Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Pemkot Pekanbaru belajar strategi kebersihan kota ke Kabupaten Pacitan

    Pemkot Pekanbaru belajar strategi kebersihan kota ke Kabupaten Pacitan

    “Kami datang ingin menimba ilmu dari Kabupaten Pacitan, bagaimana menjaga kebersihan kota,”

    Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Riau, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, untuk mempelajari strategi kebersihan kota sekaligus memperkuat kerja sama antar-daerah.

    Rombongan yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho itu diterima Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji di pendopo kabupaten, Senin (22/9).

    “Kami datang ingin menimba ilmu dari Kabupaten Pacitan, bagaimana menjaga kebersihan kota,” kata Agung Nugroho.

    Ia mengaku terkesan dengan Pacitan yang dikenal luas, termasuk di media sosial, bukan hanya karena destinasi wisatanya, tetapi juga penataan kebersihan lingkungannya.

    Bupati Indrata menyambut baik kedatangan rombongan Pekanbaru dan menilai kunjungan itu menjadi peluang kedua daerah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

    “Kami juga memiliki keterbatasan infrastruktur dan ingin belajar dari Kota Pekanbaru,” ujar Indrata, yang akrab disapa Mas Aji.

    Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

    Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan Museum dan Monumen SBY-ANI, yang menjadi salah satu ikon wisata sejarah Pacitan, kota kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dipecat dari DPRD Gorontola Gegara Ingin Rampok Uang Negara, Isi Garasi Wahyudin Moridu Bikin Bengong

    Dipecat dari DPRD Gorontola Gegara Ingin Rampok Uang Negara, Isi Garasi Wahyudin Moridu Bikin Bengong

    GELORA.CO  – Wahyudin Moridu resmi dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari kursi DPRD Gorontalo usai mengatakan ‘ingin merampok uang negara’. Ternyata, dia tidak memiliki kendaraan dalam garasinya.

    Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menampilkan Wahyudin sedang mengemudikan mobil menuju Makassar, Sulawesi Utara. Dia berkendara bersama seorang wanita yang diakui Wahyudin berstatus hubungan gelap alias hugel.

    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja, biar negara ini semakin miskin,” kata Wahyudin dalam video tersebut yang diakhiri dengan gelak tawa dari keduanya.

    Sebagai anggota DPRD, Wahyudin menjadi sosok yang rutin melaporkan harta yang dimilikinya ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK. Dia melakukan pelaporan sejak 2018 ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

    Saat itu, Wahyudin memiliki aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp150.000.000, kas dan setara kas senilai Rp35.063.149. Sementara isi garasinya ada satu unit Toyota Fortuner tahun 2018 dengan status warisan yang nilainya Rp450.000.000.

    Toyota Fortuner selalu dilaporkan Wahyudin dalam LHKPN, yang tercantum pada 2019, 2020, dan 2021. Namun, pada laporan yang dibuat pada 2022, 2023, dan 2024, SUV asal Jepang itu menghilang.

    Pada 2024, Wahyudin melaporkan hartanya minus hingga Rp2 juta. Wahyudin memiliki harta tanah dan bangunan Rp180 juta, serta harta kas dan setara kas Rp18 juta, dengan utang sebesar Rp200 juta. Wahyudin melaporkan harta itu dengan kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

    Tidak ada alat transportasi atau mesin yang dilaporkan oleh Wahyudin ke LHKPN. Tapi, di sisi lain dia kerap berfoto di depan mobil-mobil mewah, khususnya SUV. Ini menimbulkan pertanyaan atas laporan harta yang dibuatnya

  • Fakta-fakta yang Sudah Terungkap dalam Kasus Kuota Haji… Nasional 22 September 2025

    Fakta-fakta yang Sudah Terungkap dalam Kasus Kuota Haji… Nasional 22 September 2025

