Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Jalan-Jembatan Rusak Parah, Banjir Sumatera Tinggalkan ‘Tagihan’ Rp 51 Triliun

    Jalan-Jembatan Rusak Parah, Banjir Sumatera Tinggalkan ‘Tagihan’ Rp 51 Triliun

    Jakarta –

    Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan infrastruktur jalan dan jembatan rusak parah. Diproyeksikan kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk memulihkan seluruh infrastruktur yang terdampak mencapai Rp 51,82 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB tercatat ada sebanyak 1.355 titik terdampak bencana di tiga provinsi. Kerusakan mencakup banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga jalan nasional yang tidak dapat dilalui.

    Dody memproyeksikan, kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp 51,82 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, karena pemulihan pascabencana tidak dapat dikerjakan sendirian. Butuh sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat kemarin.

    Kerusakan Jalan-Jembatan

    Dody menjabarkan, di sisi kerusakan infrastruktur bina marga terdapat 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer (km) yang terdampak. Kemudian, ada 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter (m), serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah yang rusak.

    Selain itu, terdapat 6 ruas jalan tol terdampak akibat cuaca ekstrem yang meliputi ruas Sigli-Banda Aceh, Binjai-P. Brandan, Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, Belawan-Medan-Tj. Morowa, Medan-Binjai, dan Padang-Sicincin.

    “Saat ini seluruh jalan tol terdampak sudah beroperasi secara normal kecuali pada Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi,” ujar Dody.

    Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU mengidentifikasi kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty dan 11 fasilitas air baku. Dengan luas daerah irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional lebih dari 3.000 ha.

    “Sementara untuk sektor Cipta Karya, terdapat 85 SPAM dan IPA terdampak serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat yang terdampak. Cukup banyak fasilitas dasar masyarakat yang terdampak, oleh karena itu penanganan darurat akan terus kami percepat,” katanya.

    Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur prasarana strategis seperti sekolah, pasar, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Sebanyak 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor serta 360 rumah ibadah tercatat mengalami kerusakan di seluruh wilayah terdampak.

    Kerahkan Personel-Alat Berat

    Sebagai upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel untuk melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah.

    Selain itu, pihaknya juga telah mengerahkan 298 unit alat berat (excavator, loader, dan lainnya), 121 unit alat pendukung (hidran umum, mobil operasional, dump truck, mobil tangki air, dan lainnya), serta 3.727 unit material darurat (geobag, bronjong kawat, agregat, dan lainnya) ke seluruh lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, penanganan badan jalan rusak, hingga pemasangan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah,” ujar Dody.

    (shc/hns)

  • Siklon Tropis Bakung Terbentuk, Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini

    Siklon Tropis Bakung Terbentuk, Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi peningkatan status Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia barat daya Lampung menjadi Siklon Tropis Bakung. Berdasarkan analisis BMKG, siklon ini memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot (65 km/jam) dengan tekanan udara 1.000 hPa dan terus bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah barat daya.

    Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan meski bergerak menjauh, Siklon Tropis Bakung tetap berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia dalam satu hingga dua hari ke depan.

    “Berdasarkan hasil pemantauan ini, dalam beberapa hari terakhir BMKG telah menyampaikan peringatan dini secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat serta sektor terkait,” ujar Faisal dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

    Pada Sabtu (13/12/2025), BMKG memprediksi Siklon Tropis Bakung akan menguat dengan kecepatan angin hingga 55 knot (100 km/jam), masuk kategori siklon tropis level dua. Tekanan udara di sekitar pusat sistem diperkirakan turun menjadi 988 hPa, sementara pergerakannya ke arah barat daya semakin menjauhi Indonesia.

    BMKG menyebut sejumlah wilayah berpotensi terdampak cuaca ekstrem akibat Siklon Bakung. Potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Bengkulu, Lampung, dan Banten.

