provinsi: SUMATERA BARAT

Tinjau Lokasi Banjir Padang, JK: Kayu yang Masih Bisa Dipakai, Manfaatkan Regional 20 Desember 2025

Tinjau Lokasi Banjir Padang, JK: Kayu yang Masih Bisa Dipakai, Manfaatkan
Editor
PADANG, KOMPAS.com
– Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (20/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab disapa JK ini menyoroti tumpukan kayu di sungai yang memperparah kerusakan.
Menurut JK, banjir besar tersebut tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat perubahan lingkungan di wilayah hulu. Banyaknya material kayu yang terbawa arus dan menyumbat aliran sungai menjadi faktor utama yang memperbesar skala bencana.
“Banjir ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kayu yang masuk ke sungai akibat perubahan lingkungan di bagian atas. Ini harus segera diselesaikan, terutama pada tahap ini, bulan ini dan bulan depan,” ujar JK di lokasi.
JK menegaskan bahwa penanganan kayu-kayu yang terbawa banjir tersebut harus dilakukan secara sistematis dan tidak boleh ditunda-tunda. Ia mendorong agar material kayu yang masih memiliki nilai guna segera diambil manfaatnya oleh warga, sementara sisanya dibersihkan dari aliran sungai.
“Solusinya jelas, kayu-kayu ini harus dipotong dan diangkut. Yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Yang tidak bisa, buang di tempat tertentu,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa kayu hasil pembersihan tersebut berpotensi dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan bangunan hingga pembuatan perabotan rumah tangga, tergantung pada kualitas kayu yang ditemukan.
“Bisa untuk perumahan, bisa untuk media, kursi, macam-macam. Yang penting dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak semuanya dibuang, agar masyarakat tidak semakin kesulitan,” jelas JK.
JK juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar proses pemulihan pascabanjir berjalan efektif. Baginya, pembersihan sungai menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola lingkungan demi mencegah bencana serupa di masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2025 14:09
Ubaya Kirim Relawan dan Bantuan Ratusan Juta untuk Korban Banjir Sumatra

Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Surabaya (Ubaya) memberangkatkan tim relawan menuju wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra. Tim membawa bantuan logistik dan layanan kesehatan untuk warga di Kabupaten Agam serta Aceh Tamiang.

Rektor Ubaya, Benny Lianto, mengatakan misi ini merupakan bentuk kepedulian kampus untuk meringankan beban korban bencana. Tim terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, ikatan alumni, hingga unit SAR Mapaus yang akan bertugas secara bertahap.

“Duka dan keprihatinan mendalam untuk saudara-saudara yang ada di Sumatra mengetuk hati kita semua untuk turut andil meringankan beban mereka,” ujar Benny, Sabtu (20/12/2025).

Distribusi bantuan tahap awal dipusatkan di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Agam, mulai 20 hingga 24 Desember 2024. Selanjutnya, tim akan bergeser ke wilayah Aceh Tamiang pada 2 hingga 4 Januari 2026 mendatang.

Logistik yang dikirim antara lain bahan pokok, perlengkapan sanitasi, alat ibadah, serta peralatan sekolah bagi anak-anak terdampak. Seluruh bantuan tersebut dibiayai dari donasi yang terkumpul melalui platform SatuJiwa Ubaya sebesar ratusan juta rupiah.

Benny memastikan, distribusi dilakukan secara langsung untuk menjaga transparansi dan pertanggungjawaban kepada donatur. Selain barang, Ubaya juga menyiagakan posko kesehatan gratis serta tim pendampingan psikososial di lokasi bencana.

Layanan kesehatan melibatkan dokter dari Fakultas Kedokteran dan RS Ubaya untuk menangani kondisi fisik pengungsi. Sementara tim Fakultas Psikologi bertugas memberikan edukasi kesehatan mental untuk memulihkan trauma warga pascabencana.

“Ubaya juga akan fokus ke edukasi kesehatan dan memberikan pendampingan psikososial yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Psikologi,” tambah Benny.

