Kronologi Begal di Palembang Ditembak Mati Polisi, 3 Orang Ditangkap
Tim Redaksi
PALEMBANG, KOMPAS.com
– Edwin Sulaiman (24), salah satu komplotan begal di
Palembang
, Sumatera Selatan,
ditembak mati
polisi lantaran mencoba melakukan perlawanan ketika akan ditangkap.
Selain Edwin, tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang juga menangkap tiga pelaku lain, yakni Muhammad Caesar Firdaus (27), Febriansyah alias Dedek (26), dan Muhammad Angga Pratama (24).
Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono mengatakan, keempat pelaku ini merupakan satu komplotan begal yang beraksi dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra berwarna putih.
Modus yang mereka gunakan adalah dengan memepet korban saat melintas di jalanan sepi dan langsung menodongnya dengan menggunakan senjata tajam.
Mereka pun diketahui telah empat kali beraksi.
“Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan sehingga mengarah kepada komplotan ini sebagai pelaku,” kata Harryo, Rabu (5/3/2025).
Harryo menjelaskan, setelah mendapatkan identitas pelaku, petugas pun kemudian langsung melakukan penangkapan di Jalan Aiptu Wahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, pada Senin (3/3/2025) malam.
Namun, dalam penangkapan itu, keempat pelaku yang berada di dalam mobil malah sempat hendak menabrak petugas sehingga polisi pun meletuskan senjata api hingga menewaskan satu pelaku.
“Dari empat tersangka yang ditangkap, satu meninggal dunia atas nama Edwin karena tertembak. Ia saat itu hendak melukai dan ingin mencederai petugas dengan cara menabrakkan kendaraannya,” ujar Harryo.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo menambahkan, selain hendak menabrak petugas, mobil itu juga ternyata menabrak rumah seorang warga hingga mengalami kerusakan.
Hal itu dilakukan para tersangka lantaran mencoba melarikan diri ketika digerebek oleh petugas.
“Bahkan, rumah penduduk dan mobil petugas juga ada yang ditabrak hingga rusak oleh tersangka. Beruntung petugas berhasil menghindari tabrakan, kemudian dilakukan penembakan secara spontan dan mengenai sasaran,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi begal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, kali ini menggunakan modus baru.
Para pelaku mengendarai mobil dan mengincar pengendara motor saat melintas di jalan sepi.
Salah satu korbannya adalah Ahmad Syahrial (31), seorang kurir ojek
online
(ojol).
Syahrial harus kehilangan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan pelat nomor BG 3625 AEK. Selain itu, satu dus mi instan pelanggannya ikut dirampas oleh pelaku.
Syahrial mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Minggu (2/3/2025).
Saat itu, ia sedang melintas di Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus Palembang.
Di tengah perjalanan, ia mendadak dipepet oleh pelaku yang menggunakan satu unit mobil Sigra warna putih.
“Ada empat orang termasuk sopir, kemudian turun dari mobil tersebut dan langsung mengeluarkan celurit dan pisau,” kata Syahrial, saat dihubungi, Senin (3/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: SULAWESI UTARA
-
/data/photo/2025/03/04/67c6a49995af9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kronologi Begal di Palembang Ditembak Mati Polisi, 3 Orang Ditangkap
Regional
5 Maret 2025")
Kronologi Begal di Palembang Ditembak Mati Polisi, 3 Orang Ditangkap Regional 5 Maret 2025
-
Baleg DPR setujui hasil harmonisasi terhadap 10 RUU kabupaten/kota
Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui rumusan hasil harmonisasi terhadap 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan.
Adapun 10 RUU kabupaten/kota yang rencananya akan diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR itu mencakup tiga provinsi, yakni Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
“Apakah hasil harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi terhadap 10 RUU tentang kabupaten/kota dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan yang memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3).
Persetujuan itu diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pendapat mini fraksinya dan masing-masing menyatakan persetujuan terhadap laporan panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 RUU tentang kabupaten/kota.
