provinsi: SUMATERA BARAT

  • Update BNPB: Korban Meninggal Capai 1.006 Jiwa Akibat Bencana Sumatera

    Update BNPB: Korban Meninggal Capai 1.006 Jiwa Akibat Bencana Sumatera

    Update BNPB: Korban Meninggal Capai 1.006 Jiwa Akibat Bencana Sumatera
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Sabtu (13/12/2025), korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera mencapai 1.006 jiwa.
    “Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
    Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
    Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
    Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
    “Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
    “Jadi untuk korban jiwa meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
    Selain korban meninggal, BNPB juga memperbarui data korban hilang dan pengungsi. Jumlah korban hilang menurun dari 226 orang pada 12 Desember 2025 menjadi 217 orang, yang masih dalam proses pencarian.
    “Untuk korban hilang catatan nama di kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217 nama yang masih dalam pencarian,” lanjut Abdul.
    Sementara itu, jumlah pengungsi berkurang signifikan dari 884.889 jiwa menjadi 654.642 jiwa, seiring dengan kondisi banjir di sejumlah daerah yang mulai surut dan warga berangsur kembali ke rumah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatera, Nicholas Saputra: Alarm untuk Semua Orang

    Banjir Sumatera, Nicholas Saputra: Alarm untuk Semua Orang

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor Nicholas Saputra mengungkapkan kesedihannya atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh baru-baru ini. Ia menilai kejadian ini bisa menjadi alarm penting bagi semua pihak terkait pentingnya menjaga alam dan lingkungan.

    “Bencana yang terjadi di Sumatera ini harusnya jadi wake up call untuk pembenahan alam kita dan jadi peringatan buat pembuat kebijakan bahwa alam dan lingkungan harus kita jaga,” ungkap Nicholas Saputra saat hadir dalam acara Real Talk, dikutip Sabtu (13/12/2025). 

    Nicholas menekankan pentingnya melestarikan alam agar bencana alam serupa tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu menegaskan, kesadaran akan menjaga lingkungan seharusnya bukan eksklusif bagi kelompok tertentu seperti aktivis lingkungan atau orang-orang peduli alam, melainkan menjadi tanggung jawab semua orang. 

    “Membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam adalah bagian penting dalam kehidupan kita dan kita hanya numpang di bumi ini. Kita mendapatkan kebaikan yang terus menerus maka seharusnya kita punya rasa terima kasih dan rasa syukur kalau apa pun yang kita miliki dengan terus mempertimbangkan apa yang kita lakukan apakan ini akan merusak alam dan lingkungan kita,” pungkas sang aktor. 

     

  • KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Desember 2025

    KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera.
    Bantuan yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025) ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan 
    perempuan dan anak
    -anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk aksi penanggulangan bencana yang peduli pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
    “Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
    Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan kapal pengawas Orca 06 yang biasanya digunakan KKP untuk mengawasi perairan Indonesia.
    Selain kebutuhan pokok, KemenPPPA juga menyediakan tim dan sarana untuk pemulihan psikologis
    korban bencana
    melalui “Mobil SAPA” atau Sahabat Perempuan dan Anak di lokasi bencana.
    “Kami poskonya ada di Mobil SAPA. Mobil ini adalah mobil keliling yang dimiliki oleh Dinas P3A di beberapa provinsi. Ini digunakan untuk mereka yang butuh
    trauma healing
    atau mencari informasi terkait keluarga,” kata Arifah.
    Ia menekankan pentingnya trauma healing yang konsisten bagi korban bencana, terutama reunifikasi bagi anak-anak yang terpisah dari orangtua, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
    “Tentunya trauma healing ini enggak bisa selesai dalam sehari dua hari. Pendampingan kami akan dilakukan terus-menerus sehingga masyarakat yang membutuhkan merasa cukup,” tambahnya.
    Arifah juga menyoroti pentingnya ruang aman bagi pengungsi perempuan dan anak dari ancaman pelecehan ataupun kekerasan seksual.
    Ia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyediakan fasilitas yang ramah perempuan, termasuk tempat tidur dan toilet.
    “Kami mendorong sarana prasarana pengungsi mendapat perhatian khusus. Misalkan toilet dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya kalau bisa lebih banyak untuk perempuan. Karena perempuan menggunakan toilet waktunya lebih panjang,” jelas Arifah.
    Selain itu, skema pengungsian berbasis keluarga juga disarankan oleh Arifah untuk meminimalisasi risiko adanya kejahatan berbasis seksual kepada korban bencana.
    “Kami mendorong pengungsian ini berbasis keluarga. Jadi tidak bercampur baur, per keluarga supaya mencegah dan menghindarkan adanya kekerasan seksual dan juga perdagangan orang,” tegasnya.
    Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyebut pihaknya akan menjadi tim untuk menyalurkan dan mendistribusikan bantuan.
    “Hari ini 50 ton lebih, ada bahan makanan, beras, dan tadi Bu Menteri menyampaikan baju layak pakai serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” ujar Nugroho.
    Rencananya, kapal bantuan ini akan bergerak pada Minggu pagi dengan rute dari Muara Baru menuju Belawan Medan, dilanjutkan ke Aceh Tamiang, Lhokseumawe, hingga terakhir di Sibolga.
    Meski begitu, Ipunk memastikan bahwa proses pengamanan wilayah laut Indonesia tidak akan terganggu, meski sebagian kapal pengawas kini digunakan untuk menyalurkan bantuan.
    “Namun, kami juga koordinasi dengan Basarnas dan petugas lain. Terkait pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tambahnya.
    Kompas.com
    bersama Kitabisa membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.
    Dukungan Anda dapat disalurkan melalui tautan berikut:
    https://kitabisa.com/campaign/bantuwargataptengsibolga
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Banjir Aceh-Sumut 2 Hari, Prabowo Pastikan Kondisi Terkendali

    Tinjau Banjir Aceh-Sumut 2 Hari, Prabowo Pastikan Kondisi Terkendali

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan bencana di sejumlah wilayah yang ditinjaunya selama dua hari berada dalam kondisi terkendali. Hal tersebut disampaikan Prabowo seusai meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

    “Iya, saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus. Di sana-sini memang ada keterlambatan sedikit karena kondisi alam dan fisik wilayah, tetapi saya cek langsung ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan baik, dan suplai pangan cukup,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Prabowo turut memantau sejumlah daerah yang sempat terisolasi, di antaranya Takengon dan Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah terus mengupayakan pembukaan akses jalan di wilayah-wilayah terdampak.

    Prabowo menyampaikan sejumlah infrastruktur penghubung sudah kembali berfungsi, termasuk jembatan di Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga dilaporkan telah kembali tersambung.

    Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari aparat keamanan, relawan, hingga tenaga kesehatan, atas kerja keras mereka di lapangan.

    Terkait kondisi warga terdampak, Prabowo menilai masyarakat tetap menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Pemerintah pun telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk rencana pembangunan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. “Kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” tegas Prabowo.

    Selama dua hari terakhir, Presiden Prabowo meninjau sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumut. Pada Jumat (12/12/2025), ia mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah. Sementara pada Sabtu, Prabowo melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut.

    Peninjauan tersebut bukan yang pertama dilakukan Presiden Prabowo. Sebelumnya, pada Senin (1/12/2025), ia meninjau lokasi bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kunjungan serupa juga dilakukan pada Minggu (7/12/2025) ke Aceh untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, kunjungan berulang Presiden Prabowo ke wilayah terdampak bencana dilakukan untuk memastikan penanganan berlangsung cepat sekaligus memberikan dukungan moril kepada masyarakat yang terdampak.

