provinsi: SULAWESI UTARA

Jakarta –

Kata oplosan belakangan kembali menjadi buah bibir masyarakat. Kali ini, kata itu muncul merujuk pada komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, yaitu beras.

Beras oplosan menjadi sorotan usai Kementerian Pertanian mengungkap ada 212 merek beras yang beredar di Indonesia melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos.

Masalah ini juga telah membuat Presiden Prabowo Subianto naik pitam. Kini, temuan itu telah dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk diusut tuntas dan akan ditindak tegas.

Lantas, bagaimana langkah jangka panjang dari pemerintah untuk mengantisipasi tindakan pengoplosan beras di Indonesia?

Dalam wawancara khusus detikcom, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupas tuntas temuan hingga siasat memberantas beras oplosan. Berikut petikan wawancaranya.

Laporan Bapak sebanyak 212 merek (melanggar mutu-dioplos). Tapi, akhirnya semua merek yang sudah beredar, nggak ditarik. Pemerintah minta nggak ditarik, tapi, harganya diturunin. Apakah ada dari pemerintah, itu pemberian maaf gitu ke produsen? Itu bentuk pemberian maaf ke produsen, atau tetap sebenarnya kasusnya diusut terus?

Itu yang masuk ke penegak hukum, Satgas Pangan tetap ditindaklanjuti.

Sampai akhirnya ada yang kalau memang betul-betul salah, akan dicabut izin usahanya?

Nanti tanya di penegak hukum. Yang jelas, perintah Bapak Presiden ditindak tegas.

Sudah berapa perusahaan itu?

Kemarin itu pertama itu kalau tidak salah 10 perusahaan dan hari ini kalau tidak salah dipanggil lagi 6 perusahaan. Tapi, 10 perusahaan kalau tidak salah 26 merek. Dan berikutnya, dipanggil lagi 40 merek. Ini kan biasa 1 perusahaan 5 merek, 4 merek, 3 merek. Itu harus ditindaklanjuti, itu sudah perintah bapak Presiden.

Saat ini ramai komentar, masyarakat tuh khawatir oplos ini berbahaya buat tubuh?

Oh nggak, ini aman.

Tapi artinya oplos ini membuat masyarakat rugi ya? Yang mereka harusnya bayar premium, dapatnya medium?

(Dapatnya) beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijual Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat.

Apakah ada potensi kayak kasus waktu 2017 PT IBU?

Anda masih ingat ya? Oh iya, ditutup (PT IBU 2017). Makanya sekarang saya wise, saya bijak. Kalau dulu saya segel. Saya sudah mulai bijak. Kami serahkan ke penegak hukum.

Nggak akan penindakan segel lagi?

Tergantung penegak hukum.

Buntut pengoplosan, saat ini ada rencana penghapusan jenis premium, medium. Itu kan standarisasi beras? Standarisasi ini akan dibicarakan dengan presiden atau gimana?

Ini sudah kita putuskan kemarin, tindak lanjuti mungkin dalam waktu dekat. Jadi satu harga seluruh Indonesia, semua beras yang disubsidi oleh pemerintah. Satu harga, HET (harga eceran tetinggi) -nya.

Tapi, SPHP akan ada tetap ada?

Iya nanti kita lihat, kita lihat perkembangannya. Kalau ini SPHP kita turunkan, karena ada harga kenaikan ya, yang tidak normal. Nah nanti ke depan adalah kita satu harga.

Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu (akan) satu harga. HET-nya (baru) mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada, nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah.

Harganya artinya akan diambil dari tengah-tengah dari premium dan medium?

Sudah kita langsung sepakat (satu harga) saja. Misalnya katakanlah Rp 13.000/kg, nanti artinya seluruh beras yang disubsidi pemerintah Rp 13.000/kg. Lebih enak, lebih mudah mengontrol. Dan, saya yakin, harga beras turun, inflasi terkendali sepanjang tahun, kemudian kesejahteraan petani kita jaga.

HPP harus tetap di Rp 6.500/kg. Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar.

Kalau mau untung besar, kami beri karpet merah, bergerak di pabrik gula, kemudian perkebunan. Di sana tidak ada yang ganggu kalau di sana.

Harganya bisa di bawah premium dong?

Oh iya iya. Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah. Sebenarnya sekarang harusnya patuh aja sudah cukup. Masa ada (harga beras) Rp 17.000/kg Sedangkan HET-nya Rp 14.900/kg? Itu kan tidak masuk akal.

Sebenarnya kan sekarang panen gadu biasanya memang harga terkerek naik. Tapi ini berarti, kenaikan ini ditambah dengan kesengajaan mereka menaikkan harga?

Bukan, tidak ada hubungannya persoalan panen gadu, nggak ada, kenapa? Gini, ini standar broken-nya premium, medium. Premium adalah (broken) 15%, kalau medium itu 25%. Mereka (produsen) medium, premium broken-nya 40%, melanggar kan, menipu kan, ya sudah. Nggak usah diputar-putar, ini oplos, ini curah. Saya baca pengamat ini, itu.

Ini jelas, ini standarnya premium, medium, ini kondisi lapangan, ini melanggar. Yang premiumnya itu 15%, tetapi kenyataan yang kami periksa, 40% broken-nya. Melanggar kan? Kalau selisih Rp 5.000/kg. Kalau (beras) 1 juta ton, Rp 5 triliun. Jadi, kalau beras 10 juta ton, Rp 50 triliun (selisih harga jual beras).

Kalau premium (broken-nya) 40%-50% dari total produksi, premium itu 20% dari total produksi, kali Rp 5.000/kg, 100 triliun. Dan ingat, di sana semua beras yang beredar premium-medium, ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu Rp 5.000/kg. Berarti sekitar bisa Rp 70 triliun Rp 80 triliun uang pemerintah.