Masyarakat dan sivitas akademika masih dapat menyalurkan bantuan melalui laman resmi satujiwa.ubaya.ac.id. Pihak kampus memastikan keberlanjutan bantuan akan terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan mendesak di lapangan. [ipl/beq]

20/12/2025 13:46
Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

GELORA.CO -Rentetan bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Senyar dan diperparah kerusakan ekologis telah mencapai titik kritis sehingga membutuhkan intervensi penuh negara melalui penetapan status Bencana Nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Kondisi ini sudah berada di titik nadir. Negara tidak boleh setengah-setengah hadir,” kata Juru Bicara DPP Gerakan Rakyat Robby Kusumalaga melalui keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 Desember 2025, tercatat 1.068 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

“Korban bukan sekadar statistik. Jangan ukur keparahan bencana seperti menghitung suara pemilu. Ini adalah nyawa warga negara yang hak hidupnya dijamin konstitusi,” kata Robby.

Gerakan Rakyat juga menyoroti lumpuhnya infrastruktur kritis, mulai dari jalan lintas provinsi, jembatan, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan menyebabkan banyak desa terisolasi selama berminggu-minggu, sehingga pemerintah daerah dinilai kewalahan menangani dampak bencana.

Menurut Robby, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, situasi di Sumatera telah memenuhi seluruh indikator penetapan status Bencana Nasional.

Indikator tersebut meliputi jumlah korban jiwa yang masif, kerugian harta benda yang besar, kerusakan sarana dan prasarana vital, cakupan wilayah terdampak yang luas di tiga provinsi, serta dampak sosial-ekonomi yang melumpuhkan kawasan pantai barat Sumatera.

“Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” kata Robby.

Selain faktor cuaca ekstrem, Gerakan Rakyat menilai bencana ini juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Siklon Senyar disebut hanya sebagai pemantik, sementara tingginya angka korban jiwa dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lingkungan.

“Alam hanya memicu, namun kerusakan lingkunganlah yang menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa ekologis akibat kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat,” kata Robby.

20/12/2025 11:28
Bersih-Bersih Tambang Ilegal Level Korporasi, Satgas Halilintar Bidik Potensi Denda Rp29 Triliun

Sebelumnya, Satgas PKH memastikan akan menindak secara pidana subjek hukum yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi,” kata Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah beberapa waktu lalu.

Diungkapkan Febrie, pihaknya telah mengantongi identitas, lokasi, dan perbuatan pidana yang terjadi.

“Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana,” katanya.

Selain pidana, sambung dia, Satgas PKH juga akan menjatuhkan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan.

“Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Satgas PKH akan menghitung kerugian kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi, kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Febrie mengatakan guna mencegah peristiwa bencana terulang kembali, pemerintah akan mengevaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi, dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola.

Harapannya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, maka bencana banjir dan longsor yang cukup besar tidak akan terulang kembali.

“Satgas PKH yang memang di Perpres (Peraturan Presiden)-nya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin untuk melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana,” ucapnya.

20/12/2025 10:52
Danantara dan BUMN Bergerak Bersama Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Aceh

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat menghadapi kondisi darurat.

“Selain mengupayakan penormalan listrik secepatnya, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, dapur umum, air bersih, serta dukungan lainnya agar masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali,” ujar Darmawan.

Sejak awal terjadinya bencana di wilayah Sumatra hingga saat ini, PLN telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, selimut, serta obat-obatan.

Selain itu, PLN juga memberikan bantuan penunjang lainnya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah, alat kebersihan, water purifier, tenda, genset, air bersih, perahu karet, dan pembukaan dapur umum di 24 titik.

Ia menambahkan, kolaborasi antar BUMN yang dikomandoi Danantara menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami percaya, dengan bekerja bersama dan saling menguatkan, bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” pungkas Darmawan.

20/12/2025 10:01
Total Permintaan HGU Lahan Sawit dan Tambang 1,67 Juta Ha, Nusron: Belum Ditandatangani

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menandatangani lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun kelapa sawit dan pertambangan.

Dia bilang, sedikitnya ada permintaan 1,67 juta ha lahan HGU yang ingin mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Nusron menyebut, ada tumpukan berkas permohonan HGU, perpanjangan HGU dan pembaruan HGU yang belum ia tandatangani selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

“Setahun ini kami enggak mau tandatangani dan yang ada di meja saya total permohonan baru, perpanjangan maupun pembaruan 1.673.000 hektare, belum kami tandatangani satu pun,” ujar Nusron saat memberikan sambutan dalam Lokakarya & Konsolidasi Nasional Reforma Agraria Kehutanan di Jakarta, Jumat, 19 Desember.

Menurut dia, pihaknya ingin penataan ruang selesai dilakukan dengan asas keadilan.

