Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Muzani Salurkan 5 Ribu Sembako, Obat-Obatan, dan School Kit di Sumut, Distribusikan Bantuan MPR RI

    Muzani Salurkan 5 Ribu Sembako, Obat-Obatan, dan School Kit di Sumut, Distribusikan Bantuan MPR RI

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan, kondisi wilayahnya mulai berangsur membaik meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.

    “Kondisi mulai terurai perlahan. Listrik dan internet sudah menyala meskipun masih terbatas. Pasokan BBM sudah mulai lancar, meski tetap perlu pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan,” kata Masinton.

    Ia menambahkan, pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat guna memaksimalkan penanganan bencana. Saat ini masih terdapat sembilan desa yang terisolir dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau melalui pengiriman bantuan udara.

    “Kami juga membutuhkan penanganan cepat untuk pemulihan air bersih karena seluruh instalasi rusak total, mulai dari hulu hingga jaringan ke rumah warga,” kata Masinton.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut sedikitnya 5.000 ruang kelas di Sumatera Utara mengalami kerusakan akibat bencana.

    “Yang paling mendesak adalah memastikan siswa segera kembali mengikuti proses pembelajaran. Untuk sekolah dengan kerusakan ringan akan dilakukan pembersihan, sementara yang rusak sedang dan berat akan segera diperbaiki, bahkan direlokasi jika diperlukan agar aman dari bencana,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, MPR RI menyalurkan 15.000 paket bantuan kemanusiaan yang didistribusikan ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan masing-masing provinsi menerima 5.000 paket bantuan.

    Muzani menegaskan, meskipun bantuan yang disalurkan masih terbatas, perhatian dan kehadiran pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal pascabencana.

  • 11 Korban Banjir Sumbar Keracunan Usai Makan dari Dapur Umum dan Pecel Lele

    11 Korban Banjir Sumbar Keracunan Usai Makan dari Dapur Umum dan Pecel Lele

    Liputan6.com, Jakarta – 11 korban banjir di lokasi pengungsia Jorong Labuah, Nagari atau Desa Sungai Batang keracunan usai menyantap makanan dari dapur umum dan pecel lele. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat melakukan investigasi kasus ini.

    “Saya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk melakukan investasi ke lapangan dalam mencari penyebab keracunan 11 warga yang merupakan korban terdampak banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian di Jorong Labuah, Nagari Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Agam Hendri Rusdian di Lubuk Basung, Minggu (14/12/2025).

    Di mengatakan pihak Puskesmas Maninjau turun ke lokasi pada Minggu pagi. Pihak Puskesmas Maninjau bakal mengambil beberapa sampel makanan yang disantap korban saat berada di pengungsian.

    Dari keterangan korban, mereka menyantap makanan yang disediakan oleh dapur umum dan makan pecel lele.

    “Penyebab keracunan ini belum pasti, maka kita melakukan investasi ke lapangan,” katanya.

    Dia mengatakan 11 korban yang berasal dari anak-anak, perempuan dewasa dan laki-laki mengalami mual, muntah, diare dan pusing pada Sabtu (13/12).

    Dengan kondisi itu, korban diminta langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, akibat jalan dari Sungai Batang menujuPuskesmas Maninjau terputus dampak banjir bandang melanda daerah itu, Kamis (27/11).

    Sesampai di RSUD Lubuk Basung, mereka mendapatkan perawatan intensif, sehingga korban sudah membaik dan sudah bisa pulang sebanyak 10 orang pada Minggu.

    Sementara satu korban lainnya masih dehidrasi dan butuh perawatan lebih lanjut.

    “Mudah-mudahan satu korban membaik, sehingga bisa pulang,” pungkasnya.

  • Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para presiden yang pernah menjabat di masa lalu turut angkat bicara perihal bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam kejadian ini, tercatat sudah ada 1.006 jiwa yang meninggal akibat bencana di Sumatera tersebut.
    Presiden
    Prabowo Subianto
    sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam mempercepat penanganan bencana.
    “Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga manusia yang tidak punya tongkat Nabi Musa.
    Sehingga, kata dia, pemerintah juga perlu waktu dalam bekerja dan tidak bisa melakukan segala hal dengan cepat. “Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun dan bantu. Tentunya ini adalah musibah, kami tidak punya tongkat Nabi Musa,” tuturnya.
    Lantas, bagaimana pesan dari para presiden sebelum Prabowo mengenai bencana di Sumatera ini?
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meyakini bangsa Indonesia dapat melalui cobaan
    bencana banjir
    dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
    Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa memang membutuhkan waktu untuk melalui cobaan ini.
    “Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
    Jokowi pun menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.
    Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.
    “Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat saya lihat bersama-sama bergotong royong,” jelasnya.
    “Menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” imbuh Jokowi.
    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
    SBY mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang maupun malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
    “Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
    the biggest disaster in our history
    , kita pontang-panting
    day by day, night after night to save our people
    ,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI Djoko Suyanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
    SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
    “Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
    Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berpesan kepada Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, agar tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
    Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    “Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, ‘terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita,’” kata Hasto yang disambut tepuk tangan kader dan peserta seminar nasional yang hadir.
    “Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi,” tegas Hasto.
    Di sisi lain, Hasto menilai bahwa bencana banjir bandang dan
    tanah longsor
    yang melanda Sumatera merupakan kesalahan kebijakan.
    “Bencana besar yang terjadi (di) Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” tegas Hasto.
    Hasto menilai bahwa ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.
    Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kritik dan otokritik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 11 Pengungsi Banjir di Agam Keracunan, Dinkes Turun Tangan

    11 Pengungsi Banjir di Agam Keracunan, Dinkes Turun Tangan

    Lubuk Basung, Beritasatu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan investigasi terkait dugaan keracunan yang dialami 11 warga terdampak bencana hidrometeorologi yang tinggal di lokasi pengungsian Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Sabtu (13/12/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian mengatakan pihaknya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri penyebab keracunan tersebut.

    “Saya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk melakukan investigasi ke lapangan dalam mencari penyebab keracunan 11 warga yang merupakan korban terdampak banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya,” kata Hendri Rusdian di Lubuk Basung, dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Ia menjelaskan, tim Puskesmas Maninjau mulai melakukan pemeriksaan ke lokasi pengungsian pada Minggu pagi. Dalam proses investigasi tersebut, petugas kesehatan akan mengambil sejumlah sampel makanan yang dikonsumsi para korban selama berada di pengungsian.

    Berdasarkan keterangan sementara dari para korban, makanan yang dikonsumsi berasal dari dapur umum serta makanan tambahan berupa pecel lele.

    “Penyebab keracunan ini belum dapat dipastikan, sehingga kami melakukan investigasi ke lapangan,” ujarnya.

    Hendri menuturkan, 11 korban yang terdiri dari anak-anak, perempuan dewasa, dan laki-laki mengalami gejala mual, muntah, diare, serta pusing pada Sabtu (13/12/2025). Kondisi tersebut membuat para korban harus segera mendapatkan penanganan medis.

    Namun, akibat akses jalan dari Sungai Batang menuju Puskesmas Maninjau terputus karena banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Kamis (27/11/2025), seluruh korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

    Setibanya di RSUD Lubuk Basung, para korban mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Hasilnya, kondisi kesehatan korban berangsur membaik.

    “Sebanyak 10 orang sudah diperbolehkan pulang pada Minggu setelah kondisi mereka stabil,” kata Hendri.

    Sementara itu, satu korban lainnya masih mengalami dehidrasi dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit.

    “Mudah-mudahan satu korban yang masih dirawat juga segera membaik sehingga dapat segera pulang,” ujarnya.

    Dinkes Agam mengimbau pengelola dapur umum dan pihak terkait untuk selalu memperhatikan kebersihan serta keamanan pangan bagi para pengungsi. Investigasi ini diharapkan dapat memastikan penyebab keracunan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lokasi pengungsian lainnya.

  • Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

    Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan jumlah akumulasi hingga Sabtu (13/12/2025).

    Rinciannya adalah di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 349 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa.

    “Untuk data hilang kini menjadi 217 nama dari 226 nama. Data kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Sedangkan jumlah pengungsi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh terus berkurang, dari 817 ribu orang menjadi 586 ribu orang.

