provinsi: SULAWESI UTARA

  • Jalan Lintas Riau-Sumbar Ditutup Sementara karena Putus Akibat Longsor di Kampar

    Jalan Lintas Riau-Sumbar Ditutup Sementara karena Putus Akibat Longsor di Kampar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Kapolda Riau Irjen M Iqbal meninjau langsung lokasi jalan longsor dan amblas di km 106-107 di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Senin (2/12/2024).  

    Akibat longsor tersebut, jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Riau menuju Sumatera Barat (Sumbar) ditutup sementara sejak beberapa hari lalu hingga proses pengerjaan selesai. 

    Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder terkait sedang melakukan upaya perbaikan dan rekayasa lalu lintas. 

    “Saya turun langsung ke lokasi untuk melihat  kondisi jalan yang terputus akibat longsor. Ini  merupakan prioritas kita untuk segera ditangani  agar masyarakat tidak terhambat dalam  beraktivitas,” ujar Iqbal seusai melakukan peninjauan langsung ke lokasi jalan longsor di Kampar.

    Demi mengurai kemacetan dan tidak bertambah panjangnya kendaraan yang terjebak, Ditlantas Polda Riau telah mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lintas tengah melalui Kiliran Jao dan Teluk Kuantan. 

    “Saya berharap agar proses perbaikan jalan Riau-Sumatra Barat ini dapat dilakukan secepatnya  dan akses jalan dapat kembali normal segera,”  tegasnya.

    Hingga saat ini, dinas terkait sedang melakukan perbaikan jalan dengan membangun jembatan darurat akibat longsor di Kampar ini. Ditlantas Polda Riau mengimbau para pengendara dari dan menuju Riau agar menggunakan jalur alternatif. 

  • Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

    Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, yang hanya sebesar 6%. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Keputusan UMP 2025 naik 6,5% diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk diskusi mendalam dengan perwakilan buruh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pekerja dalam menentukan kebijakan upah.

    Kebijakan Berbasis Dialog untuk Kesejahteraan Pekerja

    Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Presiden pada Jumat, 29 November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari dialog konstruktif dengan pimpinan serikat buruh.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menetapkan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5%,” ungkap Prabowo.

    Selain itu, penetapan upah minimum sektoral akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Rincian teknis mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi yang efektif.

    Upah Minimum sebagai Jaringan Pengaman Sosial

    Prabowo menekankan pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial yang berfungsi mendukung kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

    “Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan daya saing usaha,” tegas Prabowo.

    Berikut Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5%

    1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

    2. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545

    3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600

    4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425

    5. Aceh Rp3.460.672,00 naik jadi Rp3.685.615

    6. Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570

    7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527

    8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653

    9. Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    10. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.

    11. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313

    12. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63

    13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78

    14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04

    15. Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000

    16. Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86

    17. Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5

    18. Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94

    19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27

    20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66

    21. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68

    22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35

    23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69

    24. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18

    25. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

    26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37

    27. Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78

    28. Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30

    29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04

    30. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13

    31. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86

    32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30

    33. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17

    34. Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55

    35. Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    36. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    37. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    38. Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

     

  • Prabowo Cukur Bujet Makan Bergizi Gratis, Ekonom Paparkan Risikonya

    Prabowo Cukur Bujet Makan Bergizi Gratis, Ekonom Paparkan Risikonya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis(MBG) menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula  Rp15.000 per porsi, dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mempertimbangkan kembali anggaran yang ditetapkan dalam program MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

    Bukan hanya itu, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi juga disebut akan berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

    Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

    Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

    Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

    “Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepada Bisnis.

    Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yakni food waste yang bertambah.

    “Intinya adalah, dengan bujet yang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotongan bujet,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

    Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

    Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

    Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

  • Gubernur Olly Dondokambey Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo, Masuk APBD 2025 Sulut – Page 3

    Gubernur Olly Dondokambey Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo, Masuk APBD 2025 Sulut – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 setiap harinya bagi satu anak. Hal itu disampaikan usai mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen.

    Padahal, Prabowo menginginkan agar anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 setiap harinya.

    “Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari, kurang lebih,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

     

    (*)

  • Rekapitulasi Suara Pilkada Rohul Dijaga Ketat, Pendukung Calon Bupati Jangan Euforia Berlebihan

    Rekapitulasi Suara Pilkada Rohul Dijaga Ketat, Pendukung Calon Bupati Jangan Euforia Berlebihan

    Liputan6.com, Pekanbaru – Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu (Rohul) bersama pihak terkait matangkan persiapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau serta calon bupati dan wakil Rohul bakal digelar 3 sampai 4 Desember nanti.

