provinsi: SULAWESI UTARA

  • Diduga Jabat 3 Periode, Kemenangan Calon Bupati Bengkulu Selatan Digugat ke MK

    Diduga Jabat 3 Periode, Kemenangan Calon Bupati Bengkulu Selatan Digugat ke MK

    Diduga Jabat 3 Periode, Kemenangan Calon Bupati Bengkulu Selatan Digugat ke MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2, Gusnan Mulyadi, diduga pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama dua periode sebelum kembali memenangkan pilkada 2024. 
    Dugaan ini menjadi pokok perkara dalam gugatan sengketa
    Pilkada Bengkulu Selatan
    di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.
    Penggugat merupakan pasangan calon (paslon) cabup-cawabup Bengkulu Selatan nomor urut 03, Rifai dan Yevri Sudianto, dengan kuasa hukumnya, Makhfud.
    Dalam dalil permohonan, Gusnan disebut pernah menjabat sebagai bupati untuk periode pertama setelah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Gusnan, yang saat itu menjadi wakil bupati, kemudian diangkat menjadi Plt Bupati Bengkulu Selatan.
    Ia disebut menjabat selama 2 tahun, 9 bulan, dan 7 hari sebagai Plt Bupati Bengkulu Selatan.
    Periode kedua Gusnan sebagai bupati adalah ketika ia menjadi pemenang dalam Pilkada Bengkulu Selatan 2020 dan dilantik pada Februari 2021.
    “Secara faktual, Gusnan pernah menjabat pada 17 Mei 2018–24 Februari 2021 untuk periode pertama dan 25 Februari 2021 hingga dilantiknya bupati hasil pemilihan pada 2024 sebagai periode kedua masa jabatannya,” kata Makhfud dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Panel I, Gedung MK, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Dengan fakta tersebut, Makhfud menilai keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang meloloskan Gusnan sebagai calon bupati bertentangan dengan putusan MK dan bukanlah berdasarkan pada waktu pelantikan.
    “Sehingga, Bupati Gusnan sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai calon dan pencalonannya harus dinyatakan batal demi hukum,” imbuhnya.
    Tiga putusan MK yang menjadi dalil pemohon adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.
    Berpedoman pada ketiga putusan tersebut, pemohon berpendapat Gusnan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bupati.
    Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang secara tegas menyatakan salah satu syarat untuk dapat menjadi calon bupati adalah belum pernah menjabat sebagai bupati selama dua periode masa jabatan.
    Berdasarkan hal tersebut, pemohon dalam salah satu petitumnya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 2, Gusnan Mulyadi–Ii Sumirat.
    Alasannya, kandidat tersebut sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai salah satu paslon Pilbup Bengkulu Selatan 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Cabai Rawit Melonjak, IRT di Gorontalo Khawatir Masakannya Hambar

    Harga Cabai Rawit Melonjak, IRT di Gorontalo Khawatir Masakannya Hambar

    Sementara itu, Amir Pakaya, seorang petani cabai di Bone Bolango, menjelaskan penyebab kenaikan harga yang terjadi secara tiba-tiba.

    Menurutnya, masa panen serentak telah berakhir, sehingga pasokan cabai dari petani lokal menurun drastis.

    “Saat akhir tahun, harga cabai murah karena petani panen bersamaan. Namun, saat ini stok cabai lokal menipis, dan kemungkinan besar cabai yang dijual di pasar berasal dari daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah,” jelas Amir.

    Ia juga menambahkan, bahwa kondisi cuaca dan biaya distribusi dari luar daerah turut memengaruhi harga cabai di Gorontalo.

    Mereka hanya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga cabai di pasar. “Semoga ada solusi agar harga rica bisa kembali normal. Kalau mahal terus, kami juga dampaknya,” harap Amir.

    Kenaikan harga cabai ini tidak hanya dirasakan di Gorontalo, tetapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus dari pihak terkait guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

  • Gempa M 4,7 Terjadi di Melonguane Sulut

    Gempa M 4,7 Terjadi di Melonguane Sulut

    Jakarta

    Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,7 terjadi di Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut). Kedalaman gempa 132 Km.

    Melalui akun X nya, BMKG melaporkan gempa terjadi pada Jumat (10/1/2024) pukul 02.11 WIB. Gempa berada pada 165 Km Barat Laut Melonguane Sulut.

    “Gempa Mag:4.7,” tulis BMKG.

    Titik koordinat gempa berlokasi pada 5,47 Lintang Utara dan 126,44 Bujur Timur. BMKG menyampaikan informasi gempa dapat berubah seiring kelengkapan data.

    “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” imbuhnya.

    (dek/dek)

  • Gempa 4,7 SR Guncang Melonguane, Maluku Utara

    Gempa 4,7 SR Guncang Melonguane, Maluku Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Gempa dengan kekuatan magnitudo 4,7 SR terjadi di arah barat laut Melonguane, Maluku Utara.

    Berdasarkan keterangan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada Jumat (10/1/2025) pukul 03.11 WITA atau 02.11 WIB.

    Pusat gempa berlokasi di 165 kilometer arah barat laut Melonguane. Gempa berada di koordinat 5.47 LU, 126.44 BT.

    Kedalaman gempa tercatat di 132 kilometer.

    BMKG memberikan catatan bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan dan pengolahan data dapat terus berkembang. Informasi gempa pun bisa berubah seiring kelengkapan data.

    #Gempa Mag:4.7, 10-Jan-2025 02:11:14WIB, Lok:5.47LU, 126.44BT (165 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:132 Km #BMKG
    Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data pic.twitter.com/eXjIL10pO5

    — BMKG (@infoBMKG) January 9, 2025

  • Kehadiran Prabowo pada HPN 2025 sinyal kuat dukung kemajuan dunia pers

    Kehadiran Prabowo pada HPN 2025 sinyal kuat dukung kemajuan dunia pers

    Jakarta (ANTARA) – Penanggung Jawab Puncak Acara HPN Nurjaman Mochtar menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dapat menjadi sinyal kuat akan komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan dunia pers.

    “Kehadiran beliau pada acara puncak HPN ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan motivasi bagi seluruh insan pers,” kata Nurjaman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Panitia pun akan segera berkoordinasi dengan Istana melalui Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden Prabowo menghadiri langsung puncak HPN pada 9 Februari 2025 di Pekanbaru, Riau .

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, kehadiran presiden selalu menjadi momen penting yang menegaskan perhatian pemerintah terhadap dunia pers,” ujarnya.

    Selain menyampaikan pidato, Presiden Prabowo juga diharapkan akan melakukan dialog singkat dengan para pelaku industri pers yang akan hadir dalam acara tersebut.

    Sementara itu, Ketua Panitia HPN 2025 Marthen Selamet Susanto menjelaskan bahwa tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas” relevan dengan visi besar Indonesia menuju 2045 sebagai negara maju.

    “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas informasi dan mendukung proses demokrasi yang sehat. Melalui HPN, kami ingin mendorong insan pers untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan zaman,” jelas Marthen.

    Acara HPN 2025 akan diisi dengan berbagai diskusi tematik yang membahas isu-isu strategis pada era digital.

    Seminar ekonomi menjadi salah satu kegiatan utama yang akan mengupas peluang pers dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    Selain itu, Konvensi Media Massa akan menjadi forum diskusi mengenai inovasi teknologi di dunia jurnalistik. Fokus utama konvensi adalah menghadapi tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi yang semakin marak pada era digital.

    “Pers harus mampu beradaptasi dengan teknologi modern sekaligus tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Melalui konvensi ini, kami berharap dapat menemukan solusi yang konkret untuk memperkuat kualitas informasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua PWI: Hari Pers Nasional 2025 forum sinergi-soliditas insan pers

    Ketua PWI: Hari Pers Nasional 2025 forum sinergi-soliditas insan pers

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zulmansyah Sekedang mengatakan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 merupakan forum sinergi antarkebersamaan dan solidaritas insan pers.