“Akhirnya selesai pendapat mini fraksi, delapan fraksi, pada umumnya semuanya menyetujui,” ujar Bob.
Setelah disetujui, acara dilanjutkan dengan penandatangan 10 RUU tentang kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara bersama pengusul RUU, yakni pimpinan Komisi II DPR RI.
Adapun di awal, Ketua Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota Junimart Girsang menyampaikan laporan terhadap jalannya pembahasan atas RUU tersebut.
Dia menyampaikan bahwa 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam rapat panja yang digelar sejak Senin hingga Selasa (3-4 Maret 2025).
“Panja berpendapat bahwa 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI, namun demikian panja menyerahkan pada pleno apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh panja dapat diterima,” katanya.
Junimart lantas menyampaikan secara garis besar beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat panja bersama pengusul atas 10 RUU tentang kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara yang digelar pada Selasa (4/3).
Pertama, kata dia, adanya perbaikan dalam penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kemudian, lanjut dia, adanya perbaikan aspek substansi yang hanya terdapat pada RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu menghapus Pasal 4 yang mengatur tentang ketentuan mengenai ibu kota dari Kota Manado pada RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.
Dia menyebut bahwa pengaturan mengenai penentuan ibu kota hanya terdapat pada Undang-Undang Kabupaten.
“Pengaturan mengenai penentuan ibu kota dan kota tidak diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kota lainnya yang sudah diundangkan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Banda Aceh di Aceh,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan kesiapan pihaknya selaku pengusul RUU tersebut untuk melanjutkan ke mekanisme selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Dia pun menyampaikan pihaknya siap menggulirkan pembahasan ratusan RUU tentang Kabupaten/Kota lainnya dengan telah disetujuinya 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara pada hari ini.
“Mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan oleh panja termasuk disetujui oleh Baleg memberi energi bagi kami untuk segera mengusulkan kembali ke Baleg untuk segera mengusulkan kembali ke Baleg untuk harmonisasi 112 RUU yang tersisa secara bertahap,” kata dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -
Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat harus berupaya menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat 24 kota dan kabupaten yang diwajibkan menggelar PSU. Beberapa di antaranya telah menyatakan kesiapan menganggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sayangnya, masih banyak yang belum memberikan kejelasan terkait kemampuan pendanaan mereka.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait pendanaan untuk Pemilihan SuaraUlang (PSU) di 24 kota dan kabupaten.
Menurutnya, sebagian daerah telah menyatakan kesiapan untuk menganggarkan danadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait kemampuan pendanaan.
“Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).
Untuk memastikan kesiapan daerah, Kemendagri melakukan pertemuan daring dengan seluruh daerah yang terdampak serta merencanakan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah.
Selain memastikan kesiapan APBD, Kemendagri akan memeriksa komposisi penganggaran agar lebih efisien.
“Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain,” tambahnya.
Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi perhatia. Pertama, memastikan APBD mampu membiayai PSU. Kedua, memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal.
Bima menekankan bahwa jika APBD daerah tidak cukup, maka pembiayaan dapat ditarik ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.
Bima Arya mengakui bahwa pemerintah berpacu dengan waktu karena ada bataswaktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dilakukan semaksimalmungkin agar PSU, baik yang seluruhnya maupun sebagian, bisa terselenggara dengan baik.
Terkait kemungkinan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), Bima Arya menyatakan bahwa skema pendanaannya akan bersifat berbagi beban (cost-sharing).
“Bisa. Kita lihat sharing-nya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti adakomponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah anggaran dari APBN akan berasal dari pos kementeriantertentu, Bima Arya menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebihlanjut dengan Kementerian Keuangan.
“Kami akan komunikasikan dan Kementerian Keuangan post-nya dari mana nanti ya,” pungkas Bima.
