemulihan pascabencana
    di wilayah Sumatera.
    Pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran hingga Rp 60 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap.
    “Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” tegas dia.
    Oleh karena itu, Teddy berharap semua pihak terus bekerja sama dan saling mendukung.
    Jika dirasa masih ada kekurangan dalam proses pemulihan ini, pemerintah terbuka untuk menerima masukan yang membangun.
    “Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Bantuan dari UEA Tak Jadi Dikembalikan, Bobby: Muhammadiyah yang Menyalurkan Medan

    2 Bantuan dari UEA Tak Jadi Dikembalikan, Bobby: Muhammadiyah yang Menyalurkan Medan

    Bantuan dari UEA Tak Jadi Dikembalikan, Bobby: Muhammadiyah yang Menyalurkan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan bantuan beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) tetap akan disalurkan kepada korban banjir di Kota Medan dan tidak dikembalikan ke negara asalnya.
    Bobby menjelaskan, bantuan tersebut bukan bersifat government to government (G2G), melainkan berasal dari organisasi nonpemerintah atau non-government organization (NGO).
    “Namun disampaikan Pak Wakil Wali Kota ini (bantuan) dari UEA bukan G2G. Jadi bukan negara Uni Arabnya namun NGO-nya,” kata Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Jumat (19/12/2025).
    “Di sini kayak Palang Merah Indonesia, di sana Bulan Sabit Merah memberikan bantuan ke Pemko Medan,” tambahnya.
    Karena berasal dari NGO, lanjut Bobby, Pemerintah Kota Medan kemudian menyerahkan bantuan tersebut kepada
    Muhammadiyah
    untuk disalurkan kepada para korban bencana.
    “Sebenarnya bukan dipulangkan ya, tapi karena ini NGO, diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan,” ujar Bobby.
    Bobby menegaskan, Menteri Dalam Negeri telah mengingatkan bahwa bantuan yang bersifat G2G wajib melalui mekanisme pemerintah pusat.
    “Kami daerah hanya akan menerima yang disalurkan dari pemerintah pusat. Tapi kalau dari NGO kita diperbolehkan menerima, namun akan disalurkan melalui NGO yang ada di sini juga,” kata Bobby.
    Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan mengembalikan
    bantuan beras
    sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir di Kota Medan.
    “Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,” kata Rico saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025).
    Rico menjelaskan, langkah tersebut diambil karena Pemerintah Pusat belum membuat keputusan untuk menerima bantuan dari pihak luar negeri.
    “Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ucap Rico Waas dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com.
    Pengembalian bantuan itu disebut-sebut dilakukan setelah adanya teguran dari Pemerintah Pusat dan Gubernur
    Sumatera Utara
    . Namun, Rico tidak merinci lebih lanjut soal teguran tersebut.
    “Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima,” kata Rico Waas.
    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
    Namun, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

    Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

    GELORA.CO –  Publik tengah ramai memperbincangkan beredarnya video yang memperlihatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tengah bermain golf di saat masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera dilanda bencana alam. Aktivitas tersebut menuai kritik keras karena dinilai tidak menunjukkan empati kepada para korban.

    Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meragukan klaim bahwa kegiatan golf itu dilakukan untuk penggalangan dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Saya tidak yakin atas apa yang disampaikan Dadan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menggalang dana bagi korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (19/12/2025).

    Fernando mempertanyakan pilihan cara penggalangan dana yang dinilai kurang pantas dan tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, terdapat banyak cara lain yang lebih menunjukkan solidaritas dan kepedulian kepada korban bencana.

    Sorotan terhadap kinerja Dadan juga menguat seiring laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai kritik publik. 

    Program tersebut dinilai tidak berjalan sesuai harapan, bahkan sebagian masyarakat mengeluhkan kualitas pelaksanaan MBG yang diterima anak-anak mereka.

    Dalam konteks ini, Fernando mempertanyakan sensitivitas Presiden terhadap kinerja para pembantunya. Ia menilai ada pejabat yang tidak optimal menjalankan tugas, namun tetap menikmati fasilitas negara karena jabatan yang diemban.

