provinsi: SULAWESI UTARA

  • Plt Gubernur Riau Keluarkan Surat Peringatan Dini Antisipasi Bencana, Ini Isinya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Desember 2025

    Plt Gubernur Riau Keluarkan Surat Peringatan Dini Antisipasi Bencana, Ini Isinya Regional 7 Desember 2025

    Plt Gubernur Riau Keluarkan Surat Peringatan Dini Antisipasi Bencana, Ini Isinya
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengeluarkan surat peringatan dini terkait kondisi cuaca di Provinsi Riau.
    Surat ini ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di
    Riau
    , sebagai tindak lanjut siaran pers Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
    Berdasarkan informasi prospek cuaca BMKG pada 5-11 Desember 2025, untuk wilayah Riau diprediksi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
    SF Hariyanto meminta para kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret guna mengantisipasi kejadian bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung.
    “Surat peringatan dini sudah kita sampaikan ke kabupaten dan kota, untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Karena prediksi BMKG, intensitas hujan sangat tinggi di Riau pada 5 sampai 11 Desember,” kata SF Hariyanto dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Minggu (7/12/2025).
    Berikut isi arahan Plt Gubernur Riau ke seluruh bupati dan walikota:
    Dalam arahan tersebut, Plt Gubernur Riau juga memberikan arahan jika terjadi angin puting beliung. Berikut isi arahannya:
    Kemudian, berikut arahan yang harus dilakukan sebelum musim hujan datang:
    Selanjutnya, berikut arahan Plt Gubernur Riau terkait bencana banjir:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem Ancam Sulawesi Utara, BMKG Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan

    Cuaca Ekstrem Ancam Sulawesi Utara, BMKG Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan

    MANADO – Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan potensi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Utara. Hal ini ditegaskan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    “BMKG menerbitkan imbauan kewaspadaan cuaca ekstrem potensi bencana hidrometeorologi,” kata Pelaksana Harian Kepala Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Margy Octavia di Manado, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 6 Desember.

    Berdasarkan analisis kondisi dinamika atmosfer, terpantau berbagai fenomena yang memengaruhi cuaca di Sulawesi Utara, antara lain terdapat bibit Siklon Tropis 93W yang berada di Laut Filipina sebelah utara Sulawesi Utara.

    Kondisi tersebut memberikan dampak potensi peningkatan curah hujan dan angin kencang.

    Kondisi lainnya, dominasi angin muson barat, La Nina aktif, suhu muka laut yang lebih hangat, serta adanya gelombang Eguatorial Rossby yang melintasi wilayah Sulawesi Utara turut memperkuat pembentukan awan hujan.

    Kondisi tersebut, kata dia, didukung dengan kelembaban udara yang basah di setiap lapisan dan tingginya indeks labilitas atmosfer di wilayah Sulawesi Utara.

    “Kombinasi dari fenomena tersebut membentuk kondisi atmosfer yang diprediksi akan mendukung terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir serta angin kencang,” katanya.

    Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara, antara lain di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

    Selain itu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    “Kami mengimbau masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ujarnya.

    Dia mengharapkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai tindakan antisipasi bencana hidrometeorologi (genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang) terlebih khusus untuk daerah dengan topografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor dan banjir.

    Mengingat cuaca bersifat dinamis, pihaknya mengimbau tentang pentingnya terus monitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca dari Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, secara lebih rinci dan detail untuk tiap kelurahan di seluruh wilayah Sulawesi Utara melalui Website https://cuaca.bmka.go.id serta kanal informasi yang terverifikasi.

  • KPK Buka Kemungkinan Periksa Plt Gubernur Riau

    KPK Buka Kemungkinan Periksa Plt Gubernur Riau

    GELORA.CO -Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau berpeluang dipanggil tim penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid.

    “Kalau nanti ditemukan data, dokumen yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (SF Hariyanto), tentu akan kami panggil,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu, 7 Desember 2025.

    Dalam kasus ini, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Pemprov Riau dan beberapa rumah, Rabu, 12 November 2025. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

    Selanjutnya pada Selasa, 11 November 2025, tim penyidik menggeledah kantor Dinas PUPR Pemprov Riau. Dari sana, penyidik mengamankan dokumen dan BBE terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPR.

    Sedangkan pada Senin, 10 November 2025, tim penyidik menggeledah kantor Gubernur Riau. Dari sana, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan BBE, di antaranya terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau.

