Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Suami Tahu Istri Anti Puspitasari Selingkuh, Namun Dimaafkan, Ternyata Diulangi dan Berakhir Tragis

    Suami Tahu Istri Anti Puspitasari Selingkuh, Namun Dimaafkan, Ternyata Diulangi dan Berakhir Tragis

    GELORA.CO – Suami sah korban Anti Puspitasari (22) yaitu Adi Rosadi (36) ternyata pernah memergoki istrinya itu selingkuh dengan pria lain.

    Adi dalam pengakuannya kepada wartawan mengaku pernah memergoki istrinya menjalin hubungan dengan pria lain dengan bukti percakapan WhatsApp (WA).

    Namun Adi hanya memarahi saja istrinya saat itu, tidak menceraikan korban yang telah memberinya satu anak itu.

    “Dulu korban ini pernah ketahuan selingkuh oleh saya. Ada chat WA dengan seorang laki-laki, saat itu saya marahi,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

    Setelah kejadian itu, kehidupan rumah tangga mereka pun berlanjut seperti biasa.

    Sementara terkait selingkuhan Anti yang terekam CCTV hotel saat check in bersama Anti Puspitasari di Hotel Lendosis, dia tidak mengenalnya.

    “Saya tidak tahu dengan pria yang ada dalam video tersebut,” kata Adi.

    Ternyata selingkuh berulang kembali dilakukan korban yang terpaut usia 13 tahun dengan suaminya itu.

    Korban pun check-in di Hotel Lendosis di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lawang Kidul, Ilir Timur II, Kota Palembang, Jumat (10/10/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Korban cek in bersama pria muda yang menyewa jasanya yaitu Febrianto alias Febri.

    Cek in ini berakhir tragis dimana korban dibunuh oleh pria bernama Febrianto yang membayar korban melalui jasa open Booking Online (BO) melalui aplikasi media sosial.

    Adi Rosadi juga tak ingin lagi membahas soal latar belakang pembunuhan istrinya yang ternyata jual diri melalui open BO.

    Sebelum kasus ini terbongkar, Adi tidak mengetahui bahwa istrinya bergabung di grup open booking online di salah satu media sosial.

    Namun, Adi mengaku pernah melihat istrinya berkomunikasi dengan pria lain lewat WhatsApp, meski tidak mengenal sosok tersebut.

    Motif Kesal Disuruh Keluar Kamar

    Saat diinterogasi di Mapolda Sumsel, pelaku Febrianto mengaku awal pembunuhan karena kesal dengan sikap korban yang tidak mau melakukan hubungan intim untuk kedua kalinya.

    Padahal dalam perjanjian kencan, korban mau dibayar Rp300.000 dengan memberikan jasa berhubungan badan sebanyak dua kali.

    “Iya (melakukan) pembunuhan, karena kesal. Karena sebelum waktunya, saya disuruh keluar dari kamar,” kata pelaku kepada wartawan saat konferensi pers di Polda Sumsel.

    Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengatakan, pelaku tidak terima karena korban melanggar perjanjian kencan yang mereka sepakati.

    “Pelaku merasa kesal dan marah ke korban. Saat itulah terjadi pembunuhan,” ujarnya di Mapolda Sumsel, Kamis (16/10/2025).

    Dari pengakuan pelaku, mulut korban disumpalnya pakai manset hitam yang dilepasnya saat melakukan hubungan intim.