    Berkurangnya jumlah pengungsi karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing.

    “Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat (12/12) sebanyak 817 ribu dan hari ini, Sabtu (13/12) menjadi sebanyak 586 ribu,” tutur Abdul Muhari.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah pengungsi korban banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 884 ribu berkurang menjadi 654 ribu orang.

    Menyangkut dengan distribusi logistik, Abdul Muhari mengatakan BNPB bersama pihak terkait lainnya pada tanggap darurat fase kedua, terus mengoptimalkan penyaluran logistik kepada korban bencana.

    “Distribusi logistik pada hari ini ada 16 pengiriman via udara dengan berat 11,3 ton, dua pengiriman melalui darat seberat tiga ton, serta menggunakan kapal dengan lima pengiriman sebanyak 47,4 ton,” katanya.

    Abdul Muhari mengatakan pemulihan jembatan putus akibat banjir terus dipacu dan diharapkan selesai secepatnya. Pemulihan jembatan tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan melalui jalur darat.

    “Pemulihan beberapa jembatan putus, terutama di lintas timur Aceh tersebut terus dipacu. Jika semua jembatan selesai, maka penyaluran bantuan ke wilayah bencana bisa lebih optimal,” pungkas Abdul Muhari.

  • Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung para korban banjir yang masih mengungsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Kedatangan Presiden Prabowo bersama Mendagri Tito dan sejumlah menteri disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya terkait kelanjutan kehidupan mereka pascabencana banjir.

    Dalam dialog dengan warga, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan air bersih dan air minum, serta perbaikan tanggul yang jebol.

    “Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Presiden juga memastikan pengerahan personel TNI Angkatan Darat dan Polri guna mempercepat penanganan wilayah yang masih terendam banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memantau kondisi pengungsi dari hari ke hari hingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.

    Ia pun meminta masyarakat tetap tabah menghadapi situasi sulit pascabencana, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan membantu warga terdampak.

    “Kami akan membantu semua warga yang mengalami musibah. Saudara-Saudara adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkan Saudara-Saudara sendiri. Terima kasih kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras selama berhari-hari di sini,” ujar Presiden Prabowo.

    Kehadiran Presiden dan Mendagri Beri Harapan Baru Bagi Korban Banjir

    Salah seorang pengungsi, Nurul Akmal, mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito memberikan harapan baru bagi para korban banjir. Ia berharap bantuan, terutama bahan pokok dan pakaian, dapat segera disalurkan, termasuk percepatan perbaikan tanggul yang jebol.

    “Kalau tidak segera diperbaiki, kalau hujan lagi rumah kami akan kebanjiran lagi,” ujarnya.

    Nurul juga menyampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito terkait rencana penghapusan biaya pengurusan dokumen penting bagi korban bencana. Menurutnya, banyak warga tidak sempat menyelamatkan ijazah maupun sertifikat tanah saat banjir melanda.

    “Banyak korban di sini tidak sempat menyelamatkan ijazah dan sertifikat tanah saat banjir. Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Nurul.

    Aspirasi serupa disampaikan Laila Hayati, warga Tanjung Pura. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi Mendagri Tito telah meredakan kegelisahan warga yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah karena permukiman mereka masih terendam banjir.

    Selain meminta percepatan perbaikan tanggul, Laila berharap bantuan sembako, pakaian, serta pemulihan dokumen kependudukan segera direalisasikan.

    “Kalau bisa, Pak Mendagri yang katanya mau menggratiskan pengurusan dokumen untuk korban banjir, [agar] disegerakan,” ujar Laila.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait antisipasi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Mendagri Tito menegaskan bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

    “Kita tahu bahwa prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) curah hujan akan tinggi di beberapa daerah, di samping juga rob naik, pasang naik,” kata Mendagri.

    Pentingnya Solidaritas Antar Pemda

    Mendagri juga menegaskan pentingnya solidaritas antar-Pemda, mengingat sejumlah daerah terdampak memiliki keterbatasan anggaran dalam penanganan bencana. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana.

    “Itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka (daerah terdampak bencana),” ujarnya.

