Xcloud.id

provinsi: SUMATERA BARAT

  • Pemerintah siapkan restrukturisasi pembiayaan koperasi di Sumatera

    Pemerintah siapkan restrukturisasi pembiayaan koperasi di Sumatera

    Kami sudah menyiapkan itu semua (skema restrukturisasi), antara lain tentu misalnya kalau koperasi itu adalah mitra LPDB, kami akan memberikan relaksasi seperti reschedule pemenuhan kewajiban mereka,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyiapkan langkah restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi-koperasi yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam acara Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, Kemenkop saat ini masih melakukan pendataan terhadap koperasi yang sedang menjalani program fasilitasi pembiayaan, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami sudah menyiapkan itu semua (skema restrukturisasi), antara lain tentu misalnya kalau koperasi itu adalah mitra LPDB, kami akan memberikan relaksasi seperti reschedule pemenuhan kewajiban mereka,” katanya.

    Zabadi menjelaskan, skema restrukturisasi yang tengah disiapkan mencakup sejumlah opsi, mulai dari relaksasi kewajiban pembayaran, penjadwalan ulang cicilan bulanan, moratorium, hingga kemungkinan penurunan tingkat bunga.

    Ia menegaskan, restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang lazim dilakukan dalam situasi bencana.

    Kebijakan serupa, kata Zabadi, juga pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah memberikan relaksasi kepada koperasi untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

    “Konsepnya sudah siap, tinggal kita lakukan pendataan di lapangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan serta pemulihan pasca bencana.

    Ia menyampaikan Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana telah menggalang dana sebesar Rp1,6 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Dana tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, antara lain penyediaan toilet mobile, perlengkapan wanita, mainan anak-anak, popok, serta fasilitas penyulingan air bersih.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serba-serbi Pengamanan Nataru: Gelar Operasi Lilin hingga Antisipasi Bencana

    Serba-serbi Pengamanan Nataru: Gelar Operasi Lilin hingga Antisipasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui stakeholder terkait telah berkoordinasi untuk menyiapkan pengamanan terkait perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026 alias Nataru.

    Dari sisi pengamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri menggelar operasi lilin 2025 untuk memastikan pelayanan dan pengamanan optimal dalam momen Nataru. 

    Tak hanya Polri, operasi ini bakal menggandeng TNI, Kemenhub, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata hingga pihak terkait lainnya untuk memaksimalkan kelancaran libur Nataru. 

    Pengerahan Personel

    Secara total, operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan mulai dari Polri, TNI hingga stakeholder terkait lainnya. Operasi lilin 2025 bakal digelar selama 14 hari mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    “Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Jenderal polisi bintang empat itu menyatakan ratusan ribu personel itu bakal disebar ke 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan. 

    Selain itu, posko pengamanan juga bakal dibangun di sekitar tempat ibadah hingga wisata untuk mengatur kegiatan yang digelar oleh pihak-pihak terkait.

    Secara keseluruhan ada 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Selain itu, pemerintah juga membuka 333 pos terpadu sebagai pusat komando operasi lilin 2025.

    Antisipasi Bencana

    Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. 

    Bila perlu, kata Sigit, objek wisata yang rawan akibat cuaca yang tidak menentu bakal ditutup sementara untuk mengantisipasi jatuhnya korban atau peristiwa yang tidak diinginkan.

    “Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Sigit menegaskan personel kepolisian sudah siap ditempatkan di sejumlah titik rawan, termasuk wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

    “Tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit. 

    2,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta 

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho memproyeksikan bakal ada 2,9 juta kendaraan yang bakal meninggalkan Jakarta pada periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan jumlah kendaraan tersebut meningkat 0,9% (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode liburan Nataru pada 2024.

    “Kami laporkan proyeksi volume lalin keluar Nataru. Proyeksinya 2,915.318 kendaraan. Kalau prediksi Nataru hanya ada peningkatan 12,2% terhadap [aktivitas] normal. Naik 0,9% (26,328) terhadap 2024,” ujar Agus saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan data yang ada, Agus menjelaskan jutaan kendaraan itu mengarah ke Cikupa, Merak sebanyak 888.000 kendaraan; 960.000 kendaraan mengarah ke Tol Trans Jawa; 672.000 mengarah ke Bandung termasuk Ciawi.

    Agus menambahkan perhitungan mobilitas kendaraan ini sangat menentukan pihaknya dalam menerapkan rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun arteri.

