Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera. Sejak kunjungan lapangan awal Desember 2025, berbagai bantuan kemanusiaan serta pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, realisasi bantuan telah terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk segera didistribusikan kepada warga terdampak.

    Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang cukup sulit.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menjelaskan bantuan yang dikirim ke Sumatera Utara tidak hanya berupa tenda, tetapi juga berbagai peralatan pendukung lainnya.

    “Untuk di Sumatera Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, Starlink lima unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin sembilan unit, lampu emergency sebanyak tiga box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatera Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi. Pasokan listrik juga sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan di wilayah terdampak.

    Dapur Umum dan Listrik Aceh Jadi Prioritas

    Di Aceh, Menteri ESDM meminta tim ESDM Siaga Bencana mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

    Pemulihan pasokan listrik di Aceh juga terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan kembali tersambung dengan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada 17 Desember 2025.

    “Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

    Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM memasang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah masuk ke sistem 20 kV Aceh pada Sabtu (13/12/2025), sementara 5 MW lainnya dijadwalkan beroperasi pada Minggu (14/12/2025). PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember, sedangkan PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW ditargetkan commissioning pada 30 Januari 2026.

    Distribusi BBM dan LPG Tetap Aman

    Pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, terutama bagi wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM tercatat aman, dengan bensin hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU dan 118 dari 133 agen LPG telah kembali beroperasi.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy.

    Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bantuan juga telah disalurkan. Satu unit genset dikirim ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, sehingga warga dapat kembali melaksanakan salat Jumat dengan nyaman. Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

    Selain itu, PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali beroperasi normal.

    Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pemerintah turut menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Kebijakan ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Aceh pada Minggu (7/12/2025), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

  • Korban Meninggal Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 1.006 Jiwa

    Korban Meninggal Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 1.006 Jiwa

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui data dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. 

    Hingga awal Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi pada akhir November lalu terus bertambah.

    Berdasarkan data terbaru BNPB per pukul 19.05 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat telah mencapai 1.006 jiwa.
    Daerah dengan korban jiwa terbanyak
    BNPB mencatat, jumlah korban meninggal paling banyak berasal dari beberapa kabupaten dan kota terdampak. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 184 orang.

    Selanjutnya, korban meninggal dunia juga banyak tercatat di Aceh Tamiang sebanyak 159 jiwa, serta Tapanuli Tengah dengan 116 jiwa.
     

    Ratusan korban masih hilang
    Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat masih banyak korban yang belum ditemukan. Hingga pembaruan data terakhir, jumlah korban hilang tercatat sebanyak 217 jiwa.

    Sementara itu, jumlah korban luka-luka akibat bencana banjir dan longsor ini dilaporkan mencapai sekitar 5,4 ribu orang.
    Bencana melanda 52 kabupaten
    Banjir dan longsor tersebut berdampak luas dan melanda 52 kabupaten di sejumlah provinsi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dari sisi pengungsian, jumlah pengungsi terbanyak tercatat berada di Aceh Tamiang dengan 209,5 ribu jiwa. Disusul Aceh Utara sebanyak 69,6 ribu jiwa, serta Bireuen dengan 54,1 ribu jiwa.
    Ribuan rumah dan fasilitas umum rusak
    Dampak bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam jumlah besar. BNPB mencatat sebanyak 158 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.

    Selain itu, tercatat 1,2 ribu fasilitas umum rusak, termasuk 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah. Kerusakan juga terjadi pada 290 gedung atau kantor, serta 145 jembatan yang menghubungkan antarwilayah.

    Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui data dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. 
     
    Hingga awal Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi pada akhir November lalu terus bertambah.
     
    Berdasarkan data terbaru BNPB per pukul 19.05 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat telah mencapai 1.006 jiwa.
    Daerah dengan korban jiwa terbanyak
    BNPB mencatat, jumlah korban meninggal paling banyak berasal dari beberapa kabupaten dan kota terdampak. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 184 orang.