“Tujuan reforma agraria enggak sekadar bagi-bagi tanah. Tetapi bagaimana memastikan setiap individu, Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mempunyai hidup layak atas bumi di Indonesia,” kata dia.

Oleh karena itu, menanggapi banyaknya desakan untuk menyikat praktik ilegal kebun sawit dan tambang di Sumatera yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Nusron pun mendukung langkah tersebut.

“Kalau sikat, ya, sikat saja, enggak ada urusan kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Nusron menegaskan siap mencabut HGU perusahaan di kawasan terdampak banjir dan tanah longsor Sumatera.

Hal itu merespons arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan lahan demi membangun hunian bagi korban.

“Ya siap (cabut HGU), tidak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan tersedia, nanti kami akan minta pada lahannya para pengusahaan, lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” ujar Nusron kepada wartawan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin, 8 Desember.

Pihaknya juga berencana akan menyediakan lahan untuk pembangunan hunian bagi korban banjir.

Meski belum dilakukan survei lokasi, namun laporannya terdapat 52 kabupaten terdampak bencana.

20/12/2025 08:46
Korlantas Polri Serahkan 8 Unit Mobil Patroli, Percepat Penanganan Bencana di Sumut

Jakarta –

Korlantas Polri menyerahkan 8 unit kendaraan patroli kepada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara. Adanya kendaraan ini diharapkan memperkuat dukungan operasional penanganan bencana alam di wilayah Sumatera Utara.

Penyerahan kendaraan yang terdiri dari unit sedan dan double cabin ini merupakan kelanjutan dari misi kemanusiaan Korlantas Polri dalam membantu daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Kendaraan tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah Polres terdampak bencana untuk memperkuat mobilitas personel di lapangan.

Bantuan kendaraan operasional ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan kemanusiaan Korlantas Polri yang sebelumnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Merak, Banten, menuju Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, guna memastikan percepatan pelayanan kepolisian serta bantuan kepada masyarakat terdampak.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Utara Kombes Firman Darmansyah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

“Kami Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kakorlantas atas bantuan kendaraan patroli sebanyak delapan unit yang akan kami serahkan ke Polres-Polres terdampak bencana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga Jenderal selalu sehat dan sukses,” ujar Kombes Firman.

Korlantas Polri serahkan mobil patroli ke Ditlantas Polda Sumut untuk bantu penanganan bencana (Foto: dok. Istimewa)

Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung upaya kemanusiaan dan memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan maksimal, khususnya dalam situasi darurat bencana.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa kehadiran Polantas di tengah bencana bukan sekadar soal pengaturan jalan, melainkan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat yang tengah kesulitan.

(hri/lir)

