Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • PDIP Sebut Ada Upaya Sistematis Bangun Opini Lewat Quick Count

    PDIP Sebut Ada Upaya Sistematis Bangun Opini Lewat Quick Count

    Jakarta (beritqjatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, meminta agar jajaran partai, tim pemenangan dan paslon dari PDIP tidak terpengaruh dengan rilis hasil Quick Count (QC) beberapa lembaga survei.

    Dari informasi dan pengolahan data yang dilakukan internal dan external, Deddy menyatakan pihaknya melihat berbagai indikasi yang mengarah pada upaya sistematis membangun opini publik lewat QC tersebut.

    Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyatakan PDI Perjuangan menyimpulkan bahwa narasi yg diharapkan oleh pihak-pihak tertentu itu adalah menciptakan opini “kalah”.

    “Jika agenda ini berhasil maka akan menghancurkan moral force atau semangat jajaran partai, Tim Pemenangan dan Paslon dalam mengawal proses penghitungan manual berjenjang,” tuding Deddy.

    Padahal, dia menegaskan, yang menentukan menang kalah itu adalah perhitungan manual, bukan QC. Untuk itu, kata Deddy, DPP PDIP telah mengeluarkan seruan kepada seluruh pihak terkait agar terus mengawal dokumen C1, C Hasil dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang akan dilakukan besok (28/11) di seluruh Indonesia.

    “Perhitungan suara Kecamatan (PPK) tersebut sangat penting,” kata Anggota DPR RI dari Kalimantan Utara tersebut.

    Menurut Deddy, keanehan banyak ditemukan pada beberapa QC tingkat Kabupaten-Kota dan Provinsi. Sebagai contoh Deddy, menyebut provinsi seperti Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

    “Hasil Exit Poll dan rekap C1 di daerah-daerah di atas tidak konsisten dengan QC yang ada. Demikian pula Sumatera Utara dan Kota Medan, jika melihat kondisi banjir di wilayah Medan dan wilayah penyangganya, patut ditengarai hasil QC tersebut patut diragukan,” kata Deddy.

    “Khusus di Jakarta, data kamar hitung internal menunjukkan angka di kisaran 52-53% tetapi beberapa lembaga mengeluarkan hasil QC di bawah 50%. Kami menengarai ada upaya mempengaruhi hasil pilgub agar berjalan 2 putaran,” tambahnya.

    “Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jatim dan Banten yang sarat dengan campur tangan ilegal aparatur kekuasaan sangat mungkin menghasilkan QC ala Jokowi. Daerah-daerah itu sudah sejak lama terjadi intervensi sebagaimana disampaikan Sekjen Hasto Kristiyanto dalam sebuah podcast beberapa hari lalu,”kata Deddy.

    Lebih jauh, Deddy mengatakan sesungguhnya QC adalah metode yang baik dan dapat diterima sebagai benchmark hasil pemilu. Tetapi pengalaman pemilu legislatif dan presiden yang lalu menunjukkan bahwa QC dapat diintervensi di tingkat hulu, hasil yang disampaikan dari TPS yang ditunjuk sebagai sampling, kata Deddy.

    “Sekarang kan semua lembaga pelaksana QC harus melaporkan secara detail lokasi sampling nya, ini membuka peluang intervensi. Jadi ini bukan soal tidak percaya QC, tetapi karena adanya indikasi faktor kerawanan di hulu dan di hilir,” ujar Deddy.

    “Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan agar saksi-saksi dan para simpatisan terus mengawal proses perhitungan suara manual berjenjang hingga proses di Mahkamah Konsitusi,” katanya. [hen/beq]

  • 3 Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pilkada 2024, Sebut Demokrasi Terancam Mati – Page 3

    3 Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pilkada 2024, Sebut Demokrasi Terancam Mati – Page 3

    Presiden kelima RI itu pun mengingatkan, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

    “Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” tutur Megawati.

    “Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” sambungnya.

    Megawati menegaskan ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.

    “Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya ‘kandang banteng’, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme,” ucap dia.