Daftar 24 Wilayah yang Wajib Menggelar Pemungutan Suara Ulang
No.
Nama Wilayah
Nomor Perkara
1
Kabupaten Pasaman
Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
2
Kabupaten Mahakam Ulu
Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
3
Kabupaten Boven Digoel
Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
4
Kabupaten Barito Utara
Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
5
Kabupaten Tasikmalaya
Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
6
Kabupaten Magetan
Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
7
Kabupaten Buru
Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
8
Provinsi Papua
Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
9
Kota Banjarbaru
Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10
Kabupaten Empat Lawang
Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
11
Kabupaten Bangka Barat
Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
12
Kabupaten Serang
Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
13
Kabupaten Pesawaran
Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
14
Kabupaten Kutai Kartanegara
Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
15
Kota Sabang
Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
16
Kabupaten Kepulauan Talaud
Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
17
Kabupaten Banggai
Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
18
Kabupaten Gorontalo Utara
Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
19
Kabupaten Bungo
Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
20
Kabupaten Bengkulu Selatan
Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
21
Kota Palopo
Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
22
Kabupaten Parigi Moutong
Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
23
Kabupaten Siak
Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
24
Kabupaten Pulau Taliabu
Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025
Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi (diolah)
Beban Berat Pemilihan Suara Ulang
Komisi II DPR RI pun sempat memperkirakan biaya yang digelontorkan untukmenggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah bakal membebani APBN dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan UmumKepala Daerah 2024 lantaran bisa mencapai hampir Rp1 triliun.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjabarkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengulang pemungutan suara di 24 titik bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun.
Bagaimana tidak, jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemungutan suaraulang (PSU) hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsipengamanan.
“KPU menyampaikan [butuh anggaran] kurang lebih Rp486 miliar sekian, Bawaslukurang lebih sekitar Rp215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebihRp250 miliar. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” tandasnya.
Menurut penelusuran Bisnis, beban sejumlah wilayah jika harus mengulang pemungutan suara memang cukup besar.
Misalnya, untuk Provinsi Papua, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan anggaran sebesar Rp367 miliar untuk pelaksanaan PSU PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur. Lalu, Pilkada Serentak 2024 di Serang, Jawa Barat yang menelananggaran Rp28 miliar lebih.
Anggaran Pilkada dari Masa ke Masa
Tahun
Jumlah Daerah
Anggaran
Rincian Penggunaan Anggaran
2015
269
Rp 7,1 Triliun
Pembiayaan pemungutan suara, logistik, honorarium petugas, dan pengamanan.
2017
101
Rp 7,9 Triliun
Peningkatan pengawasan, distribusi logistik, dan pengamanan Pilkada.
2018
171
Rp 9,1 Triliun
Pembiayaan logistik, honorarium petugas, serta pengawasan yang lebih ketat.
2020
270
Rp 15,4 Triliun
Pembiayaan Pilkada serentak (Juli–Desember), penanganan pandemi Covid-19, dan vaksinasi.
2024
514
Rp 37,43 Triliun
Penggunaan anggaran termasuk logistik, honorarium, dan fasilitas untuk pilkada lebih besar.
Sumber: KPU, Kemendagri, dan berbagai sumber diolah
-
BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan-berpetir
logo BMKG
BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan-berpetir
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 05 Maret 2025 – 07:35 WIBElshinta.com – Hujan ringan hingga hujan disertai petir diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Rabu, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya.
Prakirawan BMKG April Akbar dalam siaran daring yang diikuti di Kupang Nusa Tenggara Timur, Rabu, menjabarkan bahwa potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Tanjung Selor, Banjarmasin, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura.
Sementara di Kota Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangka Raya, Samarinda, Manado, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke diperkirakan diguyur hujan yang disertai dengan petir. Kemudian untuk Kota Banda Aceh, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang diprakirakan berawan dan atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 24-31 derajat Celcius.
