Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Megathrust di RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merah dari BMKG

    Megathrust di RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merah dari BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami. Ini mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, dari 13 segmen tersebut, ada dua segmen yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap bencana gempa dan tsunami.

    Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono sudah memberikan peringatan bahwa gempa dari 2 zona Megathrust tinggal menunggu waktu. Masing-masing zona tersebut adalah Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Kedua zona itu sudah lama tidak mengalami gempa atau seismic gap, yakni berabad-abad. Biasanya, gempa besar memiliki siklus sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

    Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 7 Mei 2025, gempa berkekuatan M5,2 yang mengguncang wilayah Nias Barat dikaitkan dengan Megathrust Mentawai-Siberut.

    Daryono mengungkapkan, gempa di Nias Barat merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    “Murni gempa berpusat di zona Megathrust Mentawai Siberut,” kata Daryono, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Gempa Dahsyat Ancam Jawa Barat

    Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak Megathrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda.

    Para peneliti memperingatkan, energi yang terkunci di zona subduksi ini terus bertambah seiring waktu. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, maka bisa menimbulkan dampak berupa gempa besar hingga magnitudo 8,7.

    Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa menjelaskan, pelepasan energi ini tidak hanya memicu guncangan kuat, melainkan juga menggerakkan kolom air laut dan membentuk tsunami besar.

    Mengacu pada hitungannya, jika Megathrust di wilayah Pangandaran pecah, maka gelombang tsunami setinggi 20 meter bisa terjadi dan menjalar ke berbagai wilayah, termasuk Banten, Lampung, bahkan sampai ke Jakarta.

    “Semua pesisir Banten akan terdampak, hanya saja tinggi tsunaminya berbeda-beda,” kata Rahma.

    Di kawasan pesisir Banten, tsunami diprediksi bisa mencapai ketinggian antara 4 meter hingga 8 meter. Sementara di pesisir Lampung, kata dia, seluruh wilayah yang menghadap Selat Sunda disebut akan terkena dampaknya.

    Untuk kawasan Jakarta, bencana tsunami diperkirakan mencapai pesisir utara dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,8 meter. Namun, waktu kedatangannya lebih lambat dibanding daerah lain. Tsunami diperkirakan baru tiba di Jakarta setelah 2,5 jam sejak gempa terjadi.

    “Kalau di selatan Jawa, tsunami sampai dalam waktu 40 menit, bahkan di Lebak hanya 18 menit. Tapi di Jakarta Utara, tsunami datang 2,5 jam setelah gempa,” jelas Rahma.

    Lantas, BRIN mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Risiko Megathrust bukan hanya gempa dan tsunami, melainkan juga kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, dampak sosial ekonomi, hingga korban jiwa.

    Kapan Megathrust Hantam RI?

    Belum ada yang dapat memastikan kapan bencana alam besar tersebut akan terjadi, termasuk BMKG. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

    Pembahasan mengenai isu Megathrust ini disebut BMKG memiliki tujuan untuk mitigasi, edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat.

    Dwikorita melanjutkan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

    “InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.

    Kedua, edukasi terhadap masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

    Selain itu, BMKG juga berkolaborasi dengan Indian Ocean Tsunami Information Center. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami. “Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

    Ketiga, BMKG senantiasa mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

    “Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

    Keempat, BMKG berupaya terus menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” tandas dia.

    Berdasarkan pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut ini daftar 13 segmen megathrust yang mengancam Indonesia:

    1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

    2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

    3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

    4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

    5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

    6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

    7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

    8. Megathrust Nias-Simeulue dengan potensi gempa M8,7

    9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

    10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

    11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

    12. Megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

    13. Megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

    Foto: Peta Megathrust Ancam RI. (Dok. BMKG)
    Peta Megathrust Ancam RI. (Dok. BMKG)

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dari Bonjol ke Pengasingan: Kisah Pilu Tuanku Imam Bonjol Melawan Penjajah

    Dari Bonjol ke Pengasingan: Kisah Pilu Tuanku Imam Bonjol Melawan Penjajah

    Bisnis.com, JAKARTA – Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan rakyat Minangkabau. Imam Bonjol melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Lahir di Sumatra Barat dan dikenal sebagai pemimpin Perang Padri.

    Tuanku Imam Bonjol bukan hanya ulama karismatik, tetapi juga pejuang tangguh yang tak gentar melawan ketidakadilan kolonial. Dia berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang murni dan menentang praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

    Namun, di balik semangat jihad dan perlawanan, perjalanan hidupnya juga dipenuhi kisah pilu, pengkhianatan, hingga pengasingan yang mengantarkannya pada akhir hayat di tanah rantau.

    Biografi Imam Bonjol

    Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang lahir dengan nama Muhammad Shahab di Bonjol, Sumatera Barat, 1 Januari 1772. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan sangat teguh dalam menegakkan ajaran Islam.