    Selanjutnya, korban meninggal dunia juga banyak tercatat di Aceh Tamiang sebanyak 159 jiwa, serta Tapanuli Tengah dengan 116 jiwa.
     

    Ratusan korban masih hilang
    Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat masih banyak korban yang belum ditemukan. Hingga pembaruan data terakhir, jumlah korban hilang tercatat sebanyak 217 jiwa.
     
    Sementara itu, jumlah korban luka-luka akibat bencana banjir dan longsor ini dilaporkan mencapai sekitar 5,4 ribu orang.
    Bencana melanda 52 kabupaten
    Banjir dan longsor tersebut berdampak luas dan melanda 52 kabupaten di sejumlah provinsi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
     
    Dari sisi pengungsian, jumlah pengungsi terbanyak tercatat berada di Aceh Tamiang dengan 209,5 ribu jiwa. Disusul Aceh Utara sebanyak 69,6 ribu jiwa, serta Bireuen dengan 54,1 ribu jiwa.
    Ribuan rumah dan fasilitas umum rusak
    Dampak bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam jumlah besar. BNPB mencatat sebanyak 158 ribu rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
     
    Selain itu, tercatat 1,2 ribu fasilitas umum rusak, termasuk 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah. Kerusakan juga terjadi pada 290 gedung atau kantor, serta 145 jembatan yang menghubungkan antarwilayah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Gubernur Sumbar Perintahkan Bupati-Wali Kota Siapkan Lahan Huntara

    Gubernur Sumbar Perintahkan Bupati-Wali Kota Siapkan Lahan Huntara

    Padang Pariaman, Beritasatu.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana segera menyiapkan lahan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat. Langkah ini dinilai mendesak agar penyintas bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.

    “Pembangunan huntara ini harus kita percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi,” kata Mahyeldi saat meninjau kondisi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Mahyeldi, pembangunan huntara menjadi kebutuhan utama setelah bencana meluluhlantakkan permukiman warga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Huntara diharapkan menjadi solusi sementara bagi penyintas sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

    Mantan wali kota Padang itu menjelaskan, seluruh pembiayaan pembangunan huntara akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan data rumah terdampak, pembebasan lahan, hingga memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

    Hingga saat ini, Mahyeldi menyebut baru empat daerah yang melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. 

    “Baru empat daerah yang menyampaikan kesiapan lahannya. Kita berharap daerah lain segera menyusul agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ujarnya.

    Selain penyediaan lahan, gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

    “Masa tanggap darurat Sumbar sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, setelah itu kita ingin langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

    Mahyeldi menambahkan, terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema huntara dan hunian tetap (huntap) untuk relokasi yang difasilitasi pemerintah.

    “Kedua skema tersebut ditanggung oleh BNPB. Pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan dan memastikan data masyarakat terdampak benar-benar valid,” pungkasnya.

  • Menteri Bahlil Kirim 250 Tenda bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

    Menteri Bahlil Kirim 250 Tenda bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra. Terbaru, Kementerian ESDM memberikan bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan

    Sejak kunjungan lapangan awal Desember lalu, berbagai bantuan kemanusiaan serta langkah pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Sementara, komitmen bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera didistribusikan.

    Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang sulit.



    “Untuk di Sumatra Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, starlink 5 unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin 9 unit, lampu emergency sebanyak 3 box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi melalui rilis, Sabtu (13/12/2025).

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi, sementara pasokan listrik sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan.



    Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara. Kebijakan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Aceh pada Minggu (7/12), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang terdampak langsung.

    Sementara itu di Aceh, Menteri ESDM segera meminta Tim ESDM Siaga Bencana untuk mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

    Seiring pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan dapat tersambung kembali dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara pada 17 Desember 2025.

    “Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

    Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM juga memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Pada Sabtu (13/12/2025), tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah berhasil masuk ke sistem 20 kV Aceh, sementara 5 MW sisanya dijadwalkan beroperasi pada 14 Desember.

    PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember. Adapun PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW masih dalam tahap pembebasan lahan dan pengiriman mesin, dengan target commissioning pada 30 Januari 2026.

    Di sisi lain, pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui strategi multimoda, memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM jenis bensin tercatat aman hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU telah kembali beroperasi, sementara agen LPG yang aktif mencapai 118 dari 133 agen. Titik yang belum beroperasi umumnya berada di wilayah dengan banjir parah atau akses yang belum dapat dilalui.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy Jumat (12/12) kemarin.

    Sementara itu di Sumatra Barat, janji bantuan juga telah ditunaikan. Satu unit genset dikirimkan ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga warga dapat kembali melaksanakan Sholat Jumat dengan nyaman pada Jumat (5/12). Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

    PLN turut mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari, demi mengembalikan pasokan listrik secara normal. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali berfungsi normal.

  • Ahmad Ali: PSI Targetkan Tiga Besar Pemilu 2029, Kalbar Jadi Lumbung Suara

    Ahmad Ali: PSI Targetkan Tiga Besar Pemilu 2029, Kalbar Jadi Lumbung Suara

    Ahmad Ali: PSI Targetkan Tiga Besar Pemilu 2029, Kalbar Jadi Lumbung Suara
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan optimisme tinggi terhadap peluang partainya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Ia menegaskan,
    PSI
    menargetkan masuk tiga besar nasional, dengan Kalimantan Barat (Kalbar) diproyeksikan menjadi salah satu provinsi penyumbang suara terbesar.
    Hal itu disampaikan
    Ahmad Ali
    saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
    PSI Kalbar
    di Pontianak, Sabtu (13/12/2025). Rakorwil tersebut digelar sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dan persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029.
    “Target PSI jelas, yaitu menempatkan PSI setidaknya di posisi tiga besar pada Pemilu 2029. Jika dua target utama kita bisa tercapai, Kalbar akan menjadi salah satu provinsi yang memberi kontribusi terbaik,” ujar Ahmad Ali di hadapan jajaran pengurus DPW dan DPD PSI se-Kalbar.
    Ahmad Ali mengapresiasi capaian kesiapan organisasi PSI Kalimantan Barat yang diklaim telah mencapai 100 persen.
    Menurut dia, hasil tersebut menjadi indikator penting bahwa mesin partai di daerah mulai bekerja secara solid dan terstruktur.
    Ia menyebut, berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Tengah (Sulteng) daerah asalnya, kesiapan PSI Kalbar tergolong paling optimal dibandingkan daerah lain.
    Kondisi itu, kata dia, memperkuat keyakinan bahwa Kalbar dapat berperan sebagai “lumbung suara” PSI pada Pemilu 2029.
    “Tadi saya mendengar langsung laporan dari Ketua DPW dan jajaran pengurus. Dari apa yang disiapkan dan dikerjakan, tanda-tanda menuju ke sana semakin nyata,” kata Ahmad Ali.
    Meski demikian, Ahmad Ali mengingatkan seluruh kader agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut.
    Ia menekankan bahwa persaingan politik di Kalbar akan berlangsung ketat, mengingat banyak partai lama juga menaruh perhatian besar terhadap provinsi tersebut.
    “Keinginan untuk menang bukan hanya dimiliki oleh kita. Banyak partai lain juga menargetkan kemenangan di Kalimantan Barat. Sebagai partai yang relatif baru, optimisme memang penting, tetapi harus diiringi kerja keras,” ujarnya.