    Sementara pada Jumat, 7 November 2025, tim penyidik menggeledah rumah tersangka Muhammad Arief Setiawan dan Dani M Nursalam di Pekanbaru.

    Pada Kamis, 6 November 2025, tim penyidik juga telah menggeledah rumah dinas Gubernur Riau dan beberapa tempat lainnya di Riau. Dari sana, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, di antaranya CCTV.

    Dari hasil OTT 3 November 2025, KPK resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam. Ketiganya langsung ditahan sejak Selasa, 4 November 2025 di Rutan KPK. 

  • Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Siswa di Pekanbaru Belajar Urban Farming

    Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Siswa di Pekanbaru Belajar Urban Farming

    Liputan6.com, Pekanbaru – Tidak ada alasan untuk tidak menanam. Sebagian orang masih menganggap keterbatasan lahan menjadi hambatan untuk menanam. Padahal kini sudah ada praktik urban farming yang bisa diteriapkan semua orang. Urban farming merupakan praktik menanam tanaman dan memelihara hewan di dalam kota. Dengan manfaat yang luas, dari keberlanjutan lingkungan hingga peningkatan kesehatan mental, urban farming menjadi solusi inovatif untuk tantangan urbanisasi.

    Urbanisasi yang pesat telah mengubah lanskap kota-kota di seluruh dunia. Gedung pencakar langit, jalan raya, dan infrastruktur modern lainnya sering kali mendominasi pemandangan kota, menyisakan sedikit ruang untuk kehijauan. Namun, di tengah hiruk-pikuk dan padatnya kehidupan perkotaan, muncul sebuah gerakan yang menawarkan solusi hijau dan berkelanjutan: urban farming.

    Pada praktiknya, urban farming bisa dilakukan di berbagai tempat, seperti atap gedung, balkon apartemen, lahan kosong, hingga halaman belakang rumah. Urban farming tidak hanya terbatas pada skala besar, tapi juga bisa dilakukan secara individu, komunitas, dan organisasi.

    Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari praktik urban farming, antara lain, mengurangi jejak karbon dengan meminimalkan jarak yang ditempuh makanan dari tempat produksi ke meja makan. Tanaman yang ditanam di kota juga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dengan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Selain itu, urban farming dapat mengurangi efek pulau panas perkotaan, di mana area perkotaan menjadi lebih panas daripada daerah sekitarnya karena aktivitas manusia dan infrastruktur yang padat.

    Manfaat lainnya adalah ketahanan panagan. Praktik urban farming memungkinkan masyarakat untuk memproduksi makanan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Ini juga memberikan akses yang lebih mudah ke produk segar dan bergizi, yang sering kali sulit didapat di beberapa daerah perkotaan.

    Selain itu ada manfaat pemberdayaan ekonomi dari praktik urban farming, yakni dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi individu dan komunitas. Pasar lokal dan restoran sering kali tertarik untuk membeli produk segar dan organik yang ditanam secara lokal. Selain itu, urban farming dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang pertanian, distribusi, dan edukasi.

    Yang terpenting dari praktik urban farming, tiap orang bisa mendapatkan manfaat kesehatan mental yang signifikan. Kontak dengan alam dan aktivitas fisik yang terlibat dalam urban farming dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kebugaran fisik. Ini juga dapat menjadi sarana untuk membangun komunitas dan memperkuat hubungan sosial. Oleh karenanya sekolah menjadi salah satu tempat yang dianggap paling cocok untuk melakukan urban farming.

     

     

  • Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Jakarta

    Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kendaraan pada saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi di jalan tol maupun non-tol. Catat tanggal dan lokasinya.

    Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat. Diperkirakan masyarakat akan melakukan perjalanan pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” kata Aan dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

    Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

    Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan kendaraan

    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

    3. DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit

    4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.

    5.Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).

    6.Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.

    7.Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    “Selain itu, pemberlakuan pembatasan kendaraan barang ini berlaku juga di jalan non-tol sebagaimana yang tertuang dalam SKB,” katanya.

    Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ruas jalan non-tol yang berlaku pembatasan:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.

    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    10.Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/dry)

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    BMKG Ungkap Wilayah yang Dilanda Hujan Lebat Akhir Pekan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat pada akhir pekan ini di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku diperkirakan mengalami cuaca ekstrem.

    Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari menyampaikan dalam prakiraan cuaca daring pada Sabtu (6/12/2025). Ia mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Banda Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bandar Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara hingga Maluku,” ujarnya.