    PWI Pusat terus mematangkan persiapan menjelang HPN 2025 yang akan diselenggarakan pada 6–10 Februari 2025 di Pekanbaru, Riau, dengan tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”.

    “Panitia HPN telah mengirimkan undangan ke seluruh PWI daerah agar dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan HPN di Pekanbaru. Keterlibatan daerah sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas insan pers,” kata Zulmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia memastikan bahwa persiapan acara di Provinsi Riau telah mencapai 80 persen dan berbagai kegiatan telah dirancang untuk suksesnya HPN tahun ini.

    HPN 2025 akan dirangkaikan dengan acara Rakernas Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), Konvensi Media Massa, seminar, dan kegiatan bakti sosial.

    “Dengan persiapan yang matang dan antusiasme dari berbagai pihak, HPN 2025 di Pekanbaru tidak hanya menjadi ajang silaturahmi insan pers, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat sinergi dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia HPN 2025 Marthen Selamet Susanto menjelaskan bahwa tema tahun ini relevan dengan visi besar Indonesia menuju 2045 sebagai negara maju.

    “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas informasi dan mendukung proses demokrasi yang sehat. Melalui HPN, kami ingin mendorong insan pers untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan zaman,” jelas Marthen.

    Acara HPN 2025 akan diisi dengan berbagai diskusi tematik yang membahas isu-isu strategis pada era digital.

    Seminar ekonomi menjadi salah satu kegiatan utama yang akan mengupas peluang pers dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    Selain itu, Konvensi Media Massa akan menjadi forum diskusi mengenai inovasi teknologi di dunia jurnalistik. Fokus utama konvensi adalah menghadapi tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi yang semakin marak pada era digital.

    “Pers harus mampu beradaptasi dengan teknologi modern sekaligus tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Melalui konvensi ini, kami berharap dapat menemukan solusi yang konkret untuk memperkuat kualitas informasi di tengah masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • JarNas Bakal Ajukan Draf Revisi Undang-Undang TPPO ke DPR

    JarNas Bakal Ajukan Draf Revisi Undang-Undang TPPO ke DPR

    JarNas Bakal Ajukan Draf Revisi Undang-Undang TPPO ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
    Rahayu Saraswati
    , mengatakan lembaganya berencana mengajukan naskah akademik revisi Undang-Undang terkait TPPO.
    Sara menuturkan,
    JarNas
    Anti TPPO yang akan berganti nama menjadi
    JarNas Anti Perdagangan Orang
    , akan segera mengajukan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    “Rencana aksi ke depan adalah adanya draft (naskah akademik) revisi Undang-Undang
    tindak pidana perdagangan orang
    yang akan segera diajukan ke
    DPR
    untuk dimasukkan ke dalam prolegnas untuk ke depannya,” ujar Sara, di Kantor Konferensi Waligeraja Indonesia (KWI), Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).
    Sara mengatakan, JarNas Anti Perdagangan Orang melihat bahwa banyak tantangan dalam mengurangi kasus TPPO.
    Salah satunya adalah soal UU yang kedaluwarsa.
    “Kami melihat bahwa ada banyak sekali tantangan, salah satunya di antaranya adalah dengan Undang-Undang TPPO yang sudah cukup kedaluwarsa dan kurang untuk mencakup beberapa hal,” ucap dia.
    Selain pengajuan revisi, kata Sara, lembaganya juga bakal melakukan
    roadshow
    berdasarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2024 ke tempat rawan kasus TPPO.
    “Kami akan melakukan
    roadshow
    , kepada kementerian dan lembaga terkait agar ada lebih jelas ketegasan dari pemerintah untuk melawan perdagangan orang,” kata dia.
    Sara berharap ada kejelasan dari pemerintah untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta dalam memberantas kasus TPPO.
    “Temtunya
    public-private partnership
    itu harus terus dibina. Pemerintah harus meningkatkan upaya hexahelix dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia,” ujar dia.
    Pada tahun 2025, JarNas Anti Perdagangan Orang akan lebih berfokus pada daerah yang rawan kasus TPPO dan membuka jaringan internasional.
    Di antara daerah yang rawan TPPO yakni Batam, Kepulauan Riau, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Bali.
    “(Rencana) ini sudah kami sampaikan bahkan kepada Wamen PPPA untuk bisa ditindaklanjuti pada saat kami melakukan rapat terbatas,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengguna QRIS tidak dikenakan pajak 12 persen