    Latar belakang keluarganya yang religius memberikan fondasi kuat bagi semangat perjuangan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebagai tokoh utama dalam Perang Padri, Imam Bonjol tidak hanya menunjukkan keberanian dalam pertempuran, tetapi juga kepemimpinan visioner yang membentuk basis sosial dan militer di Bonjol.

    Imam Bonjol adalah tokoh yang menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan semangat perlawanan terhadap penjajahan, menciptakan sinergi antara spiritualitas dan patriotisme yang langka di zamannya.

    Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepadanya pada tahun 1973 merupakan pengakuan atas jasa dan pengorbanannya dalam mempertahankan martabat bangsa.

    Perjuangannya tetap dikenang, tidak hanya sebagai episode sejarah, tetapi sebagai sumber inspirasi lintas generasi yang menunjukkan bahwa iman dan keberanian adalah fondasi perubahan sejati.

    Profil Tuanku Imam Bonjol

    Nama Lengkap: Muhammad Shahab (Tuanku Imam Bonjol)
    Tempat Lahir: Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat
    Tanggal Lahir: 1 Januari 1772
    Wafat: 6 November 1864, Minahasa, Sulawesi Utara
    Gelar Pahlawan Nasional: Ditetapkan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto
    Julukan: Ulama Perang Padri, Mujahid Sumatra Barat

    Masa Muda dan Pendidikan Agama

    Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Shahab di Bonjol, sebuah daerah kecil di Pasaman, Sumatra Barat. Ia tumbuh dalam keluarga religius yang menghargai pendidikan agama. Sejak kecil, ia belajar membaca Al-Qur’an dan mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam di surau-surau tradisional Minangkabau.

    Pendidikan agamanya tidak berhenti di kampung halaman. Imam Bonjol muda melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu fiqih, tauhid, hingga tasawuf.

    Salah satu guru yang berpengaruh adalah Syekh Abdus Shamad al-Palimbani, yang mengajarkannya pentingnya menegakkan syariat Islam sebagai landasan hidup masyarakat.

    Awal Kepemimpinan dan Pendiri Bonjol

    Setelah kembali dari pengembaraan intelektualnya, Tuanku Imam Bonjol mulai dikenal sebagai ulama yang dihormati. Dia juga mendirikan nagari Bonjol, bukan sekadar sebagai permukiman, tetapi sebagai pusat dakwah dan perlawanan. Di sinilah ia menyebarkan ajaran Islam yang murni dan menyerukan reformasi sosial di tengah masyarakat Minangkabau.

    Bonjol menjadi basis utama gerakan Padri, tempat di mana strategi spiritual dan militer dirancang. Imam Bonjol memperlihatkan kemampuan memimpin tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai panglima perang yang tegas dan adil. Dari sinilah konflik besar antara kaum Padri dan kaum Adat mulai membara.

    Sejarah Perang Padri

    Peran Bonjol dalam konflik Adat – Padri

    Perang Padri yang berlangsung antara tahun 1803 hingga 1837 awalnya merupakan konflik internal antara kelompok ulama (kaum Padri) dan kaum Adat. Tuanku Imam Bonjol berada di garda depan perjuangan kaum Padri yang ingin menyucikan praktik keagamaan dari pengaruh budaya lokal yang dianggap menyimpang.

    Namun, konflik ini berubah drastis menjadi perang besar ketika Belanda ikut campur tangan mendukung kaum Adat. Imam Bonjol melihat bahwa kolonialisme Belanda adalah musuh utama yang memperkeruh situasi dan mengeksploitasi perpecahan dalam masyarakat Minangkabau.

    Taktik gerilya

    Dalam menghadapi pasukan Belanda yang lebih modern dan persenjataan lengkap, Tuanku Imam Bonjol menerapkan strategi perang gerilya. Ia membangun sistem terowongan dan benteng-benteng pertahanan di Bonjol untuk menghadang serangan musuh. Strategi ini sempat merepotkan Belanda selama bertahun-tahun.

    Bonjol menjadi simbol ketangguhan. Pasukan Imam Bonjol menggunakan medan perbukitan dan hutan untuk menyergap musuh secara taktis. Meskipun kekuatan senjata terbatas, semangat juang dan kecintaan terhadap tanah air menjadi kekuatan utama perlawanan ini.

    Penangkapan dan Pengasingan

    Setelah berjuang selama lebih dari tiga dekade, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1837 melalui tipu daya diplomasi. Ia diundang untuk berunding namun dijebak dan ditahan. Peristiwa ini menjadi salah satu pengkhianatan paling memilukan dalam sejarah perjuangan Indonesia.

    Setelah penangkapan, ia diasingkan ke berbagai tempat: mulai dari Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat terakhir inilah Imam Bonjol menjalani sisa hidupnya dalam pengawasan ketat hingga wafat pada 6 November 1864.