    Untuk kota-kota besar di Sumatera, BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Palembang. Bengkulu diprakirakan mengalami hujan sedang, sedangkan Tanjung Pinang, Pangkalpinang, dan Bandarlampung berpotensi hujan disertai petir.

    Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Bandung, dan Yogyakarta berpotensi mengalami hujan intensitas sedang. 

    Di wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan berawan tebal. Hujan ringan dapat terjadi di Palangka Raya, Samarinda, dan Banjarmasin, sedangkan Tanjung Selor diprediksi mengalami hujan disertai petir.

    Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Kupang berpotensi hujan sedang. Peringatan juga diberikan untuk wilayah Sulawesi, dengan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, dan Kendari, serta hujan sedang di Mamuju dan Makassar. 

    Sementara itu, beberapa wilayah di Indonesia timur, seperti Ternate, Ambon, dan Merauke berpotensi mengalami hujan sedang. Hujan ringan juga diprakirakan turun di Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

  • Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa Regional 6 Desember 2025

    Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
    Untuk itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (
    Apkasindo
    ) meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
    Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, yang menanggapi pihak yang menyebut perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab banjir.
    Banyak publik yang menyerukan agar aparat penegak hukum menindak aktas ilegal pemanfaatan kayu maupun alih fungsi hutan yang izinnya berasal dari Kementerian Kehutanan. 
    Menurutnya fokus pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan saja.
    “Titik awal bencana bukan di
    perkebunan sawit
    . Kayu-kayu gelondongan itu jelas bukan dari kebun sawit, tapi dari pemanfaatan kayu hutan atau HTI (hutan tanaman industri),” kata Gulat saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Jumat (5/12/2025).
    Ia meminta penegak hukum, agar tidak hanya perusahaan yang diperiksa, tetapi juga Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Jangan hanya perusahaan yang diperiksa, tapi juga Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin dan lalainya tugas utama kementerian teknis tersebut,” kata Gulat.
    Gulat juga meminta evaluasi harus menyeluruh, terutama terkait prosedur perizinan pemanfaatan kawasan hutan.
    “Kejadian ini harus menjadi cermin untuk masa mendatang,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Meski Sakit, Haji Alim Tetap Hadiri Sidang Perdana di PN Palembang

    ​Meski Sakit, Haji Alim Tetap Hadiri Sidang Perdana di PN Palembang

    Pelembang: Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat asal Sumatera Selatan, Kemas Haji Abdul Halim Ali atau yang lebih biasa dikenal dengan Haji Alim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Palembang.

    Meski dalam kondisi memprihatinkan karena masalah kesehatan  pria  lanjut usia (lansia) berusia 88 tahun ini tetap memaksa ingin hadir ke persidangan. Hal ini sebagai bentuk tindakan kooperatif yang ditunjukan Haji Alim sebagai warga negara yang taat hukum.

    Pada persidangan yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025 Haji Alim hadir dengan oksigen yang masih terpasang di hidung serta botol infus di tangannya. Ia juga didampingi sejumlah tim medis dari RSUD Siti Fatimah serta tim Medis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

    Hal itu dilakukan lantaran kondisi kesehatan Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia Atau SMB ini masih labil dan perlu pemantauan tim medis.

    Sejumlah alat seperti tabung oksigen cadangan alat pengecek detak jantung hingga obat – obatan pun disiapkan tim medis selama dirinya menjalani proses persidangan.

    Selain dukungan dari sejumlah karyawan yang hadir, sejumlah ulama di Kota Palembang juga ikut memberikan dukungan. Sejumlah ulama dari berbagai majelis di Palembang ini tak henti-henti melantunkan sholawat serta doa agar majelis hakim mempertimbangkan usia uzur Haji Alim.
     

    Para Ulama dan tokoh agama ini menilai sosok  yang juga dikenal sebagai crazy rich Palembang ini kerap membantu kegiatan keagamaan  seperti membangun masjid dan sekolah-sekolah keagamaan hingga menyantuni anak yatim yang ada di sumsel.  Tidak hanya itu, ia juga kerap memberikan bantuan sosial berupa sembako salah satunya saat Covid-19 tahun 2021 lalu 

    “Masuk kita semua ini masya allah membina anak yatim dan seterus nya kami memberikan suport dan doa kepada beliau dan juga kami meminta kepada majelis hakim yang mulia , kami tidak mengintervensi setidak nya mempertimbangkan unsur beliau yang sudah sepuh usia nya 88 tahun,” kata Ketua Majelis Zikir Al Munajah Al Hidayah, Gahzim Alkaf.