  • Lampung dan Banten Siaga Cuaca Ekstrem Imbas Siklon Tropis Bakung Menguat di Samudra Hindia

    Lampung dan Banten Siaga Cuaca Ekstrem Imbas Siklon Tropis Bakung Menguat di Samudra Hindia

    Liputan6.com, Jakarta – Ancaman cuaca ekstrem kembali membayangi wilayah barat Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi Bibit Siklon Tropis 91S resmi meningkat statusnya menjadi Siklon Tropis Bakung, yang terpantau aktif di Samudra Hindia, barat daya Lampung, sejak Jumat (12/12/2025).

    Kepala Stasiun Klimatologi Lampung, Indra Purna mengatakan, meski pergerakan Siklon Tropis Bakung diprediksi menjauhi wilayah Indonesia, kekuatannya justru terus meningkat dan berpotensi memicu dampak tidak langsung yang signifikan.

    “Pergerakan siklon memang menjauhi Indonesia, namun dampak tidak langsungnya tetap harus diwaspadai, terutama potensi hujan sedang hingga lebat di Bengkulu, Lampung, dan Banten,” kata Indra saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).

    BMKG mencatat, pengaruh Siklon Tropis Bakung berpotensi memicu hujan lebat yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu, Lampung, hingga Banten. Tak hanya di daratan, ancaman juga mengintai wilayah perairan.

    “Potensi gelombang tinggi sekitar 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di perairan Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, serta Selat Sunda bagian selatan,” ungkapnya.

    Situasi semakin kompleks karena BMKG juga memantau Bibit Siklon Tropis 93S yang berada di wilayah selatan Bali hingga Nusa Tenggara. Bibit siklon tersebut bergerak perlahan ke arah barat daya dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara Barat (NTB).

  • Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun Proyek Flyover Sitinjau Lauik

    Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun Proyek Flyover Sitinjau Lauik

    Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

    Perseroan turut berpartisipasi dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kondisi jalur Padang – Solok yang selama ini dikenal ekstrem dengan tingkat kemiringan curam dan risiko kecelakaan yang tinggi.

    Dalam kerja sama ini, BRI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dengan dukungan dari bank peserta lain seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Bank Nagari.

    Di saat wilayah Sumatera Barat tengah melakukan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, kehadiran proyek ini memberikan harapan baru bagi peningkatan keselamatan, kelancaran konektivitas, dan percepatan mobilitas masyarakat maupun logistik.

    Flyover dengan panjang 2,774 kilometer tersebut memiliki nilai proyek mencapai Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi sekitar 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan (flyover), perencanaan teknis, hingga preservasi selama masa operasional.

  • RUU Sisdiknas Harus Atur Pendidikan dalam Situasi Bencana

    RUU Sisdiknas Harus Atur Pendidikan dalam Situasi Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 perlu memuat aturan khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana.

    Dia menilai semua pihak harus belajar dari peristiwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut dia, bencana besar yang terjadi di tiga provinsi itu pada akhir Novenber 2025 menunjukkan sistem yang ada belum memberikan perlindungan memadai bagi keberlanjutan pendidikan di situasi tidak terduga.

    “Dalam draf RUU Sisdiknas, saya mengusulkan agar dimasukkan pasal-pasal khusus mengenai penanganan sektor pendidikan dalam situasi bencana. Negara harus menyiapkan anggaran, mekanisme, dan standar operasionalnya,” kata Esti di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu (13/12/2025).

    Dia mengusulkan anggaran penanganan pendidikan dalam situasi bencana dimasukkan, baik di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, kemudian Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun di Kementerian Agama.

    “Kita memerlukan aturan yang membuka ruang bagi penyelenggaraan pendidikan darurat dan bantuan dana bagi siswa maupun mahasiswa yang terdampak,” katanya.

    Dia menegaskan pendidikan darurat harus menjadi bagian dalam regulasi nasional. Layanan pendidikan darurat tersebut mencakup pendirian sekolah darurat, penyediaan modul belajar alternatif, serta memastikan proses belajar tetap berjalan meskipun sarana dan prasarana rusak.

    “Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana melanda suatu wilayah,” katanya.