    Dengan demikian, kata Agus, penerapan atau penindakan untuk mengantisipasi penumpang kendaraan saat libur panjang Nataru 2025-2026 bisa optimal dengan adanya data tersebut.

    “Sehingga cara bertindaknya harus ada perhitungan dengan parameternya,” pungkasnya.

  • 2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan 2.603 unit hunian tetap siap dibangun untuk korban bencana Sumatera. Dia mengungkapkan anggaran yang digunakan berasal dari dana non-APBN, yaitu dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan dana pribadi Ara.

    Hal ini disampaikan Ara usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujar Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Uangnya non-APBN 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” sambungnya.

    Meski saat ini penanganan bencana Sumatera masih di tahap tanggap darurat, Ara menyebut pihaknya mulai bersiap untuk membangun hunian bagi rakyat terdampak. Dia juga menekankan bahwa hunian ini bersifat tetap, bukan sementara.

    Untuk menindaklanjuti pembangunan hunian itu, Ara mengusulkan kepada Menko Pratikno agar menggelar rapat bersama para penegak hukum. Rapat itu dimaksudkan untuk mengonsultasikan persoalan hukum terkait penggunaan lahan yang akan dipakai untuk hunian tetap masyarakat korban bencana.

    “Kita berkoordinasi sesuai arahan Presiden, jangan sampai aturan-aturan itu menghambat negara untuk membantu rakyat,” kata Ara.

    (knv/knv)

  • Penanganan Dampak Banjir Bandang di Agam, BPBD Akui Butuh 52 Unit Ekskavator

    Penanganan Dampak Banjir Bandang di Agam, BPBD Akui Butuh 52 Unit Ekskavator

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Agam di Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan alat berat dan mobil dump truk untuk membersihkan material banjir bandang, tanah longsor dan normalisasi sungai dampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam Rahmat Lasmono mengatakan Agam masih membutuhkan ekskavator 52 unit, wheel loader empat unit dan mobil dump truk 24 unit.

    “Alat berat dan mobil dump truk itu untuk tujuh kecamatan yang terdampak banjir bandang, banjir dan tanah longsor,” katanya di Lubuk Basung, Rabu, disitat Antara.

    Ia mengatakan, tujuh kecamatan itu yakni, Kecamatan Palembayan membutuhkan ekskavator 15 unit, wheel loader dua unit dan mobil dump truk 10 unit. Kecamatan Palupuh membutuhkan ekskavator tiga unit dan mobil dump truk tiga unit.

    Untuk Kecamatan Malalak membutuhkan ekskavator 10 unit untuk dua tipe. Kecamatan Tanjung Raya membutuhkan ekskavator 10 unit dan mobil dump truk lima unit.

    Setelah itu, Kecamatan Ampek Koto membutuhkan ekskavator dua unit. Kecamatan Matur membutuhkan ekskavator satu unit dan wheel loader satu unit.

    “Alat berat dan dump truk ini kita butuhkan untuk membersihkan sisa material, membawa material dan normalisasi sungai,” katanya.

    Ia mengakui saat ini alat berat yang tersedia 45 unit jenis ekskavator 38 unit, wheel loader empat unit, bulldozer tiga unit dan mobil dump truk 15 unit.

    Alat berat dan mobil dump truk tersebut tersebar di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Malalak dan Palupuh.

    Untuk itu, pihaknya berharap bantuan alat berat, dump truk dari perusahaan, perorangan dan lainnya agar pembersihan material dan normalisasi sungai bisa selesai dalam waktu dekat.

    “Kita sangat membutuhkan alat berat, sehingga material banjir bandang, akses lalulintas terbuka sehingga tidak ada lagi daerah terisolir,” katanya.

    Ia menambahkan, jalan terisolir atau terbatas berada di Banio Balirik Nagari Pagadih dan Anak Aia Kijang Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh.

    Setelah itu Sinir Air Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak. Lambeh Kecamatan Palembayan dan Pambatuangan Kecamatan Matur.

    “Kondisi jalan terban, jembatan rusak dan lainnya,” katanya.

    Bencana alam itu, mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, korban belum ditemukan 72 orang dan korban dirawat delapan orang.

    Rumah rusak ringan 472 unit, rusak sedang 290 unit, rusak berat 838 unit, fasilitas pendidikan yang rusak 114 unit, tempat ibadah yang rusak 11 unit.

    Untuk jembatan yang rusak 49 titik, jalan yang rusak 69 titik, lahan pertanian yang rusak 1.948,23 hektare dan lainnya.

  • Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

    Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Pengiriman bantuan gelombang keenam ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Kantor BPBD Jawa Timur.