    Ia bahkan mengakui bahwa ambisi PSI kerap dianggap remeh oleh partai-partai lama. Namun, menurut Ahmad Ali, sikap tersebut justru harus dijadikan pemicu semangat bagi kader PSI untuk membuktikan kemampuan di lapangan.
    “Bagi partai-partai lama, mungkin mereka tersenyum atau menertawakan cita-cita kita. Itu hal yang biasa. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan diri kita ditertawakan, atau justru membalikkan keadaan?” kata Ahmad Ali.
    Dalam arahannya, Ahmad Ali menekankan pentingnya penguatan struktur partai sebagai kunci utama meraih target elektoral.
    Ia meminta seluruh pengurus wilayah dan daerah segera menindaklanjuti Rakorwil dengan rapat kerja di masing-masing tingkatan.
    Struktur PSI, kata dia, harus hadir hingga tingkat kecamatan, desa, bahkan ke tempat pemungutan suara (TPS). Dengan struktur yang lengkap dan solid, PSI diyakini mampu menjangkau pemilih secara lebih luas dan efektif.
    “Pastikan kepengurusan PSI hadir di setiap wilayah, setiap kampung, setiap komunitas. Ketika struktur kita kuat, insyaallah kelolosan dan kemenangan bukan hal yang mustahil,” ujar Ahmad Ali.
    Selain penguatan organisasi, Ahmad Ali juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dan kedekatan dengan masyarakat.
    Ia mengingatkan kader PSI agar tidak berjarak dengan rakyat, serta mampu menjadi “mata dan telinga” partai di lapangan.
    “Kader harus mendengar keluh kesah masyarakat, menerima kritik, dan tidak pernah merasa diri paling benar. PSI harus hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukan sekadar peserta pemilu,” kata dia.
    Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali turut menyinggung situasi kebencanaan yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    Ia menyampaikan empati kepada para korban dan mengajak seluruh kader PSI untuk menunjukkan solidaritas nasional.
    Sebagai bentuk kepedulian, Ahmad Ali menyatakan telah menyalurkan donasi pribadi sebesar Rp 100 juta untuk membantu korban bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Ia berharap langkah tersebut diikuti oleh jajaran PSI di daerah.
    “Kita ingin menunjukkan bahwa PSI tidak hanya berbicara soal politik elektoral, tetapi juga hadir ketika rakyat mengalami kesulitan,” ujarnya.
    Lebih jauh, Ahmad Ali menegaskan bahwa tradisi kepedulian sosial dan kerja nyata harus menjadi karakter PSI dalam membangun kepercayaan publik menjelang Pemilu 2029.
    Sebagai konteks, PSI merupakan partai yang pertama kali mengikuti Pemilu pada 2019 dan kembali berlaga pada Pemilu 2024.
    Meski belum berhasil melampaui ambang batas parlemen nasional, PSI konsisten melakukan konsolidasi internal dan
    rebranding
    politik, termasuk dengan memperkuat struktur daerah dan menegaskan arah ideologis partai.
    Dengan konsolidasi awal yang dinilai lebih matang, PSI berharap dapat meningkatkan perolehan suara secara signifikan di provinsi tersebut.
    Rakorwil PSI
    Kalbar menjadi salah satu langkah awal dalam rangkaian persiapan panjang menuju Pemilu 2029, sekaligus penanda bahwa PSI mulai memanaskan mesin politiknya lebih dini.
    Ahmad Ali menutup arahannya dengan pesan agar seluruh kader menjaga semangat, soliditas, dan kedekatan dengan rakyat sebagai modal utama menghadapi kontestasi politik mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakorwil PSI Kalbar, Ahmad Ali: Dukung Presiden Prabowo Pimpin Pemulihan Bencana