    Fakta-fakta yang Sudah Terungkap dalam Kasus Kuota Haji…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik umum untuk kasus kuota haji tersebut pada Sabtu, (9/8/2025) setelah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah.
    Dalam perkara ini, KPK menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    Pasal ini menjerat perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian negara.
    Lantas, apa saja fakta-fakta yang sudah diketahui dalam perkara ini?
    KPK menemukan penyimpangan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan untuk haji khusus dan haji reguler yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Haji reguler adalah pelaksanaan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama, yang mengatur segala aspek perjalanan mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pembimbing ibadah.
    Sementara, haji khusus diselenggarakan oleh pihak swasta atau travel yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK juga telah menerbitkan larangan bepergian keluar negeri terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur pada 11 Agustus 2025.
    Larangan berpergian ini berlaku untuk 6 bulan ke depan.
    KPK mengatakan, larangan bepergian ini dilakukan karena keberadaan Yaqut dan dua orang lainnya itu dibutuhkan dalam proses penyidikan.
    KPK juga menemukan adanya aliran uang secara berjenjang terkait jual beli kuota haji dari pihak biro perjalanan travel ke level tertinggi pejabat Kementerian Agama.
    Uang tersebut pada kisaran 2.600-7.000 dollar AS untuk setiap kuota haji yang diberikan.
    “Jadi, tidak langsung dari
    travel agent
    itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini. Tetapi, secara berjenjang melalui orangnya, ada yang melalui kerabat si oknum pejabat tersebut, kemudian juga ada melalui staf ahlinya dan lain-lainnya,” kata Asep, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Asep mengatakan, dari skema berjenjang tersebut, KPK mengetahui bahwa mereka yang menampung uang tersebut juga mendapatkan bagian.
    KPK menduga praktik jual beli terjadi dengan modus pengaturan tenggat waktu pelunasan biaya haji khusus yang dibuat singkat, yakni hanya lima hari.
    Modus jual-beli diduga dengan memanfaatkan sisa kuota haji yang tidak terpakai oleh calon jemaah yang sudah mendaftar jauh hari sebelumnya.
    “Penyidik juga mendalami modus pengaturan jangka waktu pelunasan yang dibuat mepet atau ketat bagi calon jemaah haji khusus yang telah mendaftar dan mengantri sebelum tahun 2024, yaitu hanya dikasih kesempatan waktu 5 hari kerja,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jumat (12/9/2025).
    KPK mengatakan, aturan tersebut sengaja dirancang agar calon jemaah haji yang sudah mendaftar sebelumnya tidak terserap dengan baik, sehingga sisa kuota dapat diperjualbelikan kepada travel penyelenggara haji.
    “Penyidik menduga ini dirancang secara sistematis agar sisa kuota tambahan tidak terserap dari calon jemaah haji yang sudah mengantri sebelumnya, dan akhirnya bisa diperjualbelikan kepada PIHK (travel haji) yang sanggup membayar
    fee
    ,” tutur dia.
    Berdasarkan hal tersebut, KPK menemukan fakta baru bahwa jemaah haji yang baru mendaftar tetapi bisa langsung berangkat di tahun yang sama pada 2024 tanpa antre.
    “Saksi didalami bagaimana secara teknis jemaah haji khusus yang urutannya paling akhir (baru membayar 2024) namun bisa langsung berangkat,” ucap dia.
    KPK juga memeriksa Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah sebagai saksi fakta dalam perkara tersebut, pada Selasa (9/9/2025).
    Usai diperiksa, Khalid mengungkapkan ia dan sekitar 122 jemaah pindah dari keberangkatan haji furoda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari Ibnu Mas’ud selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata.
    Haji furoda adalah program haji yang diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus.
    “Saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini (haji khusus),” kata Khalid, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam.
    Khalid memutuskan untuk berangkat ibadah haji menggunakan travel Muhibbah karena Ibnu Mas’ud menyebut bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kementerian Agama.
    “Bahasanya Ibnu Mas’ud kepada kami PT Muhibah kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima,” ujar dia.
    Dia pun merasa menjadi korban dari Travel Muhibbah tersebut.
    “Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini (haji khusus),” tuturnya.
    Tak berselang lama dari pemeriksaan tersebut, Khalid mengatakan, dirinya juga menyerahkan sejumlah uang kepada KPK terkait kasus kuota haji tersebut.
    Sementara itu, KPK mengatakan, uang yang diserahkan Khalid Basalamah adalah uang pemerasan yang dilakukan oknum dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait percepatan pemberangkatan haji khusus.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Khalid diperas untuk menyetorkan sejumlah uang setelah oknum itu menjanjikan pemberangkatan haji khusus langsung dilakukan meski baru mendaftar.
    “Jadi itu (uang yang diserahkan Khalid ke KPK) sebetulnya bukan suap. Karena inisiatifnya dari si oknum (Kemenag) itu. ‘Kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya’. Itu sudah memeras,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    “Dia (Khalid) karena daripada furoda juga belum jelas. Nah, ini yang sudah jelas nih, visanya sudah ada, haji khusus. Jadi dia, ya sudah kalau emang ada,” sambung dia.
    Asep mengatakan, tak lama setelah penyelenggaraan ibadah haji tersebut, DPR RI membentuk Pansus Haji untuk melihat pembagian kuota haji 2024 tersebut.
    Hal ini, kata dia, membuat oknum Kemenag itu ketakutan dan memutuskan mengembalikan uang hasil pemerasan itu kepada Khalid Basalamah.
    “Karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu, diserahkanlah kembali ke Ustaz Khalid Basalamah,” tutur dia.
    Asep menambahkan, pihak-pihak yang membujuk Khalid Basalamah dari haji furoda menjadi haji khusus tidak hanya dari oknum Kemenag, melainkan juga dari pihak travel perjalanan haji.
    Dia mengatakan, oknum dari Kemenag membujuk pendakwah tersebut secara berjenjang.
    “Ya, itu berjenjang. Yang minta itu adalah dari oknum Kemenag. Tapi, (juga) ke travel. Jadi berjenjang. Setelah kita telusuri berjenjang. Permintaannya begitu berjenjang. Tapi, masing-masing travel juga mengambil keuntungan,” ucap dia.
    KPK akan menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dalam waktu dekat.
    “Kapan ini ditetapkan tersangkannya? Dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Namun, Asep tak mengungkapkan rincian waktu penetapan dan pengumuman tersangka tersebut.
    Ia mengatakan, KPK akan segera mengumumkan jika sudah ada penetapan tersangka.
    “Calonnya (tersangka) ada, pasti di konferensi pers dalam waktu dekat,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelajar Suspek Cacar Monyet Meninggal di Kepulauan Meranti, Bupati: Masyarakat Tetap Tenang Regional 21 September 2025