    “Atas dasar itu, sebaiknya Dadan mundur dari posisinya sebagai Kepala BGN. Sejak awal terlihat tidak mampu menjalankan tugas, dan aktivitas bermain golf di tengah bencana menunjukkan minimnya empati,” tegas Fernando.

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penilaian akhir memang berada di tangan Presiden, namun rakyat akan terus mengawasi dan menilai kinerja para pejabat negara. “Pada saatnya, rakyat juga akan bertindak,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sendiri membenarkan dirinya bermain golf di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

    “Minggu, 14 Desember 2025 Persatuan Golf Alumni (PGA) IPB mengadakan turnamen rutin akhir tahun. Kegiatan ini sebagai bagian dari program menjaga silaturahmi di antara sesama alumni IPB,” kata Dadan, Kamis (18/12/2025).

    Ia menjelaskan aktivitas tersebut bukan untuk bersenang-senang, melainkan menggalang dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Tahun 2025 ini turnamen sekalian menggalang dana beasiswa dan bantuan bencana Sumatera,” ujar Dadan.

    Dadan menegaskan, kehadirannya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB semata-mata untuk memberikan dukungan kepada para alumni yang peduli terhadap korban bencana yang terjadi di Sumatra. “Saya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB hadir untuk memberikan support kepada teman-teman alumni yang sangat peduli,” pungkas Dadan.

  • Dikecam Seskab Teddy, Gerakan Rakyat Tetap Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatra

    Dikecam Seskab Teddy, Gerakan Rakyat Tetap Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatra

    GELORA.CO  — Meski Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengecam masih ada saja pihak yang mempersoalkan agar status bencana Sumatra menjadi bencana nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat tetap mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Sumatra.

    Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Gerakan Rakyat, Robby Kusumalaga, dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

    “Korban bukan sekadar statistik. Ini adalah nyawa warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Robby.

    Berdasarkan data BNPB hingga 18 Desember 2025, katanya jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.068 jiwa, terdiri atas 456 orang di Aceh, 366 orang di Sumatra Utara, dan 246 orang di Sumatra Barat. 

    Selain itu, 190 orang dilaporkan hilang dan 537.185 jiwa saat ini berada di pengungsian.

    Ia menilai pemerintah daerah kewalahan menangani dampak bencana karena lumpuhnya infrastruktur vital, seperti jalan lintas provinsi, jembatan, dan rumah sakit daerah, yang menyebabkan distribusi logistik terhambat serta sejumlah desa terisolasi selama berminggu-minggu.

    Robby menyebut kondisi tersebut telah memenuhi indikator penetapan Bencana Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007.

    Termasuk besarnya korban jiwa, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur kritis, serta dampak sosial-ekonomi yang meluas.

    Selain faktor alam berupa Siklon Senyar, Gerakan Rakyat menilai kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan turut memperparah dampak bencana. 

    “Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” tambahnya.

    Gerakan Rakyat menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden, yakni penetapan status Bencana Nasional, pembukaan akses bantuan internasional, moratorium izin tambang dan sawit disertai audit lingkungan, serta mobilisasi penuh TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB untuk membuka akses wilayah terisolasi.

    Di sisi lain, Gerakan Rakyat mengklaim telah menurunkan relawan dan menyalurkan bantuan logistik serta medis ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang melalui jalur laut akibat terputusnya akses darat.

    “Gerakan Rakyat akan terus bersuara hingga negara benar-benar hadir,” kata Robby. 

    Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat sejak awal telah menangani banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan skala nasional, meski tanpa menetapkan status darurat bencana nasional.

    Hal itu disampaikan Teddy menanggapi desakan sejumlah pihak agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Sejak hari pertama, 26 Desember, pemerintah pusat sudah turun langsung melakukan penanganan skala nasional,” kata Teddy.

    Menurutnya, mobilisasi besar-besaran telah dilakukan pemerintah pusat dengan mengerahkan lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan ke wilayah terdampak.

    Bahkan, pada pekan pertama bencana saja, sebanyak 26.000 personel sudah diterjunkan.

    “Sekarang sudah lebih dari 50.000 pasukan di lapangan. Ini bukan penanganan kecil,” ujarnya.