    Pengasingan ke Cianjur, Ambon, Manado

    Selama pengasingan, ia tetap menjadi figur yang disegani oleh rakyat. Bahkan dalam keterbatasan, ia terus berdakwah dan menjadi teladan kesabaran serta keikhlasan. Di Minahasa, masyarakat setempat menghormatinya sebagai orang suci. Makamnya kini menjadi situs ziarah dan simbol keteguhan jiwa seorang pejuang.

    Wafatnya Tuanku Imam Bonjol

    Tuanku Imam Bonjol wafat dalam usia tua, jauh dari tanah kelahirannya. Dia dimakamkan di Lota, Minahasa, dan hingga kini, makamnya masih sering diziarahi oleh para peziarah dan pelajar sejarah. Kepergiannya menutup satu bab penting dalam perlawanan rakyat Sumatera terhadap kolonialisme Belanda.

    Meski raganya terkubur jauh dari Bonjol, semangat perjuangannya tetap hidup. Ia dikenang sebagai simbol perjuangan yang bersih, penuh idealisme, dan teguh dalam keyakinan meski harus dibayar dengan pengasingan dan kesepian.

    Warisan dan Simbol Nasional Imam Bonjol

    Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1973. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk: mulai dari nama jalan di berbagai kota, universitas, hingga uang kertas rupiah pecahan Rp5.000 yang menggambarkan wajahnya.

    Pemerintah juga membangun Taman Makam Pahlawan Imam Bonjol di Sumatera Barat sebagai penghormatan simbolik atas perjuangannya. Meski makam aslinya ada di Sulawesi, kampung halamannya tetap menjadi pusat penghormatan atas warisan nilai yang ditinggalkannya.

    Wajah di Uang Rp5.000 dan Nama Jalan

    Kemunculan wajahnya di uang kertas menjadi pengingat sehari-hari akan semangat juang yang tidak lekang oleh waktu. Nama “Bonjol” pun kini tidak hanya dikenang sebagai tempat, tetapi sebagai simbol keberanian dan keteguhan prinsip.

    Kontroversi Imam Bonjol

    Sebagai tokoh sejarah, Imam Bonjol juga tak luput dari kontroversi. Sejumlah sejarawan dan akademisi menyebut bahwa perjuangannya sempat membawa dampak kekerasan di wilayah-wilayah tertentu, terutama terhadap kelompok Batak di utara Sumatra.

    Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan akademis hingga kini. Beberapa menilai bahwa narasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh propaganda Belanda. Yang pasti, sejarah selalu memiliki banyak sisi yang layak dikaji secara adil dan kontekstual.

    Tuduhan Kekerasan pada Batak dan Debat Akademis

    Beberapa literatur kolonial menyudutkan peran kaum Padri sebagai penyebab konflik berdarah. Namun, banyak pula akademisi Indonesia yang membela Imam Bonjol sebagai tokoh reformis yang memperjuangkan kebersihan agama dari praktik menyimpang, bukan penindasan.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • CKG jadi langkah awal transformasi kesehatan

    CKG jadi langkah awal transformasi kesehatan

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada Aktivasi GWB yang ke-12 di Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara (8/8/2025). ANTARA/HO-Kementerian Pariwisata

    Menpar: CKG jadi langkah awal transformasi kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 12:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut Cek Kesehatan Gratis (CKG) jadi langkah awal untuk melakukan transformasi kesehatan yang semula berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan.

    “Melalui layanan kesehatan preventif ini diharapkan dapat mengubah paradigma kesehatan masyarakat dari upaya mengobati secara kuratif, menjadi mencegah atau preventif. Dari sakit dulu baru berobat, tetapi kini cek kesehatan terlebih dulu sebelum sakit,” kata Widiyanti dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Widiyanti menyampaikan CKG merupakan wujud Bakti Sosial Pengobatan Gratis sebagai komitmen dalam mendukung program quick win Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Program itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, melakukan deteksi dini penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Di sektor pariwisata, CKG dan bakti sosial pengobatan gratis diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk mendukung pola hidup sehat serta menunjang aktivitas masyarakat dalam berwisata.

    CKG sendiri saat ini sudah digelar secara serempak di seluruh Indonesia pada siswa sekolah dasar (SD).

    Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Manado, Jumat (8/8), Widiyanti menyebut Kementerian Pariwisata bersama Dinas Kesehatan Kota Manado bekerja sama menghadirkan layanan kesehatan itu sebagai bagian dari rangkaian aksi Gerakan Wisata Bersih di Kota Manado.

    Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, dan pemeriksaan THT. Cek Kesehatan Gratis di sekolah akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun ajaran baru.