    Pelepasan bantuan tersebut turut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto. Adhy Karyono mengatakan, sejak awal terjadinya bencana, Pemprov Jatim berupaya mempercepat distribusi bantuan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi.

    “Ini pengiriman yang keenam. Pada tahap awal kami gunakan kargo pesawat agar bantuan cepat tiba. Selanjutnya, melalui koordinasi dengan TNI AL, KRI, Pelni, hingga hercules, berikutnya kita distribusi lewat jalur darat,” kata Adhy.

    Pada pengiriman kali ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim mengerahkan 20 truk logistik dengan total muatan sekitar 127 ton. Bantuan yang dikirim meliputi bahan makanan, perlengkapan kebersihan, kebutuhan keluarga dan kelompok rentan, serta peralatan pertanian.

    Logistik tersebut didistribusikan ke beberapa provinsi terdampak bencana, yakni Sumatra Barat dengan tujuan Kota Padang, Sumatra Utara ke Kota Medan, serta Aceh. Untuk wilayah Aceh, bantuan disalurkan langsung ke sejumlah kabupaten sesuai permintaan pemerintah daerah setempat, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

    “Khusus Aceh, sebelumnya bantuan sudah masuk ke posko. Sekarang kami menyesuaikan dengan permintaan para bupati. Mudah-mudahan jalur distribusi sudah lancar sehingga bantuan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

    Selain bantuan logistik, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan keuangan melalui mekanisme resmi. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp5 miliar untuk Sumatra Utara, Rp3 miliar untuk Aceh, dan Rp2,5 miliar untuk Sumatra Barat.

    Adhy menegaskan, pengiriman bantuan dalam jumlah besar membutuhkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, biaya operasional dan distribusi logistik cukup besar, namun menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

    “Tanpa dukungan APBD, bantuan ini tidak mungkin terkirim. Yang terpenting, kami memastikan seluruh donasi masyarakat bisa diangkut dan sampai ke daerah tujuan,” tegasnya.

    Dengan pengiriman gelombang keenam ini, total bantuan logistik yang telah disalurkan Pemprov Jatim ke wilayah Sumatra mencapai lebih dari 315 ton. Jumlah tersebut berasal dari pengiriman tahap sebelumnya serta tambahan 127 ton pada pengiriman terbaru melalui jalur darat.

    Meski demikian, Pemprov Jatim memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan donasi barang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di lapangan serta menjaga akuntabilitas anggaran menjelang akhir tahun.

    “Kami tidak ingin mengirim bantuan yang tidak sesuai kebutuhan. Jika nanti masih diperlukan dan ada arahan dari pemerintah pusat, tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Adhy.

    Adhy menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur atas kepedulian dan solidaritas yang telah diberikan kepada korban bencana.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Timur yang telah berdonasi. Bantuan ini adalah wujud solidaritas dan kepedulian kita bersama untuk saudara-saudara yang terdampak bencana,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

    Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai meski pemerintah pusat mampu, masyarakat di daerah terdampak masih sangat membutuhkan bantuan internasional.

    “Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

    Dia mengaku masih melihat kondisi memprihatinkan dari warga terdampak bencana banjir dan longsor hingga seminggu setelah kejadian bencana.

    Deddy menekankan masa rehabilitasi dan pemulihan sangat krusial. Dia menyebut daya tahan fisik dan psikis masyarakat perlu diperhatikan penuh dalam situasi yang sulit.

    Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) terbatas dalam anggaran dan sumber daya. Deddy mengatakan proses pemulihan membutuhkan biaya besar, yang sering harus mengorbankan sektor lain.

    “Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar,” ujarnya.

    “Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah,” sambung dia.

    Deddy menyoroti surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga PBB sebagai indikasi urgensi situasi di lapangan. Menurutnya, hal itu menandakan pemerintah daerah dan masyarakat sudah tak mampu lagi bertahan.

    “Jadi kalau benar pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis,” ujarnya.

    Deddy menilai isolasi daerah terdampak harus segera diselesaikan agar distribusi bantuan berjalan lancar. Dia menekankan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan dan kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik harus harus dipercepat.

    “Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.

    “Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.

    Prabowo Sebut RI Mampu Tangani Bencana

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.

    Prabowo awalnya mengapresiasi inisiatif menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI menangani bencana banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo kemudian mengungkapkan ada tawaran bantuan dari kepala negara sahabat.