    Rakorwil PSI Kalbar, Ahmad Ali: Dukung Presiden Prabowo Pimpin Pemulihan Bencana

    Rakorwil PSI Kalbar, Ahmad Ali: Dukung Presiden Prabowo Pimpin Pemulihan Bencana
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menegaskan dukungan penuh partainya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin langkah-langkah pemulihan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.
    Ia menilai, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memperdebatkan status bencana nasional, melainkan momen untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas antara pemerintah dan masyarakat.
    “Terlalu cepat untuk kita mengatakan atau menilai. Namun, bagi saya, kalau kita bersama-sama, bahu-membahu dengan pemerintah dan masyarakat dari seluruh Indonesia, persoalan itu tidak akan menjadi hal yang terlalu berat. Sebaliknya, kalau kita biarkan pemerintah sendiri, tentu itu akan menjadi beban besar bagi pemerintah,” ujar
    Ahmad Ali
    dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW
    PSI
    Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Sabtu (13/12/2025) .
    Ahmad Ali menegaskan, PSI memilih menempatkan diri sebagai
    support system
    bagi pemerintah dalam penanganan bencana.
    Menurut dia, pemerintah memiliki peran utama dalam memimpin proses penyelesaian, sedangkan partai politik dan masyarakat berperan memperkuat upaya tersebut.
    “Kita bersama-sama membantu pemerintah. Pemerintah yang memimpin penyelesaiannya, dan kita menjadi
    support system
    . Apakah PSI optimistis dengan kemampuan pemerintah? Saya sangat optimistis. Kita negara kuat dan besar. Optimisme Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara kecil,” kata dia.
    Lebih lanjut, Ahmad Ali menekankan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada rasa kebersamaan.
    Ia mengibaratkan solidaritas nasional seperti satu tubuh yang saling merasakan ketika ada bagian yang terluka.
    Menurut Ahmad Ali, jika rasa kebersamaan dan empati nasional terus dipupuk, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah terpecah belah.
    “Bukan semata-mata soal kemampuan pemerintah, tapi bagaimana kita membangun rasa bersama itu. Indonesia besar karena bisa bersatu. Ketika ada daerah yang tertimpa bencana, daerah lain harus ikut merasakan. Seperti tubuh, ketika tangan tergores, seluruh badan ikut merasakan sakit. Solidaritas itulah yang harus kita bangun kembali,” imbuhnya.
    Sebagai bentuk solidaritas konkret, Ahmad Ali mengajak seluruh kader PSI di Indonesia untuk berdonasi bagi korban bencana.
    Ia bahkan mengawali gerakan tersebut dengan berdonasi sebesar Rp 100 juta yang disalurkan melalui struktur partai.
    “Kita (PSI) mungkin tidak semuanya bisa hadir langsung di lokasi bencana, tetapi kita bisa membantu dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk saudara-saudara kita. PSI harus hadir secara nyata, bukan hanya lewat narasi,” kata dia.
    Selain menyoroti isu kebencanaan, Rakorwil PSI Kalimantan Barat juga menjadi momentum konsolidasi internal partai menjelang Pemilu 2029.
    Ahmad Ali mengapresiasi capaian DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kalbar yang berhasil menuntaskan kesiapan verifikasi partai hingga 100 persen.
    Menurut Ahmad Ali, capaian tersebut menunjukkan kesiapan struktural PSI di Kalbar sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi agenda politik ke depan.
    “Setelah saya berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia, Kalbar menjadi salah satu daerah dengan kesiapan paling maksimal. Hari ini saya melihat langsung, verifikasi Kalbar sudah 100 persen. Ini patut diapresiasi,” ujar Ahmad Ali.
    Ia menilai, kesiapan struktur hingga ke tingkat bawah menjadi kunci utama bagi partai politik, terutama PSI yang masih tergolong baru.
    Dengan struktur yang solid, PSI diyakini mampu bersaing dengan partai-partai lama yang telah lebih dulu mapan.
    Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Ali juga memaparkan target PSI pada Pemilu 2029.
    Ia menyebutkan bahwa partainya menargetkan posisi minimal tiga besar secara nasional, dengan Kalbar diharapkan menjadi salah satu provinsi penyumbang suara signifikan.
    “Target PSI jelas, minimal masuk tiga besar di Pemilu 2029. Kalbar kami harapkan menjadi salah satu provinsi yang memberi kontribusi terbaik,” imbuhnya.
    Meski demikian, ia mengingatkan seluruh kader agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian saat ini.
    Menurutnya, persaingan politik ke depan akan semakin ketat karena seluruh partai memiliki ambisi yang sama untuk menang.
    “Jangan sampai apa yang dicapai hari ini membuat kita lengah. Perjuangan masih panjang, dan keinginan untuk menang bukan hanya milik kita, tetapi juga milik partai-partai lain,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​BPJPH Dorong Ribuan Pendamping Halal Bantu Penanganan Bencana