    Kemudian, bakti sosial pengobatan gratis diperuntukkan bagi partisipan kegiatan Gerakan Wisata Bersih (GWB).

    Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan asam urat, hingga pemeriksaan gula darah. Usai pemeriksaan, para peserta akan diberikan obat sesuai dengan diagnosis.

    “Dengan adanya program ini, kami optimistis dapat meningkatkan peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index (TTDI) terutama pada pilar kesehatan dan higienitas,” kata Widiyanti.

    Hal lain yang ditekankan oleh Widiyanti yakni kebersihan tidak dapat diabaikan. Laporan pemeringkatan Travel and Tourism Development Index (TTDI) menyoroti tantangan Indonesia pada aspek health and hygiene. Indonesia mencatat skor 3,78. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 4,53.

    Maka dari itu, langkah konkret dan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait diperlukan untuk mempertahankan pilar penilaian yang telah memadai dan meningkatkan pilar-pilar yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, salah satunya melalui Gerakan Wisata Bersih.

    Gerakan Wisata Bersih menjadi gerakan perubahan yang hidup, membumi, dan terus tumbuh di setiap destinasi pariwisata Indonesia. Dengan kolaborasi dan komitmen dari seluruh elemen pentahelix, Gerakan Wisata Bersih diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang lebih bersih, sehat, dan berdaya saing global.

    Sumber : Antara

  • TIFF berdampak ekonomi langsung kepada masyarakat

    TIFF berdampak ekonomi langsung kepada masyarakat

    Kendaraan hias negara Turki ikut mengambil bagian pada pelaksanaan \\\’Tournament of Flowers\\\’, salah satu rangkaian kegiatan \\\’Tomohon International Flower Festival\\\’ tahun 2025. ANTARA/Karel A Polakitan

    Menpar: TIFF berdampak ekonomi langsung kepada masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyebutkan penyelenggaraan “Tomohon International Flower Festival” (TIFF) memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

    “TIFF telah menciptakan ‘multiplier effect’ yang berdampak bagi masyarakat secara langsung, lebih dari menarik pengunjung ke area festival,” kata Menteri Widiyanti saat menyampaikan sambutan di Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu.

    TIFF 2025 berlangsung selama beberapa hari mulai 8 hingga 12 Agustus 2025.

    TIFF, menurut Widiyanti, juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata lainnya di Kota Tomohon seperti Gunung Lokon, Danau Linow, Kampung Temboan serta beragam atraksi budaya.

    “Rangkaian kunjungan ini mendorong perputaran ekonomi lokal yang melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perajin, pelaku kuliner hingga jasa transportasi dan akomodasi,” katanya.

    Berdasarkan analisis dampak dari Kharisma Even Nusantara (KEN) tahun 2024, gelaran TIFF mencatat lebih dari 300.000 pengunjung yang datang dengan perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp92 miliar.

    “Ini membuktikan bahwa festival seperti TIFF menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Salah satu daya tarik utama TIFF adalah pameran bunga yang memadukan seni desain dan flora secara inovatif, kostum-kostum dirancang dari bahan kain dan dihiasi hingga 70 pesan bunga segar.

    Peserta berasal masyarakat umum, pementas seni, instansi pemerintah, perusahaan swasta dan luar negeri yang menjadikan festival ini sebagai panggung inklusif dan terbuka bagi siapapun yang berkontribusi dalam promosi pariwisata melalui karya seni.

    “Kementerian Pariwisata terus mendukung penguatan tata kelola ‘event’ daerah seperti TIFF melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem kreatif, serta promosi yang lebih luas ke pasar internasional,” kata Menteri menambahkan.

    Menteri Widiyanti berharap ‘Tomohon International Flower Festival’ (TIFF) terus bertumbuh sebagai simbol kebanggaan Indonesia.

    “Dari Tomohon kita kirim pesan kepada dunia inilah Indonesia. Indah dalam keberagaman, kuat dalam sinergi, besar dalam budaya,” kata Menteri menutup sambutan.

    Sumber : Antara

  • Peringatan BMKG Hujan Lebat dan Angin Kencang Hantam RI, Ini Lokasinya

    Peringatan BMKG Hujan Lebat dan Angin Kencang Hantam RI, Ini Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Indonesia masih akan menghadapi ancaman hujan lebat hingga angin kencang dalam periode 3 hari ke depan, terhitung 9-11 Agustus 2025.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya mengatakan beberapa tempat di wilayah Indonesia berpotensi mengalami peningkatan aktivitas pembentukan awan hujan, berdasarkan analisis kondisi atmosfer terkini.

    Situsi ini merupakan kombinasi beberapa faktor skala global dan lokal yang menyebabkan kondisi atmosfer cukup labil untuk membentuk awan konvektif dan menghasilkan hujan dengan berbagai intensitas.