    Sementara angin kencang berpeluang terjadi di Bengkulu. Gelombang tinggi 1,25–2,5 meter juga berpotensi muncul di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, dan Selat Sunda bagian selatan

    Bibit Siklon 93S Juga Dipantau BMKG

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, meminta masyarakat turut mewaspadai perkembangan Bibit Siklon 93S yang berada di Samudra Hindia selatan Bali–Nusa Tenggara, tepatnya di sekitar 12.0°LS 115.8°BT. Sistem ini bergerak perlahan ke arah barat daya dan masih berpeluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam ke depan.

    “Secara tidak langsung, 93S juga memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan,” ujar Guswanto.

    Dampaknya meliputi hujan sedang–lebat di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi di pesisir selatan daerah-daerah tersebut.

  • Mendagri Terbitkan SE Pergeseran Anggaran Daerah Bencana di Sumatera

    Mendagri Terbitkan SE Pergeseran Anggaran Daerah Bencana di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat, bantuan keuangan pemda serta pergeseran anggaran dalam APBD daerah bencana yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    SE Nomor 900.1.1/9772/SJ yang diteken oleh mendagri pada Kamis (11/12/2025) itu memberikan pedoman kepada pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemda lainnya. 

    Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Dalam surat tersebut, mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemda dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar. Surat ini juga memerinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

    “Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana dikutip dari keterangan Puspen Kemendagri, Jumat (12/12/2025).

    Lebih lanjut, bagi pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada belanja tidak terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

    Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya dianggarkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.

  • Pembangunan Sekolah Rusak Akibat Banjir Sumatera mulai Februari 2026

    Pembangunan Sekolah Rusak Akibat Banjir Sumatera mulai Februari 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pembangunan kembali sekolah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dimulai pada Februari 2026.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya terus menghimpun data terkait seluruh sekolah yang terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut beserta skala kerusakannya.

    “Sekarang sudah kami himpun datanya, mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak,” kata Mu’ti dalam wawancara di Podcast Antara TV di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya saat ini sudah membuat tiga skenario pembelajaran darurat dengan mengelompokkan skala kerusakan sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam tersebut.

    Salah satu skenario itu ialah pembelajaran darurat selama 0-3 bulan bagi sekolah-sekolah yang terdampak, namun masih memiliki beberapa ruang kelas layak pakai untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

    Pada kondisi sekolah yang demikian, pihaknya memberlakukan sistem belajar bergantian (shift) sembari pihaknya memperbaiki kerusakan pada sekolah tersebut.

    Sementara skenario kedua ialah pembelajaran darurat selama 3-12 bulan, dan skenario yang ketiga ialah pembelajaran darurat hingga 3 tahun bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan roboh total.

    “Karena kalau di sekolah yang sudah memang roboh total, bangun baru itu kan perlu waktu yang lama tentunya. Bahkan sebagian ada yang memang harus relokasi. Artinya, bangun baru di lokasi yang baru, nah mencari tanahnya itu kan perlu waktu juga,” ujarnya.

  • Mendes Izinkan Dana Desa Dipakai untuk Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera

    Mendes Izinkan Dana Desa Dipakai untuk Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan, untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera, Kemendes PDT memberi kelonggaran bagi kepala desa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk mengalihkan penggunaan dana desa bagi penanganan dan pemulihan pascabencana.

    “Boleh (pakai dana desa). Dahulu waktu Covid-19 kan digunakan, malah ke sana semua,” kata Yandri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (12/12/2025).

    Ia menjelaskan, dana desa merupakan sumber pendanaan paling cepat yang bisa dimanfaatkan pemerintah desa ketika kondisi darurat membutuhkan tindakan segera.

    Selain kebijakan anggaran, Kemendes PDT juga memprioritaskan pengiriman bantuan langsung ke lokasi bencana untuk memulihkan layanan dasar yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan infrastruktur.

    Saat ini fase tanggap darurat kini telah memasuki tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka menengah. Prioritas utama adalah memulihkan fungsi pemerintahan desa, layanan kesehatan, pendidikan, serta distribusi logistik yang sebelumnya terhambat.