    “Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” sambung Megawati.

    Namun, lanjut dia, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.

    “Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” kata Mgeawati.

     

  • Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Ukir Tiga Sejarah Baru di Pilgub Sulsel

    Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Ukir Tiga Sejarah Baru di Pilgub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sukses mencatatkan sejarah dalam perhelatan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024.

    Andi Sudirman-Fatmawati dengan slogan Andalan Hati menang hitung cepat atau quick count di semua lembaga survei.

    Berdasarkan hasil quick count Indikator Politik Indonesia, Andi Sudirman-Fatmawati jauh memimpin di atas Danny Pomanto-Azhar Arsyad.

    Pasangan petahana tersebut memimpin dengan 76,34 persen dari total 100 persen suara masuk. Adapun Danny-Azhar hanya memperolah 23,66 persen suara.

    Sementara untuk hasil hitungan cepat lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, paslon nomor urut 1, dengan presentase 30,40 persen. Paslon nomor urut 2 memperoleh 64,30 persen. Suara yang masuk hingga pukul 17.00 Wita kemarin sebanyak 80,67 persen.

    Khusus untuk hasil survei yang dilakukan Indikator, persentase kemenangan versi hitung cepat yang didapatkan Andi Sudirman-Fatmawati merupakan yang tertinggi untuk tingkat Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Kawasan Indonesia Timur.

    Beberapa hasil hitung cepat Pilgub di pulau Sulawesi persentase kemenangan tidak sampai 50 persen.

    Hasil quick count yang dilakukan Charta Politika di Sulawesi Tenggara, suara tertinggi pada pasangan nomor 2 Andi Sumangerukka-Hugua 49,45 persen. Di Sulawesi Barat, pasangan nomor 3, Suhardi Duka-Salim Mengga 46,11 persen. Di Sulawesi Utara, pasangan nomor 1 Yulius Selvanus-Johannes Victor.

    Di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil quick count dari Poltracking Indonesia, pasangan nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny Lamadjido unggul sementara 45,33 persen. Di Gorontalo, hasil quick count yang dilakukan Lembaga survei Celebes Research Center (CRC) menempatkan pasangan nomor 4 Gusnar Ismail-Idah Syahidah 42,64 Persen.

  • Cuaca Hari Ini, BMKG Prakirakan Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

    Cuaca Hari Ini, BMKG Prakirakan Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini Kamis (28/11/2024) di sejumlah kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan.

    Prakirawan BMKG Nurul Izzah Fitria memaparkan, cuaca hari ini di Banda Aceh berawan tebal. Sementara Padang dan Tanjung Pinang berpotensi hujan ringan, serta Medan dan Pekanbaru berpotensi hujan disertai petir.

    “Cuaca hari ini di Pangkal Pinang umumnya berawan tebal, sementara Palembang dan Lampung berpotensi hujan ringan, serta Jambi dan Bengkulu berpotensi hujan disertai petir,” katanya di Jakarta, Kamis dilansir Antara.

    Di Pulau Jawa, kata Nurul, cuaca hari ini di Serang, Semarang, dan Surabaya diprakirakan hujan ringan. Sementara Jakarta diprakirakan hujan sedang, serta Bandung dan Yogyakarta diprakirakan hujan disertai petir.

    Di Kalimantan, lanjutnya, cuaca hari ini di Pontianak dan Samarinda diprakirakan hujan ringan, Sementara di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin hujan disertai petir. “Di Mataram umumnya hujan ringan, Denpasar hujan sedang, serta Kupang diprakirakan hujan disertai petir,” ujarnya.

    Di Sulawesi, kata Nurul, hujan ringan diprakirakan turun di Gorontalo dan Palu, hujan sedang di Makassar dan Mamuju, hujan lebat di Manado, serta hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kendari.

    Di wilayah timur Indonesia, jelasnya, cuaca hari ini umumnya hujan ringan, selain di Nabire dan Jayawijaya yang diprakirakan hujan sedang.

