provinsi: SULAWESI UTARA

ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
Dalam Negeri   
Editor: Widodo   
Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
1.191TPS di Lokasi Khusus;
1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

 

 

 

Indikator

 

Jumlah TPS

 

 

TPS Rawan Paling Banyak

Variabel Penggunaan Hak Pilih

1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

 

95.171

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

2.      Terdapat pemilih tambahan

58.443

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

16.120

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

4.      Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

40.635

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

116.211

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

 

4.806

Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

Variabel Keamanan

7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

2.293

Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

penyelenggara pemilihan

 

2.426

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

332

Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

Variabel Politik Uang

 

10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

2.799

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

Variabel Politisasi SARA

11.

Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

lokasi TPS

814

Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

Variabel Netralitas

12.

TPS yang terdapat Petugas

KPPS berkampanye untuk pasangan calon

517

Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

13.

TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

1.127

Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

Variabel Logistik

14.

Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

pada saat Pemilu

2.370

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

15.

Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

pemilu

6.066

Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

16

Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

pemilu

2.658

Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

Variabel Lokasi TPS

17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

5.384

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

 

18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

7.414

Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

4.027

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

20.

TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

1.918

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

21.

TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

pasangan calon

3.759

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

22.

TPS di Lokasi Khusus

1.191

Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

23.

TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

1.894

Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

Variabel Jaringan Internet dan Listrik

24.

TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

22.738

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

25

TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

8.457

Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

 

Sumber : Radio Elshinta