    “Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Prabowo kemudian menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Prabowo menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

    Aceh Surati 2 Lembaga PBB

    Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

    “Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12)

    Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/jbr)

  • Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi Regional 17 Desember 2025

    Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi Regional 17 Desember 2025

    Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan keputusan untuk mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara UI GreenMetric Indonesia Awarding 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Selasa (16/12/2025).
    “
    Menteri Lingkungan Hidup
    telah membuat keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
    kajian lingkungan hidup strategis
    dalam pelaksanaan tata ruang di tiga provinsi tersebut,” ujar Hanif.
    Hanif menegaskan pentingnya dukungan dari akademisi dalam implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
    “Sejujurnya tanpa dukungan para akademisi, maka Menteri Lingkungan Hidup tidak kemudian mampu memberikan ataupun tidak melakukan tindakan, mampu membangun instrumen untuk
    ketahanan lingkungan
    kita. Tentu ini hal yang sangat paradoks,” katanya.
    Ia juga menyoroti bahwa data curah hujan maksimum yang selama ini digunakan dalam dokumen lingkungan dianggap sudah tidak relevan.

    “Jangan kita hanya berduka saja, mari kita rumuskan langkah-langkah untuk membangun kajian lingkungan hidup strategis. Kenapa kajian lingkungan hidup strategis ini ternyata harus kita evaluasi? Karena telah secara fisik kita lihat telah menimbulkan bencana yang cukup sangat besar. Kajian kita, curah hujan maksimum masih di angka 125 mm per day. Hari ini kejadiannya lebih daripada itu,” tambahnya.
    Selain evaluasi KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup juga menginstruksikan
    audit lingkungan
    terhadap ratusan unit usaha berbasis lanskap dan ekstraktif di ketiga provinsi yang terdampak bencana tersebut.
    “Secara spesifik Menteri Lingkungan Hidup telah menginstruksikan untuk audit lingkungan kepada seluruh unit usaha di tiga provinsi tersebut mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Artinya akan banyak ratusan unit usaha yang berbasis landscape dan ekstraktif sumber daya mineral yang harus dilakukan audit lingkungan,” tegasnya.
    Hanif mengajak perguruan tinggi dan para ahli untuk terlibat aktif dalam memperkuat tim audit.
    “Sampai hari ini, saya belum tahu kapasitas tim audit kita mampukah untuk memenuhi itu. Untuk itu ingin sekali kita mengajak seluruh universitas untuk bersama-sama turun,” imbaunya.
    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan dan mengurangi dampak bencana di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari Regional 17 Desember 2025

    Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari Regional 17 Desember 2025

    Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa curah hujan ekstrem akibat siklon tropis telah menyebabkan bencana banjir besar di Sumatera pada akhir November lalu.
    Hujan dengan intensitas sangat tinggi tercatat mengguyur wilayah tersebut selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 24 hingga 27 November.
    “Kita mencatatkan mulai tanggal 24 sampai 27 November kemarin, paling tidak curah hujan yang cukup tinggi hadir dari siklon senyar tropis ini,” ujar Hanif dalam sambutannya di UI GreenMetric Indonesia Awarding 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Selasa (16/12/2025).
    Berdasarkan data yang dipaparkan,
    Sumatera Barat
    menjadi wilayah dengan curah hujan tertinggi saat kejadian, dengan rata-rata mencapai 135 milimeter per hari selama empat hari.
    “Hampir rata-rata 135 mm per day yang terjadi selama 4 hari. Artinya bahwa selama 4 hari ada 500 mm per meter persegi air turun,” jelasnya.
    Hanif menyebutkan bahwa jumlah air yang turun di 16 hingga 18 daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Barat yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari dua miliar meter kubik.
    Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di Sumatera hanya sekitar 2.500–3.000 mm per tahun, atau sekitar 8–10 mm dalam sehari.
    “Artinya hujan yang selama 20 hari turun dalam 1 hari dan itu terjadi selama 4 hari. Selama 4 hari telah turun hampir 80 hari hujan yang harusnya terjadi secara normal,” katanya.
    “Mulai dari antropogenik kita, dari kultur kita, budaya kita yang telah melakukan kegiatan deforestasi yang cukup luas,” bebernya.
    Selanjutnya, dari segi geomorfologi, Hanif menyebutkan bahwa Sumatra bagian Utara berada dalam kondisi yang tidak stabil.
    Terakhir, dia menilai faktor hidrometriologi sangat berpengaruh, terutama terkait siklon atau topan yang jarang terjadi di daerah dengan lintang rendah, termasuk Indonesia.
    “Kita berada di daerah tropis. Kemudian kita merupakan daerah kepulauan. Sehingga dengan demikian kita merupakan negara yang sangat riskan dengan perubahan iklim ini,” tambahnya.
    Hanif menegaskan bahwa momen ini seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk merenungi akar bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh.
    “Inilah yang kemudian mengharuskan kami diskusi dengan teman-teman universitas untuk mengkaji ulang kajian lingkungan hidup strategis, sebagai landasan penyusunan tata ruang di provinsi ketiga provinsi tersebut. Kami sudah memberikan keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pada tiga provinsi tersebut,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut Megapolitan 16 Desember 2025

    Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut Megapolitan 16 Desember 2025

    Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Polri memberangkatkan pasukan dan logistik kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.
    Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
    Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Muhammad Fadil Imran, menyatakan
    Polri
    mengerahkan 237 personel terpilih yang terdiri dari 226 personel Brimob, dua perwira pendamping, empat pengemudi ambulans, dan lima personel Korpolairud.
    “Ini adalah penebalan personel yang sebelumnya telah tergelar sebanyak 10.999 personel di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Fadil saat menemui media di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (16/12/2025).
    Fadil menambahkan, Polri juga mengirimkan 75 unit kendaraan, termasuk ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan, motor trail, dan swamp boat.
    “Bantuan logistik penting seperti tenda, genset, water treatment system, dan bahan pangan siap saji. Tim kesehatan dari Pusdokkes Polri dengan ambulans dan tenaga medis terlatih,” ujarnya.
    Ia menegaskan, operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal.
    “Kami tidak ingin hanya datang, drop bantuan, dan pulang. Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan bermanfaat dan berkelanjutan sampai masyarakat bisa bangkit kembali,” ucap Fadil.
    Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menjelaskan personel serta puluhan kendaraan yang diangkut dari Jakarta akan menuju Medan, lalu dilanjutkan ke Aceh dan Padang.
    “Kemudian (Kapal Pelni) kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya,” ucap Tri saat menemui media pada Selasa (16/12/2025).
    Tri berharap bantuan yang dikirimkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
    “Semoga dengan semua yang kita berkolaborasi ini, sedikit banyak bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di tiga provinsi tersebut,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pak Prabowo, Nyawa Rakyat Bukan Statistik, Jangan Nirempati

    Pak Prabowo, Nyawa Rakyat Bukan Statistik, Jangan Nirempati

    GELORA.CO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penanganan bencana menuai kritik di jagat maya. Prabowo menyebut situasi masih terkendali lantaran bencana baru terjadi di tiga dari 38 provinsi.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

    Alih-alih menenangkan, pernyataan Presiden Prabowo justru menyulut kemarahan publik. Warganet menilai Kepala Negara terlalu dingin, kering empati, dan melihat penderitaan rakyat sebatas angka statistik.

    “Pernyataan paling nirempati dari No 1 kita,” tulis akun @PolitisiTidurr menanggapi unggahan akun Tempo di platform X, 

    Ia menyindir logika pemerintah yang seolah menunggu seluruh Indonesia hancur dulu sebelum menetapkan status bencana nasional.

    “Aceh, Sumut, Sumbar itu isinya manusia, bukan angka di papan tulis,” tegasnya.

    Nada serupa datang dari akun @diaumond. Ia mempertanyakan klaim terkendali di tengah laporan korban jiwa dan wilayah yang masih terisolasi.

    “Ini nyawa manusia loh, kok kesannya kayak cuma angka. Satu orang aja berharga,” tulisnya. 

    Sebagian netizen bahkan menggunakan analogi tajam. “Kalau satu jari dipotong, yang sakit cuma jari atau satu badan?” sindir @ZRimaNasrullah, diamini akun lain yang menilai negara tak boleh menunggu skala kerusakan membesar baru bertindak.

    “Cuma 3 dari 38. Logika yang sama, kalau memisahkan diri 1 masih ada 37 toh…” usik @budihartanto.

    Kritik juga menyinggung inkonsistensi sikap pemerintah. @mintono_tri mengingatkan kasus Lapindo yang ditetapkan sebagai bencana nasional meski tanpa korban jiwa.

    “Sekarang korban sudah lebih dari seribu, kok dibilang terkendali?” timpal @AryadiPS.

    Ada pula yang menilai Presiden hanya menerima laporan manis dari lingkar Istana. @SaipudinHm mengaku mendapat informasi langsung dari Aceh bahwa kondisi di lapangan jauh lebih buruk dibanding pemberitaan.

    “Saat Presiden datang semua terlihat bagus, setelah pergi gelap lagi,” tulisnya.