  • Profil Tambang Mas Sangihe yang Sahamnya Mau Dicaplok Perusahaan Hashim

    Profil Tambang Mas Sangihe yang Sahamnya Mau Dicaplok Perusahaan Hashim

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Arsari Tambang, anak usaha Arsari Group milik pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo, akan mengakuisisi 10% saham PT Tambang Mas Sangihe.

    Induk usaha Tambang Mas Sangihe (TMS), Baru Gold Corp. menyatakan bahwa perseroan telah menandatangani non-binding letter of intent dengan PT Arsari Tambang untuk menjadi mitra ekuitas dan investor strategis. 

    “Berdasarkan uji tuntas, PT Arsari Tambang akan mengakuisisi 10% saham ekuitas di PT TMS dari pemegang saham existing PT TMS, sebuah perusahaan swasta Indonesia. Perusahaan swasta tersebut akan tetap menjadi pemegang saham PT TMS,” demikian pernyataan resmi Baru Gold.

    Adapun, kepemilikan saham Baru Gold sebesar 70% di PT TMS tidak berubah dan kepemilikan 10% tersebut tidak bersifat dilutif bagi pemegang saham Baru Gold.

    PT TMS memberikan PT Arsari Tambang opsi untuk meningkatkan kepemilikan 15% dalam 5 tahun mendatang. Jika opsi ini diambil, kepemilikan Baru Gold di PT TMS akan berkurang dari 70% menjadi 59,5%. 

    Seiring aksi korporasi ini, Hashim Djojohadikusumo akan didapuk menjadi presiden komisaris PT TMS. 

    Profil Tambang Mas Sangihe

    Berdasarkan catatan Bisnis, TMS telah mendapatkan izin operasi produksi dalam bentuk kontrak karya (KK) dari menteri ESDM dengan nomor Surat Keputusan SK 163.K/MB.04/DJB/2021.

    Dalam SK tersebut TMS mendapatkan izin operasi selama 33 tahun yang mulai berlaku sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054. Perusahaan juga mengoperasikan lahan pertambangan emas seluas 42.000 hektare.

    Berdasarkan data Baru Gold, tambang PT TMS memiliki potensi emas yang cukup besar, yakni lebih dari 1 juta ounce sumber daya emas yang teridentifikasi, terdiri atas sumber daya mineral tereka sebesar 1.022.987 ounce emas dan 114.700 ounce emas yang terindikasi. Potensi ini terletak di Bawone dan Binebase, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

    Perusahaan yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 30. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E4.2 No.2 Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan, dipimpin oleh Terrence Kirk Filbert sebagai direktur utama.

    Sementara itu, bila melihat dari sisi kepemilikan saham, Baru Gold Corp., perusahaan asal Kanada, mengenggam 70% saham PT TMS.

    Adapun, 30% saham sisanya dipegang oleh tiga perusahan Indonesia, yakni PT Sungai Belayan Sejati (10%), PT Sangihe Prima Mineral (11%), dan PT Sangihe Pratama Mineral (9%).

    Dalam perjalanannya, kehadiran operasi Tambang Mas Sangihe mendapat penolakan dari warga Sangihe pada 2020. PT TMS kemudian memenangkan gugatan terhadap warga dalam kasus sengketa perizinan tersebut.

    Namun, seiring berjalannya rangkaian persidangan, warga Pulau Sangihe berhasil menghentikan rencana operasi penambangan emas oleh PT TMS. Keberhasilan warga itu bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi menteri ESDM. 

    Putusan MA kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dengan mencabut izin operasi perusahaan pada 8 September 2023. Namun demikian, pihak PT TMS mengeklaim perusahaan masih memegang izin yang sah yakni berupa kontrak karya.

    Tambang Mas Sangihe merupakan perusahaan pemegang kontrak karya generasi 6 dan telah melakukan eksplorasi sejak 1997. Pada 15 Oktober 2019, perusahaan ini telah memperoleh persetujuan tekno-ekonomi atas dokumen studi kelayakan dari Ditjen Minerba.

