Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses ke Batu Busuak Putus Total

    Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses ke Batu Busuak Putus Total

    Padang, Beritasatu.com  — Akses jalan utama menuju Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat putus total setelah diterjang banjir bandang susulan, Minggu (14/12/2025) sore. Akibatnya, distribusi bantuan bagi warga terdampak bencana terpaksa dilakukan dengan berjalan kaki melewati jalur perbukitan.

    Putusnya akses jalan tersebut terjadi pada satu-satunya jalur penghubung menuju permukiman warga. Kondisi ini membuat kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, sama sekali tidak dapat melintas.

    Saat ini, seluruh bantuan logistik harus dibawa secara manual dengan dipikul atau digendong oleh relawan dan warga.

  • Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

    Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

    Liputan6.com, Aceh – Demi mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel, ulama Aceh meminta Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

     

    “Ulama Aceh sepakat meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Hal itu disampaikan berdasarkan rekomendasi hasil muzakarah ulama Aceh 2025, sekaligus doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

    Tgk Faisal juga mengatakan, ulama di Aceh juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

    Para ulama juga turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat, diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

    Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

    Untuk masyarakat Aceh, juga diimbau terus memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.

     

  • Banyak Kepala Negara Mau Kirim Bantuan Bencana Sumatera, Saya Bilang Kami Mampu

    Banyak Kepala Negara Mau Kirim Bantuan Bencana Sumatera, Saya Bilang Kami Mampu

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

  • Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

    Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis 5 Desember 2025.

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

    Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelas Menhut Raja Juli Antoni.

    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tukasnya.

     

  • BP Taskin Monitoring Dampak Kemiskinan Akibat Bencana Sumatera

    BP Taskin Monitoring Dampak Kemiskinan Akibat Bencana Sumatera

    Tangerang, Beritasatu.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai melakukan monitoring dan menghitung dampak kemiskinan yang diakibatkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Tugas Kita itu pascabencana, bukan saat bencana, makanya kami sedang berkoordinasi untuk mengumpulkan informasi, dan data,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule di Tangerang, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, bencana alam yang terjadi di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera itu berdampak pada tingginya angka kemiskinan ekstrem, sebab peristiwa alam itu mengganggu roda perekonomian di daerah terdampak.

    “Karena bahwa masyarakat rentan miskin ini banyak juga, karena goncangan ekonomi, akibat bencana alam itu masyarakat yang berada di rentan miskin menjadi miskin,” jelasnya.

    Iwan menjelaskan, BP Taskin terus memonitoring dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana di Aceh dan Sumatera. Hasil monitoring itu nantinya akan menjadi dasar untuk menangani kemiskinan di daerah terdampak.

    “Kami harus mendapat informasi yang sebaik-baiknya untuk kita bisa mencari solusi dalam bentuk program-program pemberdayaan,” pungkasnya.

  • Satgas PKH Bakal Bebankan Pemulihan Dampak Bencana ke Perusak Lingkungan

    Satgas PKH Bakal Bebankan Pemulihan Dampak Bencana ke Perusak Lingkungan

    Jakarta –

    Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan yang diduga memicu bencana banjir bandang hingga longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sejauh ini, ada 31 pihak yang diidentifikasi melakukan pelanggaran diduga memicu bencana parah di Sumatera.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah awalnya mengatakan Satgas PKH akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan. Dia menyebut hal itu penting untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang melanggar aturan.

    “Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan,” kata Febrie dalam jumpa pers di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Dia mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan memicu bencana akan dibebani kewajiban pemulihan dampak bencana. Dia mengatakan Satgas PKH akan menegakkan hukum.

    “Dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.

    “Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi,” imbuh dia.

    Dia menyebut Satgas PKH telah melakukan identifikasi dan memetakan perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga memicu bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Dia mengatakan Satgas PKH akan memastikan siapa yang diwajibkan bertanggung jawab secara pidana.

    “Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung itu.

    Dia menjamin proses hukum tak hanya menyasar individu. Dia mengatakan korporasi juga akan disanksi jika melakukan pelanggaran.

    “Kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan,” ucapnya.

    Dansatgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno mengatakan ada puluhan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Perusahaan itu tersebar di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    “Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (Daerah Aliran Sungai), itu ada sembilan PT,” kata Dody.

    “Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada delapan, termasuk dengan kelompok PHT (Pemegang Hak atas Tanah),” imbuhnya.

    Selain itu, ada 14 perusahaan di Sumatera Barat yang diduga melakukan pelanggaran. Mereka akan diproses pidana bila terbukti melakukan pelanggaran menyebabkan bencana.

    “Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (tsy/haf)

  • Ini Penjelasan BPBD Jatim Soal Bantuan Gubernur untuk Banjir Sumatra-Aceh

    Ini Penjelasan BPBD Jatim Soal Bantuan Gubernur untuk Banjir Sumatra-Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mengirimkan bantuan untuk korban banjir ke Sumatra-Aceh. Bantuan ini berasal dari kiriman warga Jawa Timur, Pemkab/Pemkot se-Jatim, dan dari Pemprov Jatim.

    Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mengatakan total ada 140 ton bantuan yang dikirim Pemprov Jatim ke sejumlah wilayah Sumatra-Aceh. Bantuan itu dari Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot hingga donasi masyarakat.

    “Kita membuka donasi dari awal kemudian animo masyarakat Jatim luar biasa, dan kebutuhan di sana sangat besar dan kita perpanjang sampai tgl 11 kemarin. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat turut ikut memberi bantuan,” kata Adhy di Surabaya, Senin (15/12/2025).