Prakirawan BMKG memaparkan bahwa potensi hujan yang hampir merata itu dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. BMKG mendeteksi keberadaan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Bengkulu, perlambatan kecepatan angin dari Aceh – Laut Sulawesi dan daerah pertemuan angin di laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Perairan utara Papua – Halmahera Selatan.
Kondisi dinamika atmosfer tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan awan penghujan dan gelombang laut tinggi di sepanjang kawasan sirkulasi siklonik itu. BMKG juga memprediksi adanya potensi banjir rob di kawasan pesisir Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.
Selain itu masyarakat khususnya pelaku pelayaran kapal dan nelayan diminta untuk mewaspadai gelombang laut tinggi karena adanya peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knots di Samudera Pasifik sebelah timur Filipina dan Samudera Hindia barat Sumatera.
Sumber : Antara
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5147311/original/050830000_1740970353-manado_tomohon.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Potensi Bencana Hidrometeorologi di Sulut, Ruas Jalan Tomohon-Manado Terancam Longsor")
Potensi Bencana Hidrometeorologi di Sulut, Ruas Jalan Tomohon-Manado Terancam Longsor
Liputan6.com, Manado – Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang yang menerjang Sulut dalam beberapa hari terakhir ini berpotensi menyebabkan bencana Hidrometeorologi. Salah satu wilayah yang berpotensi longsor adalah ruas jalan Manado–Tomohon.
Hujan deras yang terjadi pada, Minggu (2/3/2025), membuat sejumlah pohon tumbang di jalur Kota Manado–Kota Tomohon. Ini membuat arus lalu-lintas sempat terganggu.
“Yang kami khawatirkan terjadinya longsor di area ini, seperti di tahun 2014 silam yang menyebabkan sejumlah warga tewas,” ujar Ronald, warga Kota Tomohon kepada Liputan6.com.
Hujan deras yang mengguyur itu membuat ratusan kendaraan merayap perlahan menuruni bukit dari arah Tomohon menuju Manado.
Sementara itu, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV di Makassar, Sulawesi Selatan, mengingatkan potensi bahaya hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.
“BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulut Dasarian pertama Maret 2025,” kata Kepala BBMKG Wilayah IV Irwan Slamet dalam laporan peringatan dini cuaca dan iklim pada, Minggu (2/3/2025).
Dia mengatakan kategori waspada peringatan dini curah hujan tinggi dasarian pertama Maret 2025 mulai tanggal 1-10 Maret 2025, mencakup wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dia berharap informasi tersebut bisa dijadikan kewaspadaan dan pertimbangan untuk melakukan langkah mitigasi dampak ikutan dari kondisi potensi curah hujan tinggi.
“Apabila memerlukan informasi lebih rinci terkait dengan informasi iklim, prakiraan cuaca, dan peringatan dini, dapat menghubungi kantor unit pelaksana teknis BMKG terdekat,” ujarnya.
Irwan menjelaskan prakiraan cuaca tanggal 2 Maret 2025 potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.
Sementara, di tanggal 3 Maret 2025 potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Prakiraan cuaca tanggal 4 Maret 2025, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sedangkan pada tanggal 5 Maret 2025 potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang terjadi di seluruh wilayah Sulut.
-
Sepak Terjang Raimel Jesaja, Jabat Kajati Sultra hingga Selamatkan Kerugian Negara – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut sepak terjang Raimel Jesaja menjadi salah satu figur penting di dunia hukum dan kejaksaan Indonesia.
Karier panjang membawa pria berdarah Toraja menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sepak terjang Raimel dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di berbagai daerah menunjukkan ketegasan serta komitmennya dalam menjalankan tugas ketika menjabat.
Raimel Jesaja resmi ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Maret 2022 lalu.
Dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/3/2025), penunjukan ini beriringan dengan rotasi terhadap 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tubuh Kejaksaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 54 tentang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural ASN Kejaksaan.