    Meski sedang kondisi kesehatan yang labil, namun mirisnya perlakuan terhadap lansia yang terjerat kasus hukum ini seakan tidak tepat. Pasalnya selain dipasang ankle monitor di pergelangan kakinya, saat dirawat di rumah sakit pun pria sepuh ini dipasang rekaman kamera pemantau oleh pihak jaksa di kamar tempat ia dirawat di RSUD Siti Fatimah Palembang.

    Hal itu membuat pihak keluarga dan kuasa hukum keberatan hingga meminta majelis hakim untuk melepaskan alat ankle monitor tersebut dan melepas kamera pemantau di kamar rawat, lantaran privasi.

    Karena bukan kewenangannya, majelis hakim meminta agar hal itu dimediasikan kuasa hukum dengan jaksa penuntut umum dari Kejari Muba. Namun, dalam pembacaan dakwaannya  majelis hakim mengabulkan permintaan dari anak-anak haji alim sebagai penjamin selama proses persidangan agar tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan kesehatan.

    “Ini bukan kewenangan pengadilan jika ingin dilepaskan ya dilepaskan. kecuali soal penahan atau penangguhan atau dibantarkan. ini bukan wewenang pengadilan ini. Jadi dengan terdakwa yah tidak ditahan sehingga bisa mengikuti persidangan dengan lancar,” kata Fauzi Isra  Ketua Majelis Hakim.

    Menurut Jan Maringka  ketua penasehat hukum Haji Alim  proses penetapan tersangka hingga jadi terdakwa ada kejanggalan  lantaran  Haji Alim tidak pernah diperiksa menjadi saksi maupun selama jadi tersangka.

    Pasalnya  selama itu beliau kondisinya dirawat di rumah sakit karena kesehatannya yang terus menurun.

    “Dengan Adanya Penyitaan Kan Mereka Tidak Bisa Bekerja Ini Yang Berbahaya . Harusnya Kondisi Seperti Ini Harus Jadi Pertimbangan Bahwa Selama Ini Dia Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Sumatera Selatan,” ungkap Ketua Penasihat Hukum KMS H.Abdul Halim Ali, Jan Maringka.

    Kini imbas penyitaan oleh jaksa terhadap PT SMB yang mengelola perkebunan kelapa sawit  sebanyak 3000 karyawan haji alim terdampak atau tidak bisa bekerja  sehingga hal ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim lantaran ia adalah salah satu pengusaha yang ikut menggerakan roda perekonomian di Sumsel melalui sejumlah lini usahanya.

    Sidang lanjutan dengan terdakwa kemas haji abdul alim ali atau yang biasa dikenal dengan haji alim akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi oleh terdakwa.

    Pelembang: Pengusaha sekaligus tokoh masyarakat asal Sumatera Selatan, Kemas Haji Abdul Halim Ali atau yang lebih biasa dikenal dengan Haji Alim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Palembang.
     
    Meski dalam kondisi memprihatinkan karena masalah kesehatan  pria  lanjut usia (lansia) berusia 88 tahun ini tetap memaksa ingin hadir ke persidangan. Hal ini sebagai bentuk tindakan kooperatif yang ditunjukan Haji Alim sebagai warga negara yang taat hukum.
     
    Pada persidangan yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025 Haji Alim hadir dengan oksigen yang masih terpasang di hidung serta botol infus di tangannya. Ia juga didampingi sejumlah tim medis dari RSUD Siti Fatimah serta tim Medis Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

    Hal itu dilakukan lantaran kondisi kesehatan Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia Atau SMB ini masih labil dan perlu pemantauan tim medis.
     
    Sejumlah alat seperti tabung oksigen cadangan alat pengecek detak jantung hingga obat – obatan pun disiapkan tim medis selama dirinya menjalani proses persidangan.
     
    Selain dukungan dari sejumlah karyawan yang hadir, sejumlah ulama di Kota Palembang juga ikut memberikan dukungan. Sejumlah ulama dari berbagai majelis di Palembang ini tak henti-henti melantunkan sholawat serta doa agar majelis hakim mempertimbangkan usia uzur Haji Alim.
     