    Teddy juga menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, bantuan pusat tidak bisa diberikan.

    Ia menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal memerintahkan penggunaan dana pusat untuk seluruh proses tanggap darurat hingga pemulihan.

    “Presiden sudah menegaskan, semuanya pakai dana pusat. Tidak ada itu kalau bukan bencana nasional lalu tidak dibantu,” tegasnya.

    Pemerintah, kata Teddy, telah mengucurkan anggaran negara hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk penanganan bencana di Sumatera.

    Dana tersebut digunakan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, fasilitas publik, hingga gedung pemerintahan yang rusak.

    “Rp60 triliun sudah dikeluarkan untuk membangun kembali rumah warga, fasilitas umum, DPRD, kantor kecamatan, semuanya,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan langsung kepada kepala daerah.

    Sebanyak 52 bupati dan wali kota menerima dana tunai untuk penanganan awal bencana di wilayah masing-masing.

    “Pada hari itu juga, seluruh kepala daerah diberikan uang tunai. Kalau ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan,” katanya.

    Teddy juga membantah anggapan bahwa sarana dan prasarana tidak akan dibantu jika status bencana nasional tidak ditetapkan.

    Ia menyebut ribuan alat berat dan ratusan sarana transportasi telah dikerahkan.

    “Lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter sudah ke sana. Alat berat dari Kementerian PU sekitar seribuan, didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.

    Meski demikian, Teddy mengakui proses pemulihan membutuhkan waktu, mengingat banyak jembatan dan ruas jalan yang putus akibat bencana.

    Namun, ia menegaskan upaya perbaikan terus dilakukan secara bertahap.

    “Jembatan putus langsung dikerjakan, ada yang selesai dalam 7 sampai 10 hari. Itu kerja besar, melibatkan banyak orang,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Teddy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dan tidak saling menyalahkan dalam proses pemulihan Sumatera.

    “Apakah semuanya sudah sempurna? Tentu belum. Karena itu ayo kita bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat membantu, lakukan dengan ikhlas dan tulus,” ujarnya

  • Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
    bantuan logistik
    , hingga percepatan pembangunan
    hunian
    tetap bagi masyarakat terdampak.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
    anggaran belanja tidak terduga
    (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
    “Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
    Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
    Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
    Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh. 
    “Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
    Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
    Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
    Tito juga menyampaikan rencana
    groundbreaking
    pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
    Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
    “Akan ada
    groundbreaking
    di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
    Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
    Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
    Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025

    Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025

    Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pemulihan jalan di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera rampung pada akhir Desember 2025.
    Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, Insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional, termasuk jembatan-jembatan nasional,” ujar Dody dalam konferensi pers, Jumat.
    Berdasarkan laporan awal Kementerian PU, terdapat sekitar 80 jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
    Sebanyak 81 persen di antaranya, jalan nasional tersebut sudah berfungsi kembali pascabencana.
    Rinciannya, sebanyak 26 ruas jalan sudah berfungsi kembali. Sementara itu, 12 ruas jalan lainnya masih dalam proses perbaikan.
    “Sumatera Barat 30 (ruas), sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi, sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin,” ujar Dody.
    Selain itu, 19 dari 33 jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera telah beroperasi kembali.
    “Sudah fungsional hampir sekitar 60 persenan, sekitar 19 jembatan,” ujar Dody.
    Dalam forum yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pemasangan jembatan bailey di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
    Agus mengatakan bahwa pemasangan jembatan bailey ditujukan agar memulihkan akses masyarakat.
    “Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi,” ujar Agus.
    Lebih detail, terdapat 18 jembatan bailey yang disiapkan untuk Aceh dan tujuh di antaranya sudah dalam tahap pemasangan.
    Sejumlah jembatan di Aceh juga dalam daftar pemasangan, yakni Jembatan Alu Kulus, Jembatan Enang-Enang, dan Jembatan Weh Pase.
    “Jembatan Teupin Redep 99 persen, kemudian Jembatan Teupen Mane Juli sudah 100 persen dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian Jembatan Kota Blang 60 persen, Jembatan Jerata sedang dalam tahap pemasangan,” ujar Agus.
    Untuk Sumatera Utara, terdapat tiga jembatan bailey yang sudah terpasang 100 persen. Lalu, tiga jembatan lainnya tengah dalam proses pemasangan.
    “Jembatan Garoga, Tapanuli Selatan, serta Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan,” ujar Agus.
    Sedangkan di Sumatera Barat, TNI tengah menyiapkan pemasangan 11 jembatan bailey. Di mana empat di antaranya sudah terpasang 100 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

    Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
    Kepastian tersebut disampaikan
    Pratikno
    dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
    bencana Sumatera
    , Jumat (19/12/2025).
    “Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
    Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
    Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
    Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
    “Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
    Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
    Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
    ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
    Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
    “Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno.
    Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
    “Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
    Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
    Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional Nasional

    3 Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional Nasional

    Seskab Teddy: Masih Ada Pihak yang Terus Saja Bahas Status Bencana Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menanggapi aspirasi agar banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera diberikan status darurat bencana nasional.
    “Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas
    status bencana nasional
    ,” kata Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Teddy menegaskan pemerintah pusat langsung mengerahkan penanganan skala nasional serta mengucurkan anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” ujar Teddy.
    Teddy menegaskan, lebih dari 50.000 pasukan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan sudah menangani bencana di Sumatera.
    Bahkan, pada seminggu awal bencana, sudah 26.000 pasukan yang diterjunkan.
    “Sudah ada 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasad bilang saat awal-awal, dari yang sudah ada di sana,” ucap dia.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan kembali komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang mengatakan anggaran dari pusat akan diturunkan untuk penanganan bencana Sumatera.
    “Kemudian yang kedua, katanya kalau tidak Bencana Nasional anggaran tidak dari pusat? Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” tuturnya.
    Menurutnya, sudah ada Rp 60 triliun anggaran negara dikucurkan untuk melakukan perbaikan, termasuk membangun hunian warga dan infrastruktur.
    “Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” kata dia.
    Teddy menambahkan, kepala daerah setempat juga mendapat berbagai bantuan dan diberikan uang untuk penanganan bencana di daerahnya.
    “Dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu diberikan uang tunai untuk hari itu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu,” ungkap Teddy.
    Terakhir, ia juga menepis anggapan bahwa sarana prasarana dan fasilitas tidak akan dibantu dari pusat jika status bencana nasional Sumatera tidak ditetapkan.
    Teddy menyampaikan ribuan alat berat hingga ratusan pesawat dan helikopter sudah dikerahkan untuk menangani bencana di Sumatera.
    “Sudah dijawab juga di lapangan. 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana,” kata Teddy.
    Menurut Teddy, semua sudah dikerahkan untuk pemulihan di tiga provinsi Sumatera.
    Meskipun begitu, memang pemulihan memerlukan proses.
    Semua elemen pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras memulihkan Sumatera.
    “Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Begitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, 7 sampai 10 hari jadi. Itu yang kerja bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja,” tuturnya.
    Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak saling mendukung dan menguatkan.
    Pemerintah akan terus melakukan proses pemulihan di daerah yang terdampak di Sumatera.
    “Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bantuan asing yang ditujukan kepada korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh pemerintah, mengangetkan banyak pihak di tanah air.

    Pasalnya, kondisi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Beberapa bahkan dilaporkan masih kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama wilayah yang masih terisolasi.

    Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan Islam sebenarnya mengajarkan umat untuk membantu saudara yang kesusahan.

    Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal fenomena pemerintah daerah menolak bantuan asing, terutama dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Dalam agama Islam, jika ada saudara kita yang ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, kita diminta oleh agama kita untuk membantu mereka,” kata Anwar melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

    Terlebih lagi, kata dia, membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini terdampak banjir serta longsor.

    Anwar mengatakan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibat ribuan orang meninggal dunia dan hilang hingga ribuan rumah rusak serta hanyut terbawa arus.

    Pengamat sosial dan ekonomi itu mengapresiasi respons saudara dari Malaysia dan UEA serta negara-negara lain yang mengirim bantuan menolong warga Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

    Namun, Anwar mengaku terkejut melihat sikap pemerintah di Indonesia yang menolak bantuan ketika banyak warga kesusahan.