    Dia juga menekankan pentingnya mekanisme pendanaan yang siap digunakan ketika bencana terjadi. Menurut dia, dana darurat tersebut diperlukan tidak hanya untuk penanganan fisik seperti pembangunan ruang belajar sementara, tetapi juga dukungan administratif dan bantuan biaya pendidikan.

    “Sehingga siswa dan mahasiswa dari keluarga terdampak tidak meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan. Respons pendidikan tidak bisa bergantung pada inisiatif ad hoc setiap kali bencana terjadi,” katanya.

    Selain pendanaan, menurut dia, perlu ada SOP nasional yang mengatur langkah penanganan pendidikan pasca-bencana. SOP tersebut, kata dia, harus memastikan pendataan cepat, aktivasi sekolah darurat, dan pemulihan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan psikososial anak.

    “Kita bisa belajar dari pengalaman penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.

  • Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan

    Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan

    Jakarta

    Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah melebihi tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat. Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog telah menambah pasokan ke tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor tersebut.

    Dalam catatan Badan Pangan Nasional, per 11 Desember total stok Beras Bulog secara nasional masih sangat tinggi di angka 3,7 juta ton. Sementara total stok beras Bulog di Aceh-Sumut-Sumbar mencapai 154,4 ribu ton. Rinciannya Aceh masih terdapat 97,2 ribu ton dan Sumut 44,5 ribu ton serta Sumbar 12,6 ribu ton.

    “Yang terpenting adalah kita siapkan beras. Tiga kali lipat cadangan dari kebutuhan. Mana tahu tiba-tiba butuh,” kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Penggunaan CBP yang dikelola Perum Bulog di tiga provinsi tersebut saat ini sedang diintensifkan untuk pelaksanaan program bantuan pangan reguler dan nonreguler. Bantuan reguler berupa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah dimulai sebelum terjadi bencana. Sementara bantuan nonreguler berupa penyaluran beras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

    “Jadi alhamdulillah beras kita lebih dari cukup sampai dengan hari ini, 3,7 juta ton dan itu terbesar sepanjang sejarah. Insya Allah 3 minggu dari hari ini, 18 hari lagi ke depannya, kurang lebih tiga minggu, semoga kita bisa umumkan Indonesia swasembada beras tanpa impor,” jelas Amran.

    Untuk diketahui, dalam Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Oktober 2025, produksi beras nasional Januari sampai Desember dapat mencapai 34,79 juta ton. Capaian ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia setahun ini yang berkisar di angka 31,2 juta ton, sehingga tercipta surplus sebanyak 3,5 juta ton.

    Bapanas memproyeksikan stok beras hingga akhir 2025 secara nasional dapat mencapai 12,5 juta ton. Ini diperoleh dari carry over stock 2024 sebesar 8,4 juta ton ditambahkan surplus produksi dan konsumsi 3,5 juta ton serta penambah lainnya. Dengan demikian, stok beras Indonesia nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya pada 2026.

    Selain itu, terdapat perkiraan produksi beras Indonesia yang terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam Food Outlook edisi November 2025, FAO memprediksi produksi beras Indonesia untuk periode 2025-2026 dapat mencapai 36 juta ton.

    Dengan estimasi produksi beras 36 juta ton tersebut, menasbihkan Indonesia menjadi produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut melebihi Vietnam 28,2 juta ton, Thailand 22,2 juta ton, Myanmar 16,7 juta ton, Filipina 12,5 juta ton, dan Malaysia 1,5 juta ton.

    (ada/ara)

  • Kemenag Gelar Anugerah Layanan KUA 2025, Ini Daftar Penerimanya

    Kemenag Gelar Anugerah Layanan KUA 2025, Ini Daftar Penerimanya

    Jakarta: Kementerian Agama menggelar Anugerah Layanan KUA 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan perkembangan layanan KUA, perluasan fungsi kelembagaan, serta harapan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis profesionalitas dan inovasi.