    “Jadi total barang yang sudah dikumpulkan jumlahnya lebih dari 140 ton, jumlah itu baik dari masyarakat dan ada yang darj Pemprov Jatim. Saat ini sudah terkirim lebih dari 100 Ton ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh,” tambahnya.

    Adhy mengatakan bantuan-bantuan yang masih tersisa lebih dari 40 Ton di Kantor BPBD Jatim mulai dikirimkan lebih spesifik ke tingkat kabupaten.

    “Sekarang mulai spesifik karena Ibu Gubernur sudah turun ke lapangan dan melihat bahwa di Pidie jaya, Bireun, dan bertemu bupati-bupati bahwa Aceh Tamiang, Aceh Selatan itu sangat membutuhkan bantuan. Kemarin kita sudah mengirim Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Selatan yang masih agak berat sesuai permintaan bupatinya,” jelasnya.

    Selain bantuan sembako hingga peralatan sehari-hari, Adhy yang juga Kepala BPBD Jatim menyebut Pemprov telah mengirimkan 27 relawan Tagana dan 6 dokter spesialis ke Sumatra-Aceh.

    “Jadi Tagana kita kirim 27 relawan. Ada yang di Aceh Tamiang, ada yang di Pidie Jaya. Dan ada permintaan dokter spesialis penyakit dalam kita kirim enam dengan obat-obatannya. Kami akan transparan dalam mengirim donasi masyatakat dan bisa dipertanggungjawabkan di lapangan dan tentunya bantuan itu bisa diterima dengan baik serta bermanfaat,” bebernya.

    “Kita juga telah alokasikan Bantuan Keuangan sebesar Rp 5 miliar ke Sumatra Utara, Rp2,5 miliar ke Sumatera Barat, dan Rp 3 miliar di Aceh itu sesuai SE Mendagri untuk bantuan keuangan,” tambahnya.

    Lebih lanjut Adhy mengatakan Pemprov Jatim juga menganggarkan untuk transportasi yang akan mengirim bantuan masyarakat ke Sumatra-Aceh.

    “Kami menggunakan armada kargo baik yang dari Surabaya maupun dari Jakarta. Saat ini ada juga bantuan yang kami kirim melalui Pelni. Supaya barang-barang ini manfaat kami alokasikan anggaran untuj mengirimnya, yang penting masyarakat di sana tahu bahwa masyarakat Jatim peduli dan Jatim membantu mereka sehingga nama warga Jatim juga dikenang oleh mereka bahwa kita persaudaraannya kuat,” tandasnya.

    Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengatakan bantuan yang dikirim Pemprov merupakan bantuan dari masyarakat dan dari Pemkab/Pemkot se Jatim termasuk dari Pemprov Jatim.

    Soal viral baliho bantuan Gubernur Jatim di sosial media, Gatot menyebut beberapa baliho bantuan Gubernur Khofifah merupakan bantuan dari anggaran Pemprov Jatim.

    “Bahwa Gubernur adalah simbol pemerintahan provinsi. Dan, beberapa baliho yang terpasang di truk itu adalah bantuan yang dari Pemprov Jatim. Baliho itu merupakan inisiatif dari teman-teman BPBD, dan kami minta maaf jika tidak berkenan di masyarakat. Ke depan kami akan mengevaluasi,” jelas Gatot.

    “BPBD Jatim memastikan relawan selama belasan hari tidak berhenti menyiapkan bantuan ke Sumatra-Aceh, mohon upaya kemanusiaan ini jangan dipelintir ke hal-hal lain,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • Aceh Minta Bantuan Penanganan Bencana ke PBB, Mardani Ali Sera: Ini Bukan Angka, Ini Kemanusiaan

    Aceh Minta Bantuan Penanganan Bencana ke PBB, Mardani Ali Sera: Ini Bukan Angka, Ini Kemanusiaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, ikut bicara mengenai langkah Pemerintah Aceh yang menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan bencana.

    Dikatakan Mardani, kondisi bencana yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah berada pada level yang sangat serius.

    Mardani menegaskan, bencana yang terjadi tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan data statistik.

    Ia menilai, situasi ini menyangkut keselamatan dan kemanusiaan warga yang terdampak.

    “Bencana ini luar biasa. Ini bukan angka. Ini kemanusiaan,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (15/12/2025).

    Ia menekankan, masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak boleh kehilangan harapan terhadap kehadiran negara di tengah situasi sulit yang mereka alami.

    Lanjut dia, negara harus menunjukkan peran nyata melalui kebijakan dan langkah yang terukur.

    “Warga Aceh, juga Sumut dan Sumbar, tak boleh putus harapan bahwa negara hadir,” katanya.

    Mardani bilang, kehadiran negara harus diwujudkan melalui arah kebijakan yang jelas, sistem komando yang tegas, serta program rekonstruksi yang terencana dengan dukungan anggaran yang memadai.

    “Dengan kebijakan yang jelas, komando yang jelas, program rekonstruksi yang jelas hingga anggaran yang jelas,” lanjutnya.

    Lebih jauh, anggota DPR RI itu menilai kunci utama penanganan bencana saat ini terletak pada keputusan politik dari pimpinan tertinggi negara.

    Ia mengingatkan, waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga tidak boleh ada keraguan dalam mengambil keputusan strategis.

  • Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Jakarta –

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

    Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

    “Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

    “Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

    Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

    Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

    (aid/fdl)