Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Tetapkan 3 Anggota DPRD sebagai Tersangka

    OTT di OKU Sumsel, KPK Tetapkan 3 Anggota DPRD sebagai Tersangka

    OTT di OKU Sumsel, KPK Tetapkan 3 Anggota DPRD sebagai Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menetapkan tiga orang Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka, pada Minggu (16/3/2025).
    Ketiganya adalah Anggota Komisi III
    DPRD OKU
    Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR) dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (
    OTT
    ) tim penindakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).
    “Semua sepakat ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD OKU, bersama dengan MFR, UH, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.
    KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah (NOP) sebagai tersangka bersama dua orang tersangka dari kalangan swasta, yaitu MFZ (M Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Setyo mengatakan, Kepala Dinas PUPR Nopriansyah bersama tiga anggota DPR diduga melanggar Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf d, Pasal 12 Huruf f, dan Pasal 12 Huruf D Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Sementara itu, dua kalangan swasta diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan delapan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).
    Kedelapan orang tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
    “Total 8 orang (yang diamankan dari OTT di OKU, Sumsel),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, penyidik mengamankan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).
    “Ya, benar (Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD),” kata Firtoh saat dikonfirmasi, Minggu.
    Fitroh mengatakan, penyidik menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.
    Dia juga mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Tetapkan 3 Anggota DPRD sebagai Tersangka

    KPK Tetapkan Kepala Dinas PUPR OKU sebagai Tersangka OTT di Sumsel

    KPK Tetapkan Kepala Dinas PUPR OKU sebagai Tersangka OTT di Sumsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menetapkan Kepala Dinas PUPR berinisial NOP sebagai tersangka pada Minggu (16/3/2025).
    NOP ditangkap dalam operasi tangkap tangan (
    OTT
    ) tim penindakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi
    Sumatera Selatan
    , pada Sabtu (15/3/2025).
    “Semua sepakat ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ anggota DPRD OKU bersama dengan MFR, UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.
    KPK juga menetapkan tiga anggota DPRD lainnya berinisial FJ, MFR, dan UM.
    Lalu, dua orang tersangka dari kalangan swasta yaitu berinisial MXZ dan ASS.
    Sebelumnya, KPK mengamankan delapan orang dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025).
    Kedelapan orang tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
    “Total 8 orang (yang diamankan dari OTT di OKU, Sumsel),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
    Pantauan di lokasi, rombongan KPK tiba di Gedung Merah Putih menggunakan tujuh mobil pada pukul 09.00 WIB.
    Mereka yang ditangkap tidak diturunkan di pintu depan Gedung KPK, melainkan melalui pintu belakang.
    Terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, penyidik mengamankan Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD dalam OTT tersebut.
    “Ya, benar (Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD),” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Minggu.
    Fitroh mengatakan, penyidik menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.
    Dia juga mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Tokoh PDIP, Hanura dan PPP – Halaman all

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Tokoh PDIP, Hanura dan PPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (15/3/2025).

    Delapan orang tersebut merupakan pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD. 

    Mereka ditangkap terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

    Tak hanya itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.

    “Benar (KPK melakukan OTT di OKU Sumsel).” 

    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dilansir Kompas.com, Sabtu (15/3/2025). 

    Terkait dengan identitas delapan orang yang terkena OTT KPK di OKU Sumsel ini, KPK belum membocorkannya.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan bicara banyak, terkait kabar lebih lanjut akan diumumkan setelah semuanya siap.

    “Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” kata Tessa.

    Diketahui, dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya petinggi partai di OKU, mulai dari Ketua DPC hingga Sekretaris DPC Partai.

    Tokoh Parpol yang disebut-sebut telah diamankan berasal dari PDIP, Hanura dan PPP.

    Hanura Benarkan

    Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Al Azhar, buka suara soal OTT KPK di OKU Sumsel.

    Ahmad membenarkan, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), ikut diamankan KPK.

    Meskipun begitu, kata Azhar, pihaknya akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    “Kita juga mendukung penegakkan hukum, karena pada dasarnya Hanura merupakan partai yang taat dengan hukum.”

    “Namun untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada release resmi dari KPK terkait penangkapan dan penahanan di kabupaten OKU,” kata Azhar, Sabtu (15/3/2025) dilansir TribunSumsel.com.