    Berdasarkan persetujuan tekno-ekonomi dan persetujuan lingkungan dari Pemprov Sulut, PT TMS telah meningkatkan tahap menjadi tahap operasi produksi pada 29 Januari 2021.

    Adapun, pencabutan izin operasi PT TMS tertuang pada Keputusan Menteri ESDM No.13.K/MB.04/DJB.M/2023. Surat Keputusan (SK) Menteri itu diterbitkan sekitar delapan bulan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) No.650 K/TUN/2022 pada 12 Januari 2023.

    Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht itu pada pokoknya menolak permohonan kasasi menteri ESDM dan PT TMS terkait tindak lanjut izin operasi perusahaan tersebut.

    Alhasil, berdasarkan SK Menteri ESDM tersebut, PT TMS dilarang untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

    “PT Tambang Mas Sangihe wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan,” demikian bunyi SK Menteri itu.

    Namun demikian, informasi yang dihimpun Bisnis mengungkap bahwa SK Menteri tersebut hanya mencabut izin operasi dari PT TMS. Sementara itu, kontrak karya dari perusahaan tersebut masih berlaku sehingga perusahaan masih bisa mengajukan kembali izin yang sempat dicabut ke Kementerian ESDM.

    Sebelumnya, Senior In-House Legal Counsel PT TMS Rico Pandeirot menjelaskan bahwa PT TMS masih merupakan pemegang kontrak karya (KK) dengan pemerintah. Adapun putusan MA yang memenangkan warga Sangihe pada awal tahun lalu itu, lanjutnya, hanya membatalkan Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau salah satu tahapan dalam kontrak.

    “Jadi kami masih memegang izin yang sah karena bukan kontrak yang dibatalkan,” tuturnya.

  • Megawati: Demokrasi Kini Terancam Mati!

    Megawati: Demokrasi Kini Terancam Mati!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut demokrasi saat ini terancam mati. Itu ia sampaikan menanggapi kondisi politik hari ini.

    “Saudar-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan segala sumber daya, dan alat-alat negara,” kata Mega dikutip dari video yang diunggah akun X @PDI_Perjuangan, Kamis (28/11/2024).

    Hal tersebut, kata dia terlihat di beberapa Pilkada yang digelar kemarin. Seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.

    “Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapat laporan betapa masifnya penggunaan aparat daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” ucapnya.

    Menurutnya, itu tidak bisa dibiarkan. Mengingat aparat dilarang berpihak.

    “Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting. Bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” ujarnya.

    Selama Pilkada dihelat, Mega mengaku terus menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei.

    “Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya, sekiranya Pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” terangnya.

    Presiden ke-5 RI itu membandingkan saat Pemilu yang digelar pada saat ia menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Saat itu, ia menyebut kedaulatan ada di tangan rakyat.

    “Pada 2004, saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan Pemilu langsung pertama. Dalam Pemilu itu rakyat sangat berdaulat,” jelasnya.

  • Pernyataan Kecewa Megawati Setelah Calon PDIP Kalah di Pilkada Jawa Tengah, Sumut, hingga Banten

    Pernyataan Kecewa Megawati Setelah Calon PDIP Kalah di Pilkada Jawa Tengah, Sumut, hingga Banten

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan kekecewaannya atas Pilkada Serentak 2024 dan kekalahan calon yang diusung di daerah basis massa. 

    Dalam pidatonya yang dilihat pada kanal resmi Youtube PDI Perjuangan, Megawati menyebutkan Pilkada 2024 menjadi tontonan demokrasi yang kini terancam mati karena penggunaan sumber daya dan alat negara. 

    “Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” kata Megawati dikutip Kamis (28/11/2024).

    Seperti diketahui, wilayah ini dalam beberapa pemilu terakhir menjadi basis masa PDI Perjuangan. Terutama di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kandeng banteng. 

    “Di Jawa Tengah, misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” klaim Megawati. 