  • Jurus Pasok BBM & LPG ke Wilayah Terisolir Terdampak Banjir Sumatera

    Jurus Pasok BBM & LPG ke Wilayah Terisolir Terdampak Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (persero) menjalankan strategi khusus dalam penyaluran BBM dan LPG wilayah terisolir di Sumatera yang juga terdampak banjir.

    Kementerian ESDM telah menerapkan strategi distribusi multimoda dengan memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara untuk menembus wilayah terisolir tersebut.

    Seperti misalnya di wilayah Gayo Lues, Aceh, yang akses utamanya tertutup, pihaknya membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan Intermediate Bulk Container (IBC) yang diangkut mobil kecil.

    “Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan Portable Take-Off (PTO) dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir,” ujar Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

    Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Adapun di provinsi tersebut, Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan daerah yang mengalami putus akses hingga akhirnya kesulitan memperoleh pasokan BBM dan LPG.

    Kondisi putus akses ini membuat pasokan LPG untuk wilayah ini dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.

    Strategi distribusi multimoda ini akhirnya berhasil membantu pemerataan distribusi. Hal ini tercermin dari data ketahanan stok BBM dan LPG yang cukup beragam di berbagai wilayah.

    Per 11 Desember pukul 08.00 WIB, tercatat di Provinsi Aceh ketahanan stok BBM jenis Gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan Gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG bahkan mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.

    Selain itu, secara operasional pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang juga signifikan. Di Sumatra Utara, seluruh 406 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 383 agen, dan 46 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.

    Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi. Sedangkan sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.

    Demi memaksimalkan pelayanan, Pemerintah juga memberlakukan kebijakan jam operasional khusus. Di Kabupaten Mandailing Natal misalnya, pihaknya menginstruksikan 11 SPBU untuk beroperasi 24 jam penuh melayani Solar dan 12 jam untuk Bensin.

    “Suplainya pun kami alihkan dari yang sebelumnya IT (Integrated Terminal) Dumai menjadi IT Teluk Kabung demi efisiensi waktu tempuh,” terang Rudy.

    Sementara di wilayah pegunungan Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih terisolir total, Rudy mengakui adanya tantangan berat yang harus segera diatasi. Pengiriman BBM untuk alat berat evakuasi dan dapur umum terus dilakukan via udara.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” jelas Rudy.

    Rudy memastikan seluruh tim akan terus bersiaga 24 jam memantau perkembangan jalur distribusi, termasuk di jalur rawan seperti Lembah Anai dan Sitinjau Lauik di Sumatera Barat yang sempat terhambat longsor.

    (shc/hns)

  • 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, percepatan pembangunan 80.000 unit koperasi desa Merah Putih (KDMP) ditargetkan beroperasi Maret 2026. Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Paripurna.

    “Saya mengacu pada target presiden. Maret 2026, beliau ingin 80.000 KDMP siap beroperasi,” ujar Menteri Ferry Juliantono di Kantor B-Universe, Kabupaten Tangerang, PIK2, Jumat (12/12/2025).

    Saat ini, sekitar 27.000 gedung atau gerai KDMP telah memasuki tahap pembangunan. Ferry Julianto menyebut, kini terdapat sekitar 35.000 lahan siap bangun, termasuk yang berada di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Melihat perkembangan tersebut, pembangunan KDMP di wilayah bencana akan diprioritaskan. Ia menargetkan pembangunan dapat menyentuh 40.000 unit, dengan data ketersediaan lahan mencapai 50.000 hingga akhir Desember 2025.

    “Proses ini tidak mudah. Tanah harus diverifikasi dulu ada yang strategis, ada yang harus diusahakan lagi,” jelasnya.

    Untuk mendukung percepatan operasional, Kementerian Koperasi menyiapkan tenaga bisnis asisten untuk melatih pengurus dan pengelola KDMP, project management officer (PMO) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat kapasitas dinas koperasi.

    Ia menegaskan, KDMP adalah entitas bisnis yang harus menghasilkan profit, agar manfaatnya dirasakan oleh pengurus, pengelola, hingga masyarakat desa.