    Pelajar Suspek Cacar Monyet Meninggal di Kepulauan Meranti, Bupati: Masyarakat Tetap Tenang Regional 21 September 2025

    Pelajar Suspek Cacar Monyet Meninggal di Kepulauan Meranti, Bupati: Masyarakat Tetap Tenang
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Sebuah kasus diduga cacar monyet atau virus monkeypox terkonfirmasi di Kepulauan Meranti, Riau.
    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, terdapat dua orang yang dicurigai terinfeksi, keduanya merupakan pelajar.
    Salah satu dari mereka telah dinyatakan meninggal dunia.
    Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Pur) Asmar, mengonfirmasi bahwa ia telah menerima laporan mengenai anak-anak yang diduga terinfeksi cacar monyet.
    “Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit. Ternyata memang benar ada satu pasien meninggal. Sementara satu orang lagi sudah mulai pulih,” kata Asmar saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (21/9/2025).
    Asmar menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan RSUD Kepulauan Meranti untuk bertindak cepat.
    Jika fasilitas lokal tidak memadai, pasien disarankan untuk segera dirujuk ke Pekanbaru untuk penanganan lebih lanjut.
    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan petugas kesehatan.
    “Imbauan kami kepada masyarakat agar tetap tenang,” ujar Asmar.
    Bupati Asmar mengingatkan warganya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan.

    “Apabila ada warga yang mengalami gejala seperti demam, ruam, atau pembengkakan kelenjar, agar segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan,” tambahnya.
    Ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyakit seperti ini.
    Diketahui bahwa kedua orang yang diduga terinfeksi cacar monyet merupakan santri di salah satu pesantren di Kepulauan Meranti.
    Asmar menyatakan akan segera berkoordinasi untuk memutus rantai penyeberan penyakit tersebut.
    “Bisa saja untuk sementara proses belajar dan mengajar diliburkan. Nanti saya koordinasi lagi sama pimpinan pesantren,” tutup Asmar.
    Sebelumnya, dua remaja di Kabupaten Kepulauan Meranti diduga terinfeksi cacar monyet.
    Salah satu dari mereka meninggal setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Kepulauan Meranti.
    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, juga mengonfirmasi bahwa kedua korban berstatus pelajar.
    “Ini baru suspek. Ada dua orang suspek. Benar, satu orang meninggal dunia. Untuk satu pasien lagi sudah pulih dan sudah pulang ke rumahnya hari ini,” ujar Ade saat dihubungi Kompas.com.
    Ade menambahkan bahwa meskipun gejala yang muncul pada korban mengarah ke
    monkeypox
    , pihaknya belum dapat memastikan diagnosis tersebut hingga hasil laboratorium dari Pekanbaru keluar.
    “Kami belum bisa pastikan ini monkeypox. Masih menunggu hasil laboratorium,” kata Ade.
    Dalam situasi ini, Ade mengimbau masyarakat Kepulauan Meranti untuk tidak panik.
    Ia meminta warga untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
    “Masyarakat kami minta agar melakukan gerakan hidup sehat, seperti olahraga, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kami imbau masyarakat jangan terlalu panik. Kami juga telah melakukan langkah-langkah pencegahan. Bila ada gejala, segera lapor ke petugas medis,” tutup Ade.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Jelaskan Upaya Oknum Kemenag Gaet Khalid Basalamah Gunakan Haji Khusus