20/12/2025 07:33
Bencana Alam Menguji Kecakapan Komunikasi Negara

Bencana Alam Menguji Kecakapan Komunikasi Negara
Menulis adalah aktualisasi diri
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
BENCANA
alam tidak pernah memberi aba-aba. Ia datang tiba-tiba, melampaui batas administratif, dan menguji bukan hanya ketangguhan infrastruktur, tetapi juga kecakapan komunikasi negara.
Dalam beberapa peristiwa bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025, satu persoalan berulang mencuat ke permukaan: impuls komunikasi pemerintah yang tersendat, tidak sinkron, dan sering kali membingungkan publik.
Pertanyaannya kemudian sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu: salah siapa?
Komunikasi yang terlambat sama bahayanya dengan bencana itu sendiri. Dalam situasi darurat, kecepatan dan kejelasan informasi adalah kebutuhan pokok, setara dengan logistik dan layanan medis.
Sayangnya, pada sejumlah kasus bencana di tiga provinsi tersebut, publik kerap menerima informasi terlambat, saling bertentangan, atau bahkan nihil pada jam-jam krusial.
Masyarakat tidak tahu harus mengungsi ke mana, jalur mana yang aman, siapa yang bertanggung jawab, dan bantuan apa yang sedang bergerak.
Kekosongan informasi ini menciptakan kepanikan, membuka ruang spekulasi, dan memperparah trauma korban.
Ketika negara gagal hadir secara komunikatif, ruang itu segera diisi oleh media sosial—sering kali dengan informasi yang belum terverifikasi.
Salah satu akar persoalan terletak pada fragmentasi kelembagaan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan bergerak di medan yang sama, tapi sering berbicara dengan bahasa berbeda.
Tidak jarang, pernyataan pejabat pusat tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan yang disampaikan pemerintah daerah.
Di Aceh, misalnya, narasi pusat terkesan menenangkan, sementara warga lokal masih berjibaku dengan dampak bencana.
Di Sumut dan Sumbar, koordinasi lintas daerah sering tersendat oleh ego sektoral dan jalur komando yang tidak tegas.
Masalahnya bukan pada ketiadaan lembaga, melainkan pada absennya satu suara yang dipercaya publik.
Apakah ini murni salah pemerintah daerah?
Menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan pemerintah daerah adalah pendekatan yang keliru. Banyak kepala daerah dan BPBD bekerja dengan sumber daya terbatas, baik anggaran, personel, maupun infrastruktur komunikasi.
Namun, pemerintah pusat juga tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Sistem komunikasi kebencanaan nasional seharusnya dirancang untuk memotong hambatan birokrasi saat status darurat ditetapkan.
Jika impuls komunikasi masih menunggu rapat koordinasi, surat resmi, atau konferensi pers seremonial, maka sistem itu gagal menjalankan fungsinya.
Dalam kondisi darurat, komunikasi tidak boleh hierarkis; ia harus responsif.
Kehadiran negara tidak diukur dari jumlah pejabat yang turun ke lokasi atau banyaknya baliho bantuan. Ia diukur dari seberapa cepat dan jelas negara berbicara kepada warganya—dan lebih penting lagi, mendengarkan mereka.
Komunikasi kebencanaan seharusnya berorientasi pada korban, bukan pada citra. Bahasa yang digunakan harus lugas, empatik, dan operasional. Bukan jargon teknokratis yang justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat terdampak.
Jadi, salah siapa?
Jawaban paling jujur: ini adalah kegagalan sistemik, bukan kesalahan tunggal. Kegagalan desain komunikasi kebencanaan yang belum menempatkan informasi sebagai instrumen penyelamat nyawa.
Tanpa pembenahan serius—mulai dari satu komando komunikasi, pelatihan juru bicara kebencanaan, hingga pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi—peristiwa serupa akan terus berulang. Dan setiap keterlambatan komunikasi akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat.
Dalam bencana, diam adalah dosa. Negara tidak boleh gagap ketika warganya paling membutuhkan suara yang menenangkan dan dapat dipercaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2025 06:45
Banjir Sumatera Jadi Alarm Serius Bagi Pemerintah

Persoalan penanganan bencana Sumatera juga menyulut perlawanan dalam sisi hukum. Di Sumbar, tim Advokasi Keadilan Ekologis Selamatkan Sumatera Barat melakukan gugatan warga negara pada 10 Desember 2025, bertepatan dengan momentum Hari HAM, notifikasi atau somasi dikirim kepada 12 pejabat negara, mulai dari presiden hingga bupati dan wali kota.

Perwakilan tim advokasi Adrizal di Padang, Kamis (11/12/2025) menjelaskan bahwa tenggat waktu notifikasi tersebut mengacu pada PERMA 1/2023 tentang Gugatan Lingkungan Hidup. Notifikasi tersebut dikirimkan melalui pos dan disampaikan secara langsung.

“Jangka waktunya 60 hari kalender. Jika dalam periode itu somasi tidak diindahkan, kami akan menempuh gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas dugaan kelalaian atau minimnya tindakan pejabat hingga mengakibatkan bencana ekologis,” ujarnya.

Menurut Ilhamdi, gugatan warga negara terhadap negara merupakan tindakan yang sah dan konstitusional. Ilhamdi menjelaskan, dalam teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke, negara berdiri atas dasar konsensus rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan presiden, sehingga ketika negara gagal menjalankan kewajibannya melindungi warga, masyarakat memiliki hak untuk menggugat negara melalui jalur hukum.

Ia mengingatkan, sepanjang sejarah, pengabaian negara terhadap rakyat kerap berujung pada akumulasi kemarahan publik. Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang terkait hal itu, mulai dari gejolak sosial pada 1960-an hingga krisis politik 1998. Menurutnya, pengabaian yang terus berulang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar di masa depan.

Dalam konteks bencana di Sumatera, ia memandang kelalaian negara tidak hanya tercermin dari status bencana nasional yang tak kunjung ditetapkan, tetapi juga dari lambannya distribusi bantuan, minimnya akses informasi, serta proses pencarian dan penanganan korban yang memakan waktu lama. Bahkan, dalam banyak situasi, masyarakat justru bergerak lebih cepat dibanding negara.