    Tidak hanya fungsi ekonomi, pembangunan KDMP juga membawa manfaat yang tidak terduga. Ferry mengatakan program ini turut menyelesaikan masalah mendasar di banyak daerah, seperti ketersediaan listrik, akses internet, infrastruktur dasar lainnya.

    Dengan percepatan pembangunan, pemerintah berharap KDMP menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pusat layanan usaha yang siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Ada beberapa masalah yang akhirnya harus kita pecahkan sekaligus,” tutupnya.

  • Warga Batu Busuak Ngamuk Akibat Jalan Hancur dan Tidak Ada Alat Berat

    Warga Batu Busuak Ngamuk Akibat Jalan Hancur dan Tidak Ada Alat Berat

    Padang, Beritasatu.com – Warga Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, meluapkan kemarahan mereka kepada pemerintah akibat tidak adanya alat berat yang diturunkan untuk penanganan pascabanjir bandang. Padahal, kondisi akses jalan menuju permukiman mereka semakin parah dan nyaris putus total karena terus terkikis arus sungai.

    Kekecewaan warga memuncak hingga puluhan orang turun langsung ke sungai, memindahkan batu-batu besar hanya dengan tangan mereka sendiri. Aksi spontan itu dilakukan lantaran warga khawatir jalan utama penghubung ke permukiman akan hilang sepenuhnya jika tidak segera ditangani.

    Saat ini, sebanyak 650 keluarga di Batu Busuak kembali terisolasi setelah jalan utama amblas dan sebagian besar badan jalan tergerus air sungai. Hingga Jumat (12/12/2025), akses tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Sepeda motor pun harus memaksa melewati bagian jalan yang hampir putus demi memastikan bantuan logistik tetap dapat masuk.

    Ketua Pemuda Batu Busuak, Zal Hendri, mengatakan kondisi tersebut membuat kehidupan warga semakin berat. Ia menegaskan alat berat sangat dibutuhkan untuk memindahkan material besar yang menghalangi aliran sungai dan terus menghantam badan jalan.

    “Kami butuh alat berat untuk memindahkan batu tengah sungai ke tepi jalan karena air sungai terus mengikis jalan menuju Batu Busuak. Pemerintah ke sini cuma selfie saja, sedangkan kami butuh aksi nyata,” tegas Zal.

    Ia menambahkan warga telah berkali-kali melaporkan kondisi itu dan meminta bantuan, tetapi hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak berwenang.

    Warga Batu Busuak berharap pemerintah bergerak cepat, mengingat akses tersebut adalah satu-satunya jalur menuju permukiman mereka. Tanpa perbaikan darurat, isolasi diperkirakan semakin parah dan dapat menghambat pengiriman bantuan bagi ratusan keluarga terdampak banjir bandang.

  • All Out Bantu Sumatera, TNI Kerahkan 33.860 Prajurit dan 79 Alutsista

    All Out Bantu Sumatera, TNI Kerahkan 33.860 Prajurit dan 79 Alutsista

    Jakarta, Beritasatu.com – TNI menyatakan all out dalam operasi penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengerahkan 33.860 personel dari tiga matra. Selain itu, sebanyak 79 alutsista, meliputi pesawat fixed wing, rotary wing, kapal perang (KRI), hingga kapal ADRI, telah difungsikan secara optimal untuk distribusi logistik dan mobilisasi pasukan.

    Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen Osmar Silalahi mengatakan TNI hingga saat ini telah membantu menyalurkan 2.230,5 ton logistik bantuan untuk korban banjir menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kapal laut, kendaraan darat, speedboat, sepeda motor, hingga upaya langsung oleh prajurit di lapangan. 

    Hari ini, lanjut dia, dua pesawat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur diberangkatkan ke Banda Aceh, disusul satu pesawat Hercules yang diterbangkan ke Lanud Suwondo, Medan. TNI turut membawa perlengkapan tambahan selain sembako, termasuk forklift, mobil water treatment, serta 24 tenaga kesehatan TNI AD. 

