Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Jakarta –

    PT Aletra Mobil Nusantara (Aletra) resmi menandai satu tahun perjalanannya di pasar otomotif nasional. Dalam periode yang relatif singkat, Aletra telah melalui fase adaptasi, konsolidasi, dan penguatan struktur operasional, yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan perusahaan ke depan.

    Sepanjang tahun ini, Aletra terus mengupayakan relevansi produk, kesiapan layanan, serta keberlanjutan jangka panjang demi menghadirkan pengalaman mobilitas listrik yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia.

    “Pencapaian strategis yang kami raih di 2025 merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan Aletra ke depan. Produksi lokal yang semakin kuat, jaringan layanan yang berkembang, dan rencana pengembangan produk baru menjadi langkah awal kami untuk bersaing lebih luas di pasar kendaraan listrik Indonesia,” ujar Chief Executive Officer PT Aletra Mobil Nusantara, Andre Jodjana dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

    Lokalisasi Produksi & Adaptasi Produk yang Mendorong TKDN 44%

    Memasuki tahun pertamanya, Aletra berhasil mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 44% untuk Aletra L8 EV. Pencapaian ini dimungkinkan melalui proses lokalisasi produksi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari perakitan secara CKD di fasilitas PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta hingga peningkatan porsi komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

    Sebelum memasuki fase CKD, Aletra juga melakukan penyempurnaan produk agar lebih relevan bagi penggunaan masyarakat Indonesia. Penyesuaian tersebut meliputi tuning suspensi untuk menghadapi karakter jalan yang beragam, peningkatan performa pendinginan kabin untuk iklim tropis, serta optimasi beberapa komponen non-powertrain yang memungkinkan peningkatan kandungan lokal secara bertahap.

    Kemudahan Akses Layanan Melalui Perluasan Dealer 3S

    Foto: Aletra

    Penguatan fondasi operasional juga tercermin dari perluasan ekosistem layanan, Aletra kini sudah memiliki total 6 dealer yang beroperasi di Pluit, PIK, Puri, Kemang, Pekanbaru, dan Dewi Sartika.

    Seluruh jaringan dealer Aletra juga dikembangkan dengan standar layanan terpadu untuk memastikan pelanggan memperoleh akses yang konsisten terhadap konsultasi, test drive, perawatan berkala, serta ketersediaan suku cadang. Penguatan layanan juga didukung integrasi Voltron EV Charging Station di beberapa titik dealer, untuk memberikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

    Pertumbuhan Produksi dan Respons Pasar yang Semakin Positif

    Stabilitas manufaktur Aletra terlihat di semester kedua 2025, dengan produksi 200 unit pada Agustus-Oktober, disusul 103 unit pada November-Desember. Dari total unit tersebut, 147 unit telah dikirimkan kepada konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

    Peningkatan ini menjadi indikator kesiapan rantai pasok dan jalur distribusi Aletra pada tahun pertama operasionalnya. Sebagai bagian dari kesiapan Aletra untuk beroperasi dalam ekosistem industri otomotif yang terstruktur, Aletra akan bergabung sebagai anggota GAIKINDO dalam waktu dekat.

    Keanggotaan ini memungkinkan Aletra untuk mengikuti mekanisme pelaporan penjualan resmi secara berkala, sehingga data pasar Aletra tercatat secara transparan dalam sistem industri nasional. Langkah ini memperlihatkan kesiapan Aletra untuk bersaing secara setara dengan pelaku otomotif lainnya dan menjadi bagian dari dinamika pasar otomotif di Indonesia.

    Arah Pengembangan Aletra pada 2026: Penguatan R&D dan Perluasan Portofolio

    Foto: Aletra

    Memasuki 2026, Aletra menyiapkan langkah penguatan kapabilitas riset dan rekayasa melalui pembangunan Aletra Head Office & R&D Center yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi untuk peningkatan kualitas kendaraan dan pengembangan teknologi yang relevan bagi konsumen Indonesia.

    Seiring meningkatnya minat konsumen terhadap Aletra L8 EV, Aletra melihat adanya kebutuhan kendaraan listrik di segmen yang lebih luas, termasuk penggunaan untuk operasional bisnis.