    KPK Jelaskan Upaya Oknum Kemenag Gaet Khalid Basalamah Gunakan Haji Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan oknum Kementerian Agama (Kemenag) mengiming imingi pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour Khalid Basalamah agar beralih dari haji furoda ke haji khusus.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut oknum Kemenag berjanji menyediakan fasilitas berupa maktab yang dekat dengan Mina.

    “Tapi si oknum pegawai Kemenag ini meyakinkan kepada Ustaz KB itu bahwa ini loh ada furoda khusus dan ini pasti berangkat di tahun ini juga,” kata Asep, Kamis (18/9/2025).

    Alhasil Khalid Basalamah berpindah dari haji furoda ke haji khusus. Selain itu, Khalid juga ditawari penginapan yang tidak jauh dari tempat lempar jumroh. 

    “Kemudian terkait dengan penginapan yang dekat dengan tempat jumroh dan lain-lain itu salah satu yang mengapa Ustaz KB ini kemudian mau, gitu ya, dari haji furoda pindah ke haji khusus,” tuturnya.

    Asep menyampaikan kemungkinan praktik itu dilakukan juga oleh travel lain, sehingga sampai saat ini KPK masih mendalami perakara kuota haji.

    “Itu lah yang membuat, ini khusus yang ke Ustaz Khalid Basalamah ya. Kemungkinan yang lain juga, di travel yang lain, jemaah yang lain itu juga iming-imingnya seperti itu. Kemungkinan ya,” kata dia.

    Tak hanya itu, alasan Khalid ingin menggunakan haji khusus adalah keterangan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Yaqut selaku Menteri Agama pada era itu. 

    Tawaran diberikan oleh Ibnu Masud, pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, sehingga Khalid bersama 122 jemaah dari Uhud Tour termasuk dalam rombongan PT Muhibbah.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Presiden ke-7 Jokowi bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023, membahas penambahan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji untuk jemaah Indonesia

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Dalam realisasinya, pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.

    Penyidik juga mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar. 

    Uang tersebut diduga mengalir ke pegawai Kementerian Agama. Terbaru, penyidik mendapatkan informasi adanya juru simpan yang menampung uang tersebut.

  • Waspada Cuaca “Ngaco”, BMKG Beri Peringatan Terbaru

    Waspada Cuaca “Ngaco”, BMKG Beri Peringatan Terbaru

    Daftar Isi

    Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca di Indonesia

    Imbauan BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca di Indonesia dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan dipengaruhi oleh Bibit Siklon Tropis 90W dan Siklon Tropis “MITAG”.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kedua sistem ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di Laut Cina Selatan serta Laut Filipina.

    Peringatan tersebut disampaikan BMKG melalui Prospek Cuaca Mingguan yang dipublikasikan di laman resminya. Prospek ini berlaku untuk periode 18-25 September 2025.

    Bibit Siklon Tropis 90W diprediksi berada di Laut Filipina, dengan kecepatan angin maksimum 35 Knot, tekanan minimum sebesar 1002 hPa, dan arah pergerakan ke arah Barat Laut. Potensi bibit siklon ini menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori peluang tinggi.

    Sementara, Siklon Tropis “MITAG” diprediksi berada di Laut Cina Selatan, dengan kecepatan angin maksimum 50 Knot, tekanan minimum sebesar 1002 hPa, dan arah pergerakan ke arah Barat – Barat Laut.

    “Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif,” tulis BMKG, dikutip Minggu (21/9/2025).

    “Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat lebat,” lanjut BMKG.