    “Sudah sampai di Aceh Tamiang sebanyak 24 orang dengan komposisi enam orang dokter spesialis, kemudian enam orang perawat, empat orang dokter umum, serta delapan orang bintara maupun tamtama evakuasi. Nantinya nakes ini akan menjadi Satgas Mobil Kesehatan di wilayah Provinsi Aceh,” ujar Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (12/12/2025).

    Wakapuspen menegaskan komitmen TNI dalam memastikan distribusi bantuan menjangkau daerah yang sulit diakses. Pesawat Cassa dan berbagai jenis helikopter terus digunakan untuk menyuplai kebutuhan masyarakat di wilayah terisolasi.

     “Kami mencoba untuk setiap masyarakat yang terdampak bencana ini, kita bisa menyuplai ataupun memberikan dukungan logistik sehingga mereka merasakan bahwasannya negara hadir untuk membantu mereka secara maksimal,” tegas Osmar.

    Pada sektor infrastruktur, TNI mempercepat pembangunan jembatan darurat guna membuka kembali akses yang terputus. Hingga hari ini, terdapat 32 titik lokasi pembangunan jembatan bailey, dengan satu jembatan bailey Anggoli telah selesai 100%. Sementara itu, komponen jembatan lainnya masih dalam proses pengiriman dan pembangunan. 

    Selain itu, sebanyak 14 jembatan aramco telah diberangkatkan melalui kapal ADRI LIII dari Tanjung Priok dan dijadwalkan tiba pada Minggu mendatang.

    Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, TNI juga menambah dua unit mobil penjernih air (RO) sehingga total operasional menjadi 12 unit. 

    Peralatan ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya daerah terdampak yang masih kekurangan sumber air layak konsumsi. 

    TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh dukungan penanggulangan bencana berjalan optimal.

  • BNPB Bantah Pasang Tenda Jelang Kedatangan Prabowo di Aceh Tamiang

    BNPB Bantah Pasang Tenda Jelang Kedatangan Prabowo di Aceh Tamiang

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah pihaknya memasang tenda untuk pengungsi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto, seperti pemberitaan salah satu media nasional. 

    BNPB mengatakan pemasangan tenda di Aceh Tamiang sudah dilakukan sejak Sabtu (6/12/2025) dan disesuaikan dengan kondisi di sana.

    “Narasi yang menyebutkan pembangunan tenda dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

    Abdul mengatakan BNPB melakukan distribusi logistik berupa tenda baik itu tenda pleton (TP) maupun tenda keluarga (TK) sejak akses jalur darat dari Kota Medan menuju Aceh Tamiang mulai terbuka pada Sabtu (6/12/2025). Bahkan, kata dia, ratusan tenda sudah tergelar atau berdiri di Aceh Tamiang sejak 9 Desember 2025.

    “Dalam satu minggu terakhir, BNPB telah mengirimkan tidak kurang dari 30 TP dan 1.000 TK, di mana delapan TP dan 664 TK sudah tergelar sejak Rabu, 9 Desember 2025,” tandas dia.

    Abdul mengatakan, upaya mendirikan tenda pleton dan tenda keluarga tersebut juga membutuhkan waktu untuk penyiapan lokasi dan pemasangannya. Di samping itu, kata dia, tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda tersebut selama 24 jam agar warga terdampak bisa mendapatkan tempat yang lebih layak.

    “Kami menegaskan pendirian TP dan TK dilakukan dalam rangka memberikan tempat bernaung yang lebih baik bagi warga terdampak, dan terus akan dilakukan hingga menjangkau seluruh warga yang saat ini masih mengungsi terwadahi,” tutur dia.

    Abdul juga mengungkapkan fokus utama BNPB, adalah melayani masyarakat terdampak bencana dengan segala sumber daya yang ada. BNPB, kata dia, juga terbuka atas berbagai kritikan-kritikan konstruktif untuk optimalisasi pelayanan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB tentu saja akan terus mengupayakan yang terbaik dan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” pungkas Abdul.