    Dirjen Bimas Islam menjelaskan bahwa KUA merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang tersebar di 5.917 kecamatan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa KUA terus berupaya memberikan pelayanan optimal meskipun masih terdapat kantor yang berdiri di atas lahan bukan milik Kemenag.

    “Masih ada KUA yang berada di tanah wakaf, aset pemda, atau bahkan milik pihak lain. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat menghibahkan lahan sehingga Kemenag bisa membangun fasilitas yang lebih layak melalui skema SBSN,” ujarnya dalam keterangannya dikutip Sabtu, 13 Desember 2025.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, kata Dirjen, menjadi kunci dalam memastikan pelayanan KUA semakin nyaman, terstandar, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, sejumlah gubernur, bupati/wali kota, serta pejabat eselon I dan II Kemenag.

    Dirjen Bimas Islam juga menegaskan bahwa Anugerah Layanan KUA 2025 merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi ribuan insan KUA di seluruh Indonesia. “Lebih dari 12.000 penghulu, 28.000 penyuluh agama, serta 35.000 pelaksana layanan setiap hari bekerja memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan keagamaan yang terbaik”. 

    “Penghargaan ini bukan ajang perlombaan, melainkan apresiasi atas kerja nyata para pelaksana layanan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik Kementerian Agama”, lanjutnya.

    Tahun ini, penghargaan diberikan kepada KUA dan pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan layanan terbaik di berbagai bidang. Di antaranya: KUA Multilayanan, KUA Ekoteologi, KUA Berbasis Digital, KUA Tertib Administrasi, dan KUA Inspiratif. Penghargaan juga diberikan kepada KUA yang unggul dalam pemberdayaan dana sosial keagamaan, pencegahan konflik keagamaan, inovasi program penyuluhan, serta layanan ramah kelompok rentan.

    Tahun ini juga diberikan Kategori Khusus Tokoh Perubahan KUA, sebagai bentuk apresiasi kepada individu yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendorong inovasi, memperkuat kualitas layanan, dan menginspirasi percepatan transformasi KUA di tingkat nasional.
    Daftar Penerima Anugerah Layanan KUA 2025

    Kategori I KUA Multi Layanan

    KUA Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
    KUA Susoh Kab. Aceh Barat Daya Aceh
    KUA Selebar Kota Bengkulu Bengkulu

    Kategori II KUA Ekoteologi

    KUA Karangasem Kab. Karangasem Bali
    KUA Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan
    KUA Panongan Kab. Tangerang Banten
    KUA Marawola Kab. Sigi Sulawesi Tengah

    Kategori III KUA Berbasis Digital

    KUA Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
    KUA Sampaga Kab. Mamuju Sulawesi Barat
    KUA Pulau Gorom Kab. Seram Maluku
    KUA Dukuhseti Kab. Pati Jawa Tengah

    Kategori IV KUA Tertib Administrasi

    KUA Bondowoso Kab. Bondowoso Jawa Timur
    KUA Rengat Kab. Indragiri Hulu Riau
    KUA Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
    KUA Kauditan Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara

    Kategori V KUA Inspiratif

    KUA Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara
    KUA Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
    KUA Batu Ampar Kab. Seruyan Kalimantan Tengah
    KUA Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

    Kategori VI KUA Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

    KUA Batanghari Kab. Lampung Timur Lampung
    KUA Pemangkat Kab. Sambas Kalimantan Barat 
    KUA Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
    KUA Guguak Panjang Kota Bukittinggi Sumatera Barat

    Kategori VII KUA Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

    KUA Tanete Riattang Kab. Bone Sulawesi Selatan
    KUA Muara Tami Kota Jayapura Papua
    KUA Konda Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

    Kategori VIII KUA Inovasi Program Penyuluhan Agama

    KUA Talaga Jaya Kab. Gorontalo Gorontalo
    KUA Gerunggang Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung
    KUA Bathin VIII Kab. Sarolangun Jambi
    KUA Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