    Rapat koordinasi persiapan pada Minggu siang, 1 Desember 2024 ini, diikuti Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK. Ada beberapa poin yang disampaikannya agar rekapitulasi suara Pilkada Rohul berjalan aman dan tepat waktu.

    Budi menjelaskan, kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah bakal mengerahkan 216 personel pengamanan. Jumlah itu akan disiagakan di 17 titik untuk membatasi orang masuk ke ruangan rekapitulasi.

    “Rencananya dilaksanakan di Hotel Sapadia, mulai tanggal 3 Desember dan ditargetkan selesai pada 4 Desember,” kata Budi.

    Menurut Budi, kepolisian bersama KPU serta pihak penyelenggara serta pengawas Pilkada 2024 hanya memperbolehkan 139 orang masuk ke ruangan rekapitulasi. Jumlah itu termasuk tim pemenangan pasangan calon bupati serta wartawan.

    “Yang diperbolehkan masuk hanya yang membawa kartu identitas yang dikeluarkan KPU, sementara untuk keterbukaan informasi, maka rekapitulasi suara akan disiarkan ke YouTube KPU Rohul,” kata Budi.

    Selama rekapitulasi suara berlangsung, Budi mengimbau masa pendukung pasangan calon bupati menjaga kondusivitas di luar hotel. Mereka diminta tidak bereuforia secara berlebihan.

    “Jangan berlebihan merayakan jika pasangan yang didukung memperoleh suara terbanyak, ini penting agar tidak terjadi konflik,” kata Budi.

    Budi menegaskan, rekapitulasi suara merupakan hal penting dalam tahapan Pilkada serentak. Hasil rekapitulasi ini akan diplenokan oleh KPU untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih.

    Rekapitulasi dilakukan secara transparan karena masing-masing tim sukses diundang, begitu juga pasangan calon. Rekapitulasi juga diikuti sejumlah saksi untuk menghindari adanya pelanggaran.

    “Dengan persiapan matang rekapitulasi tingkat kabupaten diharap berjalan aman, efisien, mencerminkan asas demokrasi yang jujur dan adil,” kata Budi.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • BNN Sangihe Rehabilitasi Puluhan Pengguna Narkoba, Terdapat Perempuan dan Remaja

    BNN Sangihe Rehabilitasi Puluhan Pengguna Narkoba, Terdapat Perempuan dan Remaja

    Liputan6.com, Sangihe – Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut telah melakukan rehabilitasi terhadap 20 pengguna narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Sangihe Melky Tuankota.

    “Mereka terdiri dari 15 laki-laki dan lima perempuan. Dua puluh orang tersebut berusia dari 13 tahun hingga 32 tahun,” katanya.

    Dia mengatakan rehabilitasi yang dilaksanakan terhadap para pengguna itu adalah rehabilitasi rawat jalan.

    Warga yang direhabilitasi tersebut umumnya terkait dengan pengguna atau konsumsi dengan menghirup lem tertentu, obat keras pil try-x dan ada juga ganja.

    “Rehabilitasi dilaksanakan secara gratis oleh BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe,” katanya.

    Melky Tuankota mengatakan, kalau ada masyarakat yang saudaranya atau teman pengguna narkoba untuk direhabilitasi silahkan datang ke BNN.

    “Begitu juga bagi yang datang dengan sukarela melapor diri untuk direhabilitasi silahkan, jangan malu atau takut, karena dibebaskan dari ancaman pidana atau sanksi hukum,” katanya.

    Rehabilitasi kepada pengguna narkoba merupakan salah satu upaya dalam mendukung program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah kepulauan itu.

     

    Buntut Tawuran Antar-Geng Lintas Kabupaten Pemalang-Pekalongan, 4 Bocil Diancam Penjara 10 Tahun

  • Guru Honorer Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit, Jasad Korban Dibakar

    Guru Honorer Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit, Jasad Korban Dibakar

    Liputan6.com, Pekanbaru – Seorang guru honorer di Kabupaten Kampar, Heri Aprianus, ditemukan tewas mengenaskan di kebun sawit. Tubuh pria 30 itu hangus terbakar dan di lehernya ada luka sayatan.

    Heri Aprianus diduga menjadi korban pembunuhan. Pasalnya, sepeda motor korban masih tergeletak tak jauh dari posisi korban terbakar atau tidak dilarikan pelaku.

    Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Anom Karibianto menjelaskan, jasad korban ditemukan di kebun sawit perusahaan Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu. Kejadian ini masih diusut kepolisian setempat.

    “Korban pertama kali ditemukan sekuriti yang berpatroli, saksi menemukan jasad korban terlentang, kondisinya hangus,” kata Anom, Senin (2/12/2024).