    Diterbangkan ke Jakarta

    Delapan orang yang terjaring OTT KPK tersebut kini langsung dibawa ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Jakarta.

    Mereka diamankan penyidik KPK tanpa pengawalan ketat.

    Tak ada sepatah kata pun dari tim penyidik KPK yang membawa ke kedelapan orang yang diduga pejabat tersebut.

    Sambil berjalan dan membawa tas koper, terlihat delapan orang itu menggunakan masker dan tangannya tak diborgol.

    Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu (16/3/2025) sekitar pukul 07.00 WIB pagi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul 8 Orang Ditangkap OTT KPK di OKU Kasus Dugaan Suap di Lingkungan Dinas PUPR, Sita Uang Rp2,6 M dan Pakai Masker, Pejabat di OKU yang Terjaring OTT KPK Diberangkatkan ke Jakarta

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunSumsel.com/Laily Fajrianty/Rachmad Kurniawan)(Kompas.com/Haryanti)

  • Waspada! Puncak Arus Mudik Diselimuti Hujan Lebat

    Waspada! Puncak Arus Mudik Diselimuti Hujan Lebat

    loading…

    BMKG memprediksi puncak arus mudik bakal diselimuti cuaca ekstrem berupa hujan deras. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak arus mudik bakal diselimuti cuaca ekstrem berupa hujan deras . Cuaca ekstrem dipicu oleh beberapa gangguan atmosfer, termasuk sirkulasi siklonik di beberapa perairan Indonesia, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Rossby Ekuator dan Kelvin.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan, kombinasi faktor ini memperkuat pertumbuhan awan hujan, sehingga meningkatkan potensi hujan.

    “Dalam beberapa hari mendatang, potensi hujan lebat masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah, terutama di Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan,” kata Guswanto dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

    Ia mengimbau pemudik yang melewati jalur-jalur tersebut untuk berhati-hati lantaran berpotensi longsor dan banjir. Beberapa ruas jalan tol pun berpotensi tergenang.

    “Pemudik yang melintasi wilayah-wilayah ini diharapkan lebih berhati-hati, terutama di jalur rawan banjir dan longsor seperti jalur Pantura, jalur selatan Jawa, serta beberapa ruas tol yang berpotensi tergenang air,” kata Guswanto.

    Sementara, Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani menambahkan, BMKG menganalisis adanya anomali suhu muka langit yang lebih hangat di perairan Indonesia. Kondisi ini, kata dia, mengakibatkan adanya penambahan kandungan uap air di atmosfer, sehingga semakin memperbesar potensi pertumbuhan awan hujan.

    “Kami mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, pemudik yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara perlu terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG dan pihak terkait,” ujar Andri.

    Berikut prospek cuaca dalam periode 16-23 Maret 2025 berdasarkan analisis BMKG:• 16 – 18 Maret 2025: Hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kep Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

    • 19 – 23 Maret 2025: Potensi hujan lebat di Riau, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    (abd)

  • KPK Gelar OTT di Kabupaten OKU Sumsel

    KPK Gelar OTT di Kabupaten OKU Sumsel

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada hari ini, Sabtu, 15 Maret. Tim mengamankan sejumlah orang dalam operasi senyap tersebut.

    “Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 15 Maret.

    Belum dirinci Tessa soal siapa saja pihak yang terjerat OTT. Termasuk, konstruksi perkara hingga berujung pemberian.

    “Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut,” pungkasnya.

  • 8 Orang yang Terjaring OTT di OKU Sumsel Tiba di Gedung KPK

    8 Orang yang Terjaring OTT di OKU Sumsel Tiba di Gedung KPK

    8 Orang yang Terjaring OTT di OKU Sumsel Tiba di Gedung KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengamankan sebanyak delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten
    Ogan Komering Ulu
    (OKU), Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).
    Kedelapan orang tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
    “Total delapan orang (yang diamankan dari OTT di OKU, Sumsel),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2023).
    Pantauan di lokasi, rombongan KPK yang membawa delapan orang tersebut tiba di Gedung Merah Putih menggunakan tujuh mobil sekitar pukul 09.00 WIB.
    Namun, mereka yang ditangkap tidak diturunkan di pintu depan Gedung KPK, melainkan melalui pintu belakang.
    Terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa penyidik mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga tiga Anggota DPRD dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu, 15 Maret 2025.
    “Ya, benar (Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD),” kata Firtoh saat dikonfirmasi, Minggu.
    Fitroh mengatakan, penyidik menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.
    Dia juga mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” ujarnya.
    Sebelumnya, delapan orang di Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan yang ditangkap dalam OTT oleh KPK ini merupakan pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD.
    Namun, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan bicara banyak terkait dengan identitas delapan orang yang terjaring
    OTT KPK
    di OKU Sumsel.
    “Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” kata Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Uang Rp2,6 Miliar