“Ini pesan yang sangat berbahaya secara simbolik. Seolah-olah negara tidak hadir, dan warga dipaksa bertahan sendiri,” ujarnya.

Ilhamdi menegaskan, kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Terlebih bagi wilayah-wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik dan perlawanan, pengabaian yang berulang dapat memicu kembali ketegangan yang belum sepenuhnya selesai.

“Bencana Sumatera seharusnya menjadi alarm. Bukan hanya soal penanganan bencana, tetapi soal bagaimana negara memperlakukan rakyatnya,” kata Ilhamdi.

20/12/2025 06:22
Waspada Bibit Siklon Tropis Memicu Hujan Lebat Hingga Angin Kencang

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan pada bibit siklon tropis yang berada di wilayah Indonesia. BMKG memperkirakan pada periode 19-25 Desember 2025 beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi ini. Hal ini terjadi akibat munculnya dua bibit siklon tropis di wilayah perairan selatan Indonesia.

Sesuai hasil pemantauan, pemicu utama cuaca ekstrem ini adalah Bibit Siklon Tropis 93S dan 95S. Bibit 93S terpantau di Samudra Hindia, selatan Jawa Timur, dengan tekanan pusat 1005 hPa.

Bibit siklon ini memiliki peluang sedang hingga tinggi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan.

Dampaknya, kecepatan angin di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT diperkirakan melonjak di atas 25 knot.

Sementara itu, Bibit 95S berada di Laut Arafuru, selatan Kepulauan Aru dengan tekanan di pusat 1006 hPa, dan kecepatan maksimum di dekat pusat sebesar 20 knot. Pada bagian ini potensinya rendah untuk menjadi siklon.

Meskipun begitu, bibit Siklon ini memicu konvergensi atau perlambatan angin yang memanjang dari Papua Tengah hingga Papua Selatan, dan Laut Arafuru.

Selain dua bibit siklon tersebut, adanya sirkulasi siklonik di barat Aceh dan utara Papua turut memicu pertumbuhan awan hujan di sepanjang Semenanjung Malaysia hingga Papua Barat.

Pada beberapa waktu ada perhatian khusus untuk berjaga-jaga dengan potensi ini, diantaranya:

Periode 19-21 Desember 2025:

Siaga Hujan Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Waspada Angin Kencang: Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Periode 22-25 Desember 2025 (Menjelang Natal):

Hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua berpotensi mengalami hujan sedang.

Siaga Utama: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan tetap berada dalam status siaga hujan lebat.

Angin Kencang: Kep. Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi.

(Syarifah Komalasari)

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan pada bibit siklon tropis yang berada di wilayah Indonesia. BMKG memperkirakan pada periode 19-25 Desember 2025 beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi ini. Hal ini terjadi akibat munculnya dua bibit siklon tropis di wilayah perairan selatan Indonesia.

Sesuai hasil pemantauan, pemicu utama cuaca ekstrem ini adalah Bibit Siklon Tropis 93S dan 95S. Bibit 93S terpantau di Samudra Hindia, selatan Jawa Timur, dengan tekanan pusat 1005 hPa.

Bibit siklon ini memiliki peluang sedang hingga tinggi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan.

Dampaknya, kecepatan angin di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT diperkirakan melonjak di atas 25 knot.

Sementara itu, Bibit 95S berada di Laut Arafuru, selatan Kepulauan Aru dengan tekanan di pusat 1006 hPa, dan kecepatan maksimum di dekat pusat sebesar 20 knot. Pada bagian ini potensinya rendah untuk menjadi siklon.

Meskipun begitu, bibit Siklon ini memicu konvergensi atau perlambatan angin yang memanjang dari Papua Tengah hingga Papua Selatan, dan Laut Arafuru.

Selain dua bibit siklon tersebut, adanya sirkulasi siklonik di barat Aceh dan utara Papua turut memicu pertumbuhan awan hujan di sepanjang Semenanjung Malaysia hingga Papua Barat.

Pada beberapa waktu ada perhatian khusus untuk berjaga-jaga dengan potensi ini, diantaranya:

Periode 19-21 Desember 2025:

Siaga Hujan Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Waspada Angin Kencang: Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Periode 22-25 Desember 2025 (Menjelang Natal):

Hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua berpotensi mengalami hujan sedang.

Siaga Utama: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan tetap berada dalam status siaga hujan lebat.

Angin Kencang: Kep. Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi.

(Syarifah Komalasari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

19/12/2025 22:07