    Seperti diketahui, PDI Perjuangan mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Keduanya memiliki latar mentereng yakni mantan Panglima TNI dan Walikota Semarang. Sedangkan pemenang di wilayah ini versi hitung cepat adalah Ahmad Luthfi-Taj Tasin. 

    Megawati menyebut dirinya mengenal baik Jawa Tengah. Di wilayah itu dia bahkan terpilih sebagai anggota DPR tiga kali. “Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” katanya.

    Sementara itu di Banten, PDI Perjuangan mengusung klan Atut yakni Airin Rachmi Diany & Ade Sumardi. Akan tetapi, wilayah ini dimenangkan oleh politisi Gerindra dengan perahu besar partai pendukung pemerintah minus Golkar, Andra Soni – Dimyati Natakusumah. 

    Di Sumatra Utara, menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution dan Surya menang telak atas petahana yang diusung PDI Perjuangan Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala.  

    Untuk wilayah Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Steven Kandouw kalah dari Yulius Selvanus-Johannes Victor Mailangkay yang diusung koalisi pemerintah yakni Gerindra, Nasdem, PKS, Golkar, PKB, PAN, Perindo serta PSI.

    “Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” katanya. 

    Mega mengklaim mobilisasi oleh kekuasaan adalah pembungkaman. “Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” katanya.

    Untuk itu, Megawati menyatakan PDI Perjuangan akan melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Dia memerintahkan kader PDI Perjuangan untuk melakukan sejumlah langkah yakni, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidaknetralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

    Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Dan kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.

  • Sekjen PDIP Ungkap Anomali Hasil Pilkada 2024 Akibat Intimidasi Kekuasaan

    Sekjen PDIP Ungkap Anomali Hasil Pilkada 2024 Akibat Intimidasi Kekuasaan

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus memonitoring hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024. Hasilnya, terdapat anomali atau keanehan di sejumlah wilayah pada pelaksanaan demokrasi lima tahunan ini. 

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, anomali terjadi di sejumlah daerah-daerah besar di Indonesia. Salah satunya di Banten.

    “Di Banten sangat mengejutkan. Pengamatan kami selama dua tiga hari terakhir memang terjadi berbagai pengadangan, berbagai pengepungan, termasuk yang membuat pasangan calon, Ibu Airin dan Kang Ade, tidak leluasa bergerak,” kata Hasto kepada wartawan di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kebagusan IV, Jakarta Selatan, Rabu, 27 November 2024. 

    Hasto menyebut hasil di Pilkada Banten sangat berbeda dengan hasil survei sebelumnya, juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi di quick count. 

    “Ini menunjukkan berbagai keanehan,” ungkap Hasto.

    Berkenaan dengan itu, Hasto pun meminta seluruh simpatisan di Banten untuk mengawal suara dengan sebaik-baiknya.

    Selain itu, lanjut Hasto, di Pilgub Jakarta juga pihaknya melihat dari hasil exit poll dan quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dan menang satu putaran.

    “Untuk itu seluruh sukarelawan, simpatisan anggota dan kader partai agar waspada, karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar dua putaran,” tutur Hasto.

    Di sisi lain, pasangan calon yang didukung PDIP di Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat menunjukkan kemenangan. Sedangkan NTT menang tipis. 

    Oleh karena itu, Hasto berhipotesis bahwa di beberapa wilayah yang di luar “operasi” justru kekuatan rakyatlah yang menang. 

    “Seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan (PDIP). Di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas,” papar Hasto.

    Hasto juga mengungkapkan bahwa berbagai pihak yang mencoba membantu PDIP justru coba dihambat oleh berbagai telepon-telepon dan intimidasi dari Parcok atau Partai Cokelat. Parcok ini mengarah pada oknum polisi (seragam cokelat, red).

    “Jadi, kami terus mengawal pilkada ini dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan. Karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Walikota Medan, saudara Bobby Nasution. Tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara,” ucap Hasto.

    Di Sulawesi Tengah, imbuh Hasto, PDIP juga berhasil memenangkan Pilkada dengan baik dan terus melakukan pemantauan.