    Pelaku Febrianto juga mencekik leher korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia di atas kasur kamar hotel.***

  • KPK Ungkap Modus Korupsi PT PP: Nama Pegawai Lepas Dipakai Cairkan Uang Proyek Nasional 17 Oktober 2025

    KPK Ungkap Modus Korupsi PT PP: Nama Pegawai Lepas Dipakai Cairkan Uang Proyek Nasional 17 Oktober 2025

    KPK Ungkap Modus Korupsi PT PP: Nama Pegawai Lepas Dipakai Cairkan Uang Proyek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus dalam kasus dugaan korupsi proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) tahun anggaran 2022-2023.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ada praktik penyalahgunaan identitas para pekerja harian lepas untuk mencairkan sejumlah uang di proyek.
    “Jadi ada subkon-subkon fiktif begitu ya yang dikerjakan di lingkup PT PP ini, di antaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, penyalahgunaan identitas,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (16/10/2025).
    Budi mengatakan, hal tersebut didalami KPK saat memeriksa empat saksi pada Kamis (15/10/2025).
    Empat saksi tersebut adalah Danang Adi Setiadji selaku Manager Proyek Sulut-1 Coal FSPP; Junaidi Heriyanto selaku Manager Proyek MPP Paket 7; Darmawan Surya Kusuma selaku Manager Proyek PSPP Portsite/Manyar Power Line; dan Sholikul Hadi selaku Manager Proyek Jayapura dan Kendari.
    Penyidik menduga identitas pekerja lepas itu digunakan untuk mencairkan uang di proyek fiktif.
    “Tujuannya adalah untuk melakukan pencairan fiktif dari proyek-proyek tersebut,” ujar Budi.
    DIketahui, KPKtengah mengusut kasus korupsi baru terhadap proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tahun Anggaran 2022-2023.
    KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi tersebut, tetapi belum mengungkap identitas mereka.
    Berdasarkan perhitungan sementara, kasus korupsi di PT PP itu menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 80 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Produksi Minyak Blok Rokan, Pertamina Geber Proyek CEOR Minas

    Jaga Produksi Minyak Blok Rokan, Pertamina Geber Proyek CEOR Minas

    Bisnis.com, PEKANBARU – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PT Pertamina (Persero) lewat anak usahanya, yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus menggeber proyek chemical enhanced oil recovery (CEOR) di Lapangan Minas. Teknologi berbasis formulasi lokal ini diharapkan menambah produksi sekitar 2.000 barel minyak per hari (bopd).

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan energi di tengah laju penurunan alamiah produksi minyak domestik. Lapangan Minas, yang merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara, kini berada pada fase lanjut dengan tingkat water cut mencapai 99,5%.

    Artinya, dari setiap 100 liter fluida yang diangkat, hanya 0,5 liter yang benar-benar minyak mentah. Untuk itu, inovasi teknologi menjadi satu-satunya opsi untuk mempertahankan produksi minyak di Blok Rokan yang kian menurun.

    PHR kini tengah menyiapkan implementasi teknologi CEOR berbasis injeksi kimia berupa Alkali-Surfaktan-Polimer (ASP) untuk mendorong minyak sisa yang masih terperangkap di batuan reservoir. Metode ini diyakini dapat meningkatkan recovery factor lapangan hingga 13-22% sekaligus memperpanjang umur ekonomis produksi selama 8-14 tahun. 

    “Teknologi ini menjadi kunci untuk mempertahankan produksi minyak di Minas yang kini tinggal 0,5% dari total fluida yang diangkat,” ujar Sr. Engineer Petroleum PHR Kaisar Agus Dely Putra, Kamis (16/10/2025).

    Berbeda dari implementasi sebelumnya di era operator lama, formulasi kimia yang digunakan kali ini sepenuhnya hasil pengembangan internal PHR, menjadikannya salah satu proyek EOR pertama di Indonesia yang menggunakan formulasi domestik. 

    Proyek CEOR Minas saat ini memasuki tahap konstruksi fasilitas injeksi di Area A. Injeksi kimia pertama dijadwalkan pada Desember 2025 dengan target tambahan produksi sekitar 2.000 barel minyak per hari. Jika implementasi berjalan sesuai rencana, proyek ini berpotensi menambah sekitar 2,1 juta barel minyak secara kumulatif selama fase operasi awal. 

    “Kalau proyek ini berhasil, bukan hanya meningkatkan produksi di Minas, tapi juga membuktikan Indonesia mampu mengelola lapangan tua dengan inovasi teknologi sendiri,” kata Kaisar.

    Saat ini, produksi Lapangan Minas berkisar 28.000 barel per hari, jauh di bawah puncak kejayaannya yang pernah menembus 400.000 barel per hari pada dekade 1970-1980. Dengan teknologi CEOR, PHR berharap dapat memperlambat laju penurunan produksi dan menciptakan bump production baru di tengah stagnasi produksi nasional. 

    PHR memperkirakan biaya produksi atau lifting cost akan meningkat menjadi sekitar US$40-US$50 per barel, dibandingkan rata-rata produksi konvensional di Blok Rokan yang masih berkisar US$20-US$30 per barel. Namun, secara strategis, proyek ini dinilai krusial karena dapat memperlambat penurunan alamiah produksi minyak nasional yang kini berada di bawah 600.000 barel per hari.

  • Wamendagri apresiasi efisiensi anggaran dilakukan pemda di Riau

    Wamendagri apresiasi efisiensi anggaran dilakukan pemda di Riau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi upaya efisiensi anggaran dan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Riau.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, juga mengapresiasi langkah pemda di Riau yang tetap berkomitmen menjaga prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer keuangan.

    Upaya tersebut tercermin dari fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk optimalisasi pendapatan daerah.

    “Ini saya kira patut diapresiasi. Nah, kemudian kami juga mencatat bagaimana Pak Gubernur (Riau) bersama Pak Kapolda, ini peduli terhadap lingkungan hidup, kepada ekosistem, Taman Nasional Tesso Nilo, dan lain-lain. Tadi malam kami berbincang bersama Pak Kapolda, ada langkah-langkah tegas, kami sangat apresiasi,” kata Bima.

    Hal itu disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru.

    Bima menjelaskan rakor tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum untuk bertukar informasi terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.

    Ia juga menyoroti upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau yang sebelumnya sempat mencatat angka tertinggi nomor dua secara nasional, yakni sebesar 5,08 persen.

    Empat kabupaten/kota yang mencatatkan inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (4,46 persen), Kabupaten Kampar (3,91 persen), Kota Dumai (3,59 persen), dan Kota Pekanbaru (3,34 persen).

    Meski demikian, Bima mengapresiasi langkah-langkah cepat pemda di Riau dalam menekan laju inflasi melalui berbagai intervensi.

    “Apresiasi, Pak Gubernur (Riau), tadi sudah ada operasi pasar murah ya. Apresiasi untuk Pak Gubernur, dan silakan kepala daerah yang lain juga, pastikan sidak ke pasar supaya tidak ada penahanan barang, dan buka kerja sama dengan daerah lain untuk memperlancar pasokan. Ada juga gerakan menanam gitu ya, dimasifkan ini, PKK, dan lain-lain,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima mewakili Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan agar Pemerintah Provinsi Riau tetap memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di tengah kebijakan efisiensi.

    Ia menegaskan keberhasilan SPM memerlukan koordinasi erat antara kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi SPM yang berpotensi terdampak.

    “Mendagri meminta kami untuk melakukan simulasi. Pak Menteri sampaikan jangan sampai SPM itu terdampak,” tuturnya.

    Bima juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dan mengidentifikasi SPM yang berpotensi terdampak dalam situasi efisiensi saat ini.

    Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.

    Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan refleksi dan menata kembali APBD agar lebih sehat dan efisien.

    Selanjutnya, Bima menekankan pentingnya peningkatan realisasi belanja daerah. Kemendagri memberikan catatan agar percepatan realisasi APBD terus dilakukan sehingga perputaran uang di daerah tetap terjaga.

    Menurutnya, pemerintah pusat akan menelaah lebih lanjut apabila realisasi belanja masih berada di bawah rata-rata nasional.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni per 30 September 2024, rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara nasional mencapai 57,2 persen.

    Sementara itu, tahun 2025 pada tanggal yang sama, angkanya tercatat baru mencapai 54,45 persen. Adapun Provinsi Riau, realisasi belanja berada di angka 52,98 persen atau sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional.

    Terkait kondisi ini, Kemendagri mencatat sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan belanja daerah, antara lain penetapan APBD yang tidak sesuai ketentuan, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang molor, serta hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    Padahal, percepatan penetapan PPK dan pelaksanaan PBJ menjadi kunci penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

    “Kami mengapresiasi kepala daerah yang setiap minggu selalu mengecek realisasi belanja ini. Mandeknya di mana, PBJ ini masalahnya apa, mana yang force majeure karena fisik, mana yang karena faktor administrasi, atau mana yang hanya realisasi pembayaran saja,” jelasnya.

    Bima berharap pemda di Provinsi Riau dapat segera mengatasi berbagai kendala yang menghambat serapan anggaran dan mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Riau mampu mencatat realisasi APBD di atas rata-rata nasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MyRepublic Mau Buka Internet Murah 100 Mbps di Wilayah Ini

    MyRepublic Mau Buka Internet Murah 100 Mbps di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – MyRepublic jadi salah satu perusahaan yang memenangi lelang frekuensi jaringan 1,4 Ghz. Perusahaan mendapatkan dua regional sekaligus dengan jumlah 9 Zona.

    CEO MyRepublic Indonesia Timotius Max Sulaiman mengatakan hal ini bakal jadi pelengkap dari produknya yang sudah ada, FTTH (Fiber to the Home) dan Fiber Optic.

    “Buat kami ini satu hal yang sangat komplementer terhadap produk kami yang ada hari ini. Dan kami akan punya FWA (Fixed Wireless Access) ini,” kata Timotius, Kamis (16/10/2025).

    Dia berharap agar keputusan tersebut bisa jadi jalan perusahaan menjangkau lebih banyak kota dan pulau-pulau. MyRepublic memenangi Regional II dan Regional III yang daerahnya berada di luar Pulau Jawa.

    “Dan kami berharap kami bisa menyedia penyedia utama,” dia menuturkan.

    Menurutnya, tantangan yang ada sebelumnya ada kesulitan secara geografis untuk menarik kabel. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan investasi dan untuk memperluas jaringan internet.

    Selain itu juga membutuhkan banyak izin karena banyak lahan yang harus digunakan. Namun, dengan FWA, bisa mempersempit tantangan tersebut.

    Timotius menjelaskan bahwa jaringan MyRepublic sudah cukup kuat di wilayah Sumatra dan Bali, tetapi terpusat di kota-kota terbesar. Lewat layanan FWA, MyRepublic bisa menawarkan layanan internet ke lebih banyak wilayah di antara kota-kota besar juga.

    “Sedangkan dengan adanya FWA menjangkau wilayah tersebut dengan membangun beberapa transmiter,” ujar Timotius.

    Dalam pengumuman Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), MyRepublic memenangi Regional II dengan lelang harga tertinggi.

    Berikut daftar zona daerah yang ada di dalam Regional II:

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Berikut adalah wilayah yang termasuk dalam Zona III:

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.

    “Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” kata Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan Sumsel telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan.

    “Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    “Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.

    Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

    Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.

    “Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.

    Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.

    “Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” kata Saan.

    Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

    Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.

    “Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Identitas 10 Korban Tewas Terbakarnya Kapal Tanker MT Federal II di Galangan Batam

    Ini Identitas 10 Korban Tewas Terbakarnya Kapal Tanker MT Federal II di Galangan Batam

    JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada Kamis, telah selesai mengidentifikasi 10 jenazah korban kebakaran kapal tanker MT Federal II yang terjadi di galangan milik PT ASL Marine Shipyard.

    Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri Komisaris Besar Polisi M. Zakir mengatakan seluruh jenazah berhasil diidentifikasi dengan kecocokan sidik jari dan ciri medik khusus.

    “Kami bersama tim melaksanakan operasi DVI dengan pendekatan sidik jari, kecocokan data medik, kecocokan properti dan kecocokan profil gigi (odontologi) maka Tim DVI Polda Kepri melalui proses sidang rekonsiliasi telah mengidentifikasi keseluruhan korban,” kata Zakir di RS Bhayangkara Polda Kepri, Kamis, disitat Antara. 

    Ia menjelaskan operasi DVI terhadap korban kebakaran kapal Federal II ini telah dilaksanakan sejak Rabu 15 Oktober pukul 13.00 WIB.

    Kesepuluh jenazah yang sebelumnya dievakuasi dari lokasi kebakaran ke sejumlah rumah sakit, dikirim ke RS Bhayangkara Polda Kepri untuk keperluan identifikasi.

    Proses identifikasi ini, lanjut dia, rampung pada Kamis pagi pukul 05.00 WIB dan selesai diserahterimakan kepada pihak keluarga pada pukul 09.45 WIB.

    Dalam proses identifikasi ini, personel DVI Polda Kepri meminta data pendukung dari keluarga korban.

    Setelah proses identifikasi jenazah selesai, selanjutnya Tim DVI Polda Kepri melakukan langkah-langkah pemulasaran jenazah, pengawetan, dan pemetian.

    “Seluruh jenazah sudah diserahkan kepada ahli waris dan pemulangan ke kampung halaman,” ujar Zakir yang juga Ketua Tim DVI Polda Kepri.

    Dari 10 jenazah itu, kata dia, dua jenazah diserahkan kepada ahli waris di wilayah Kota Batam, satu jenazah ke Pekanbaru, satu jenazah ke Pagar Alam, Sumatera Selatan, dan lima jenazah ke Medan, Sumatera Utara.

    “Pemulangan jenazah ke kampung halaman dilaksanakan secara kolektif,” ujarnya.

    Adapun penyebab kematian para korban berdasarkan hasil identifikasi karena luka bakar serius yang dialami.

    “Luka bakar yang ditemukan bervariasi, ada ringan, sedang, sampai berat, sehingga yang ringan ini bisa langsung teridentifikasi. Sebenarnya ada beberapa yang bisa dilihat langsung secara fisik, tetapi proses identifikasi tentunya harus kami laksanakan sesuai prosedur DVI,” kata Zakir.

    Berikut data kesepuluh korban:

    1. Jenazah dengan kode PM 002 teridentifikasi sebagai Prengki Protestane Pane, warga Batu Aji dengan dasar identifikasi sidik jari dan kecocokan ciri khusus.

    2. Jenazah dengan kode PM 001 teridentifikasi sebagai Anton, warga Sagulung, dengan dasar identifikasi sidik jari, kecocokan ciri medik khusus dan kecocokan data properti.

    3. Jenazah kode PM 005 teridentifikasi sebagai Chandra Edi Saputra Pasaribu, warga Sagulung, dengan dasar identifikasi sidik jari, dan kecocokan ciri medik khusus.

    4. Jenazah dengan kode PM 008 teridentifikasi sebagai Andi Haryono, warga Batu Aji, dengan dasar identifikasi sidik jari, kecocokan ciri medik khusus dan kecocokan data properti.

    5. Jenazah kode PM 003 teridentifikasi sebagai Habibullah Siregar, warga Medan, dengan dasar identifikasi sidik jari dan kecocokan ciri medik khusus.

    6. Jenazah kode PM 006 teridentifikasi sebagai Krisman Simatupang, warga Batu Aji, dengan dasar identifikasi sidik jari dan kecocokan ciri medik khusus.

    7. Jenazah kode PM 004 teridentifikasi sebagai Ramadan Rizki, dengan dasar identifikasi kecocokan profil gigi dan kecocokan properti.

    8. Jenazah kode PM 007 teridentifikasi sebagai Maradong Tampubolon, warga Batu Aji, dengan dasar identifikasi kecocokan profil gigi.