    Menurut Mendagri, masyarakat di tiga wilayah terdampak banjir tersebut sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama kebutuhan pribadi seperti pakaian, pakaian dalam, keperluan perempuan, serta kebutuhan anak-anak.

    “Kita bayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang enggak memiliki pakaian luar maupun pakaian dalam, bayi yang tidak memiliki popok, ibu-ibu wanita untuk peralatan perempuan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil yang mereka sangat perlukan,” kata Mendagri.

    Dalam kunjungan Presiden tersebut, turut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan dengan penghapusan denda serta tunggakan bertahun-tahun masih ada di beberapa provinsi. Berikut ini daftarnya.

    Pemutihan pajak kendaraan jadi keuntungan sendiri bagi yang nunggak pajak. Terlebih di beberapa provinsi, pemutihan pajak kendaraan itu tak disertai dengan pembayaran denda maupun tunggakan bertahun-tahun. Kamu hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda dan Tunggakan Dihapus

    Dengan demikian biaya yang dikeluarkan jadi lebih murah. Nah berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan disertai dengan penghapusan denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan. Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Riau

    Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau tinggal menghitung hari. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025. Artinya, masih ada sisa tiga hari untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan tersebut.

    Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    4. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    5. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    6. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    7. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    8. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

    (dry/riar)

  • Update Terbaru Korban Banjir Sumatera: 1.006 Meninggal, 212 Hilang

    Update Terbaru Korban Banjir Sumatera: 1.006 Meninggal, 212 Hilang

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (14/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.006 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 5.400 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan akibat dampak langsung bencana tersebut. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang serta menyalurkan bantuan bagi para penyintas.

    Bencana banjir bandang dan longsor tersebut berdampak luas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera. Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tergolong masif. Tercatat sebanyak 158.000 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

    Tidak hanya rumah tinggal, sejumlah fasilitas publik juga terdampak parah. BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum rusak akibat bencana ini. Selain itu, terdapat 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan.

    Kerusakan juga terjadi pada bangunan pemerintahan dan sarana transportasi. Sebanyak 290 gedung dan perkantoran dilaporkan terdampak, serta 145 jembatan rusak atau terputus, sehingga menghambat akses distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah.

    Dari sisi wilayah, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak. BNPB mencatat 415 orang meninggal dunia di Aceh, sementara 34 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Sementara itu, Sumatera Utara mencatatkan 349 korban meninggal dunia, dengan 91 orang masih dalam pencarian, sedangkan di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 242 orang, dan 92 orang lainnya dilaporkan hilang.

    Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Agam di Sumatera Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni 184 orang. Selanjutnya disusul Kabupaten Aceh Utara dengan 159 korban meninggal dunia, serta Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dengan 116 korban jiwa.

    BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pencarian korban hilang, pemulihan infrastruktur, dan penanganan pengungsi akibat banjir Sumatera. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi di sejumlah wilayah terdampak.

  • Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah duka banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, temuan ribuan kayu gelondongan di Pesisir Barat, Lampung, sempat memantik pertanyaan publik.
    Kayu-kayu berstiker Kementerian Kehutanan itu ditemukan di Pantai Tanjung pada saat bersamaan dengan bencana yang menelan banyak korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kayu-kayu itu diketahui berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”.
    Kemunculan kayu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menduga kayu-kayu itu berasal dari arus
    banjir
    bandang yang membawa ribuan kubik kayu dari wilayah terdampak bencana.
    Dugaan ini diperkuat oleh temuan gelondongan kayu yang juga hanyut dan merusak permukiman warga saat banjir melanda.
    Namun, pemerintah dan kepolisian memastikan kayu gelondongan yang ditemukan di
    Lampung
    tidak berkaitan dengan peristiwa banjir tersebut.
    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi, menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.
    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
    Menurut dia, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung bersama Balai PHL Lampung.
    Ade menjelaskan, ribuan kubik kayu tersebut berasal dari kecelakaan kapal tugboat milik PT Minas Pagai Lumber (MPL) yang mengangkut kayu dari wilayah Mentawai, Sumatera Barat.
    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.
    Kapal tersebut diketahui mengalami kerusakan mesin akibat cuaca ekstrem dan badai pada 6 November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kayu jatuh dan hanyut dari kapal.
    Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari. Ia menyebutkan bahwa kapal yang membawa sekitar 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.
    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni.
    Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki izin resmi.
    PT Minas Pagai Lumber disebut telah mengantongi izin pengelolaan hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995 dan telah diperpanjang pada 2013 melalui SK Nomor 502/Menhut-II/2013.
    Selain itu, kayu-kayu yang ditemukan dilengkapi dengan stiker barcode Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
    Barcode tersebut berfungsi sebagai penanda keterlacakan kayu untuk memastikan keabsahan dan asal-usulnya, sekaligus sebagai upaya pencegahan praktik illegal logging.
    Pada sejumlah gelondongan kayu, tercantum stiker berwarna kuning dengan barcode, kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”, serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”, lengkap dengan logo SVLK Indonesia.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf juga memastikan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat adalah legal dan berizin.
    Helfi menegaskan, keabsahan ribuan kubik gelondongan kayu dan pengirimannya memiliki dokumen-dokumen yang sah serta legalitas dari instansi terkait.
    Pertama, kapal tongkang yang digunakan untuk mengirim gelondongan kayu itu memiliki dokumen berlayar berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor SPB ID.SIK 1125 0000001 dan SPB ID.SIK 1125 0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Palinggam, Sikakap.
    Dari pemeriksaan ABK, kayu-kayu itu diangkut menggunakan kapal tongkang Ronmas 9 dengan muatan 968 batang kayu log milik PT MPL.
    “Berangkat dari Pelabuhan Jety PT Minas Pagai Lumber Abanbaga, Kepulauan Mentawai, Sumbar, dengan tujuan PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang,” katanya di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Kedua, asal gelondongan kayu tersebut juga dinyatakan legal dan memiliki izin resmi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA).
    Helfi mengatakan, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, PT MPL diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan seluas 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995.
    Kemudian dilakukan perpanjangan pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menghentikan penyelidikan terkait temuan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf mengatakan, penyidik telah menghentikan penyelidikan atas temuan tersebut.
    Helfi menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan itu dilakukan setelah pihaknya tidak menemukan tindak pidana saat melakukan gelar perkara dari keberadaan gelondongan kayu tersebut.
    “Karena memang tidak ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut,” kata Helfi saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Saat Kunjungi Pengungsian di Aceh

    Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Saat Kunjungi Pengungsian di Aceh

    Sebelumnya, Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani memastikan negara akan terus hadir untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kita ingin memastikan masyarakat yang tertimpa musibah tidak merasa sendiri. Negara melalui eksekutif dan legislatifnya akan bahu-membahu bersama masyarakat untuk memulihkan kondisi,” ujar Muzani di Kota Padang, Sumatera Barat, melansir Antara, Minggu (14/12/2025).

    Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat mendatangi langsung penyintas banjir di Kompleks Grya Permata 1 RT 004/RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

    Dalam peninjauan tersebut, Muzani menegaskan kehadirannya ke Ranah Minang merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons bencana yang terjadi, sekaligus memastikan negara hadir membantu masyarakat terdampak agar segera bangkit.

    Sebagai bentuk empati, dia bersama Vasko menyerahkan bantuan sembako sebanyak dua truk kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat melalui posko logistik bencana Kompleks Perumahan Grya Permata 1.

    Pada kesempatan itu, Muzani pun menyambut baik upaya pemerintah daerah (pemda) dan seluruh pihak yang bergerak cepat dalam hal penanganan banjir, serta berharap proses pemulihan dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan saat ini pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait percepatan penanganan dampak bencana, terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Kami memastikan penanganan darurat berjalan. Mulai dari evakuasi, pemenuhan logistik hingga pembersihan lingkungan pascabanjir. Kolaborasi dengan seluruh pihak terus kami lakukan agar nanti rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilakukan dan sesuai harapan,” ucap Vasko.

    Kompleks Grya Permata 1 dihuni sebanyak 68 kepala keluarga atau 258 jiwa. Sebanyak 65 rumah dan satu masjid terdampak saat banjir melanda daerah tersebut. Tercatat 10 rumah rusak ringan dan 55 rumah lainnya mengalami rusak sedang.