    Pengguna QRIS tidak dikenakan pajak 12 persen

    Masyarakat saat menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran. (ANTARA/HO-BI)

    BI: Pengguna QRIS tidak dikenakan pajak 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Andry Prasmuko menegaskan bagi pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. 

    “Masyarakat pengguna QRIS tidak perlu khawatir, karena tidak akan dikenakan PPN 12 persen,” kata Andry, di Manado, Selasa.

    Dia mengatakan BI menegaskan PPN menjadi 12 persen ini akan dikenakan kepada barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Artinya, bukan dikenakan atas transaksi yang digunakan konsumen seperti menggunakan QRIS atau transaksi nontunai lainnya.

    “PPN yang dikenakan ke konsumen hanya PPN barang/jasa yang dibeli dan tidak dikenakan PPN atas transaksi menggunakan QRIS ataupun pembayaran nontunai lainnya,” jelasnya.

    Sementara pengenaan PPN untuk jasa sistem pembayaran, hanya dihitung dari biaya layanan (service fee) yang dikenakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada merchant, termasuk merchant discount rate (MDR). PPN ini tidak dikenakan kepada konsumen, sebagaimana yang sudah berlaku selama ini,” katanya.

    Tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Berdasarkan Pasal 4A UU HPP, jenis barang yang tidak dikenai PPN, yaitu barang tertentu dalam kelompok barang seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.

    Termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

    Adapun beberapa contoh barang yang terkena PPN adalah tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, alat elektronik, pulsa telekomunikasi, perkakas, produk kecantikan, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming musik dan film juga menjadi target pengenaan PPN, seperti Spotify dan Netflix. 
     

    Sumber : Antara

  • KPU Riau tetapkan Abdul W-Hariyanto sebagai gubernur-wagub terpilih

    KPU Riau tetapkan Abdul W-Hariyanto sebagai gubernur-wagub terpilih

    Pekanbaru (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih yakni Abdul Wahid dan SF Hariyanto, dalam sidang pleno penetapan di Pekanbaru, Kamis.

    Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan menyampaikan hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Riau nomor 23 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih tahun 2024. Pihaknya memutuskan dan menetapkan menetapkan paslon terpilih nomor urut 1 Abdul Wahid dan SF Hariyanto dengan perolehan suara sebanyak 1.224.193 suara atau 44,31 persen dari total suara sah.

    “Penetapan paslon Gubernur dan wakil Gubernur Riau ini sekaligus sebagai pengumuman dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pekanbaru, 9 Januari 2025,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau menyatakan tidak ada keberatan dalam proses tahapan. Maka dari itu Keputusan KPU nomor 23 dapat disahkan.

    Dia menambahkan untuk pleno penetapan ini pihaknya sudah mengundang seluruh paslon untuk hadir. Akan tetapi tidak ada yang hadir sehingga tidak ada yang memberikan pidato.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Riau, Nahrawi mengatakan bahwa pleno penetapan ini merupakan tahapan terakhir pelaksanaan Pemilihan Kelapa Daerah Riau tahun 2024. Selanjutnya ini menjadi wewenang bagi pemerintah untuk proses pelantikan.

