Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah diputuskan oleh sejumlah provinsi hingga Rabu (11/12/2024).

    Adapun keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 yang sudah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli tertanggal 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker tersebut, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Sementara menurut, Pasal 2 Permenaker tersebut, penetapan UMP 2025 menggunakan formula yaitu UMP 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMP 2025.

    Kemudian, pemerintah provinsi (Pemprov) wajib mengumumkan UMP 2025 serta upah minimum sektoral paling lambat pada Rabu (11/12/2024) atau hari ini.

    Namun, berdasarkan catatan Tribunnews.com, baru ada 20 provinsi yang mengumumkan UMP 2025.

    Terbaru, ada DKI Jakarta serta DI Yogyakarta yang mengumumkan UMP 2025.

    Sementara, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum menetapkan UMP 2025.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    1. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560
    2. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776
    3. UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286
    4. UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193
    5. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160
    6. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194
    7. UMP Nusa Tenggara Barat 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931
    8. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527
    9. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000
    10. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621
    11. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000
    12. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850
    13. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616
    14. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070
    15. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571
    16. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000
    17. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731
    18. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.
    19. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080
    20. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bali dengan judul “UMP Bali 2025 Jadi 2.996.560,68, Dewan Pengupahan dan Disnaker Rekomendasi Kenaikan Upah 6,5 Persen”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Widya)(Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari)(Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgio)(Tribun Pontianak/Faiz Iqbal Maulid)(Tribun Padang/Wahyu Bahar)(Tribun Kaltara/Desi Kartika Ayu)(Tribun Kalsel/Muhammad Syaiful Riki)(Tribun Lombok/Robby Firmansyah)(Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz)(Tribun Papua Barat/Fransiskus Irianto Tiwan)

    Artikel lain terkait Upah Minimum Pekerja 

  • Organisasi Harus Relevan dan Kredibel

    Organisasi Harus Relevan dan Kredibel

    Sulawesi Utara: Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Utara, Annie Dondokambey, menyayangkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam kepengurusan PMI periode 2024-2029. Menurutnya organisasi kemanusiaan itu harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan transparasi PMI dalam mengelola dana publik. 

    “Saya mempunyai keinginan perubahan, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Harapan kami, pemimpin baru dapat memastikan pengelolaan dana dan sumber daya PMI lebih transparan. Karena organisasi ini mengelola dana publik dan bantuan dari berbagai pihak,” kata Annie.

    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi program. Ia yakin pemimpin yang baru bisa membawa perubahan dan program-program yang lebih berinovasi. 

    “Kritik terhadap efektivitas program PMI dapat memunculkan keinginan untuk perubahan pimpinan yang dapat membawa inovasi dan perbaikan dalam implementasi program,” ujarnya.

    Selain itu, Annie menilai PMI membutuhkan regenerasi kepengurusan untuk memastikan ide-ide segar dan pendekatan baru dalam menangani tantangan kemanusiaan di Indonesia. 

    Menurutnya, perubahan kondisi global dan nasional seperti pandemi, perubahan iklim dan krisis sosial menuntut pemimpin yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan visi strategis.

    “Perubahan dalam kepemimpinan PMI bertujuan memastikan organisasi tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Annie.

    Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.

    Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.

    Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.

    Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII tandingan.

    Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.

    Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.

    Sulawesi Utara: Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Utara, Annie Dondokambey, menyayangkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam kepengurusan PMI periode 2024-2029. Menurutnya organisasi kemanusiaan itu harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
     
    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan transparasi PMI dalam mengelola dana publik. 
     
    “Saya mempunyai keinginan perubahan, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Harapan kami, pemimpin baru dapat memastikan pengelolaan dana dan sumber daya PMI lebih transparan. Karena organisasi ini mengelola dana publik dan bantuan dari berbagai pihak,” kata Annie.
    Annie mengatakan, perubahan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi program. Ia yakin pemimpin yang baru bisa membawa perubahan dan program-program yang lebih berinovasi. 
     
    “Kritik terhadap efektivitas program PMI dapat memunculkan keinginan untuk perubahan pimpinan yang dapat membawa inovasi dan perbaikan dalam implementasi program,” ujarnya.
     
    Selain itu, Annie menilai PMI membutuhkan regenerasi kepengurusan untuk memastikan ide-ide segar dan pendekatan baru dalam menangani tantangan kemanusiaan di Indonesia. 
     