Surat keputusan ini ditandatangani oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 18 Februari 2022 lalu
Sebelum menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel memiliki rekam jejak panjang di berbagai wilayah Indonesia.
Pada tahun 2020, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara (Sulut), kemudian pada tahun 2021 berpindah tugas menjadi Wakajati Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kiprah Raimel sebagai Kajati Sultra merupakan momen kembali ke daerah yang pernah dilayani sebelumnya.
“Pada 2015, saya pernah bertugas sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Sultra, di mana pernah menangani berbagai kasus korupsi besar di provinsi tersebut,” kata dia dalam keterangannya.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara (Konut) yang menjerat mantan Bupati Konut, Aswad Sulaiman.
Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan menjadi salah satu dari 45 kasus korupsi yang ditangani Kejati Sultra pada masa itu.
“Aparatur Kejaksaan di Sultra harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Harus optimal soal pengetahuan hukum, wawasannya meluas dan lebih utama dapat memberikan kemanfaatan bagi Sultra,” ujar Raimel.
Kinerja cemerlang Raimel di Sultra mengantarkannya mendapat promosi pada tahun 2017 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan. Ia menggantikan Sarjono Turin yang dipindahkan sebagai Aspidsus Kejati DKI Jakarta.
Usai sukses di Jakarta Selatan, Raimel terus mendapatkan promosi ke posisi-posisi yang lebih strategis.
Pada 14 September 2019, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Aspidsus Kejati Sumatera Selatan (Sumsel).
Di Sumsel, sosok itu kembali menunjukkan keberhasilannya dengan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan akses Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam tahun anggaran 2013.
“Uang negara yang diselamatkan dari kasus korupsi dan TPPU sepanjang tahun 2022 sebanyak Rp5,395 miliar,” jelas Raimel.
Karier Raimel terus menanjak ketika ditunjuk sebagai koordinator pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.
Tak lama berselang, pada tahun 2020, ia kembali mendapat promosi sebagai Wakajati Sulawesi Utara, kemudian pada 2021 menjadi Wakajati Sulawesi Selatan.
Pada 8 Februari 2023, setelah satu tahun satu bulan menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel Jesaja kembali mendapatkan promosi.
Dia diangkat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung,.
Raimel dikenal sebagai sosok yang tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak pandang bulu.
Di setiap tempat tugasnya, ia selalu berusaha mengungkap dan menindak berbagai kasus yang merugikan negara.
Ketegasannya dalam menangani kasus-kasus besar serta dedikasinya dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia menjadikannya salah satu figur penting dalam institusi kejaksaan yang saat ini menjadi ujung tombak kepercayaan publik.
“Kami juga tidak pungkiri jika masih banyak tindakan perbuatan melawan hukum, namun kalau masih bisa semua kita berikan pemahaman dan pencegahan, kenapa tidak. Itulah tantangan kita ke depan. Karena kalau kita langsung berikan hukuman, malah itu tidak memberi manfaat dan tidak menjamin ada efek jera. Disamping itu, selain akan menambah biaya negara, juga akan berdampak ekonomi keluarga si pelaku,” kata Raimel.
Dengan perjalanan karier yang cemerlang dan pengalaman luas dalam berbagai jabatan strategis, Raimel terus menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di Indonesia.
Keberhasilannya di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa profesionalisme dan integritas adalah kunci dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
-
Pegadaian bersama 77 BUMN Gelar Mudik Gratis, Wujud Nyata Pelayanan BUMN untuk Masyarakat
loading…
Kementerian BUMN bersama Pegadaian dan 77 BUMN lainnya kembali menggelar program mudik bersama dengan tema Mudik Aman Sampai Tujuan. Program ini menargetkan melayani sebanyak 100.000 pemudik.
JAKARTA – Kementerian BUMN bersama Pegadaian dan 77 BUMN lainnya kembali menggelar program mudik bersama dengan tema ‘Mudik Aman Sampai Tujuan’. Program tahunan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri tersebut menargetkan melayani sebanyak 100.000 pemudik.