    Permintaan yang berkembang di segmen ini membuka peluang bagi Aletra untuk memperluas portofolionya ke arah solusi mobilitas listrik bagi kebutuhan B2B, tanpa meninggalkan fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan durabilitas yang menjadi karakter L8 EV. Inisiatif ini akan menjadi salah satu fokus pengembangan Aletra pada fase berikutnya, sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar.

    “Fondasi yang kami bangun sepanjang tahun pertama menjadi langkah awal bagi perjalanan Aletra di Indonesia. Memasuki 2026, kami semakin siap untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan industri kendaraan listrik nasional,” tutup Andre.

    (akd/ega)

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

    Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • 10 Pelaku Dijerat, Sabu hingga Pajero Disita

    10 Pelaku Dijerat, Sabu hingga Pajero Disita

    Pekanbaru –

    Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap 10 tersangka jaringan peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Para pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui media sosial terkait aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Bima, Kecamatan Payung Sekaki.

    “Informasi dari masyarakat di media sosial langsung kami tindak lanjuti. Setelah diselidiki, lokasi itu benar dijadikan tempat transaksi narkoba. Ini bukti bahwa peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemberantasan narkoba,” ujar Direktur Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira, di Pekanbaru, Senin (15/12/2025).

    Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengerahkan personel yang dipimpin Kasubdit I Kompol Yogir Pramagita. Pengungkapan dimulai pada Selasa (2/12) sekitar pukul 17.30 WIB saat Tim Opsnal Subdit 1 mengamankan tiga tersangka berinisial MS, RU, dan ADA di sebuah pondok kayu di Jalan Bima.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan lima paket sabu seberat 1 gram, sejumlah telepon genggam, serta satu unit sepeda motor. Berikutnya, pada Rabu (3/12), tim kembali ke lokasi dan menemukan dompet berisi 10 paket sabu seberat 4,19 gram di rawa-rawa yang sempat dibuang MS tidak jauh dari lokasi penangkapan.

    Hasil interogasi, tersangka MS mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial ST. Tim opsnal kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ST pada Kamis (4/12) dini hari di Jalan Gabus bersama dua rekannya yang sedang berpesta sabu.

    “Di lokasi tersebut, petugas menemukan satu paket sabu, tiga butir pil ekstasi, empat unit telepon genggam, uang tunai Rp 23,1 juta, serta satu unit mobil Pajero,” papar Kombes Putu.

    Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan di rumah ST dan menemukan alat isap sabu berikut 2 paket sabu. Tim kemudian menyisir sebuah doorsmeer di sekitar lokasi dan kembali menemukan dua paket sabu serta satu butir pil ekstasi.

    Dari rangkaian tersebut, enam pelaku lain turut ditangkap. Keenam pelaku tersebut masing-masing berinisial FS, DB, A, M, ART, dan AS.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Riau memberantas peredaran narkoba sampai ke akar. Kami akan terus mendalami jaringan ini karena yakin peredarannya tidak berhenti pada para pelaku yang sudah ditangkap,” katanya.

    Seluruh tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Mapolda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memastikan penyelidikan masih berlanjut untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

    Dari 10 Tersangka yang diamankan 8 orang dilakukan Rehabilitasi berdasarkan hasil rekomendasi TAT dari BNN Provinsi yaitu RU, ADA, FS,DB,A,M,ART dan AS sedangkan 2 orang lainnya yaitu MS dan ST dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

    (mea/dhn)

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
    Penggeledahan tersebut terkait
    dugaan pemerasan
    dan
    gratifikasi
    .
    Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut.
    Ia menyampaikan bahwa tim penyidik saat ini masih berada di lokasi.
    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    , Plt Gubernur
    Riau
    ),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin.
    Budi menyampaikan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
    Perkara tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan
    KPK
    pada awal November 2025 lalu.
    Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap
    Gubernur Riau
    Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan.
    Selain Abdul Wahid, KPK menangkap Kadis PU Riau dan seorang staf ahli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 70% Konsumen Daihatsu Datang dari Pembeli Mobil Pertama

    70% Konsumen Daihatsu Datang dari Pembeli Mobil Pertama

    Jakarta –

    Daihatsu menjadi ‘gerbang masuk’ bagi mayoritas warga Indonesia yang masuk ke dunia roda empat.

    Data internal PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengungkapkan sekitar 70 persen dari total penjualan mereka setiap bulannya disumbang oleh pembeli mobil pertama alias first time buyer.

    Hal ini diungkapkan oleh Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation,Tri Mulyono, angka 70 persen ini menjadi penegasan citra Daihatsu sangat kuat di mata konsumen yang baru pertama kali memiliki mobil.

    “Ya, kebetulan kalau di Daihatsu memang secara persentase 70% pembeli kami adalah pembeli mobil yang pertama,” kata Tri Mulyono ditemui di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12/2025).

    “Artinya pembeli mobil pertama itu kami identifikasi dari database yang kami miliki. Selama ini setiap kali terjadi pembelian selalu kami me-recheck apakah ini sudah ada di database kami atau belum. Nah ternyata dalam setiap bulannya kurang lebih 70% adalah selalu nama customer yang baru,” jelas dia.

    Lebih rinci, 30 persen pembeli mobil Daihatsu adalah pengusaha. Kemudian selanjutnya berstatus karyawan.

    “Secara umum sebenarnya kalau dengan okupansi yang ada sebenarnya lebih terdatanya bahwa secara proporsi 30% adalah wira usaha,” ungkap Tri.

    “Tetapi bidangnya beragam. Lalu porsi berikutnya adalah karyawan. Tetapi memang tidak bisa spesifik ini swasta ataupun ASN,” tambahnya lagi.

    Dengan strategi yang fokus pada pembeli mobil pertama dan didukung oleh segmen niaga yang solid, Daihatsu sukses menempati posisi ke-2 dalam klasemen merek terlaris roda empat di Indonesia.

    Pada bulan November 2025, Daihatsu membukukan kinerja penjualan ritel yang positif. Tercatat penjualan mencapai angka 12.750 unit, menunjukkan kenaikan sebesar 5% dibanding bulan Oktober lalu sebanyak 12.196 unit. Realisasi penjualan bulan ini sekaligus jadi capaian ritel tertinggi Daihatsu sepanjang semester dua di tahun ini.

    Penjualan ini didukung model-model Daihatsu dari tiga segmen utama yang meliputi, commercial low dengan model Gran Max Series, LCGC (Low Cost Green Car) dengan model Sigra dan Ayla, serta segmen SUV Medium dengan model Terios. Model-model tersebut berkontribusi sekitar 92% dari total penjualan Daihatsu di bulan ini dengan kenaikan juga sebesar 5% dibandingkan bulan Oktober 2025.

    Pada segmen commercial low, model Gran Max Pick Up catatkan penjualan sebanyak 4.468 unit dan Gran Max Mini Bus sebesar 2.519 unit. Model Gran Max Series tersebut mencatat kontribusi sekitar 55%, serta menunjukkan peningkatan 2% dibandingkan bulan sebelumnya. Pencapaian Gran Max Series pada November juga menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2025.

    Untuk Segmen LCGC (Low Cost Green Car), model Sigra dan Ayla mencatat penjualan total sebesar 3.394 unit. Secara keseluruhan, kedua model LCGC tersebut menyumbang 27% terhadap total penjualan Daihatsu. Tidak hanya itu, segmen ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 9% dibandingkan bulan lalu.

    Kinerja segmen SUV Medium juga turut mengalami peningkatan, dimana model Terios mencatat penjualan 1.327 unit, menyumbang 10% dari total penjualan Daihatsu. Capaian ini menandai pertumbuhan sebesar 14% dibandingkan bulan sebelumnya.