    “Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan responsif terhadap potensi kejadian cuaca signifikan. Suhu udara yang relatif kering dan hangat saat ini berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, sehingga masih perlu menjadi perhatian,” tulis BMKG di laman resminya, dikutip Sabtu (9/8/2025).

    Lebih lanjut, pada unggahan akun Instagram resmi BMKG, diperinci peringatan dini cuaca 3 hari ke depan pada periode 9-11 Agustus 2025, sebagai berikut:

    9 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Nusa Tenggara Timur.

    10 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat.

    11 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pedagang Pekanbaru mulai gunakan zona relokasi usai penertiban

    Pedagang Pekanbaru mulai gunakan zona relokasi usai penertiban

    Sejumlah pedagang telah memenuhi area relokasi oleh Perumda Pasar Makassar. (ANTARA/HO-Humas Perumda Makassar)

    Pedagang Pekanbaru mulai gunakan zona relokasi usai penertiban
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 11:02 WIB

    Elshinta.com – Para pedagang mulai menempati zona relokasi dan aktivitas perdagangan di Pasar Pa’baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Pekanbaru, mulai kembali bergeliat pasca penertiban pedagang di bantaran Kanal Jongaya.

    “Kami ingin memberi ruang yang lebih layak bagi para pedagang, sekaligus mendukung visi Kota Makassar 2025-2030, yakni menjadikan kota ini unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Kepala Bagian Pendapatan Perumda Pasar Kota Makassar M Sahid di Makassar, Sabtu.

    Sejak kemarin, kata dia, sedikitnya 106 pedagang yang sebelumnya berjualan di sepanjang bantaran kanal, kini sudah mulai menempati tenda-tenda relokasi yang telah disiapkan oleh Perumda Pasar Kota Makassar.

    Mereka tampak mulai menata barang dagangannya di lokasi baru yang lebih tertata.

    Sebagai bentuk solusi dari penertiban tersebut, Perumda Pasar menyediakan total 117 unit tempat usaha, terdiri atas 63 los dan 53 lapak hamparan.

    Menurut Sahid, fasilitas ini dinilai cukup menampung seluruh pedagang terdampak, dan bahkan telah dimanfaatkan oleh 73 pedagang, dengan kebijakan sewa gratis selama tiga bulan.

    Guna menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung, Tim Ketertiban dan sejumlah pegawai Perumda Pasar juga menggelar Jumat Bersih di area pasar.

    “Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut setelah pembongkaran lapak-lapak liar di bantaran kanal,” kata Sahid.

    Meski sebagian besar pedagang sudah menempati tempat baru, masih ada sekitar 20 pedagang terdaftar yang belum memanfaatkan fasilitas relokasi tersebut. Pihak Perumda berharap seluruh pedagang dapat segera bergabung, agar pasar bisa kembali berfungsi secara maksimal sebagai bagian dari infrastruktur kota yang terintegrasi.

    “Kami tentu butuh partisipasi aktif, tidak hanya dari para pedagang, tapi juga dari masyarakat agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” tambah Sahid.

    Sumber : Antara

  • Tanggapi Surya Paloh, KPK Anggap OTT Bupati Kolaka Timur Sesuai Aturan Nasional 9 Agustus 2025

    Tanggapi Surya Paloh, KPK Anggap OTT Bupati Kolaka Timur Sesuai Aturan Nasional 9 Agustus 2025

    Tanggapi Surya Paloh, KPK Anggap OTT Bupati Kolaka Timur Sesuai Aturan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mempersoalkan terminologi operasi tangkap tangan (OTT) dalam penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (ABZ). KPK menganggap OTT Bupati Abdul Azis telah sesuai aturan.
    “Tangkap tangan itu sendiri misalkan karena ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana orang itu, atau sesaat setelahnya diteriakkan oleh khalayak ramai bahwa dia adalah pelakunya, atau pada saat ditemukan bukti-bukti padanya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    Menurut Asep, KPK mulanya menerbitkan surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada awal 2025.
    Pada pertengahan Juli 2025 hingga beberapa waktu lalu, kata dia, KPK mendapatkan informasi terjadi peningkatan komunikasi dan terdapat proses penarikan sejumlah uang untuk diberikan kepada sejumlah pihak.
    “Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan atau membagi tim menjadi tiga tim,” katanya.
    Tiga tim tersebut bertugas untuk melakukan OTT di tiga lokasi, yakni Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
    “Jakarta disentuh dulu dapat orangnya, kemudian di Kendari disentuh dulu dapat orangnya. Dari situ didapatkan informasi bahwa penyerahan uang maupun barang kemudian juga perintah-perintah yang diberikan itu kepada saudara ABZ juga. Walaupun memang dari informasi awal sudah kami ketahui,” ujarnya.
    “Informasi tambahan dari para terduga yang kami amankan di Jakarta maupun Kendari membuat kami sangat yakin bahwa saudara ABZ ini adalah juga terduga yang harus kami amankan. Untuk itu, tim yang ada di Makassar bergerak untuk melakukan kegiatan tangkap tangan kepada saudara ABZ,” tambah dia.
    Sebelumnya, Surya Paloh setelah menghadiri Rakernas NasDem di Makassar, Jumat (8/8), menginstruksikan kadernya di Komisi III DPR RI untuk memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat dan memperjelas terminologi OTT.
    Menurut dia, OTT semestinya merupakan peristiwa penangkapan yang terjadi di satu tempat, dan ada transaksi antara pemberi dan penerima yang melanggar norma hukum.
    “Akan tetapi, kalau yang satu melanggar normanya di Sulawesi Utara, katakanlah si pemberi, dan yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?,” katanya.
    Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).
    Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya usai serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra), Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis (7/8/2025).
    Di antaranya, Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur; Deddy Karnady selaku pihak swasta PT PCP; dan Arif Rahman selaku pihak swasta PT PCP.
    “Menetapkan lima orang tersangka sebagai berikut: ABZ (Bupati Kolaka Timur Abdul Azis), ALH (Andi Lukman Hakim), AGD (Ageng Dermanto), DK (Deddy Karnady), AR (Arif Rahman),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Sabtu (9/8/2025).
    Bupati Kolaka Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto selaku tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara itu, para tersangka pemberi suap, yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Persekongkolan Jahat Petugas SPBU di Rokan Hulu Riau, BBM Subsidi Nelayan Dijual ke Umum

    Persekongkolan Jahat Petugas SPBU di Rokan Hulu Riau, BBM Subsidi Nelayan Dijual ke Umum

     

    Liputan6.com, Pekanbaru – Benar-benar keji apa yang dilakukan pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupetan Rokan Hulu Riau ini. Demi dapat untung, bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solor dan Pertalite yang sejatinya diperuntukkan bagi nelayan, malah dijual dengan harga lebih tinggi ke masyarakat umum. 

    Aksi culas itu akhirnya berhasil dibongkar Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Tiga orang pelaku diamankan, Selasa lalu (5/8/2025), dalam penggerebekan di Jalan Poros Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, yakni HMY (38) sebagai pelangsir BBM, A (43) selaku supervisor SPBU, dan MD (40) sebagai manajer SPBU.

    Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol. Ade Kuncoro Ridwan di Pekanbaru, Jumat (8/8/2025) mengatakan, para pelaku menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Rokan Hilir yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, namun BBM justru dijual kembali ke masyarakat umum tanpa izin.

    “BBM subsidi itu seharusnya untuk kelompok nelayan, tapi disalurkan ke pihak lain. Supervisor dan manajer SPBU menerima fee dari pelangsir untuk memuluskan pengambilan BBM,” kata Kombes Ade, seperti dikutip dari Antara.

    Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi di wilayah Bagan Punak Meranti. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditreskrimsus melakukan penyelidikan dan menemukan aktivitas mencurigakan di kediaman salah satu pelaku.

    Dari hasil penggerebekan, petugas menyita 50 jerigen Bio Solar berisi sekitar 1.470 liter, 18 jerigen Pertalite sebanyak 522 liter, satu unit becak motor, gerobak kayu, serta dokumen berupa 10 lembar surat rekomendasi dan sembilan surat kuasa.

    “BBM subsidi dibeli seharga Rp200 ribu per jerigen untuk solar dan Rp290 ribu untuk pertalite, masing-masing berisi sekitar 29 liter. Fee sebesar Rp10 ribu diberikan pelangsir kepada pihak SPBU untuk setiap jerigen yang keluar,” ujar Kombes Ade.

    Selama satu pekan, pelangsiran dilakukan rutin menggunakan becak motor dan gerobak kayu, lalu disalurkan kembali ke masyarakat umum.

    Saat ini, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Riau dan disangkakan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Jakarta –

    Kelahiran seorang bayi bisa memunculkan beragam emosi yang kuat, mulai dari kebahagiaan dan antusiasme, hingga rasa takut dan cemas. Namun, di balik momen penuh haru ini, tak jarang muncul kondisi yang tak terduga: depresi.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10 persen Ibu hamil dan 13 persen Ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan mental, terutama depresi. Di negara berkembang, angka ini bahkan lebih tinggi, yakni 15,6 persen selama kehamilan dan 19,8 persen setelah melahirkan.

    Sebagian besar Ibu baru akan mengalami kondisi yang dikenal sebagai baby blues setelah melahirkan. Gejalanya mencakup perubahan suasana hati, mudah menangis, rasa cemas, hingga gangguan tidur. Baby blues biasanya muncul dalam 2 hingga 3 hari pertama setelah persalinan dan dapat berlangsung hingga dua minggu.

    Namun, pada beberapa Ibu, gejala tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan berlangsung lebih lama, yaitu depresi pascapersalinan atau disebut postpartum depression, karena bisa muncul sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah melahirkan. Dalam kasus yang sangat jarang, Ibu dapat mengalami gangguan suasana hati yang ekstrem yang dikenal sebagai postpartum psychosis atau psikosis pascapersalinan.

    Perlu dipahami bahwa depresi pascapersalinan bukanlah tanda kelemahan atau kekurangan pribadi. Ini adalah salah satu bentuk komplikasi medis yang dapat terjadi setelah melahirkan. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, gejala dapat dikelola, dan hubungan emosional antara Ibu dan bayi tetap dapat terjalin dengan kuat.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) melaporkan 57 persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues. Persentase ini disebut menjadikan angka Ibu yang mengalami baby blues di Indonesia tertinggi se-Asia.

    “Lima puluh tujuh persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat tertinggi di Asia dengan risiko baby blues,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Nopian Andusti dalam sebuah sesi diskusi daring.

    Sementara itu menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 9,1 persen Ibu mengalami keluhan saat masa nifas, 1,1 persen di antaranya mengalami baby blues.

    Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Endang Retno Surjaningrum, S.Psi, M.Appa, Psych, PhD, mengatakan pada 2019 tercatat prevalensi depresi postpartum pada rentang 20,5 hingga 25,4 persen, menjadikan satu dari lima perempuan mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk.

    Ada berbagai faktor yang membuat seorang Ibu mengalami depresi dan gangguan mental, misalnya, perubahan hormon, stres fisik dan emosional, komplikasi kehamilan, hingga kurangnya dukungan sosial.

    “Ibu dengan masalah kesehatan mental berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Menyebabkan kunjungan ke perawatan antenatal dan postnatal terganggu, cakupan gizi yang tidak memadai, peningkatan risiko preeklamsia, melahirkan prematur, dan kesulitan menyusui,” papar Prof Endang, dikutip dari laman Universitas Airlangga (Unair).

    Ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan dapat mengalami penderitaan yang mendalam, hingga kesulitan untuk menjalani aktivitas dasar seperti makan, mandi, atau merawat diri sendiri. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental.

    Menurut WHO, bayi baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan kualitas pengasuhan yang diterima. Karena itu, bayi sangat mungkin terdampak jika diasuh oleh Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental.

    Depresi atau gangguan mental yang berat dan berkepanjangan dapat menghambat ikatan emosional antara Ibu dan bayi, termasuk mengganggu proses menyusui dan pemberian Air Susu Ibu (ASI).

    Hubungan Kesehatan Mental Ibu dengan Kelancaran ASI

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada dasarnya dimulai dalam satu jam pertama setelah kelahiran dan dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Artinya, bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih.

    Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan RI, dr Lovely Daisy, MKM, menjelaskan, ASI eksklusif sejak usia 0 hingga 6 bulan merupakan sumber gizi utama yang mengandung zat gizi terlengkap dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    “ASI mengandung zat antibodi yang penting untuk kekebalan tubuh bayi dalam mencegah ataupun melawan penyakit infeksi,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (21/7/2025).

    “Di dalam ASI terdapat kandungan Asam Lemak (DHA dan ARA) yang penting untuk perkembangan otak sehingga pemberian ASI Eksklusif sangat disarankan pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Menghemat pengeluaran keluarga dan negara jika dibandingkan dengan minuman selain ASI,” lanjutnya.

    Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, cakupan ASI eksklusif di Indonesia mencapai 68,6 persen. Provinsi dengan cakupan tertinggi antara lain Nusa Tenggara Barat (87,9 persen), Jambi (81,3 persen), dan Nusa Tenggara Timur (79,7 persen). Sementara itu, provinsi dengan cakupan terendah adalah Gorontalo (47,4 persen), Papua Barat Daya (47,7 persen), dan Sulawesi Utara (52 persen).

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui Foto: infografis detikHealth

    Sementara itu, menurut data terbaru dari Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 74,73 persen anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI eksklusif.

    Meski angkanya cukup tinggi, masih ada bayi yang mungkin tak mendapatkan ASI eksklusif. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gangguan kesehatan mental yang dialami Ibu pasca melahirkan.

    Gangguan seperti baby blues maupun depresi pascapersalinan dapat menghambat proses menyusui. Ibu yang mengalami kondisi ini sering kali merasa cemas, sedih, atau kelelahan secara emosional, sehingga kesulitan memberikan ASI secara optimal.

    Menurut studi yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition yang berjudul ‘Maternal stress in the Postpartum Period is Associated with Altered Human Milk Fatty Acid Composition’, stres yang dialami Ibu pada bulan pertama setelah melahirkan berhubungan dengan penurunan kadar total asam lemak (fatty acid) dalam ASI. Temuan ini mengindikasikan perubahan dalam komposisi ASI bisa menjadi salah satu jalur penularan dampak stres dari Ibu ke bayi.

    “Asam lemak dalam ASI sangat krusial untuk perkembangan anak, termasuk neurologis,” tulis para ilmuwan dalam jurnal tersebut.

    Meski begitu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menentukan apakah perubahan ini berdampak terhadap perkembangan anak di masa depan.

    Studi lainnya yang dipublikasikan di International Breastfeeding Journal dengan judul ‘Association Between Postpartum Anxiety and Depression and Exclusive and Continued Breastfeeding Practices: a Cross-Sectional Study in Nevada, USA,’ juga mengatakan gejala kecemasan dan depresi pasca-persalinan Ibu sebagai faktor yang terkait dengan praktik menyusui yang lebih rendah di antara anak-anak di bawah usia dua tahun (0-23 bulan).

    “Adanya depresi serta adanya komorbiditas gejala kecemasan dan depresi pascapersalinan dikaitkan dengan Exclusive Breastfeeding (EBF) yang lebih rendah. Selain itu, gejala kecemasan pascapersalinan dikaitkan dengan (Continuous Breastfeeding) yang lebih rendah,” demikian laporan jurnal tersebut.

    Senada, Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Naomi Esthernita, SpA, SubspNeo(K) menjelaskan kesehatan mental Ibu sangat memengaruhi kelancaran menyusui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ASI yang dihasilkan.

    “Literatur banyak sekali yang membahas terutama mental. Itu ada anxiety, stress, dan depresi postpartum. Ibu-Ibu yang mengalami stress postpartum itu akan berbeda dalam hal ASI-nya berbeda kualitas dari efek fatty acid-nya. Jadi asam lemaknya beda. Dan setelah diteliti banyak hal, beberapa case juga kan skor stresnya tingginya si Ibu nih,” ucapnya kepada detikcom, Senin (21/7).

    Tak hanya itu, stres emosional juga menyebabkan peningkatan kadar hormon kortisol, yang pada gilirannya dapat menurunkan kadar prolaktin, hormon utama untuk produksi ASI. Bahkan, stres yang berkelanjutan juga bisa mengubah komposisi mikrobiota dalam ASI, yang penting untuk membentuk kekebalan tubuh bayi.

    “Berarti memang masalah kesehatan mental ini baik baby blues atau postpartum depression ini sangat mempengaruhi kualitas dan produksi ASI itu sendiri. Jadi komposisi ASI juga menurut literatur akan berbeda. Terus juga dengan stress volume asinnya juga bisa berkurang karena stres, cortisol nya naik, hormon prolaktinnya jadi turun,” lanjutnya.

    Karena itu, menurut dr Naomi, isu kesehatan mental seperti baby blues dan depresi pascapersalinan perlu mendapat perhatian serius karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Tanpa dukungan yang tepat, gangguan mental pada Ibu dapat menghambat keterikatan Ibu dan bayi, serta menurunkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

    Terlebih, anak yang tak mendapatkan ASI dikaitkan dengan risiko kesehatan, termasuk stunting. Menurut studi yang dipublikasikan di Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia dengan judul ‘Tinjauan Sistematis: Faktor Pelindung dari Risiko Stunting pada Masa Menyusui’, ASI mengandung berbagai nutrisi penting, mulai dari makronutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, dan karnitin, hingga mikronutrien seperti vitamin, mineral, serta zat bioaktif yang dIbutuhkan oleh bayi dan anak di bawah lima tahun.

    “Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting, karena bayi dan anak di bawah lima tahun sangat membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam ASI,” demikian bunyi studi tersebut.

    Sebaliknya, rendahnya cakupan pemberian ASI dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak di masa depan dan bahkan memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.
    “Upaya penurunan stunting di mana satu di antaranya adalah pemberian ASI eksklusif,” ucap dr Daisy.

    dr Daisy juga mengatakan penting pula menekankan proses menyusui secara langsung atau Direct Breastfeeding (DBF), karena dapat membangun ikatan emosional (bonding) antara Ibu dan bayi. Jika ASI diberikan tidak secara langsung, maka perlu menggunakan perantara seperti botol dan dot yang berisiko terkontaminasi jika tidak dicuci dan disterilkan dengan benar.

    Selain manfaat dari sisi psikologis, menyusui secara langsung juga memberikan stimulasi pada otak Ibu melalui isapan bayi. Proses ini merangsang pelepasan hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI, serta hormon oksitosin yang membantu mengalirkan ASI. Dengan demikian, produksi ASI cenderung lebih optimal ketika bayi menyusu langsung dari payudara.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Jangan Panik Moms Jika ASI Tak Langsung Keluar Setelah Melahirkan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)