Sebanyak 100.000 pemudik yang ditargetkan terbagi ke dalam tiga moda transportasi, yaitu 1.360 unit bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 rangkaian kereta api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 unit kapal laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 kota/kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, Kementerian BUMN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat merasa aman, nyaman dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan serta memberikan kemudahan dalam perjalanan bertemu dengan keluarga di kampung halaman.
“Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kita terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Bagi Kementerian BUMN, agenda mudik bersama ini serupa dengan kebijakan dalam menurunkan harga tiket pesawat atau penambahan gerbong kereta agar masyarakat dimudahkan untuk berkumpul dengan keluarga,” tutur Erick.
Pada kesempatan terpisah Tedi Bharata, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN menyampaikan bahwa Program Mudik Gratis BUMN 2025 mencakup lebih dari 200 kota tujuan di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.
“Pemerintah dan BUMN berharap program ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta memberikan pengalaman mudik yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan BUMN dalam membantu masyarakat menjalankan tradisi mudik dengan lebih mudah dan terjangkau, termasuk PT Pegadaian yang juga menjadi salah satu BUMN penyelenggara.
“Mudik adalah momen yang selalu dinantikan, tetapi sering kali menjadi tantangan bagi banyak orang. PT Pegadaian ingin memastikan bahwa lebih banyak masyarakat bisa pulang kampung tanpa khawatir soal biaya transportasi. Kami mengajak semua calon pemudik untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Damar.
Pegadaian memastikan bahwa seluruh moda transportasi yang digunakan telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, sehingga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan tenang. Seluruh peserta juga akan mendapatkan fasilitas tambahan sesuai dengan kebijakan penyelenggara guna memastikan pengalaman mudik yang lebih baik.
Pendaftaran program dari seluruh BUMN dimulai dari tanggal 3 Maret hingga 17 Maret 2025 sesuai jadwal masing-masing BUMN, atau sampai dengan maksimal kuota tercapai. Mudik Bersama gratis dijadwalkan berangkat sesuai dengan jenis moda transportasi, yaitu Bus: 27 Maret 2025, Kereta Api: 25, 26, 27, 28 Maret 2025, Kapal Laut: 28 Maret 2025.
Pada tahun ini, Pegadaian memfasilitasi mudik gratis melalui 12 kantor wilayah, di antaranya Kantor Pegadaian Wilayah Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Manado, Makassar, Denpasar, Jakarta 1, Jakarta 2, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal keberangkatan, rute perjalanan, fasilitas yang disediakan, dan mendaftar dapat langsung menghubungi PIC dari 12 Kantor Wilayah Pegadaian yang dapat dilihat di akun instagram @pegadaian_id dan @tjslpegadaian.
(ars)
-
Hujan Lebat hingga Ekstrem Diprediksi Terjadi Hingga 6 Maret 2025
Bisnis.com, JAKARTA – BMKG memprediksi kondisi hujan lebat hingga ekstrem masih mungkin melanda wilayah Indonesia. Dengan prediksi ini, maka potensi banjir masih mengintai.
Dilansir dari laman resmi BMKG, prediksi curah hujan dasarian pada bulan Februari III hingga Maret II 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan dengan kriteria rendah hingga menengah (20 – 150 mm/hari).
Namun, terdapat beberapa wilayah yang diprediksi akan memasuki kategori curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (>150 mm/hari) pada dasarian I Maret, yaitu di sebagian kecil Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sebagian kecil Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian NTB, sebagian NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian kecil Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil maluku, dan sebagian Papua.
Beberapa fenomena atmosfer diprediksi secara signifikan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan. Salah satunya adalah Gelombang Ekuator berupa Gelombang Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin yang diprediksi akan aktif di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Kepulauan Papua bagian barat.