    Menurutnya, perubahan kondisi global dan nasional seperti pandemi, perubahan iklim dan krisis sosial menuntut pemimpin yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan visi strategis.
     
    “Perubahan dalam kepemimpinan PMI bertujuan memastikan organisasi tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Annie.
     
    Sebelumnya, Munas ke-XXII PMI 2024 secara resmi kembali menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan pada Pleno 3.
     
    Dalam sidang tersebut, Jusuf Kalla diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029 secara aklamasi.
     
    Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat.
     
    Alih-alih berjalan lancar, hasil munas justru memicu ketidakpuasan. Kubu Agung Laksono menggelar Munas PMI XXII tandingan.
     
    Munas ini dilakukan mendadak, setelah muncul ketidakpuasan sebagian besar peserta dalam kegiatan yang sama namun di ruang berbeda.
     
    Dalam acara yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Agung Laksono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Hujan Lebat Potensi Landa Sejumlah Daerah RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah daerah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Simak prediksinya.

    BMKG mengatakan sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, meningkatkan potensi hujan lebat, terutama di wilayah-wilayah yang tengah memasuki puncak musim hujan.

    Menurut lembaga, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi cuaca tersebut, termasuk dua bibit siklon tropis yang terpantau di Samudera Hindia barat daya Lampung dan Samudera Hindia Selatan Pulau Sumba, sedangkan Suspect Area terdeteksi di Laut Timor sebelah barat daya Kepulauan Tanimbar.

    Selain itu, sirkulasi siklonik terdeteksi menguat dengan meningkatkan pengangkatan massa udara, yang mempermudah pembentukan awan hujan intensitas tinggi di wilayah sekitarnya.

    “Akibatnya, potensi curah hujan signifikan menjadi lebih tinggi di daerah-daerah terdampak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca,” demikian laporan BMKG dalam ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 10-17 Desember 2024’.

    Selain itu, BMKG mengungkap sejumlah fenomena atmosfer turut memicu potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia. Fenomena ini mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah utama, termasuk Sumatera bagian utara, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

    Aktivitas MJO berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut.

    Kedua, Gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency turut meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan. Dampaknya meluas di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup beberapa daerah strategis yang rawan hujan lebat dan bencana hidrometeorologi.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini menciptakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah,” jelas BMKG.

    “BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di daerah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, dan tanah longsor,” lanjut BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

    Jawa dan Bali: Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogykarta, Jawa Timur, Bali

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan

    Hujan lebat-sangat lebat

    Jawa dan Bali: DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

    Maluku: Maluku bagian selatan dan tenggara

    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

    Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, pesisir barat Sumatera Barat hingga Lampung, Banten, Jawa Barat, DK Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku selama periode yang sama.

    “Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan,” pungkas BMKG.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Geledah Kantor Dishub dan Rumah Kadishub Pekanbaru

    KPK Geledah Kantor Dishub dan Rumah Kadishub Pekanbaru

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Selasa (10/12/2024) dilakukan di dua tempat. Pertama, di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) komplek perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru dan kedua di rumah pribadi Kepala Dishub Yuliarso.

    Penggeledahan terkait dengan operasi tangkap tangan(OTT) beberapa hari lalu atas dugaan korupsi yang melibatkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Novin Karmila.

    Yuliarso saat dikonfirmasi tak membantah ada penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor dan rumah pribadinya. Dia mengungkapkan, penggeledahan di kantor Dishub berlangsung sekitar tiga jam, dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB lebih.

    Setelah itu, Yuliarso bersama tim penyidi KPK menuju kediamannya yang berada di Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. “Tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para tersangka. Tadi sudah dibuat berita acara dan dimintai keterangan semua sudah kami jelaskan,” ujarnya.

    Yuliarso mengatakan, sudah menjelaskan soal aliran uang Rp 150 juta saat penggeledahan KPK. Dia mengaku, uang tersebut diterima dari Indra Pomi untuk dikirimkan ke orang lain yang dia diperintahkan.

    “Saya sudah tunjukkan bukti transfer bahwa hari itu juga setelah saya terima dalam kurun waktu satu jam langsung saya kirim ke yang diperintahkan. Jadi itu sudah saya sampaikan kepada KPK. Jadi sebatas itu,” ungkapnya.