    (riar/dry)

  • Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan… Regional 14 Desember 2025

    Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan… Regional 14 Desember 2025

    Ipda Angga Tak Ditemukan dalam Bencana Sumbar, Rekan: Selamat Jalan, Kawan…
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Ipda Angga Mufajar hilang di lokasi bencana alam di Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar).
    Meski berbagai upaya telah dilakukan, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
    Polda Riau
    itu tak berhasil ditemukan.
    “Kami sudah 15 hari melakukan pencarian di lokasi kejadian, tetapi Angga tidak kami temukan,” kata Kompol Asdisyah Mursyid, selaku Ketua Tim (Katim) pencarian saat diwawancarai wartawan di Kampar, Minggu (14/12/2025).
    Pencarian Angga dilakukan oleh personel Polres Kampar dan Polda Riau.
    Upaya pencarian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menyusuri sungai, menggali tanah, dan bongkahan batu.
    Proses pencarian cukup sulit.
    Tumpukan material banjir dan longsor mencapai 7 meter.
    “Fokus pencarian dari titik longsor di jembatan kembar menyusuri aliran Sungai Batang Anai sepanjang lebih kurang 60 kilometer,” sebut Asdisyah, yang juga Kapolsek Kampar.
    Karena sudah tak memungkinkan untuk ditemukan, pencarian pun dihentikan.
    Sebelum meninggalkan lokasi pencarian, empat orang rekan Ipda Angga, Tim Ojoloyo Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kampar, memberikan
    penghormatan terakhir
    dari atas jembatan.
    Mereka pernah sama-sama bertugas di Satresnarkoba Polres Kampar.
    Dari video yang dilihat Kompas.com, rekan-rekannya tampak tak kuasa menahan tangis saat memberikan penghormatan terakhir.
    Mereka juga menaburkan bunga ke sungai.
    “Selamat tinggal, kawan. Kami doakan tenang di sana,” ucap salah seorang anggota polisi.
    Sebagaimana diberitakan, dua orang anggota Polda Riau menjadi korban
    bencana alam
    di Padang Panjang,
    Sumatera Barat
    .
    Keduanya adalah Brigpol Tri Irwansyah (32) dan
    Ipda Angga Mufajar
    (36), yang merupakan anggota penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.
    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Anom, mengatakan bahwa satu orang korban, yakni Tri Irwansyah, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
    “Yang sudah terkonfirmasi ditemukan jenazahnya Brigpol Tri Irwansyah. Untuk Ipda Angga belum ditemukan, masih dalam pencarian,” kata Anom kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/11/2025) malam.
    Anom menyebut, kedua korban mengalami musibah saat menjalankan tugas.
    Mereka berangkat ke Padang pada Rabu (26/11/2025).
    “Mereka berdua melaksanakan tugas atau dinas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ke Padang untuk pemeriksaan saksi di Lapas Padang,” sebut Anom.
    Polda Riau menyampaikan dukacita atas musibah yang menimpa kedua anggota tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir asal Pekanbaru Antar Sabu 8 kg Lampung, Ditangkap di Asahan Regional 14 Desember 2025

    Sopir asal Pekanbaru Antar Sabu 8 kg Lampung, Ditangkap di Asahan Regional 14 Desember 2025

    Sopir asal Pekanbaru Antar Sabu 8 kg Lampung, Ditangkap di Asahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Seorang sopir berinisial DS (32) ditangkap oleh pihak kepolisian saat membawa sabu seberat 8 kg di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/12/2025).
    DS ditangkap saat hendak mengirim barang haram tersebut ke Provinsi Lampung.
    Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari informasi mengenai seorang sopir mobil rental asal Pekanbaru, Riau, yang diduga telah menerima sabu dari Kota Tanjung Balai.
    Setelah melakukan penyelidikan, petugas menghentikan dan menggeledah kendaraan yang dikemudikan oleh DS saat melintasi lokasi kejadian.
    “Petugas lalu menemukan 8 bungkus plastik berwarna kuning, bertuliskan Guan Yin Wang, yang diduga kuat berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai kurang lebih 8.000 gram atau 8 kg. Barang haram tersebut disembunyikan di bagian pintu kendaraan yang dikemudikan tersangka,” ujar Revi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).

    Dari hasil interogasi, DS mengaku bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang pelaku lain yang masih buron, berinisial U.
    DS mengaku diperintahkan untuk mengantar barang haram itu dari Kota Tanjung Balai, Sumut, ke Lampung.
    “Sebagai imbalan, DS dijanjikan upah sebesar Rp 20 juta setelah barang berhasil dikirimkan. DS juga mengakui bahwa ini merupakan kali kedua dirinya mengantar narkotika atas perintah U,” tambah Revi.
    Saat ini, polisi masih mendalami jaringan DS dan memburu pelaku U. DS kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.
    “Tersangka DS dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati,” tutup Revi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Bulan Meluncur, Segini Banyak Pemesanan Daihatsu Rocky Hybrid

    5 Bulan Meluncur, Segini Banyak Pemesanan Daihatsu Rocky Hybrid

    Jakarta –

    Daihatsu Rocky Hybrid sudah lima bulan meluncur di Indonesia. Mobil hybrid yang dijual tak sampai Rp 300 juta itu, berapa banyak surat pemesanan kendaraannya?

    “Karena secara nasional kami bukukan baru 500 untuk SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Rocky Hybrid,” kata Tri Mulyono selaku Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International – Daihatsu Sales Operation di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Tri menjelaskan angka pemesanan (SPK) Rocky Hybrid didominasi oleh aktivitas pameran otomotif. Banyak konsumen yang tertarik beli setelah menjajal langsung mobil tersebut.

    “Secara distribusi ini banyak di-trigger-nya dari aktivitas auto show yang kami lakukan. Kebetulan auto show-nya kan memang dari mulai GIIAS Jakarta, lalu GIIAS Regional, lalu juga kemarin ada GJAW gitu ya. Jadi memang masih terkonsentrasinya di kota-kota yang kita ada event,” kata Tri.

    “Tetapi memang tidak menutup kemungkinan kami juga memiliki demand dari orang-orang yang memang belum melihat tetapi mau berpesan. Tetapi ini kan sifatnya sangat sedikit lah. Umumnya datangnya adalah ketika kita melakukan event secara offline,” jelas Tri.

    Rocky Hybrid mulai didistribusikan secara parsial ke dealer. Mobil itu masih diimpor utuh dari Jepang. Pengiriman perdana baru dilakukan di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) pada November lalu. Pengiriman perdana itu untuk pemesan awal dari bulan Juli.

    “Orang melihat langsung unitnya melakukan test drive gitu. Saat ini kita baru delivery pertama kemarin pada saat di GJAW untuk customer yang sudah memesan dari bulan Juli yang lalu di GIIAS Jakarta. Untuk distribusi ke outlet kami masih parsial sampai saat ini,” jelas Tri.

    Sebagai catatan, Daihatsu Rocky Hybrid meluncur di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025. Kendaraan tersebut sempat dibanderol Rp 293 jutaan, sebelum akhirnya naik menjadi Rp 299 jutaan. Nominal itu berstatus on the road Jakarta.

    Rocky Hybrid dibekali mesin 1.2 liter yang dikawinkan transmisi khusus hybrid transaxle. Pembekalan tersebut membuat mobil mampu menghasilkan tenaga maksimum 106 PS dan torsi 170 Nm.

    Kendaraan hibrida itu mampu melaju dari 0-100 km/jam hanya dalam 10,36 detik. Efisiensi bahan bakarnya mencapai 28 km/l (WLTC) atau 34,8 km/l (JC08 Jepang), dengan emisi hanya 83 g CO₂/km. Sementara baterainya lithium-ion berkapasitas 0,74 kWh untuk menggerakkan motor listrik.

    (riar/lua)

  • Waspada Ancaman Megathrust, Ini Daftar 14 Zona Merah Indonesia

    Waspada Ancaman Megathrust, Ini Daftar 14 Zona Merah Indonesia

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui dokumen Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 merilis pembaruan yang menyoroti keberadaan 14 zona megathrust di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “zona merah”.

    Pembaruan ini mengindikasikan meningkatnya potensi terjadinya gempa besar beserta ancaman tsunami di kawasan-kawasan tersebut.

    Para pakar menegaskan bahwa perubahan dalam peta ini bukan sekadar penambahan lokasi semata, melainkan mencerminkan pergeseran distribusi potensi gempa. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih menyeluruh.