Aktifnya beberapa gelombang ekuator tersebut berimplikasi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan di daerah yang dilaluinya. Fenomena lainnya yang juga berkontribusi pada peningkatan hujan di Indonesia adalah terpantaunya sirkulasi siklonik di Perairan Barat Aceh dan Samudra Hindia barat daya Bengkulu, yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Perairan Barat Aceh hingga Sumatra Utara dan di Perairan Barat Bengkulu hingga Pesisir Barat Lampung.
Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer yang signifikan tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang.
Prospek Cuaca Sepekan ke depan Periode 4 – 6 Maret 2025
Cuaca di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah berikut:
Hujan Sedang – Lebat : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Hujan Lebat – Sangat Lebat : Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Periode 7 – 10 Maret 2025Wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berada di wilayah berikut:
Hujan Sedang – Lebat : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Hujan Lebat – Sangat Lebat : Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media @infoBMKG.Imbauan BMKG
Menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk:
Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.
Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja.
Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web http://www.bmkg.go.id, media sosial @infobmkg, atau aplikasi infoBMKG.
Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. -
Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.
PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.
Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.
Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.
Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.
Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.
Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.
Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.
Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.
Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.
Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:
1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum2. Bendungan Way Apu
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum3. Bendungan Jragung
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum4. Bendungan Mbay
Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum5. Bendungan Bulango Ulu
Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum6. SPAM Regional Wosusokas
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng-Kobema
Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina11. North Hub Development Project Selat Makassar
Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina13. Biorefinery Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta22. Kawasan Industri Bantaeng
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swastaKawasan Industri Tanah Kuning
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta25. Kawasan Industri Pulau Ladi
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta26. Kawasan Industri Fakfak
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta35. Kawasan Industri Futong
Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta36. Kawasan Industri Pulau Penebang
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta38. Kawasan Industri Alumina Toba
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta40. Kawasan Industri Tabuk
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta41. Kawasan Industri Rimau
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta45. Jalan Tol Serang-Panimbang
Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum48. Jakarta Sewerage System
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta(hal/kil)
-
Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah pada 4-10 Maret 2025
loading…
BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia di awal Ramadan, periode 4-10 Maret 2025. Foto/Aldhi Chandra
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia di awal Ramadan, periode 4-10 Maret 2025. BMKG mencatat pada 1-3 Maret 2025, telah terjadi banjir dan tanah longsor di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Kalimantan Selatan.
Bencana hidrometeorologi ini masih berpotensi terjadi, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi yang berada di wilayah pesisir dan bertopografi yang curam. “Cuaca ekstrem yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi di berbagai daerah tersebut terjadi karena beberapa kondisi dinamika atmosfer yang secara signifikan meningkatkan potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (4/3/2025).
BMKG memprediksi curah hujan di beberapa wilayah yang diprediksi akan memasuki kategori curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (>150 mm/hari) pada dasarian I Maret, yaitu di sebagian kecil Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sebagian kecil Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian NTB, sebagian NTT, sebagian Kalimantan Bara, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian kecil Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil maluku, dan sebagian Papua.
Beberapa fenomena atmosfer, kata BMKG, juga diprediksi secara signifikan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan. Salah satunya adalah Gelombang Ekuator berupa Gelombang Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin yang diprediksi akan aktif di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Kepulauan Papua bagian barat.
Aktifnya beberapa gelombang ekuator tersebut berimplikasi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan di daerah yang dilaluinya. Fenomena lainnya yang juga berkontribusi pada peningkatan hujan di Indonesia adalah terpantaunya sirkulasi siklonik di Perairan Barat Aceh dan Samudra Hindia barat daya Bengkulu, yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Perairan Barat Aceh hingga Sumatra Utara dan di Perairan Barat Bengkulu hingga Pesisir Barat Lampung.
“Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer yang signifikan tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” imbaunya.
Prospek Cuaca Sepekan ke depan
Periode 4-6 Maret 2025
Cuaca di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah berikut:
Hujan Sedang – Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.