    Atas dasar itu, Hasto meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral, karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. 

    “Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai pengadangan seperti di Banten akan terjadi suatu pergerakan rakyat inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi,” pungkasnya.

  • Megawati Soekarnoputri: Demokrasi Terancam Mati!

    Megawati Soekarnoputri: Demokrasi Terancam Mati!

    GELORA.CO –  Demokrasi di Indonesia terancam mati. Pasalnya, ditengarai ada dugaan campur tangan kekuasaan terhadap kedaulatan rakyat dalam menentukan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. 

    Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato “Sikap Politik Terhadap Anomali Pilkada 2024” melalui video yang diterima wartawan, Rabu malam, 27 November 2024. 

    “Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?” kata Megawati. 

    Presiden kelima RI itu pun merasa khawatir penyalahgunaan kekuasaan terus berlanjut. Jika itu berlanjut, maka hal itu bisa merusak tatanan demokrasi yang selama ini telah terbangun. 

    “Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” tegas Megawati. 

    Megawati kemudian mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan di beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.

    “Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” papar Megawati. 

    Hal itu jelas tidak boleh dibiarkan, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan. 

    “Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya ‘kandang banteng’, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” tuturnya. 

    Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, lanjut Megawati, maka yang terjadi adalah pembungkaman. 

    “Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” sesalnya. 

    Atas dasar itulah, Megawati mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP, serta seluruh rakyat Indonesia, agar tidak takut terhadap berbagai intimidasi untuk menyuarakan kebenaran. 

    “Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” tegas Megawati. 

    Megawati memastikan PDIP tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

    “Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani, harus jelas tergambarkan. Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” pungkasnya.

  • 2 Andika-Hendi Kalah Berdasarkan Hitung Cepat, Megawati: Seharusnya Tak Terkalahkan kalau "Fair" Nasional

    2 Andika-Hendi Kalah Berdasarkan Hitung Cepat, Megawati: Seharusnya Tak Terkalahkan kalau "Fair" Nasional

    Andika-Hendi Kalah Berdasarkan Hitung Cepat, Megawati: Seharusnya Tak Terkalahkan kalau “Fair”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menyoroti
    kekalahan
    pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.
    Ia menduga kekalahan tersebut berkaitan dengan pengerahan sumber daya dan alat negara yang mempengaruhi perolehan suara.
    “Hal ini tampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” ujar Megawati dalam pernyataannya pada Rabu (27/11/2024) malam.
    Megawati memberikan contoh konkret mengenai situasi di Jawa Tengah, di mana ia menerima laporan mengenai penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian yang masif demi tujuan politik elektoral.
    “Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” sambungnya.
    Presiden Kelima RI itu menekankan bahwa ia sangat mengenali karakteristik pemilih di Jawa Tengah, yang merupakan basis pendukung PDI-P.
    Megawati mengungkapkan pengalamannya selama tiga kali terpilih sebagai anggota DPR RI berkat dukungan tinggi dari provinsi tersebut.
    Selama ini, dia pun selalu melihat pergerakan rakyat dan militansi para simpatisan dalam mendukung PDI-P.
    “Jawa Tengah bukan hanya ‘Kandang Banteng’. Namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” ungkapnya.
    Namun demikian, Megawati menyesalkan bahwa penggunaan alat negara yang tidak etis telah membuat masyarakat yang ingin mendukung PDI-P terbungkam.
    Ia mengajak seluruh kader, simpatisan PDI-P, serta masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.
    “Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani,” kata Megawati.
    “Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI-P serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” ujarnya.
    Sebagai informasi, hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis Litbang Kompas hingga pukul 21.15 WIB menunjukkan bahwa pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) memperoleh 40,70 persen suara, sementara pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 59,30 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan suara yang masuk 100 persen dari total 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampel.
    Quick count Litbang Kompas menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dengan
    margin of error
    sekitar 1 persen.
    Hasil quick count ini bukanlah hasil resmi.
    Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.