     
    Para Ulama dan tokoh agama ini menilai sosok  yang juga dikenal sebagai crazy rich Palembang ini kerap membantu kegiatan keagamaan  seperti membangun masjid dan sekolah-sekolah keagamaan hingga menyantuni anak yatim yang ada di sumsel.  Tidak hanya itu, ia juga kerap memberikan bantuan sosial berupa sembako salah satunya saat Covid-19 tahun 2021 lalu 
     
    “Masuk kita semua ini masya allah membina anak yatim dan seterus nya kami memberikan suport dan doa kepada beliau dan juga kami meminta kepada majelis hakim yang mulia , kami tidak mengintervensi setidak nya mempertimbangkan unsur beliau yang sudah sepuh usia nya 88 tahun,” kata Ketua Majelis Zikir Al Munajah Al Hidayah, Gahzim Alkaf.
     
    Meski sedang kondisi kesehatan yang labil, namun mirisnya perlakuan terhadap lansia yang terjerat kasus hukum ini seakan tidak tepat. Pasalnya selain dipasang ankle monitor di pergelangan kakinya, saat dirawat di rumah sakit pun pria sepuh ini dipasang rekaman kamera pemantau oleh pihak jaksa di kamar tempat ia dirawat di RSUD Siti Fatimah Palembang.
     
    Hal itu membuat pihak keluarga dan kuasa hukum keberatan hingga meminta majelis hakim untuk melepaskan alat ankle monitor tersebut dan melepas kamera pemantau di kamar rawat, lantaran privasi.
     
    Karena bukan kewenangannya, majelis hakim meminta agar hal itu dimediasikan kuasa hukum dengan jaksa penuntut umum dari Kejari Muba. Namun, dalam pembacaan dakwaannya  majelis hakim mengabulkan permintaan dari anak-anak haji alim sebagai penjamin selama proses persidangan agar tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan kesehatan.
     
    “Ini bukan kewenangan pengadilan jika ingin dilepaskan ya dilepaskan. kecuali soal penahan atau penangguhan atau dibantarkan. ini bukan wewenang pengadilan ini. Jadi dengan terdakwa yah tidak ditahan sehingga bisa mengikuti persidangan dengan lancar,” kata Fauzi Isra  Ketua Majelis Hakim.
     
    Menurut Jan Maringka  ketua penasehat hukum Haji Alim  proses penetapan tersangka hingga jadi terdakwa ada kejanggalan  lantaran  Haji Alim tidak pernah diperiksa menjadi saksi maupun selama jadi tersangka.
     
    Pasalnya  selama itu beliau kondisinya dirawat di rumah sakit karena kesehatannya yang terus menurun.
     
    “Dengan Adanya Penyitaan Kan Mereka Tidak Bisa Bekerja Ini Yang Berbahaya . Harusnya Kondisi Seperti Ini Harus Jadi Pertimbangan Bahwa Selama Ini Dia Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Sumatera Selatan,” ungkap Ketua Penasihat Hukum KMS H.Abdul Halim Ali, Jan Maringka.
     
    Kini imbas penyitaan oleh jaksa terhadap PT SMB yang mengelola perkebunan kelapa sawit  sebanyak 3000 karyawan haji alim terdampak atau tidak bisa bekerja  sehingga hal ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim lantaran ia adalah salah satu pengusaha yang ikut menggerakan roda perekonomian di Sumsel melalui sejumlah lini usahanya.
     
    Sidang lanjutan dengan terdakwa kemas haji abdul alim ali atau yang biasa dikenal dengan haji alim akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi oleh terdakwa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Wuling Kasih Towing Gratis-Diskon Suku Cadang Buat Mobil Terdampak Banjir Sumatra

    Wuling Kasih Towing Gratis-Diskon Suku Cadang Buat Mobil Terdampak Banjir Sumatra

    Jakarta

    Bencana Banjir di Sumatra jadi pusat perhatian semua elemen masyarakat termasuk pada stakeholder otomotif di Indonesia.

    Salah satunya Wuling Motors yang memastikan hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak musibah banjir Sumatera. Wuling Motors memastikan akan memberi bantuan bagi konsumen yang terdampak banjir Sumatra lewat program Wuling Siaga Banjir Sumatera.

    Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Wuling dalam memberikan layanan worry free serta memastikan mobilitas pelanggan tetap terjaga di tengah kondisi darurat, dengan memberikan dukungan perbaikan kendaraan secara aman dan terukur di diler resmi Wuling.

    “Kami memahami bahwa banjir yang terjadi memberikan dampak besar bagi masyarakat, termasuk pelanggan Wuling. Melalui Wuling Siaga Banjir Sumatra, kami ingin memastikan pelanggan mendapatkan solusi perbaikan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan. Harapannya, program ini membantu pelanggan untuk kembali berkendara dengan aman sesuai komitmen Wuling untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi konsumen,” ujar Aftersales Director Wuling Motors, Maulana Hakim, dalam siaran resmi yang diterima detikOto.