    9. Jenazah kode 009 teridentifikasi sebagai Dimas Saputra, warga Pagar Alam, dengan dasar identifikasi kecocokan profile gigi dan kecocokan ciri medik khusus.

    10. Jenazah kode PM 0010 teridentifikasi sebagai Indris Sardi warga Bilah Buluh, Aceh, dengan dasar identifikasi kecocokan medik khusus.

  • 2 Polwan Polda Riau Raih Medali di Kejuaraan PON Bela Diri Kudus 2025

    2 Polwan Polda Riau Raih Medali di Kejuaraan PON Bela Diri Kudus 2025

    Pekanbaru –

    Dua Bintara Polwan Polda Riau kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kedua polwan yang tergabung dalam Tim Taekwondo Provinsi Riau sukses meraih medali pada ajang bergengsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri 2025 yang diselenggarakan di Kudus, Jawa Tengah.

    Kompetisi Taekwondo yang berlangsung selama tiga hari, Minggu (12/10) hingga Selasa (14/10) itu bertempat di GOR Djarum, Kudus, menjadi panggung pembuktian bagi kedua srikandi Bhayangkara tersebut.

    Puncak prestasi dipersembahkan oleh Bripda Mega Djuwita Sillagan, Bintara Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kampar. Dengan semangat juang yang tinggi, Bripda Mega berhasil mengungguli atlet-atlet dari provinsi lain dan menyabet Medali Emas di Kelas Under 73 kg Putri.

    Raihan emas ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Polres Kampar dan Polda Riau, tetapi juga kontribusi emas pertama yang signifikan bagi kontingen Riau di cabang olahraga Taekwondo pada PON Beladiri kali ini. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Polwan Polda Riau tidak hanya tangguh dalam menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga mumpuni di bidang olahraga nasional.

    Perolehan perunggu ini melengkapi kontribusi Polwan Polda Riau, memperkuat total perolehan medali Provinsi Riau di ajang olahraga tingkat nasional tersebut.

    Tim Taekwondo Provinsi Riau didampingi oleh Manager Tim yang juga merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau, Aipda Jili Wulandari. Kehadiran pendamping dari institusi Polri menunjukkan dukungan penuh Polda Riau dalam pembinaan dan pengembangan potensi anggotanya.

    “Prestasi gemilang kedua Bintara Polwan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh personel Polda Riau, khususnya Polwan, untuk terus berprestasi, menjaga integritas, dan mengharumkan nama institusi Polri di kancah nasional maupun internasional,” kata Vera, Kamis (16/10/2025).

    (mea/dhn)

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Akhirnya Diumumkan

    Harga Internet Murah 100 Mbps Akhirnya Diumumkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan pemenang berikut harga yang harus dibayarkan oleh pengguna frekuensi 1,4 GHz. Frekuensi ini dialokasikan untuk layanan internet murah dengan kecepatan 100 Mbps di seluruh Indonesia.

    Komdigi dua pemenang dalam lelang ini yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI) serta Eka Mas Republik pemilik MyRepublic.

    Untuk regional I yang mencakup wilayah Jawa dan Papua, Surge memenangi lelang dengan harga Rp 403.764.000.000. MyRepublic memenangi lelang untuk regional II dan regional III yang mencakup wilayah lain di Indonesia.

    Untuk regional II yang antara lain mencakup wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Sumatra, MyRepublic berani membayar harga Rp 300.888.000.000. Di regional III, MyRepublic memenangi hak pengguna frekuensi dengan membayar Rp 100.888.000.000

    Berikut adalah daftar lengkap regional dan zona untuk layanan internet broadband wireless access (BWA) menggunakan frekuensi 1,4 GHz:

    Regional I

    Regional tersebut terdiri dari enam zona, berikut daftarnya:

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)