    Kategori IX KUA Ramah Kelompok Rentan

    KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
    KUA Nunukan Kab. Nunukan Kalimantan Utara
    KUA Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat

    Kategori X Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli KUA

    Kota Semarang Jawa Tengah
    Kota Tangerang Selatan Banten
    Kab. Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung

    Kategori XI Pemerintah Provinsi Peduli KUA

    Kalimantan Utara
    Jawa Timur
    Jawa Barat
    DK Jakarta

    Kategori XII Tokoh Perubahan KUA: Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid

    Baca Juga :

    Majelis Masyayikh Serahkan Sertifikat Mutu ke 92 Pesantren, Wujudkan Akuntabilitas Pendidikan

    Jakarta: Kementerian Agama menggelar Anugerah Layanan KUA 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan perkembangan layanan KUA, perluasan fungsi kelembagaan, serta harapan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis profesionalitas dan inovasi.
     
    Dirjen Bimas Islam menjelaskan bahwa KUA merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang tersebar di 5.917 kecamatan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa KUA terus berupaya memberikan pelayanan optimal meskipun masih terdapat kantor yang berdiri di atas lahan bukan milik Kemenag.
     
    “Masih ada KUA yang berada di tanah wakaf, aset pemda, atau bahkan milik pihak lain. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat menghibahkan lahan sehingga Kemenag bisa membangun fasilitas yang lebih layak melalui skema SBSN,” ujarnya dalam keterangannya dikutip Sabtu, 13 Desember 2025.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, kata Dirjen, menjadi kunci dalam memastikan pelayanan KUA semakin nyaman, terstandar, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, sejumlah gubernur, bupati/wali kota, serta pejabat eselon I dan II Kemenag.
     
    Dirjen Bimas Islam juga menegaskan bahwa Anugerah Layanan KUA 2025 merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi ribuan insan KUA di seluruh Indonesia. “Lebih dari 12.000 penghulu, 28.000 penyuluh agama, serta 35.000 pelaksana layanan setiap hari bekerja memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan keagamaan yang terbaik”. 
     
    “Penghargaan ini bukan ajang perlombaan, melainkan apresiasi atas kerja nyata para pelaksana layanan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik Kementerian Agama”, lanjutnya.
     
    Tahun ini, penghargaan diberikan kepada KUA dan pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan layanan terbaik di berbagai bidang. Di antaranya: KUA Multilayanan, KUA Ekoteologi, KUA Berbasis Digital, KUA Tertib Administrasi, dan KUA Inspiratif. Penghargaan juga diberikan kepada KUA yang unggul dalam pemberdayaan dana sosial keagamaan, pencegahan konflik keagamaan, inovasi program penyuluhan, serta layanan ramah kelompok rentan.
     
    Tahun ini juga diberikan Kategori Khusus Tokoh Perubahan KUA, sebagai bentuk apresiasi kepada individu yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendorong inovasi, memperkuat kualitas layanan, dan menginspirasi percepatan transformasi KUA di tingkat nasional.

    Daftar Penerima Anugerah Layanan KUA 2025

    Kategori I KUA Multi Layanan

    KUA Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
    KUA Susoh Kab. Aceh Barat Daya Aceh
    KUA Selebar Kota Bengkulu Bengkulu

    Kategori II KUA Ekoteologi

    KUA Karangasem Kab. Karangasem Bali
    KUA Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan
    KUA Panongan Kab. Tangerang Banten
    KUA Marawola Kab. Sigi Sulawesi Tengah

    Kategori III KUA Berbasis Digital

    KUA Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
    KUA Sampaga Kab. Mamuju Sulawesi Barat
    KUA Pulau Gorom Kab. Seram Maluku
    KUA Dukuhseti Kab. Pati Jawa Tengah

    Kategori IV KUA Tertib Administrasi

    KUA Bondowoso Kab. Bondowoso Jawa Timur
    KUA Rengat Kab. Indragiri Hulu Riau
    KUA Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
    KUA Kauditan Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara

    Kategori V KUA Inspiratif

    KUA Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara
    KUA Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
    KUA Batu Ampar Kab. Seruyan Kalimantan Tengah
    KUA Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

    Kategori VI KUA Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

    KUA Batanghari Kab. Lampung Timur Lampung
    KUA Pemangkat Kab. Sambas Kalimantan Barat 
    KUA Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
    KUA Guguak Panjang Kota Bukittinggi Sumatera Barat

    Kategori VII KUA Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

    KUA Tanete Riattang Kab. Bone Sulawesi Selatan
    KUA Muara Tami Kota Jayapura Papua
    KUA Konda Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

    Kategori VIII KUA Inovasi Program Penyuluhan Agama

    KUA Talaga Jaya Kab. Gorontalo Gorontalo
    KUA Gerunggang Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung
    KUA Bathin VIII Kab. Sarolangun Jambi
    KUA Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

    Kategori IX KUA Ramah Kelompok Rentan

    KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
    KUA Nunukan Kab. Nunukan Kalimantan Utara
    KUA Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat

    Kategori X Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli KUA

    Kota Semarang Jawa Tengah
    Kota Tangerang Selatan Banten
    Kab. Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung

    Kategori XI Pemerintah Provinsi Peduli KUA

    Kalimantan Utara
    Jawa Timur
    Jawa Barat
    DK Jakarta

    Kategori XII Tokoh Perubahan KUA: Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Distribusi Air Bersih untuk Masyarakat Dipercepat Pascabencana di Padang Pariaman

    Distribusi Air Bersih untuk Masyarakat Dipercepat Pascabencana di Padang Pariaman

    Distribusi Air Bersih untuk Masyarakat Dipercepat Pascabencana di Padang Pariaman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkolaborasi dengan pemerintah pusat, BPBD Kabupaten Padang Pariaman, TNI, Polri, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum secara intensif melaksanakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
    BNPB
    Abdul Muhari mengatakan,
    distribusi air bersih
    diprioritaskan ke daerah-daerah yang mengalami gangguan akses air bersih serta ke posko-posko pengungsian.
    “Ini adalah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur air bersih di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Abdul Muhari dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).
    Pendistribusian air bersih dilaksanakan melalui mobil tangki di posko-posko pengungsian.
    Pembagian air bersih untuk keluarga terdampak akan terus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan selama masa darurat bencana.
    Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi oleh pemerintah pusat melaui Pos Pendamping Nsional Provinsi Sumatera Barat serta semua instansi terkait berkomitmen memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
    Distribusi air bersih ini adalah prioritas sementara hingga infrastruktur air pulih kembali.
    Prosesnya akan terus dimonitor agar memastikan suplai untuk kebutuhan minum, memasak, dan sanitasi dasar masyarakat terpenuhi.
    “Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengerahkan satu armada yang dioperasionalkan oleh Perumda Tirta Anai dengan kapasitas tonase 4.000 liter dan 2 unit dengan kapasitas 4.000 liter dari Dinas Pekerjaan Umum,” lanjut Abdul.
    Dia mengatakan, mobil tangki milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut juga mendapat armada tambahan dari Polda Riau sebanyak enam unit dengan kapasitas 4.000-8.000 liter.
    Armada itu dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Padang Pariaman.
    “Semua armada yang akan melakukan distribusi air bersih di wilayah Padang Pariaman ini melakukan pengisian air di depo pengisian Sungai Durian Tungka di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dan depo pengisian Sungai Buluah di Kecamatan Lubuk Alung,” ungkap Abdul.
    Adapun dua depo pengisian milik Perumda Tirta Anai ini mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh semua armada yang beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman dan selama masa darurat bencana banjir dan longsor ini.
    “Dua depo tersebut beroperasi 24 jam menurut Afdul staf Perumda Tirta Anai yang bertugas di Depo Sungai Durian Kecamatan VII Koto Sungai Sariak,” jelas Abdul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.