    Program Wuling Siaga Banjir Sumatra menyediakan berbagai layanan khusus bagi pelanggan yang kendaraannya terdampak banjir. Ada layanan towing gratis dari lokasi terdampak menuju diler resmi terdekat untuk memastikan kendaraan mendapat penanganan awal yang tepat.

    Selain itu, pelanggan juga memperoleh subsidi suku cadang sebesar 30 persen atau maksimal empat juta rupiah berlaku untuk komponen yang rusak akibat banjir dan tidak termasuk dalam perlindungan asuransi. Wuling bersama jaringan diler juga memberikan subsidi biaya jasa sebesar sepuluh persen sebagai bentuk dukungan tambahan bagi pelanggan yang sedang memulihkan kendaraannya.

    Wuling Motors gelar Program Wuling Siaga Banjir Sumatera. Foto: dok. Wuling Motors

    Seluruh proses perbaikan dalam program ini dapat dilakukan pada jaringan diler resmi yang ditunjuk, yaitu Wuling Arista Medan SM Raja, Wuling Arista Medan Cemara, Wuling Arista Medan Adam Malik, Wuling Arista Pekanbaru, dan Wuling Maju Padang. Program ini berlaku bagi kendaraan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan bukan disebabkan oleh kesalahan penggunaan. Setiap pelanggan dapat memanfaatkan program ini satu kali selama periode berlangsung.

    Hadirnya program Wuling Siaga Banjir Sumatra sekaligus melanjutkan konsistensi Wuling dalam memberikan layanan tanggap darurat bagi pelanggan, setelah sebelumnya menjalankan program serupa pada bencana banjir di pulau dewata medio September 2025 lalu.

    Langkah ini menegaskan komitmen Wuling untuk menghadirkan layanan purna jual yang responsif, terpercaya, dan relevan bagi kebutuhan pelanggan, terutama dalam situasi darurat. Wuling berharap dukungan ini dapat membantu meringankan beban pelanggan yang terdampak serta menjaga kenyamanan mobilitas mereka.

    (lth/dry)

  • Polda Riau Kirim Bantuan Penanganan Bencana, 3.459 Alat Kerja Dikirim ke Aceh dan Sumbar

    Polda Riau Kirim Bantuan Penanganan Bencana, 3.459 Alat Kerja Dikirim ke Aceh dan Sumbar

    Liputan6.com, Jakarta – Kepolisian Daerah Riau kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya melalui pengiriman bantuan gelombang keempat untuk daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Apel pelepasan bantuan digelar di Lapangan Mapolda Riau dan dipimpin oleh Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Harianto, yang menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan berkelanjutan Polda Riau untuk membantu percepatan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak.

    “Dalam pelepasan kali ini, Polda Riau mengirimkan 3.459 unit peralatan pemulihan berupa 945 angkong, 1.256 cangkul, dan 1.258 sekop,” jelas Kombes Ino dalam keterangannya, Jumat (5/12).

    Ino menjelaskan, bantuan ini disiapkan berdasarkan kebutuhan mendesak dari posko bencana yang memprioritaskan percepatan pembersihan material lumpur, kayu, dan puing sisa banjir bandang serta longsor.

    “Tim bantuan juga dibagi ke dua provinsi tujuan, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk penyaluran ke Sumatera Barat, Polda Riau menugaskan Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki untuk mengantarkan langsung bantuan Polda Riau ke lokasi terdampak,” ujarnya.

    Kombes Ino menyampaikan, setiap gelombang bantuan adalah bentuk kehadiran negara melalui Polri, sekaligus pesan solidaritas bagi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.

    “Ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, negara harus hadir. Kita ingin memastikan bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian,” ujarnya.

    Kombes Ini menguraikan, rangkaian dukungan Polda Riau yang sudah dikirimkan ke lokasi bencana menunjukkan skala operasi kemanusiaan terbesar yang dilakukan Polda Riau sepanjang tahun ini.

    Dari aspek personel, Polda Riau telah mengirim lebih dari 290 personel BKO ke Sumatera Barat, total personel yang terlibat mencapai sekitar 290 orang.

    “Unsur Brimob, Samapta, Polair, K-9, SAR, Polwan, dan elemen pendukung lainnya terlibat dalam operasi evakuasi, pembukaan akses jalan, pendistribusian logistik, pendirian tenda, hingga pencarian korban hilang,” urainya.