    ​BPJPH Dorong Ribuan Pendamping Halal Bantu Penanganan Bencana

    Medan: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, melakukan kunjungan ke lokasi terdampak banjir di Kota Medan, Sumatera Utara. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian BPJPH terhadap masyarakat serta para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang turut menjadi korban bencana.

    Dalam kesempatan tersebut, Babe Haikal sapaan akrabnya memantau kondisi lapangan sekaligus memastikan bahwa dukungan dari BPJPH dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat dan para pendamping halal yang berada di wilayah terdampak.

    Berdasarkan data yang dihimpun BPJPH melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), terdapat ribuan pendamping halal di tiga provinsi yang turut merasakan dampak bencana banjir dan cuaca ekstrem. Adapun sebaran data P3H terdampak dengan rincian, Provinsi Aceh: 2.725 P3H, Provinsi Sumatera Utara: 4.003 P3H, dan Provinsi Sumatera Barat: 2.704 P3H

    BPJPH menggerakkan ribuan pendamping halal untuk membantu sesama P3H maupun masyarakat umum.

    “BPJPH menggerakkan ribuan pendamping halal dari tiga provinsi untuk saling membantu, baik kepada sesama pendamping halal yang terdampak maupun masyarakat umum di wilayah banjir,” ujarnya.

    Dukungan tidak terbatas pada wilayah Sumatera saja. BPJPH secara nasional juga telah mengoordinasikan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam penanganan bencana.

    “Kami juga telah menggerakkan lebih dari 107 ribu pendamping proses produk halal dari 338 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal se-Indonesia. Mereka kami dorong untuk mengambil bagian dalam membantu saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Babe Haikal turut bersilaturrahmi dengan para Pendamping LP3H YSPDI Robbani di Kota Medan. 

    BPJPH menegaskan bahwa kehadiran dan keterlibatan para pendamping halal di berbagai daerah bukan hanya dalam konteks sertifikasi halal, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan sosial yang siap turun tangan ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

    Medan: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, melakukan kunjungan ke lokasi terdampak banjir di Kota Medan, Sumatera Utara. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian BPJPH terhadap masyarakat serta para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang turut menjadi korban bencana.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Babe Haikal sapaan akrabnya memantau kondisi lapangan sekaligus memastikan bahwa dukungan dari BPJPH dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat dan para pendamping halal yang berada di wilayah terdampak.
     
    Berdasarkan data yang dihimpun BPJPH melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), terdapat ribuan pendamping halal di tiga provinsi yang turut merasakan dampak bencana banjir dan cuaca ekstrem. Adapun sebaran data P3H terdampak dengan rincian, Provinsi Aceh: 2.725 P3H, Provinsi Sumatera Utara: 4.003 P3H, dan Provinsi Sumatera Barat: 2.704 P3H

    BPJPH menggerakkan ribuan pendamping halal untuk membantu sesama P3H maupun masyarakat umum.
     
    “BPJPH menggerakkan ribuan pendamping halal dari tiga provinsi untuk saling membantu, baik kepada sesama pendamping halal yang terdampak maupun masyarakat umum di wilayah banjir,” ujarnya.
     
    Dukungan tidak terbatas pada wilayah Sumatera saja. BPJPH secara nasional juga telah mengoordinasikan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam penanganan bencana.
     
    “Kami juga telah menggerakkan lebih dari 107 ribu pendamping proses produk halal dari 338 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal se-Indonesia. Mereka kami dorong untuk mengambil bagian dalam membantu saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah,” tambahnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Babe Haikal turut bersilaturrahmi dengan para Pendamping LP3H YSPDI Robbani di Kota Medan. 
     