    Yuliarso dengan tegas membantah kabar dirinya ditangkap KPK. “Hari ini KPK sudah selesai melakukan pemeriksaan. Semua hanya berita acara dan dokumen yang diambil. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih di sini dan bila diperlukan saya akan dipanggil kembali,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan pada Senin (2/12/2024). Dalam operasi ini, KPK menjaring Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Novin Karmila.

    KPK juga menyegel dua ruangan di kantor Wali Kota Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya, yakni ruangan Risnandar Mahiwa dan ruangan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi.

  • KPK Geledah Kantor Dishub dan Kesbangpol Pekanbaru, Sejumlah Dokumen Disita

    KPK Geledah Kantor Dishub dan Kesbangpol Pekanbaru, Sejumlah Dokumen Disita

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Selasa (10/12/2024). Penggeledahan ini terkait kasus korupsi Risnandar Mahiwa yang kini sudah diberhentikan jadi Pj Wali Kota Pekanbaru. 

    Penggeledahan di Kantor Kompek Pemkot Pekanbaru dilakukan penyidik KPK. Penggeledahan juga dilakukan di ruangan Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Pekanbaru. 

    Dalam keterangan KPK sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, yakni Y diduga ikut menerima aliran dana Rp 150 juta. 

    Selain melakukan penggeledahan di Kantor Dishub Pekanbaru, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK dilakukan di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkot Pekanbaru. 

    Setelah melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa sejumlah dokumen yang dimasukkan dalam koper. Selama dalam penggeledahan, KPK dikawal sejumlah personel polisi.

    “Hari ini tim KPK melakukan penggeledahan saja,” ujar Juru Bicara KPK Mahesa Mahardhika saat dikonfirmasi.

    Risnandar ditetapkan tersangka dalam kasus pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024. 

    Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp6,8 miliar. Risnandar yang baru menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru selama 6 bulan diduga mendapat Rp2,5 miliar. Selain Risnandar, KPK juga menetapkan Indra  Pomo yang kini sudah diberhentikan dari jabatan Sekda Kota Pekanbaru. 

    Selain itu Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru,  Novin Karmila sebagai tersangka

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

    “KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

    Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

    “Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

    “Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

    Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

    Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua. 

  • Rugikan Negara Rp 7,9 Miliar, Petinggi Bank BUMN Cabang Pekanbaru Ditangkap

    Rugikan Negara Rp 7,9 Miliar, Petinggi Bank BUMN Cabang Pekanbaru Ditangkap

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif. Salah satu dari dua tersangka adalah pimpinan cabang bank BUMN di Kota Pekanbaru, Riau.

    Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru Niky Juniesmero mengatakan, kedua tersangka, yakni SY selaku pimpinan cabang dan F selaku account officer di bank BUMN tersebut.

    “Keduanya bersama-sama untuk mempermudah memberikan kredit yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian negara kurang lebih Rp 7,9 miliar,” kata Niky, Selasa (10/12/2024).

    Dijelaskan Niky, modus petinggi bank BUMN hingga ditangkap itu melancarkan aksinya dengan cara menerima pengajuan kredit sejumlah kelompok debitur fiktif.

    “Ada 14 orang dari 16 yang mengajukan itu mereka tidak tahu KTP-nya digunakan untuk memuluskan aksinya,” ungkapnya.

    Selain menahan tersangka, Kejari Pekanbaru juga menyita tanah seluas kurang lebih 100 hektare di daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

    Saat ini petinggi bank BUMN dan anak buahnya ini berhasil ditangkap dan ditahan di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru selama 20 hari ke depan. Keduanya diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. 

  • Penggeledahan di Pekanbaru, KPK Sasar Kantor Dinas

    Penggeledahan di Pekanbaru, KPK Sasar Kantor Dinas

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di Pekanbaru, Riau, Selasa (10/12/2024). Lembaga antikorupsi itu memastikan tidak ada pihak yang ditangkap dari penggeledahan tersebut karena menyasar kantor dinas.

    KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Dalam kasus ini, salah satu tersangka yang ditetapkan KPK, yakni Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM).

    “Iya betul ada kegiatan penggeledahan di Pekanbaru. Tidak ada penangkapan. Hanya kegiatan penggeledahan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Beredar isu seputar adanya pihak yang turut dibawa dari penggeledahan KPK di Pekanbaru, Riau. Tessa menyebut, orang yang dibawa oleh tim penyidik KPK terkait dengan penggeledahan dan bukan penangkapan.