    Pengakuan saksi, luka bakar terdapat di sekujur tubuh korban. Korban diduga dibakar lengkap dengan pakaiannya karena celana dan bajunya masih terpasang.

    “Kondisi pakaian hangus dan ada luka robek di leher,” ucap Anom.

    Sekuriti kemudian melapor ke temannya tentang penemuan jasad guru honorer itu. Selanjutnya dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan sampai ke Polsek Tapung Hulu.

    Unit Reserse Kriminal Polsek Tapung Hulu tiba di lokasi beberapa menit usai mendapatkan laporan. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara lalu meminta keterangan sejumlah pihak.

    “Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diautopsi,” jelasnya.

    Kasus yang menggemparkan masyarakat Desa Kasikan pada Kamis siang, 29 November 2024 ini, masih dalam penyelidikan. Kepolisian belum menyimpulkan apakah korban tewas karena dibunuh atau ada penyebab lain.

     

     

  • PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membentuk tim khusus yang diketuai oleh mantan Menkumham RI, Yasonna Laoly, untuk mendalami perolehan suara Airin Rachmy dan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Hasto menyebut kedua tokoh itu harusnya menang tanpa adanya intervensi pihak lain.

    “DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto dalam konferensi pers PDIP sikapi Pilkada 2024, Kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

    Ia menilai mestinya kedua pasangan ini unggul dari Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Hasto menyinggung soal instrumen dari ‘partai cokelat’.

    “Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi. Kami yakin Bu Airin dan Ade akan menang,” tambahnya.

    Hasto mengatakan hal serupa juga terjadi di Sulawesi Utara. Steven Kandouw-Alfred Denny yang diusung oleh pihaknya dianggap unggul jika tak ada tekanan ke gereja.

    “Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD. Kami meyakini saudara Steven yang akan menang,” tutur Hasto.

    Hasto juga menyinggung soal Pilkada Sumut yang dinilai ada upaya membentengi demokrasi. Hasto pun menduga hal yang sama dilakukan di Pilkada Jawa Timur.

    “Sumut, Letjen purn Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi,” ujar Hasto.

    (dwr/maa)

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara

  • Elnusa Petrofin Berupaya Tingkatkan Layanan Distribusi Elpiji di Sulawesi Utara dan Gorontalo

    Elnusa Petrofin Berupaya Tingkatkan Layanan Distribusi Elpiji di Sulawesi Utara dan Gorontalo

    Amurang, Minahasa Selatan, Beritasatu.com – PT Elnusa Petrofin (EPN) yang merupakan anak usaha PT Elnusa Tbk berupaya meningkatkan layanan distribusi elpiji, khususnya ukuran 3 kg, agar bisa diperoleh masyarakat dengan mudah. Untuk memastikan keandalan layanan tersebut, jajaran direksi dan komisaris EPN dan PT Elnusa Tbk, Jumat (29/11/2024), mengunjungi Terminal LPG Amurang di Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

    Direktur Utama EPN, Doni Indrawan menyatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung Pertamina untuk menghadirkan layanan distribusi energi yang andal dan efisien, terutama pada saat terjadi peningkatan kebutuhan energi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam kunjungan ini, pihaknya juga ingin memastikan aspek health, safety, security, and environment (HSSE) dalam operasional di Terminal LPG Amurang dilaksanakan dengan baik.

    Selain Doni Indrawan, Direktur Utama PT Elnusa Tbk Bachtiar Soeria Atmadja, Komisaris Utama Elnusa Eko Ariantoro, dan Corporate Secretary Elnusa Frida Lidwina, ikut mengunjungi Terminal LPG Amurang.  

    Salah satu core business PT Elnusa Tbk pada segmen distribusi dan logistik energi dikelola Elnusa Petrofin. Anak perusahaan ini mengelola operasional TLPG Amurang sejak 2019. Fasilitas ini memiliki kapasitas penuh 2 x 1.000 metrik ton. Dalam lini bisnis Elnusa Petrofin, Terminal LPG Amurang memainkan peran penting dalam distribusi elpiji subsidi dan nonsubsidi untuk wilayah Sulawesi Utara dan sebagian Gorontalo melalui tujuh stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

    “Elnusa Petrofin siap mendukung dan menyukseskan Satgas Nataru Pertamina 2024/2025 melalui proses distribusi dan menjaga ketersediaan elpiji di wilayah-wilayah strategis,” kata Doni.

    Sebagai anggota Satgas Nataru Pertamina 2024/2025, pihaknya berkomitmen untuk mendukung dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.