    “Kami teruskan salinan putusan ini untuk pihak terkait untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah,” ujarnya.

    Namun begitu sejauh ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024 pelantikan bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota dijadwalkan pada 7 Februari 2025, sedangkan untuk gubernur pada 10 Februari 2025. Saat ini hal tersebut menjadi dasar yang digunakan sampai adanya perubahan lebih lanjut dari pemerintah.

    Selain KPU Riau, ada lima kabupaten yang telah menetapkan paslon terpilih yakni Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Sedangkan tujuh lainnya menunggu proses di Mahkamah Konstitusi.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa 

    Dalam daftar ada Ajudan Jenderal Soedirman, ada Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada Eks Wali Kota Solo hingga ada sosok yang membuat kebijakan kontroversial.

    Diberitakan sebelumnya, next DKI Jakarta akan memiliki pemimpin baru.

    Di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah dinyatakan menang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Dan menurut jadwal keduanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Lantas berikut ini 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa.

    1. Soemarno Sosroatmodjo

    Soemarno Sosroatmodjo adalah gubernur pertama DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Jakarta dipimpin oleh wali kota. 

    Soemarno menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode. Ia pertama kali menjabat pada 29 Januari 1960 sampai 26 Agustus 1964.

    Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dan posisi gubernur Jakarta digantikan wakilnya, Henk Ngantung, mengutip Kompas.com. 

    Soemarno kembali menjadi gubernur Jakarta setelah Henk Ngantung dicopot dari jabatannya pada 15 Juli 1965. 

    Saat itu, Soemarno merangkap jabatan sebagai gubernur Jakarta dan Menteri Dalam Negeri.

    2. Henk Ngantung

    Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Henk Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta untuk periode 1964–1965.

    Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

    Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahasa (Sulawesi Utara) tersebut lebih dulu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960–1964 dengan gubernurnya Soemarno Sosroatmodjo.

    Mengutip Wikipedia, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak.

    Henk Ngantung pernah membuat karya lukisan “Memanah” dengan Bung Karno sebagai modelnya.

    3. Ali Sadikin

    Ali Sadikin adalah Gubernur DKI periode 1966-1977, sebelumnya dirinya merupakan Menteri Perhubungan Laut Indonesia.

    Berbagai proyek pembangunan yang digagasnya tak lepas dari kebijakan yang menuai kontroversi.

    Salah satu kebijakan itu adalah menerapkan pajak judi.

    Kebijakan ini bermula ketika Bang Ali, sapaan akrabnya, memikirkan perjudian liar di Jakarta.

    Kala itu, dia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum bernama Djumadjitin.

    Dari Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957.

    “Saya akan menertibkan perjudian itu. Dari judi, saya akan pungut pajak,” kata Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.

    4. Tjokropranolo

    Tjokropranolo merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, dirinya bagian dari PETA di Bogor. 

    Di masa perang gerilya, Tjokropranolo selain menjadi Komandan Kompi POM pengawal Jenderal Soedirman, mengutip tni-ad.mil.id.

    Dirinya pernah bergabung dengan Partai Golkar.

    Dirinya merupakan gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan Juli 1977 – 1982.

    Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang Jenderal.

    Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden. 

    5. R Soeprapto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Raden Suprapto adalah seorang mantan perwira militer, birokrat, dan politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur kepala daerah kesembilan DKI Jakarta masa bakti 1982 sampai 1987.

    Semasa menjabat, ia dikenal mempelopori Rencana Umum Tata Ruang periode 1985 hingga 2005, sebuah cetak biru terkait tata kota di Jakarta. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk masa jabatan 1 Oktober 1987 hingga 1 Oktober 1992, mengutip Wikipedia.

    6. Wiyogo Atmodarminto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto,  atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Wi adalah tokoh militer dan politisi Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 1987–1992.

    Sebelumnya, ia bertugas sebagai Duta besar RI untuk Jepang. Wiyogo pernah menjabat Panglima Kowilhan II (1981–1983).