    Jika dibandingkan dengan peta tahun 2017 yang mencatat 13 zona megathrust, edisi 2024 menambahkan satu zona baru sehingga totalnya menjadi 14.

    Bertambahnya zona ini menjadi peringatan bahwa daerah yang sebelumnya dinilai relatif aman perlu meninjau ulang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
     

    Terdapat zona megathrust Jawa dengan potensi gempa berkekuatan maksimal 9,1. Beberapa zona tercatat memiliki potensi gempa hingga 8,9, seperti Enggano dan Mentawai-Pagai.

    Berikut ini daftar 14 zona Megathrust dan potensi maksimal magnitude:

    1. Zona Megathrust Aceh-Andaman potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,2.

    2. Zona Megathrust Nias-Simelue potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,7.

    3. Zona Megathrust Batu potensi gempa dengan magnitudo maksimal 7,8.

    4. Zona Megathrust Mentawai-Siberut potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    4. Zona Megathrust Mentawai-Pagai potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    6. Zona Megathrust Enggano potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    7. Zona Megathrust Jawa potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,1.

    8. Zona Megathrust Jawa bagian barat potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    9. Zona Megathrust Jawa bagian timur potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    10. Zona Megathrust Sumba potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

    11. Zona Megathrust Sulawesi Utara potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,5.

    12. Zona Megathrust Palung Cotobato potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,3.

    13. Zona Megathrust Filipina Selatan potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,2.

    14. Zona Megathrust Filipina Tengah potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,1.
     
    Kapan Megathrust terjadi?

    Terkait soal kapan perkiraan gempa Megathrust terjadi, BMKG belum memiliki informasi pasti. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    Pembahasan mengenai isu Megathrust dianggap penting untuk memberikan edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat.

    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui dokumen Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 merilis pembaruan yang menyoroti keberadaan 14 zona megathrust di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “zona merah”.
     
    Pembaruan ini mengindikasikan meningkatnya potensi terjadinya gempa besar beserta ancaman tsunami di kawasan-kawasan tersebut.
     
    Para pakar menegaskan bahwa perubahan dalam peta ini bukan sekadar penambahan lokasi semata, melainkan mencerminkan pergeseran distribusi potensi gempa. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih menyeluruh.

    Jika dibandingkan dengan peta tahun 2017 yang mencatat 13 zona megathrust, edisi 2024 menambahkan satu zona baru sehingga totalnya menjadi 14.
     
    Bertambahnya zona ini menjadi peringatan bahwa daerah yang sebelumnya dinilai relatif aman perlu meninjau ulang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
     

     
    Terdapat zona megathrust Jawa dengan potensi gempa berkekuatan maksimal 9,1. Beberapa zona tercatat memiliki potensi gempa hingga 8,9, seperti Enggano dan Mentawai-Pagai.
     
    Berikut ini daftar 14 zona Megathrust dan potensi maksimal magnitude:
     
    1. Zona Megathrust Aceh-Andaman potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,2.
     
    2. Zona Megathrust Nias-Simelue potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,7.
     
    3. Zona Megathrust Batu potensi gempa dengan magnitudo maksimal 7,8.
     
    4. Zona Megathrust Mentawai-Siberut potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    4. Zona Megathrust Mentawai-Pagai potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    6. Zona Megathrust Enggano potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    7. Zona Megathrust Jawa potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,1.
     
    8. Zona Megathrust Jawa bagian barat potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    9. Zona Megathrust Jawa bagian timur potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    10. Zona Megathrust Sumba potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.
     
    11. Zona Megathrust Sulawesi Utara potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,5.
     
    12. Zona Megathrust Palung Cotobato potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,3.
     
    13. Zona Megathrust Filipina Selatan potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,2.
     
    14. Zona Megathrust Filipina Tengah potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,1.
     

    Kapan Megathrust terjadi?

    Terkait soal kapan perkiraan gempa Megathrust terjadi, BMKG belum memiliki informasi pasti. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.
     
    Pembahasan mengenai isu Megathrust dianggap penting untuk memberikan edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat.
     
    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)