    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta

    Zona 7 : Jawa Timur

    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara

    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi

    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung

    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah

    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat

    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Lelang frekuensi terakhir yang dilakukan pemerintah berlangsung pada 2020. Saat itu, Telkomsel memenangi frekuensi 2,3 GHz dengan penawaran senilai Rp 1 triliun dan frekuensi 2,1 GHz dimenangi oleh Indosat dan Tri dengan harga 

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara Regional 15 Oktober 2025

    Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara Regional 15 Oktober 2025

    Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Widodo, dirundung masalah.
    Pria yang baru dua pekan menjabat ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Farhan Abdillah Sabrian (24) atas dugaan perusakan dan pengancaman.
    Widodo dilaporkan ke Polresta Pekanbaru pada 8 Oktober 2025.
    Namun, Farhan yang lebih dulu masuk penjara. Ia ditangkap Satreskrim Polresta Pekanbaru pada Minggu (12/10/2025).
    Farhan ditangkap atas kasus penyebaran video 19 detik yang berisi rekaman adegan intim dengan pacarnya, DAP. DAP merupakan anak kandung pejabat Pemprov Riau, yakni Plt Kadiskes Riau, Widodo.
    Pelaku melakukan hubungan badan dengan korban pada April 2025 lalu.
    Pelaku merekam video adegan asusila itu dan menyebarkan ke media sosial.
    Lantas, video itu sampai ke orangtua korban. Widodo mendatangi rumah orangtua Farhan untuk meminta pertanggungjawaban. Farhan pun mengakui perbuatannya.
    Widodo yang masih memiliki hubungan keluarga dengan orangtua Farhan akhirnya melaporkan kasus itu ke Polresta Pekanbaru.
    Widodo dituduh melakukan perusakan dan pengancaman ketika mendatangi rumah orangtua Farhan.
    Menurut kuasa hukum Farhan, Afriadi Andika, terlapor memecahkan toples dan meja.
    “Kejadiannya waktu Lebaran Idul Fitri kemarin. Terlapor datang bersama istrinya. Saat itu dia memecahkan toples dan meja pakai pisau dapur,” kata Andika saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Rabu (15/10/2025).
    Widodo membantah apa yang dituduhkan oleh pelapor. Dia mengaku hanya sekedar marah karena Farhan telah merusak anaknya.
    “Siapa yang tidak marah anaknya digitukan. Memang saya marah waktu itu, tetapi tidak ada sampai melakukan perusakan ataupun mengancam,” akui Widodo saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Selasa (14/10/2025).
    Widodo menilai, laporan pengaduan terhadap dirinya sarat dengan nuansa politik. Sebab, dia sedang mengikuti
    assessment
    Pejabat Pratama Pemprov Riau.
    “Tujuan dia untuk membunuh karakter saya. Berita tentang saya dimuat di beberapa media online, tanpa ada konfirmasi ke saya. Ini telah dirancang oleh ayahnya Farhan,” ungkap Widodo.
    Ia menyatakan akan melaporkan balik apabila laporan tersebut mengada-ada.
    Widodo juga menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah pribadi. Tidak ada kaitannya dengan jabatannya yang sekarang.
    “Kejadiannya sudah 7 bulan yang lalu. Saya baru dua pekan dilantik menjadi Plt Kadiskes Riau,” katanya.
    Menanggapi hal itu, kuasa hukum Farhan, Afriadi Andika, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan politisasi.
    “Saya tidak ada niat memolitisasi masalah ini. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena pelapor dan terlapor memiliki hubungan keluarga dekat,” kata Andika.
    Andika mengungkapkan bahwa Farhan melapor ke polisi karena ada pernyataan Widodo yang menyebut dirinya tidak takut dilaporkan atau dicopot dari jabatannya.
    “Pihak keluarga klien saya juga berencana melaporkan Widodo ke Kementerian Dalam Negeri,” sebut Andika.
    Widodo sendiri telah menyampaikan bantahan bahwa dirinya tidak mengeluarkan pernyataan tidak takut dilaporkan ke polisi atau dicopot dari jabatannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.