    BPJPH menegaskan bahwa kehadiran dan keterlibatan para pendamping halal di berbagai daerah bukan hanya dalam konteks sertifikasi halal, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan sosial yang siap turun tangan ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

    Kapal Pengawas Laut KKP Dikerahkan untuk Kirim Bantuan Logistik ke Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan armada kapal pengawas kelautan dan perikanan untuk mengangkut bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera.
    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan, pengerahan kapal pengawas ini dilakukan karena armada tersebut memiliki kemampuan manuver yang cepat untuk menjangkau titik-titik yang masih terisolir.
    Sebanyak tujuh unit kapal pengawas dan satu pesawat survei udara juga diterjunkan untuk mempercepat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Kami kerahkan ada tujuh. Tujuh kapal dan satu pesawat airborne surveillance kita. Karena saat awal kemarin kondisinya masih ada yang belum tersentuh seperti Tamiang, Aceh Tamiang, dan kami mendahului sampai di sana,” ujar proa yang akrab disapa Ipunk itu di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025).
    Meski tujuh kapal dialihfungsikan untuk misi kemanusiaan, Ipunk memastikan operasional pengawasan laut terhadap
    illegal fishing
    dan pelanggaran lainnya tetap berjalan seperti biasa.
    Ia menegaskan bahwa jumlah armada yang dikirim ke Sumatera hanya sebagian kecil dari total kekuatan armada yang dimiliki KKP.
    “Terkait dengan bagaimana pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tegas Ipunk.
    Adapun, kapal pengawas Orca 06 ini akan membawa bantuan logistik hasil kolaborasi KKP dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kemenko Pangan, dan sejumlah mitra swasta.
    Rute pengiriman bantuan dimulai dari keberangkatan di Jakarta, menuju titik-titik pelabuhan utama di Sumatera untuk kemudian disebar ke wilayah terdampak.
    “Kami dari Muara Baru Jakarta ini kami gerakkan ke Belawan, Medan. Di sana kami loading dengan kapal-kapal kita yang sudah setelah melakukan pengiriman,” jelas Ipunk.
    Setelahnya, bantuan akan didistribusikan ke titik-titik bencana dan posko pengungsian melalui jalur darat.
    “Dari Medan, terus kemudian ada teman-teman dari darat kita ke Aceh Tamiang. Kemudian kapal ini bergerak lagi ke Lhokseumawe. Dari Lhokseumawe ada Tim Satgas kami juga di sana untuk membagi ke wilayah daratnya. Kemudian bergerak lagi ke wilayah barat, Sibolga,” papar Ipunk.
    Sementara itu, Ipunk menyebut hingga saat ini, KKP total telah menampung dan menyalurkan 159 ton bantuan logistik ke wilayah
    bencana Sumatera
    .
    Bantuan tersebut terdiri dari bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang dihimpun KemenPPPA.
    “Sampai hari ini KKP telah menerima 159 ton bahan untuk bantuan keluarga kita, rekan kita, saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera Utara ini. Minggu kemarin sudah 108 ton. Hari ini 50 ton lebih,” ungkapnya.
    Rencananya, kapal pengangkut bantuan kloter terbaru ini akan bertolak dari Muara Baru pada Minggu (14/12/2025) pagi besok.
    “Ini hari ini kita
    loading
    , kurang lebih 50 ton. Rencana mungkin besok pagi akan bergerak. Sehingga kami masih tunggu kalau masih ada yang mau nambah,” sambungnya.
    Menteri PPPA Arifah Fauzi yang turut hadir pun mengapresiasi langkah KKP meminjamkan armadanya untuk menyalurkan bantuan tersebut.
    Khususnya, bantuan logistik yang bersifat keperluan spesifik dan mendesak bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.
    “Terima kasih kepada
    Kementerian Kelautan dan Perikanan
    yang telah membantu kami untuk menyalurkan amanah. Ini sebagian dari donasi dari keluarga besar Kementerian PPPA dan juga beberapa mitra,” ucap Arifah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siklon Tropis Bakung Jauhi Wilayah Indonesia, BMKG: Tetap Waspadai Cuaca Ekstrem

    Siklon Tropis Bakung Jauhi Wilayah Indonesia, BMKG: Tetap Waspadai Cuaca Ekstrem

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seiring dengan peningkatan status Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia barat daya Lampung menjadi Siklon Tropis Bakung sejak Jumat (12/12/2025) pukul 19.00 WIB.