    “Apabila ada orang yang dibawa itu dalam rangka penggeledahan, bukan dalam rangka penangkapan,” ujar Tessa.

    Penggeledahan oleh tim penyidik KPK di Pekanbaru masih berlangsung. Tessa masih belum menyampaikan temuan apa saja yang berhasil diperoleh dari penggeledahan ini. Namun, dia membenarkan ada sejumlah kantor dinas di Pekanbaru yang digeledah KPK.

    “Ada beberapa kantor-kantor dinas lah yang dilakukan penggeledahan,” tutur Tessa terkait penggelahan KPK di Pekanbaru, Riau.

  • 20 Bandara InJourney Airports Dianugerahi Gelar Bandara Sehat dari Kementerian Kesehatan – Halaman all

    20 Bandara InJourney Airports Dianugerahi Gelar Bandara Sehat dari Kementerian Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua puluh bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) berhasil meraih Penghargaan Bandar Udara Sehat 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan dilaksanakan pada Selasa (10/12), bertempat di Hotel St. Regis Jakarta, serta diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono kepada para General Manager dari 20 bandara InJourney Airports.

    Adapun 20 bandara yang berhasil meraih Penghargaan Bandara Sehat 2024 adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Banyuwangi, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Pattimura Ambon, Bandara El Tari Kupang, Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, serta Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menyatakan, “Penghargaan yang diraih oleh 20 bandara kami ini tentunya merupakan wujud pengakuan atas komitmen InJourney Airports dalam menyelenggarakan bandara yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Kami merasa sangat bangga atas raihan ini, serta semakin terpacu untuk terus memberikan yang terbaik kepada seluruh pengguna jasa bandara.”

    Penghargaan Bandar Udara Sehat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setiap dua tahun sekali tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dari penyelenggara bandara dalam menciptakan lingkungan bandara yang aman, nyaman, bersih, dan sehat bagi pengguna jasa bandara serta masyarakat secara umum. Pelaksanaan program ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

    Dalam proses penilaian, Kementerian Kesehatan menggunakan sejumlah indikator, di antaranya adalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan sarana dan fasilitas, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

    Keduapuluh bandara InJourney Airports yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan juga telah menjalani serangkaian proses penilaian, yakni self-assessment atau penilaian sendiri yang dilaksanakan oleh Forum Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, pelaksanaan penilaian dokumen, serta verifikasi lapangan.  

    “Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata penerapan pilar Premises dengan memastikan ketersediaan sarana dan fasilitas bandara yang bersih, sehat, serta tidak menimbulkan faktor risiko kesehatan masyarakat, pilar People melalui standar personel bandara yang senantiasa berkomitmen untuk menciptakan operasional bandara yang bersih, nyaman, dan sehat, serta pilar Process yakni kolaborasi lintas instansi untuk memastikan operasional kebandarudaraan yang sesuai dengan regulasi serta standar yang berlaku,” lanjut Faik Fahmi.  

    “Tak lupa, kami turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi stakeholder bandara yang telah berkolaborasi dalam menciptakan bandara yang sehat. Penghargaan bagi 20 bandara ini juga menjadi komitmen kami untuk secara berkesinambungan menjamin terciptanya budaya dan lingkungan yang sehat di bandara-bandara yang dikelola InJourney Airports, sehingga dapat berdampak terhadap kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan dari seluruh pengguna jasa bandara,” pungkas Faik Fahmi.

  • Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Guncang Kepulauan Talaud Sulut

    Gempa Bumi Magnitudo 5,2 Guncang Kepulauan Talaud Sulut

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 mengguncang Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (10/12/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.13 WIB.

    Episentrum gempa terletak pada koordinat 3,72 derajat lintang selatan utara (LU) dan 127,84 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 kilometer arah Tenggara Kota Melonguane, Sulut pada kedalaman 136 km.

    “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi  di Kepulauan Talaud Sulut ini yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan pada lempeng Laut Filipina yang tersubduksi di bawah laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar naik dengan kombinasi mendatar (oblique thrust fault),” ujar Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (10/12/2024).

    Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di Kepulauan Talaud daerah Nanusa, Damau dan Rainis dengan skala intensitas II-III MMI.

    “Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi di Kepulauan Talaud Sulut ini tidak berpotensi tsunami,” tambah Daryono.