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Uang Rp2,6 Miliar

    loading…

    KPK mengamankan uang Rp2,6 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT ) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025). Dari giat tersebut, KPK mengamankan uang Rp2,6 miliar.

    “Rp2,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi perihal jumlah uang yang diamankan saat OTT di OKU, Minggu (16/3/2025).

    Fitroh menjelaskan, OTT tersebut terkait dengan suap. Adapun, suap yang dimaksud terkait proyek Dinas PUPR. “Suap proyek Dinas PUPR,” ujarnya.

    Untuk diketahui, delapan orang terjaring operasi senyap di OKU. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang tejaring di antaranya Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD. Mereka yang terjaring sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini KPK tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang kepala dinas berinisial NOV serta tiga Anggota DPRD OKU, yaitu FE (PDIP), FA (Partai Hanura), dan UM (PPP) terjaring dalam operasi senyap tersebut.

    Kapolres OKU AKBP Imam Zamroni membenarkan, pihaknya hanya menyediakan tempat bagi tim KPK untuk melakukan pemeriksaan. “Iya benar siang tadi, kami dihubungi tim KPK untuk menyiapkan tempat pemeriksaan,” katanya, Minggu (16/3/2025).

    Zamroni mengaku tidak mengetahui detail mengenai siapa saja yang ditangkap, jumlahnya, maupun kronologi kejadian. “Saat ini kami hanya menyiapkan tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan,” katanya.

    Sebagai bentuk pengamanan, pintu gerbang Mapolres OKU ditutup rapat. Wartawan diminta untuk meninggalkan halaman Mapolres. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa gangguan.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka yang terjaring dalam operasi senyap.

    (abd)

  • 73 PMI Dideportasi dari Malaysia, 1 Terindikasi Menderita Cacar Monyet

    73 PMI Dideportasi dari Malaysia, 1 Terindikasi Menderita Cacar Monyet

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Sebanyak 73 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Sabtu (15/3/2025). Seluruh PMI yang dideportasi terdiri dari 58 laki-laki dan 15 perempuan. PMI yang dideportasi itu setelah menjalani hukuman di Depot Tahanan Imigresen Kemayan, Pahang, Malaysia. 

    Salah satu PMI yang dideportasi terindikasi penyakit menular cacar monyet. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan kesehatan oleh petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan (KKP) .

    “Terdapat satu orang yang sakit gatal-gatal kronis. Diagnosis sementara Balai Karantina mengarah ke cacar infeksi atau cacar monyet,” kata Kepala Balai Pelindungan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau, Fanny, Minggu (16/3/2025). 

    Saat ini, PMI yang terindikasi terinfeksi cacar monyet itu sedang menjalani pemeriksaan lanjutan oleh pihak medis. 

    Diungkap Fanny, selain yang terindikasi cacar monyet, PMI ilegal yang dideportasi dari Malaysia ini rata-rata mengalami sakit gatal-gatal atau penyakit kulit dan tidak memerlukan perhatian khusus.

    “Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas imigrasi Kota Dumai dan  terdapat empat orang anak-anak di antaranya berusia 11 bulan, satu orang berusia 13 tahun, satu orang usia empat  tahun dan satu orang berusia tiga tahun,” lanjut Fanny.

    Seluruh PMI ilegal yang dideportasi Malaysia ini kini ditampung di pos P4MI Kota Dumai menunggu jadwal pemulangan ke daerah masing-masing. 

    Dari 73 PMI ini 32 di antaranya dari, 13 dari Jawa Timur, enam dari Aceh, lima dari Sumatera Utara, masing-masing tiga dari Jambi, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya dua dari Riau dan Kalimantan Barat. Kemudian masing-masing satu orang dari NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Banten. 

