Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah mengerahkan kekuatan nasional dalam menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pratikno menegaskan pemenuhan kebutuhan hunian sementara (hunian) bagi para korban akan dipercepat.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Pratikno saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (15/12/2025).

    Pratikno mendukung kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana.

    Lokasi yang disiapkan, menurut Pratikno, layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” ujarnya.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno.

    (fca/maa)

  • Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat akan diberangkatkan ke rumah sakit serta puskesmas di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para tenaga medis akan dikirim secara bergilir atau rolling setiap dua pekan.

    Hal itu disampaikan Budi saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Budi menyebut 450 dari 600 dokter sudah siap dikerahkan pada pekan ini.

    “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujar Budi.

    Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, serta perawat di seluruh lokasi terdampak bencana. Kemenkes akan berkoordinasi dengan TNI untuk teknis keberangkatan ke wilayah bencana.

    “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    “Kita buka secara luas. Kita punya database relawan,” ujarnya.

    Budi menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan seperti operasi militer bagi prajurit TNI. “Jadi nanti dikasih penghargaan, seperti sudah ikut operasi kemanusiaan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, perkembangan terbaru jumlah korban meninggal teridentifikasi di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.030 orang per hari ini.

    “Untuk korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa, dari 1.016 pada hari Minggu kemarin, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Senin (15/12).

    (fca/maa)

  • Prabowo Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Sumatera

    Prabowo Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Berirasatu.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk badan atau satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Prabowo belum mendetailkan siapa-siapa saja anggota dan kapan satgas tersebut akan dibentuk. Ia melanjutkan, salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan pascabencana adalah perbaikan perumahan dan infrastruktur.

    Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan mulai membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

    Menurut laporan, Kementerian PKP segera membangun 2.000 unit rumah pada tahap awal.

    “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” kata Prabowo 

    Prabowo menegaskan semua lahan milik negara dapat dimanfaatkan, sehingga tak ada alasan untuk menunda pekerjaan. Bahkan, konsesi hutan yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga bisa digunakan untuk hunian warga.

    “Semua unsur nanti bekerja sama, jangan ada alasan. Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ucapnya.

    Selain pembangunan hunian untuk warga terdampak, Prabowo menyebut pemerintah telah mengirimkan 1.000 alat-alat berat dan fasilitas pendukung sudah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih, air minum, toilet-toilet portabel.

    Jumlah alat berat dan fasilitas pendukung tersebut pun terus ditambah pemerintah. Tak hanya itu, akses jalan darat yang terputus telah diperbaiki secara bertahap dan tujuh jembatan bailey sudah rampung sehingga diharapkan dapat mempermudah konektivitas warga di lokasi terdampak.

    “50 jembatan bailey sedang kita kerjakan, tujuh tadi sudah jadi,” papar Prabowo.

    Jaringan telekomunikasi terputus akibat bencana banjir dan tanah longsor di sebagian daerah di Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah berupaya memulihkannya agar komunikasi masyarakat segera normal. – (Antara/Antara)

    Langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana. Meski belum menyeluruh, Prabowo menyebut pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

    Diketahui, saat tsunami melanda Aceh pada 2004, pemerintah juga membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk memulihkan provinsi itu dari dampak bencana. Selain membentuk BRR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menetapkan status bencana nasional sehingga penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih optimal dilakukan. 

  • 31 Perusahaan Diduga Penyebab Bencana Aceh-Sumatera

    31 Perusahaan Diduga Penyebab Bencana Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengidentifikasi 31 perusahaan yang diduga sebagai faktor penyebab bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Puluhan perusahaan tersebut tersebar di sejumlah daerah.

    “Di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (daerah aliran sungai) itu ada sembilan PT,” kata Dansatgas PKH, Mayjen TNI Dody Triwinarno, di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lalu di Sumatera Utara (Sumut), antara lain yang terletak di DAS Batang Toru, Sungai Garoga, dan Langkat. Jumlahnya disebut ada delapan pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk dari kelompok pemegang hak atas tanah (PHT).

    Kemudian di Sumatera Barat (Sumbar), Satgas PKH mengidentifikasi 14 perusahaan lokal. Belasan perusahaan tersebut terletak di tiga DAS.

    “Entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” ungkap Dody.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah menyampaikan pihaknya sudah memetakan perusahaan mana saja yang diduga menjadi penyebab bencana. Selain itu, sudah diketahui juga dugaan pidana seperti apa yang terjadi.

    Menurut Febrie, penegakan hukum akan dilakukan secara terpadu oleh Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Gakkum Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kejaksaan. Tidak hanya perorangan, korporasi juga akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

    “Selain pidana, akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan. Apabila ditemukan izin yang tidak sesuai atau melanggar, akan ditinjau kembali,” pungkasnya.