    Meski Siklon Tropis Bakung bergerak menjauhi wilayah Indonesia, fenomena iklim ini diperkirakan tetap memberikan dampak langsung terhadap cuaca di sejumlah wilayah Indonesia.

    Hasil analisis BMKG per Sabtu (13/12/2025) pukul 13.00 WIB menunjukkan bahwa Siklon Tropis Bakung memiliki kecepatan angin maksimum 45 knot (83 km/jam) dengan tekanan di sekitar sistem minimum 996 hPa.

    “Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Bakung diprediksi meningkat intensitasnya dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam akun Instagram @infobmkg.

    Dalam pernyataan resmi pada Jumat (12/12/2025) malam, BMKG menjelaskan dampak tidak langsung Siklon Tropis Bakung terhadap wilayah Indonesia mencakup adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian Bengkulu, Lampung, dan Banten. Sementara itu, angin kencang berpotensi terjadi di Bengkulu dan gelombang tinggi (1,25–2.5 meter) berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, dan Selat Sunda bagian selatan.

    BMKG juga meminta masyarakat untuk mewaspadai perkembangan Bibit Siklon Tropis 93S yang saat ini masih terpantau di Samudra Hindia sebelah selatan Bali-Nusa Tenggara, tepatnya berada di sekitar 12.0°LS 115.8°BT. Bibit siklon ini terbentuk sejak Kamis (11/12/2025) pukul 07.00 WIB.

    Hasil analisis terbaru BMKG menunjukkan bahwa 93S diprediksi bergerak perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan dalam periode 24 hingga 72 jam ke depan masih berpeluang rendah untuk berubah menjadi siklon tropis.

    Meski demikian, 93S secara tidak langsung berpotensi memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Yaitu, hujan dengan intensitas sedang-lebat di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi di pesisir selatan Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara.

  • Purbaya Pastikan Dana Rehabilitasi Aceh-Sumatera Tersedia

    Purbaya Pastikan Dana Rehabilitasi Aceh-Sumatera Tersedia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan anggaran jumbo di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara).

    Purbaya menegaskan, masalah pendanaan tidak akan menjadi kendala dalam pemulihan infrastruktur maupun penanganan sosial bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kan yang diperkirakan dananya Rp 50 triliun–Rp 60 triliun ya? Untuk rehabilitasi segala macam gitu,” ujar Purbaya seusai peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikutip Sabtu (13/12/2025).

    Meski demikian, Purbaya menegaskan kewenangan untuk menjelaskan secara terperinci penggunaan anggaran, termasuk detail program huntara dan rehabilitasi, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Kementerian Keuangan, kata dia, berperan memastikan pendanaan tersedia sesuai kebutuhan pemerintah pusat. Purbaya menjamin dukungan penuh dari sisi fiskal selama hitungan kebutuhan sudah valid.

    “Pokoknya kalau mereka minta, kita kasih,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah memaparkan hitungan kebutuhan anggaran pemulihan bencana dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Aceh Besar, Minggu (7/12/2025). Total kebutuhan untuk tiga provinsi terdampak diperkirakan mencapai Rp 51,82 triliun.

    Perinciannya, Aceh membutuhkan dana terbesar mencapai Rp 25,41 triliun akibat luasnya kerusakan infrastruktur dan permukiman. Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp 13,52 triliun, sementara Sumatera Utara membutuhkan sekitar Rp 12,88 triliun.