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad (1978–1981).

    Tak hanya itu Wiyogo merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    7. Soerjadi Soedirdja

    Surjadi Soedirdja adalah salah satu tokoh militer dan politikus Indonesia.

    Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992–1997, mengutip Wartakotalive.com.

    Pada masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air.

    Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud.

    Ia berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari angkutan becak, suatu program yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi).

    Di bidang transportasi misalnya, selain menuntaskan program gubernur sebelumnya dengan aturan larangan becak beroperasi di Ibu Kota karena menyebabkan kekumuhan dan keruwetan lalu lintas, ia mencetuskan subway sebagai transportasi kota modern dan membangun banyak fly over.

    Tak hanya sektor transportasi, ia juga memberikan ide pembangunan hunian secara vertikal yaitu rumah susun (rusun) mengantisipasi keterbatasan lahan.

    8. Sutiyoso

    Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau yang populer dengan nama Bang Yos, lahir pada 6 Desember 1944.

    Sutiyoso merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang pada 1968.

    Sutiyoso sempat beberapa kali menduduki jabatan penting di TNI.

    Pada 1988-1992, Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Berkat prestasinya, Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Kariernya terus melesat hingga menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Pada 1997 hingga 2002, Sutiyoso lantas terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sutiyoso memimpin DKI Jakarta sebanyak dua periode hingga 2002-2007.

    9. Fauzi Bowo

    Fauzi Bowo adalah Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman antara 24 Desember 2013 dan 20 Februari 2018.

    Ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2007 hingga 15 Oktober 2012.

    Ia terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2007 berpasangan dengan Prijanto.

    Pasangan ini mengalahkan pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar, yang pada waktu itu didukung oleh satu partai saja.

    Sebelum menjadi gubernur, Fauzi Bowo menjabat wakil gubernur selama lima tahun mendampingi Sutiyoso.

    Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo yang terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012.

    10. Joko Widodo

    Joko Widodo  lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh sejak tahun 2014 sampai 2024.

    Sebelumnya ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer.

    Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014.

    Dan juga Wali kota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012. 

    11. Basuki Tjahaja Purnama

    Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merupakan seorang politikus keturunan Tionghoa, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta para periode 2014-2017.

    Ia merupakan merupakan seorang pejabat Wakil Gubernur sekaligus Gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014.

    Ahok juga sempat menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024.

    Sebelumnya, Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006, dan merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, mengutip dispusip.jakarta.go.id.

    12. Djarot Saiful Hidayat

    Djarot Saiful Hidayat adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017.

    Ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Gubernur Ahok yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama.

    Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah.

    Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar antara tahun 2000 dan 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur antara 1999 dan 2000, mengutip Wikipedia.

    13. Anies Baswedan

    H. Anies Rasyid Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. 

    Sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Manajer Riset IPC, Inc Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset Indonesian Institute Center serra Rektor Universitas Paramadina.

    Sementara dalam dunia politik, dirinya pernah menjadi Juru Bicara Pasangan Pilpres Jokowi-Jusuf Kalla

    Dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di era pemerintahan Jokowi, pada 27 Oktober 2014. 

    Pramono Anung menang Pilkada serentak 2024 di Pilkada DKI Jakarta satu putaran.

    Pramono anung melenggang ke kursi Gubernur Jakarta dengan Rano Karno sebagai wakilnya.

    Pasangan Pramono-Rano berhasil memperoleh 50,07 persen suara.

    Hasil rekapitulasi suara tersebut disahkan dalam rapat pleno yang diadakan di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dengan total 2.183.239 suara

    Diketahui dirinya merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pramono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015 dan kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Profil Surjadi Soedirja, Gubernur DKI yang Terkenal dengan Motto Jakarta Teguh Beriman

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Jayanti TriUtami/Ika Wahyuningsih) (Wartakotalive.com/Dian Anditya Mutiara) (Kompas.com/Nursita Sari)