  • Polri Sidik 1 Perusahaan soal Pembalakan Liar di Sumatera, 2 Lainnya Menyusul

    Polri Sidik 1 Perusahaan soal Pembalakan Liar di Sumatera, 2 Lainnya Menyusul

    Polri Sidik 1 Perusahaan soal Pembalakan Liar di Sumatera, 2 Lainnya Menyusul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, Polri tengah menyidik satu korporasi yang diduga melakukan pembalakan liar di wilayah Sumatera, sehingga berdampak terhadap banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kapolri
    mengatakan, Polri juga tengah mendalami sejumlah keterlibatan korporasi lain terkait
    pembalakan liar
    di
    Sumatera
    .
    “Dari hasil pendalaman di lapangan terkait dengan tindak lanjut sesuai arahan presiden untuk pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain,” kata Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Sigit memastikan proses
    penegakan hukum
    dilakukan secara bertahap.
    Polri juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
    “Kemungkinan ada dua lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas, pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut,” ujarnya.
    Sigit menyebutkan, pengumuman soal dua korporasi yang masih didalami terkait pembalakan liar ini akan disampaikan usai naik penyidikan (sidik).
    “Nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan,” ucap dia.
    Kapolri mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberi arahan untuk menindak hukum para pelaku pembalakan liar.
    Ia menegaskan perintah Presiden RI itu akan dijalankan secara konsisten oleh Polri.
    “Saya kira tadi sudah jelas dan tegas bahwa terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi, namun di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan, ya kita lakukan penindakan hukum,” ujar dia.
    Sementara terkait ancaman hukuman bagi pelaku pembalakan liar, kata Kapolri, mereka bisa disanksi pidana sekitar 9 tahun penjara.
    “Maksimal 9 tahun kalau enggak salah,” tutur Kapolri.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, ke tahap penyidikan.
    Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam rangkaian peristiwa sebelum bencana terjadi.
    “Yang jelas untuk di TKP Garoga dan Anggoli sudah kami naikkan ke proses penyidikan,” kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, dalam konferensi pers daring, Rabu (10/12/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus bergerak untuk memulihkan kondisi masyarakat pascabanjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dn Sumatera Barat.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan rumah siap huni di lokasi yang telat ditetapkan sebagai wilayah relokasi terhadap korban terdampak bencana.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap pihaknya telah menetapkan lokasi untuk pembangunan hunian bagi korban terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami bersama pemerintah daerah telah melakukan survei untuk lokasi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Maruarar dalam laporan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    “Sudah ada 30 lokasi yang kami survei. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi. Kalau bisa, prosesnya bisa cepat sehingga bisa dipilih mana yang bisa jalan,” katanya.

    Adapun 30 lokasi di Aceh itu ialah di Aceh Barat (8 lokasi), Aceh Selatan (3), Aceh Tamiang (8), Aceh Utara (2), Bireuen (1), Nagan Raya (1), Pidie (1), Pidie Jaya (1), Langsa (2), Lhokseumawe (2), dan Kota Subulussalam (1).

    Kementerian PKP juga telah melakukan survei untuk wilayah Sumatera Utara, yakni Sibolga (2), Tapanuli Utara (2), Tapanuli Tengah (5) dan Tapanuli Selatan (4).

    Sementara itu, di Sumatera Barat telah ditemukan beberapa lokasi, yakni Kota Padang (3), Tanah Datar (1), Padang Panjang (1), Kabupaten Agam (2), dan Pesisir Selatan (1).

    Maruarar juga menyoroti metode pembangunan rumah yang akan digunakan, yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

  • Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Rabu, 3 Desember 2025 11:48 WIB

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

     

  • Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

    Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

    Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

    Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

    “Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

  • Kapolri Ungkap 10.999 Personel Telah Dikerahkan untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Kapolri Ungkap 10.999 Personel Telah Dikerahkan untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan saat ini personel yang telah disiagakan di Sumatra mencapai 10.999 personel.

    Sigit mengemukakan sepuluh ribuan personel itu disebarkan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    “Kekuatan personel Polri yang kita deploy ada 10.999 personel. Di mana kita bagi di Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar,” ujar Sigit dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, tim Disaster Victim Identification (DVI), trauma healing 82 personel hingga siaga Brimob untuk tiga wilayah Sumatra yang terdampak sebanyak 2.321 personel.

    Selain itu, sarana dan prasarana berupa pesawat hingga empat helikopter juga turut diterjunkan Polri dalam operasi bantuan ini. Secara terperinci, satu kapal di Polda Aceh dan Sumatra Barat, dua kapal di Sumatra Utara.

    Selanjutnya, tiga helikopter di Aceh, kemudian di Sumut ada dua pesawat Fokker dan CN serta empat helikopter, serta satu helikopter di Sumatra Barat.

    “Ini nanti digunakan untuk mengangkut logistik yang akan kita salurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kemudian kita juga mengirimkan K-9 untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar,” imbuhnya.

    Selain itu, total bantuan bahan pangan seperti 224 ton beras, gas LPG, 44 genset, pompa air 239 unit hingga solar panel 19.000 unit.

    “Selanjutnya kami telah melayani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan. Ada 24.439 korban yang sudah kami layani, termasuk pemeriksaan DVI 1.015 korban bencana. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan,” pungkasnya.