Bisa dielaborasi nggak? Maksudnya subsidi pemerintah itu terdiri dari apa aja?

Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN. Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000 merugikan Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana.

Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik. Kemudian agar petani untung kuat, disubsidi kan. Ini tidak boleh dijual mahal, karena ada uang pemerintah APBN di situ. Jadi di sini ada APBN yang diperdagangkan, semua premium-medium ini, katakanlah Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun. Benar nggak? Kan bagi dua saja dari Rp 150 triliun.

Terus di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium. Jadi di sini ada APBN, di sini melanggar, itu di jual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan.

Jadi ada yang mencoba-coba membuat teori-teori pembenaran, harga di sana di petani mahal. Bukan di sana persoalannya, persoalannya adalah ini standar pemerintah, kemudian ini penjualannya, kualitasnya tidak sesuai.

Berikutnya, ada yang mengatakan, harga HPP-nya kan naik Rp 6.500/kg. Tetapi ingat, 70% beras diproduksi Maret, April, Mei. Di situ panen puncak kan, nah, di situ hanya 30% (daerah) di atas HPP, 70% (daerah) harga gabah di bawah HPP.

Anggaplah Rp 6.000/kg. Kalau Rp 6.000/kg kali 2 berapa? Rp 12.000/kg. Jadi kan sudah untung kalau dia jual Rp 12.500/kg-Rp 13.000/kg. Iya kan? Berarti keliru orang, ada juga tuh pengamat sampaikan, oh ini Rp 6.500/kg, dipikir Rp 6.500/kg, tiup langsung seluruh Indonesia Rp 6.500/kg. Jadi banyak kan di bawah HPP kan? 70% (daerah) pada saat panen puncak (gabah di bawah HPP).

Kalau panen gadu sekarang ini, kualitas bagus, berasnya kan tinggal 30% total dari produksi nasional, tentu di atas HPP atau sama HPP itu sudah bagus. Tetapi pada saat panen puncak, 70 persen di bawah HPP. Nah ini yang tidak dihitung oleh pengamat, karena dia mengamat dari ruangannya, dia tidak turun lapangan lihat kondisi petani.

Tapi Bapak tahu nggak, misalnya kalau penggilingan tuh suka adu mahal, beli gabah. Itu kan sebenarnya menguntungkan petani, tapi kan akhirnya mereka proses produksinya jadi mahal, dan akhirnya jualnya juga jadi mahal?

Itu kan menguntungkan petani. Tetapi katakanlah beli Rp 7.000/kg, Rp 7.000/kg kan menjualnya di lapangan Rp 18.000/kg premium. Itu pun tidak sesuai broken-nya, standarnya. Iya kan? Tetap melanggar, nggak ada alasan. Karena komoditas ini adalah disubsidi pemerintah.

Tapi ke depan, ini kan sebenarnya konotasi oplos ini kan mereka masyarakat jadi khawatir, jadi ketika ngelihat beras nih di retail, ini dioplos nggak ya? Nah ini gimana langkah pemerintah ke depan biar ngelihat beras tuh ini dioplos apa nggak ya?

Selesaikan dengan harga standarisasi, misalnya harga Rp 13.000/kg, sudah beli saja, karena tidak berbahaya. Iya broken-nya 25% -15% ya sama karbohidratnya. Cuma ada orang yang uang berlebih, maunya premium, harusnya premium betul dong. Jadi nggak masalah kan sama kandungannya, mau broken-nya 15%, 40%, 30% kan sama.

Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia.

Kapan mulai dibahas?

Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus.

Tahun ini lah ya?

Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas.

Satu lagi. Kan tarifnya sudah. Tapi saya penasaran, kan jagung kita juga impor dari AS. Walaupun sedikit, saya tahu, volumenya. Tapi ini kan kita mau swasembada jagung kan kita mau swasembada, bagaimana dampaknya?

Saya tanya juga, beri saya kesempatan bertanya. Satu dua pertanyaan. Itu Komoditas pertanian, ada rekomendasinya nggak, untuk bisa masuk? Ada kan, ya, selesai. Kalau saya tidak tanda tangan, kan nggak impor.

Tarif. CPO menguntungkan nggak? Indonesia tarifnya 19%. Malaysia 25%. Yang punya sawit terbesar 80% dunia adalah Indonesia nomor satu dan Malaysia. Menguntungkan nggak Indonesia tarifnya itu? Dia 25%, kita. Untung dong.

Masalah gandum memang kita tidak tanam. Kedelai, ini tahun mencoba mencari bibit unggul terbaik dunia. Ini baru saja tim kami berangkatkan ke Jordan dengan Brazil. Dia sudah pulang, kami cari benih terbaik. Ada pakar-pakar kita, kami kerja sama dengan perguruan tinggi, pakar kita bagaimana kita menghasilkan bibit unggul yang menguntungkan petani.

Di mana potensi kedelai ini bisa? Daerah-daerahnya dari Indonesia?

Seluruh Indonesia. Tapi kita mencari dulu bibit unggulnya. Kalau sudah, kita dapatkan mungkin kami coba 100 ribu, 50 ribu ini tahun. Setelah itu berhasil, masif.

Kan kita sudah sudah berhasil, habis itu jagung. Berarti habis itu kedelai?

Gula, white sugar. Mungkin insyaallah tahun depan. Jadi peta jalannya satu-satu kita beresin.

Tonton juga video “Distributor Beras Oplosan di Pekanbaru Digerebek, 9 Ton Beras Disita!” di sini:

(ada/eds)