    Menurut BMKG, cuaca di Indonesia juga akan dipengaruhi adanya pertemuan angin yang terpantau memanjang dari dari Perairan barat Aceh hingga Aceh, dari Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Barat Bengkulu, dari Laut Jawa hingga Sumatra Selatan, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, di Laut Seram, dan di papua Selatan.

    Kondisi atmosfer pada skala lokal juga mendukung peningkatan potensi hujan. Labilitas atmosfer yang relatif kuat serta kelembapan udara yang basah menjadi pemicu terbentuknya awan konvektif di beberapa wilayah, yakni di sebagian besar Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    “Dengan mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, serta gelombang laut tinggi,” demikian peringatan BMKG.

    “BMKG mengingatkan pentingnya memantau secara rutin informasi cuaca melalui kanal resmi, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan genangan,” tambah BMKG menegaskan.

    Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca di Indonesia

    Periode 19-21 September 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat.

    “Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan,” tulis BMKG.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di:

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat

    – Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    Angin Kencang

    – Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Periode 22-25 September 2025

    Umumnya cuaca di Indonesia didominasi hujan ringan hingga hujan lebat.

    Namun BMKG mengingatkan agar mewaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di:

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat

    – Papua Pegunungan dan Papua.

    Meski begitu, BMKG mengingatkan, prospek tersebut adalah kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan media sosial BMKG.

    Imbauan BMKG

    BMKG pun memberi sejumlah imbauan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk menjauhi lokasi atau titik rentan bencana.

    – Waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir

    – Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang

    – Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja

    – Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polres Meranti hingga TNI Patroli Jaga Malam Antisipasi Premanisme-Geng Motor

    Polres Meranti hingga TNI Patroli Jaga Malam Antisipasi Premanisme-Geng Motor

    Kepulauan Meranti –

    Polres Kepulauan Meranti bersama jajaran TNI hingga Satpol PP menggelar patroli bersama untuk menjaga keamanan. Patroli menyasar sejumlah titik rawan mengantisipasi premanisme hingga geng motor.

    Kegiatan patroli dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Syahrizal, Minggu (21/9/2025) dini hari. Patroli mengambil rute sejumlah objek vital di Kota Selatpanjang.

    Pada kesempatan itu, personel juga menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi mengajak warga untuk menjaga kerukunan dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman.

    “Kegiatan patroli ini merupakan tugas pokok Polri untuk memberikan rasa aman, sekaligus menunjukkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat,” ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi.

    Dalam kegiatan patroli tersebut, tim melakukan sambang di tempat keramaian dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kamtibmas serta melakukan pemeriksaan kendaraan guna menghindari aksi premanisme.

    Patroli yang dilakukan hingga Subuh tadi memastikan situasi kondusif. Tidak ada gangguan yang cukup berarti.

    (mea/knv)

  • Jelang Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Massa Aksi Simpatik Palestina Sampaikan 4 Tuntutan Ini Megapolitan 21 September 2025

    Jelang Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Massa Aksi Simpatik Palestina Sampaikan 4 Tuntutan Ini Megapolitan 21 September 2025

    Jelang Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Massa Aksi Simpatik Palestina Sampaikan 4 Tuntutan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Puluhan massa yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).
    Selain menunjukkan solidaritas untuk rakyat Palestina, massa juga menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto jelang pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.
    Sekretaris Jenderal FPN, Furqon, mengatakan tuntutan ini merupakan bentuk dorongan agar Indonesia mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di panggung internasional.
    “Palestina adalah utang sejarah kita sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Karena itu, Indonesia harus berani memimpin inisiatif global untuk menghentikan genosida dan mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Furqon kepada Kompas.com.
    Furqon merinci empat tuntutan yang disuarakan massa, yakni:
    1. Dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk tetap tegas di forum internasional dan melanjutkan konsistensi Indonesia dalam membela Palestina.
    2. Segera menghentikan genosida di Gaza melalui langkah-langkah nyata, tidak semata mengandalkan Dewan Keamanan PBB yang kerap terhambat hak veto Amerika Serikat.
    3. Mendorong reformasi sistem PBB, khususnya mekanisme hak veto, yang dinilai menjadi penghalang bagi terwujudnya solusi adil dan damai bagi Palestina.
    4. Menggalang solidaritas bangsa-bangsa selatan agar lebih mandiri serta terhindar dari politik adu domba imperialisme global.
    Furqon menambahkan, aksi simpatik ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga digelar serentak di sejumlah kota lain seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, hingga Pekanbaru.
    “Kami berharap suara masyarakat Indonesia dapat terdengar jelas oleh Presiden Prabowo ketika berbicara di Sidang Umum PBB. Dunia menunggu langkah nyata Indonesia,” ujarnya.
    Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
    Arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI sempat tersendat karena massa membawa spanduk, poster, serta bendera Palestina berukuran besar di tengah suasana Car Free Day.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Megapolitan 21 September 2025

    Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Megapolitan 21 September 2025

    Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Puluhan massa yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025) pagi.
    Aksi ini digelar untuk menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menyerukan penghentian genosida Palestina dalam Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.
    Pantauan Kompas.com, massa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa bendera Palestina.
    Teriakan lantang seperti “Free Free Palestine!” dan “Stop Genocide in Palestine!” berkali-kali menggema di sekitar Bundaran HI.
    Di tengah barisan aksi yang membelakangi Monumen Selamat Datang, terbentang spanduk besar bertuliskan: “Pak Prabowo, Ayo Pimpin Dunia Hentikan Genosida di Palestina!” serta “Palestine Network”.
    Selain itu, sejumlah peserta juga mengangkat poster bertuliskan “From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” dan “End Imperialism” dengan ilustrasi bernuansa perlawanan.
    Sejumlah bendera Palestina berukuran besar dikibarkan, membuat kawasan Bundaran HI dipenuhi nuansa solidaritas internasional.
    Koordinator aksi menyampaikan bahwa suara Indonesia harus lebih tegas di panggung internasional.
    “Pak Prabowo, rakyat Indonesia mendukung penuh agar Anda menjadi pemimpin dunia yang berani menyerukan penghentian genosida Palestina. Dunia tidak boleh lagi bungkam,” ujarnya dalam orasi.
    Sekretaris Jenderal FPN, Furqon mengatakan, aksi di Jakarta merupakan bagian dari gerakan serentak di sejumlah kota lain, seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, Pekanbaru, hingga Majene.
    “Palestina adalah utang sejarah bangsa Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Satu-satunya bangsa yang hadir saat itu dan belum merdeka hingga kini adalah Palestina,” kata Furqon kepada
    Kompas.com
    .
    Ia menambahkan, FPN mendorong agar Presiden Prabowo berani mengambil inisiatif global.
    “Langkah pertama adalah segera menghentikan genosida dengan cara apa pun. Jangan hanya bergantung pada Dewan Keamanan PBB yang terus diblokir hak veto Amerika. Harus ada inisiatif seluruh negara anggota PBB untuk menghentikan genosida sekarang juga,” ujarnya.
    Menurut Furqon, pemilihan lokasi CFD bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas sekaligus menggalang tanda tangan dukungan.
    “Kita ingin suara masyarakat sampai kepada Presiden. Meski beliau sudah berangkat ke PBB lewat Tokyo, kita berharap pesan ini tetap tersampaikan,” tuturnya.
    Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
    Arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin sempat tersendat karena massa memenuhi kawasan Bundaran HI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Fenomena ini disebabkan adanya Fase Bulan Baru yang terjadi pada 21 September 2025, yang dapat meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, terjadi potensi rob di sejumlah wilayah yang rentan, terutama di pesisir-pesisir dekat pelabuhan, tambak garam, pemukiman pesisir, dan usaha perikanan darat.

    BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada, menyiapkan diri, dan mengikuti informasi cuaca maritim terkini.

    Wilayah & Waktu Potensi Terjadinya Banjir Rob

    Berdasarkan laporan BMKG, banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia dengan periode berbeda-beda, yaitu:

    Sumatera Utara
    Kepulauan Riau
    Kepulauan Bangka Belitung
    Banten
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Nusa Tenggara Barat (NTB)
    Sulawesi Utara
    Sulawesi Tengah
    Maluku

    Dampak & Rekomendasi BMKG

    Rob bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat pesisir, termasuk bongkar muat di pelabuhan, pemukiman pesisir, kegiatan tambak garam, dan perikanan darat.

    Masyarakat pesisir harus siaga dan waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut. Waspada terutama saat waktu prediksi gelombang tinggi atau saat cuaca buruk.

    Menyikapi hal ini, masyarakat pesisir disarankan untuk meningkatkan kesiagaan dan menjaga keselamatan, mulai dari memindahkan barang berharga ke tempat aman hingga mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Pencegahan dini dan kesadaran bersama menjadi kunci agar dampak rob bisa diminimalkan.