    “BP3MI Riau menginformasikan mengenai  bahaya bekerja di luar negeri secara tidak prosedural atau ilegal. Negara hadir melalui  Kementerian Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia dalam melayani dan melindungi  Pekerja Migran Indonesia,” pungkasnya terkait PMI yang dideportasi Malaysia ini.

  • OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Kepala Dinas PUPR hingga 3 Anggota DPRD

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Kepala Dinas PUPR hingga 3 Anggota DPRD

    OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Kepala Dinas PUPR hingga 3 Anggota DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengamankan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel), pada Sabtu (15/3/2025).
    “Ya, benar (Kepala Dinas PUPR hingga tiga anggota DPRD),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).
    Fitroh mengatakan, penyidik menyita uang sebesar Rp 2,6 miliar dalam OTT tersebut.
    Dia juga mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
    “Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar,” ujarnya.
    Sebelumnya, delapan orang di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD.
    Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
    “Benar,” ujar Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
    Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan bicara banyak terkait dengan identitas delapan orang yang terkena
    OTT KPK
    di OKU Sumsel ini.
    “Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” kata Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Umumkan Hasil SNPDB Madrasah Unggulan

    Kemenag Umumkan Hasil SNPDB Madrasah Unggulan

    JAKARTA – Kementerian Agama mengumumkan hasil Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Unggulan Nasional Tahun Ajaran 2025/2026 setelah hasil ujian computer based test (CBT) selesai diproses.

    “Saya ucapkan selamat kepada para pendaftar yang dinyatakan lulus. Silakan ikuti dengan baik setiap tahapan berikutnya,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Suyitno di Jakarta, Sabtu.

    Madrasah unggulan ini terdiri atas MAN Insan Cendekia (MAN IC), MAN Program Keagamaan (MAN PK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN).

    Ada 3.485 siswa yang diterima masuk Madrasah Unggulan. Jumlah ini terdiri atas 2.746 siswa yang masuk MAN IC, 548 siswa MAN PK, dan 191 MA Kejuruan.

    Mereka berhak mendapat beasiswa selama menjalani proses pendidikan di madrasah unggulan binaan Kementerian Agama tersebut.

    “Kepada adik-adik yang belum berhasil jangan berkecil hati karena masih banyak madrasah lain yang kualitasnya juga tak kalah baik,” ujar Suyitno.

    Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Nyayu Khodijah mengatakan pengumuman SNPDB MAN Unggulan bisa dilihat melalui akun individu masing-masing pendaftar lewat tautan https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id.

    Tahun ini, kata Nyayu Khodijah, jumlah peminat MAN unggulan cukup tinggi, mencapai 39.012 siswa. Jumlah ini lebih banyak dibanding 2024 sebanyak 31.990 pendaftar.

    Untuk MAN IC, pendaftar terbanyak di MAN IC Pekalongan dengan 6.085 siswa. Pada urutan berikutnya adalah MAN IC Serpong (3.703), MAN IC Padang Pariaman (1.964), MAN IC Ogan Komering Ilir (1.566).

    Lalu, MAN IC Sambas (1.161), MAN IC Jambi (1.094), MAN IC Kota Batam (908), MAN IC Pasururan (759), MAN IC Bengkulu Tengah (720), MAN IC Siak (629), dan MAN IC Gowa (582).

    Kementerian Agama membina 25 MAN Insan Cendekia yang secara khusus mendidik anak-anak tingkat SMA untuk fokus pengembangan ilmu sains dan teknologi untuk pesera didik .

    Alumni MAN IC sudah menyebar ke berbagai perguruan tinggi favorit di Indonesia dan di luar negeri. Mereka ada yang melanjutkan kuliah di Jepang, Amerika, Malaysia, Turki, Singapura, Inggris, Australia, Hongkong, Rusia, Qatar, Mesir, Korea Selatan, dan Jerman.

    Kementerian Agama juga membina 11 MAN Program Keagamaan, yaitu MAN 2 Kota Padang Panjang, MAN 1 Ciamis, MAN 1 Surakarta, MAN 1 Yogyakarta, MAN 1 Jember, MAN 4 Jombang, MAN 2 Mataram, MAN 4 Banjar, MAN 2 Samarinda, MAN 3 Kota Makassar, dan MAN Batam.

    Sementara MA Kejuruan Negeri binaan Kemenag baru ada dua, yaitu MAKN Ende di NTT dan MAKN Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara.