Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Kapan Musim Kemarau 2025 Akan Datang? – Page 3

    Kapan Musim Kemarau 2025 Akan Datang? – Page 3

    Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan rerata klimatologinya (periode 1991-2020), awal musim kemarau 2025 di Indonesia diprediksi terjadi pada periode waktu yang sama dengan normalnya pada 207 zona musim (ZOM) (30%). Kemudian mundur pada 204 ZOM (29%), dan maju pada 104 ZOM (22%).

    Wilayah yang mengalami awal musim kemarau diperkirakan sama dengan normalnya meliputi Sumatera, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara, sebagian Maluku serta sebagian Maluku Utara. Sementara itu, wilayah yang akan mengalami awal musim kemarau lebih lambat adalah Kalimantan bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara dan Merauke.

    Secara umum, musim kemarau 2025 diprediksi bersifat normal sebanyak 416 Zona Musim/ZOM (60%), 185 ZOM (26%) diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat atas normal, dan 98 ZOM (14%) diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat bawah normal. Wilayah yang mengalami sifat musim kemarau normal meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa bagian Timur, Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau di atas normal meliputi sebagian kecil Aceh, sebagian besar Lampung, Jawa bagian barat dan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Sulawesi, dan Papua bagian Tengah.

  • Daftar Tiga Ruas Tol Beroperasi Tanpa Tarif di Sumatera untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Daftar Tiga Ruas Tol Beroperasi Tanpa Tarif di Sumatera untuk Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap ada empat ruas tol yang sudah beroperasi karena sudah selesai pembangunannya dan akan dioperasikan tanpa tarif atau gratis selama periode mudik Lebaran 2025.

    “Ada tol yang baru selesai, sudah diuji laik fungsi, tapi belum bertarif. Jadi tol operasional, tapi tanpa tarif,” kata Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Wilan Oktavian, dalam acara media gathering di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

    Total jarak dari empat ruas tol operasional tanpa tarif ini adalah 74,3 kilometer (km) dan tiga diantaranya berada di Sumatera.

    Pertama, Tol Binjai – Langsa segmen Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km. Kedua, Tol Pekanbaru – Padang segmen Padang- Sicincin sepanjang 36 km.

    Ketiga, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA segmen Klaten – Prambanan sepanjang 8,6 km. Pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, segmen ini masih fungsional.

    “Jadi Nataru kemarin Klaten – Prambanan masih fungsional. Kalau sekarang sudah selesai, tetapi kami operasikan tanpa tarif,” ujar Wilan.

    Jalan tol terakhir yang dioperasikan tanpa tarif adalah Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat segmen Kuala Tanjung – Indrapura sepanjang 10,15 km.

     

  • MAKI Nilai Aksi DPRD OKU Tagih Fee Jelang Lebaran Menantang KPK

    MAKI Nilai Aksi DPRD OKU Tagih Fee Jelang Lebaran Menantang KPK

    Jakarta –

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti aksi ketiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) yang menagih fee sehari usai KPK memberi peringatan kepada penyelenggara negara. Ia menilai tindakan tersebut seolah-olah menantang KPK.

    “Mereka kesannya malah menantang KPK karena KPK sudah memberikan edaran untuk tidak menerima gratifikasi itu kembali lagi suap. Menurut saya itu kurang ajar,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

    Boyamin mengaku terkejut mengetahui jatah pokir yang diminta DPRD sebesar 20%. Padahal, kata dia, semestinya DPRD berperan sebagai pengawas.

    “Kalau sudah dipalak itu 20% gitu oleh oknum DPRD sama dengan yang ngawasi malah menyuruh korupsi gitu, bukan hanya sekedar pagar makan tanaman, ini malah pagar menyuruh tanamannya mati gitu. Jadi itu yang paling kaget saya apa dari kasus di OKU itu” tegasnya.

    “Apalagi ini dilakukan menjelang Lebaran dengan alasan THR, masa sesuatu yang ibadah sakral itu habis puasa dan lebaran harusnya ini beribadah dan melakukan sedekah gitu, eh ini malah memalak, melakukan korupsi, memeras pemborong dengan nilai yang begitu fantastis,” sambungnya.

    Boyamin mendorong agar Anggota DPRD OKU yang kini tersangka kasus suap meminta jatah pokir Rp 40 miliar dari proyek Dinas PUPR dihukum berat. Ia memandang hukuman yang mesti dijatuhkan minimal 20 tahun penjara.

    “Menurut saya sangat keterlaluan dan mestinya ini dihukum berat nanti. Jangan hanya 5 tahun, 10 tahun, ini minimal 20 tahun atau seumur hidup ini karena pola korupsinya yang sudah keterlaluan,” jelasnya.

    “Inilah yang menurut saya mudah-mudahan KPK nanti bisa melakukan pencegahan yang lebih baik lah bukan hanya sekedar menindak hukum jadi, belajar di kasus OKU ini KPK harus kita paksa untuk membuat mekanisme supaya anggaran-anggaran baik pusat maupun daerah bisa dikelola lebih baik supaya tidak dicuri lagi,” tegasnya.

    Seperti diketahui, KPK mengungkap tiga anggota DPRD OKU yang menjadi tersangka suap dan pemotongan anggaran proyek menagih fee ke Kadis PUPR OKU menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Ternyata, permintaan fee itu terjadi sehari usai KPK memberi peringatan kepada para penyelenggara negara.

    – Ferlan Juliansyah (FJ) selaku Anggota Komisi III DPRD OKU

    – M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU

    – Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU

    – Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU

    – M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta

    – Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta

    KPK menyebut tiga anggota DPRD OKU itu menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

    “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian saudara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan ke Anggota DPRD OKU.

    Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK pun mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

    Menurut KPK, OTT itu terjadi sehari setelah KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya atau SE nomor 7 tahun 2025. KPK pun menganggap kelakuan para tersangka itu ironi.

    “Hal ini menjadi ironis, di saat sehari sebelumnya KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya (SE Nomor 7 Tahun 2025),” ujar tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Erick Thohir Pastikan 17 Stadion Penuhi Standar FIFA, Siap Dukung Timnas Indonesia

    Erick Thohir Pastikan 17 Stadion Penuhi Standar FIFA, Siap Dukung Timnas Indonesia

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa PSSI juga telah menyiapkan program pengembangan sepak bola di tingkat daerah. Salah satunya dengan membangkitkan kembali klub-klub amatir, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

    “Kami akan membangun sepak bola dari rakyat untuk rakyat. Kami mohon dukungan Presiden Prabowo dalam hal ini,” ujar Erick.

    Sebaran 17 Stadion

    Renovasi dan pembangunan stadion tersebut meliputi berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa Timur, stadion yang direnovasi antara lain Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Stadion Kanjuruhan Malang, Stadion Surajaya Lamongan, Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, dan Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan.

    Di Sulawesi Selatan, ada Stadion B.J. Habibie di Parepare. Sementara itu, di Yogyakarta terdapat Stadion Maguwoharjo di Sleman.

    Jawa Tengah mencakup Stadion Jatidiri Semarang dan Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara. Di Banten, renovasi dilakukan di Indomilk Arena Kabupaten Tangerang.

    Jawa Barat meliputi Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, dan Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung.

    Adapun di Kalimantan, renovasi mencakup Stadion Segiri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta Stadion Demang Lehman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terakhir, di Sumatera Selatan, renovasi dilakukan di Stadion Bumi Sriwijaya Kota Palembang. (*)

  • Gelontorkan Rp1,7 Triliun, Prabowo Resmikan Proyek Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion

    Gelontorkan Rp1,7 Triliun, Prabowo Resmikan Proyek Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur olahraga nasional.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa peresmian 17 stadion berstandar internasional yang telah direnovasi dan dibangun di berbagai daerah di Indonesia ini disebut telah memenuhi standar FIFA.

    “Hari ini kami meresmikan 17 stadion yang punya standar internasional yang diinspeksi FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA. Jadi ini prestasi bagaimanapun adalah prestasi pemerintah presiden Joko Widodo sebelum saya, saya kebagian meresmikannya saja,” ujarnya di Sidoarjo, Senin (17/3/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menyoroti pentingnya sepak bola sebagai simbol harga diri sebuah bangsa. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang memiliki fisik dan jiwa yang tangguh.  

    “Karena itu olahraga adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak. Punya kehendak atau tidak. Atau mudah menyerah atau tak peduli,” imbuhnya.  

    Sebagai bentuk komitmen untuk mendorong prestasi sepak bola nasional, Prabowo memastikan dukungan penuh pemerintah dalam berbagai aspek. Mulai dari kebijakan, regulasi, hingga infrastruktur untuk menunjang pembinaan sepak bola.

    Tak hanya itu, dia juga meminta semua pihak, termasuk pemerintah dan DPR, untuk bersinergi dalam memperlancar regulasi dan mendukung kerja PSSI dalam membentuk tim nasional yang tangguh.  

    “Kami akan memperlancar semua peraturan, kami ringkas, kami perbaiki perangkat dan piranti peraturan yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI bentuk timnas yang tangguh,” tandas Prabowo

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa 17 stadion yang diresmikan terdiri dari 16 stadion yang direnovasi dan 1 stadion yang dibangun baru.

    “Kita bangun kurang lebih 12 bulan ya, sekitar 12 bulan. Total anggaran kita pakai untuk merenov 16 stadion dan 1 pembangunan baru itu sekitar Rp1,7 triliun,” ucapnya.

    Dody menyampaikan bahwa ketujuh belas stadion yang diresmikan telah tersertifikasi oleh PSSI dan FIFA, mulai dari bangku pemain dan penonton hingga rumput lapangan.

    Dia pun berharap renovasi dan pembangunan ini dapat mendukung olahraga di Indonesia khususnya sepak bola.

    “Sehingga talenta-talenta muda bisa bertumbuh dan harapan besar Pak Prabowo untuk meraih Indonesia Emas 2045 bisa segera tercapai,” katanya.

    Adapun ketujuh belas stadion yang diresmikan oleh Presiden yakni:

    1. Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang;

    2. ⁠Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang;

    3. ⁠Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor;

    4. ⁠Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi;

    5. ⁠Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi;

    6. ⁠Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung;

    7. ⁠Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman;

    8. ⁠Stadion Jati Diri, Kota Semarang;

    9. ⁠Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara;

    10. ⁠Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang;

    11. ⁠Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan;

    12. ⁠Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo;

    13. ⁠Stadion Gelora Ratu Madura Pamelingan, Kabupaten Pamekasan;

    14. ⁠Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik;

    15. ⁠Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar;

    16. ⁠Stadion Segiri, Kota Samarinda; dan

    17. ⁠Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare.

  • Sosok Yoga, Kurir yang Motornya dan 138 Paket Dicuri, Kini Minta Tolong ke Wali Kota Palembang – Halaman all

    Sosok Yoga, Kurir yang Motornya dan 138 Paket Dicuri, Kini Minta Tolong ke Wali Kota Palembang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa turut prihatin dengan kejadian yang menimpa seorang pemuda bernama Yoga (20).

    Yoga yang bekerja sebagai kurir paket ekspedisi Shopee menjadi korban pencurian kendaraan bermotor.

    Sepeda motornya, Beat Deluxe warna biru hitam bernomor polisi BG 3512 ADO, yang ia gunakan untuk bekerja mengantar paket hilang dicuri.

    Tak hanya menghadapi kenyataan bahwa sepeda motornya raib digondol komplotan pencuri, Yoga terancam dipecat dan masih harus menanggung kerugian atas 138 paket milik customer yang saat kejadian sedang diangkut ikut dicuri.

    Setelah kejadian tersebut, Ratu Dewa bergerak cepat dengan mendatangi kediaman Yoga.

    Momen tersebut diunggah salah satu akun Instagram @/palembang.terciduk_id, Minggu (16/3/2025).

    Maksud kedatangan Ratu Dewa ini untuk memberikan bantuan kepada Yoga.

    “Hari ini, saya mengunjungi Yoga yang kena musibah kemarin, saya ada bantuan sebagai tanda peduli sesama,” kata Ratu Dewa, dilansir dari TribunSumsel.com.

    Ratu Dewa mengungkapkan bahwa kondisi Yoga kini masih syok atas musibah yang dialaminya.

    Meski begitu, ia akan membantu mencarikan pekerjaan lagi untuk Yoga.

    “Karena saya tahu, kondisinya lagi syok kan kejadian kemarin. Insha Allah, beliau berharap ke depannya mendapatkan pekerjaan lagi, ya kalau nanti ada bisa jadi saya kabari atau dia sudah dapat nanti. Ya Insha Allah kita bantu,” imbuhnya.

    Sementara itu, Yoga berharap bisa mendapatkan pekerjaan lagi.

    “Harapan Yoga untuk sekarang, ya pasti ke depannya Yoga bisa bergabung lagi Pak, mohon bantuannya Pak,” ujar Yoga.

    “Makasih Bapak Ratu Dewa sudah berkunjung ke rumah Yoga, di sela-sela kesibukan Bapak.” pungkasnya.

    Kronologi

    Aksi pencurian ini terjadi saat Yoga sedang mengantar paket di Jalan Sirna Raga, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang pada Kamis (13/3/2025) sekitar pukul 12:00 WIB.

    “Saya turun mau kasih paket. Motor posisi stang terkunci tapi kunci masih dipasang di sana,” ungkap Yoga, Jumat (14/3/2025) di tempat kejadian perkara (TKP), dilansir dari TribunSumsel.com.

    Belum ada satu menit, muncul dua motor yang mendekat, masing-masing berboncengan sepeda motor.

    Pelaku diketahui berjumlah empat orang dan berboncengan dua sepeda motor Honda Beat Street serta Scoopy.

    Dua pelaku di antaranya bahkan menunjukkan diduga senjata api yang diselipkan ke pinggang.

    Dua pelaku yang tampak mengenakan baju biru dan hitam langsung mendekati sepeda motor korban, sedangkan dua pelaku lainnya berada di belakang mengintai situasi di TKP. 

    Dengan hitungan menit sepeda motor dan ratusan paket Shopee yang hendak diantar korban dicuri oleh komplotan tersebut.

    “Ada ibu-ibu yang meneriaki maling. Saya mau dekat tapi dua pelaku ada yang menunjukkan senjata di pinggangnya. Kemudian saya ikut motor ibu-ibu itu untuk mengejar para pelaku, namun tidak bisa dikejar lagi ,” beber Yoga.

    “Baru tiga paket kak yang diantar di hari itu. Kebanyakan paket yang hilang itu adalah pakaian,” tambahnya.

    Menurut Yoga, para customer-nya tidak marah atas kejadian ini, namun mereka tetap meminta ganti rugi.

    Terdapat 138 paket yang hilang atau jika dirupiahkan sekitar Rp 6 juta.

    “Tidak ada motor, tidak bisa bekerja. Kalau seminggu tidak kerja, saya bisa dipecat, sekarang saya pasrah,” kata pria yang baru 3 bulan bekerja ini.

    Detik-detik pencurian sepeda motor kurir paket pada siang bolong ini pun terekam kamera CCTV yang terdapat di sekitar lokasi kejadian dan videonya pun viral di media sosial.

    Yoga lantas melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Polsek Ilir Timur II dan berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Nasib Yoga, Kurir di Palembang yang Motor dan 138 Paketnya Dicuri, Kini Dibantu Wali Kota Ratu Dewa

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunSumsel.com/Laily Fajrianty/Rachmad Kurniawan)

  • Telkomsel & BlueSky Rilis Prestige SkyEase, Layanan Eksklusif di Bandara

    Telkomsel & BlueSky Rilis Prestige SkyEase, Layanan Eksklusif di Bandara

    Bisnis.com, PEKANBARU – Telkomsel berkolaborasi dengan BlueSky untuk menghadirkan Prestige SkyEase, sebuah layanan end-to-end eksklusif bagi pelanggan Telkomsel Prestige Diamond, Telkomsel One, dan Telkomsel Halo+ Supreme Max. Peluncuran ini berlangsung di BlueSky Lounge Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru (PKU), dan merupakan wujud apresiasi Telkomsel terhadap pelanggan setia yang telah senantiasa mempercayakan kebutuhan komunikasi dan digitalnya kepada Telkomsel.

    Melalui Prestige SkyEase, pelanggan dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan eksklusif. Fasilitas ini mencakup penjemputan dari drop-off terminal bandara, akses ke BlueSky Lounge, hingga pengantaran langsung dan secara privat ke pesawat. Layanan ini dapat diklaim satu kali setiap bulan untuk setiap pelanggan Prestige Diamond, Telkomsel One, dan Telkomsel Halo+ Supreme Max.

    Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng, mengatakan, “Telkomsel terus berupaya menghadirkan inovasi baru agar pelanggan setia kami mendapatkan pengalaman paling berkesan. Prestige SkyEase adalah bentuk apresiasi bagi pelanggan terbaik yang selama ini telah mendukung kami, sehingga mereka bisa merasakan layanan premium mulai dari tiba di bandara hingga naik ke pesawat. Saat ini, layanan tersedia untuk penerbangan domestik. Kami berharap kolaborasi yang berkelanjutan dengan BlueSky akan semakin meningkatkan pengalaman perjalanan bagi para pelanggan, dengan rencana ekspansi hingga penerbangan internasional di masa depan.”

    Direktur Lounge BlueSky, Sucin Rahayu, menambahkan, “Kami sangat antusias dapat bekerja sama dengan Telkomsel untuk meluncurkan Prestige SkyEase. Melalui konsep end-to-end service, kami berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, mulai dari kedatangan hingga keberangkatan. Harapan kami, kolaborasi ini akan berkembang di masa mendatang dan menghadirkan layanan yang semakin unggul.”

    Mekanisme Reservasi Prestige SkyEase

    Buka aplikasi MyTelkomsel, pilih Prestige Club
    Klaim reservasi Prestige SkyEase
    Terima SMS berisi kode reservasi dan kontak BlueSky
    Hubungi BlueSky paling lambat H-1 sebelum keberangkatan
    Pada hari keberangkatan, Private Assistant akan menjemput di terminal
    Nikmati waktu tunggu di BlueSky Lounge
    Diarahkan langsung dan secara privat ke pesawat

    Prestige SkyEase resmi berlaku mulai 13 Maret 2025 dan saat ini telah tersedia di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) untuk penerbangan domestik. Telkomsel berencana untuk melakukan ekspansi layanan ini ke terminal dan bandara lain secara bertahap hingga mencakup penerbangan internasional.

    Bertepatan dengan peluncuran Prestige SkyEase, Telkomsel dan BlueSky juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 14 Maret 2025 di BlueSky Lounge Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru (PKU). MoU ini menandai komitmen kedua pihak untuk memperluas kolaborasi, termasuk mencakup upaya pemasaran bersama, perluasan akses eksklusif ke BlueSky Lounge, serta pengembangan layanan unggulan lain yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan Telkomsel dan BlueSky.

    Perbesar

    Foto: Bertepatan dengan peluncuran Prestige SkyEase, Telkomsel dan BlueSky juga menandatangani sebuah Nota Kesepahaman pada 14 Maret 2025 untuk memperluas kolaborasi.

    Telkomsel Prestige adalah program loyalitas yang dirancang untuk memberikan berbagai keuntungan eksklusif bagi pelanggan berdasarkan lama berlangganan dan jumlah transaksi atau tagihan bulanan mereka. Semakin tinggi tier pelanggan, semakin banyak fasilitas istimewa dan layanan eksklusif yang dapat dinikmati.

    Selain akses ke airport lounge, pelanggan Telkomsel Prestige juga mendapatkan berbagai manfaat, seperti perolehan Telkomsel Poin yang lebih besar, jaringan dengan kualitas terbaik, layanan asisten personal untuk kebutuhan pelanggan Telkomsel, serta berbagai penawaran spesial mencakup diskon voucher eksklusif, undangan nonton film, hingga tiket konser. Pelanggan Prestige juga bisa menikmati antrean prioritas di GraPARI untuk layanan yang lebih cepat dan nyaman.

    Bagi pelanggan di tier Gold, berbagai manfaat Telkomsel Prestige juga dapat dinikmati dengan berlangganan Paket Prestige Membership Platinum atau Diamond. Layanan Prestige SkyEase juga dapat dinikmati oleh pelanggan Prestige Membership Diamond.

    Informasi selengkapnya mengenai program dan layanan Telkomsel Prestige dapat diakses melalui tsel.id/prestige.

  • Tiga Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Tagih Uang Proyek Jelang Idulfitri, Kini Ditahan KPK

    Tiga Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Tagih Uang Proyek Jelang Idulfitri, Kini Ditahan KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, pada Minggu, 16 Maret 2025. Praktik rasuah tersebut terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim lembaga antirasuah pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Empat orang tersangka berstatus sebagai penerima suap yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH). Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

    “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Minggu, 16 Maret 2025.

    Setyo mengatakan, pada Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran (TA) 2025. Selanjutnya, agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak Pemda.

    “Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (Pokok Pikiran) seperti tahun sebelumnya,” ucap Setyo.

    Setyo menyebut, ada kesepakatan jatah pokir diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar dengan pembagian, yakni ketua dan wakil ketua mendapat Rp5 miliar dan anggota mengantongi Rp1 miliar.

    Akan tetapi, diungkapkan Setyo, nilainya turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20 persen untuk jatah Anggota DPRD, sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar.

    “Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar,” kata Setyo.

    Setyo mengungkapkan, sudah menjadi praktik umum di Pemda OKU adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada Pejabat Pemda OKU dan/atau DPRD.

    Terkait dengan proyek jatah DPRD, Nopriansyah mengondisikan fee atau jatah dari DPRD itu pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya menggunakan e-katalog, sebagai berikut:

    Rehabilitasi Rumdin Bupati senilai Rp8.397.563.094,14, dengan Penyedia CV Royal Flush. Rehabilitasi Rumdin Wakil Bupati Rp2.465.230.075,95, dengan Penyedia CV Rimbun Embun. Pembangunan Kantor Dinas PUPR Kab OKU senilai Rp9.888.007.167,69 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai Rp983.812.442,82 dengan Penyedia CV Gunten Rizky. Peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus – Desa Bandar Agung senilai Rp4.928.950.500,00 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Peningkatan jalan desa Panai Makmur – Guna Makmur senilai Rp4.923.290.484,24 dengan Penyedia CV Adhya Cipta Nawasena. Peningkatan jalan unit XVI – Kedaton Timur Rp4.928.113.967,57 dengan penyedia CV MDR Corporation. Peningkatan jalan Let. Muda M. Sidi Junet Rp4.850.009.358,12 dengan penyedia CV Berlian Hitam. Peningkatan jalan Desa Makarti tama Rp3.939.829.135,84 dengan penyedia CV MDR Corporation.

    “Bahwa Saudara N kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada MFZ (M. Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso) dengan komitmen fee sebesar 22 persen yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD,” ucap Setyo.

    “Saudara N kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CV yang ada di Lampung Tengah, kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah,” tuturnya melanjutkan.

    Tagih Duit Jelang Idulfitri

    Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pihak DPRD yang diwakili Ferlan Juliansyah dan Fahrudin selaku anggota komisi III DPRD OKU serta Umi Hartati yang merupakan Ketua Komisi II DPRD OKU menagih jatah fee proyek kepada Nopriansyah sesuai komitmen. Kemudian, Nopriansyah berjanji akan memberikan jatah fee sebelum lebaran melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sebelumnya sudah direncanakan.

    “Pada tanggal 11-12 Maret 2025, Sdr. MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek, kemudian pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 14.00, Sdr. MFZ mencairkan uang muka di Bank Sumselbabel,” ucap Setyo.

    Ironisnya uang muka untuk proyek tetap dicairkan, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) OKU sedang mengalami permasalahan cash flow lantaran uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan penghasilan perangkat daerah.

    Pada 13 Maret 2025, M. Fauzi alias Pablo menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah, yang merupakan bagian komitmen fee proyek. Selanjutnya, uang tersebut dititipkan kepada Arman yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Pemkab OKU.

    “Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, Saudara ASS menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar ke Sdr. N di rumah Sdr. N,” kata Setyo.

    Pada 15 Maret 2025, tim penyelidik KPK mendatangi rumah Nopriansyah dan Arman, di lokasi tersebut tim menemukan serta mengamankan uang sebesar Rp2,6 miliar yang merupakan duit komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

    “Kemudian tim penyelidik secara simultan juga mengamankan Sdr. MFZ dan Sdr. ASS di rumahnya, dan Sdr. FJ, MFR, UH di kediaman masing-masing. Selain itu, Tim penyelidik juga mengamankan pihak lainnya yaitu Sdr. A dan Sdr. S,” ujar Setyo.

    KPK Sita Kendaraan

    Dalam OTT, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan merk Toyota Fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, dan barang bukti elektronik. Seluruh pihak yang tertangkap tangan diperiksa di Polres Baturaja OKU dan Polda Sumsel, dan selanjutnya dibawa ke kantor KPK.

    “Setelah dilakukan proses ekspose perkara tersebut dengan Pimpinan. Disepakati atas peristiwa tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2024 sampai dengan tahun 2025,” ucap Setyo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Jakarta –

    Tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan (Sumsel) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Dalam perkara ini, anggota DPRD OKU menagih jatah proyek kepada eksekutif.

    KPK melancarkan operasi tangkap tangan di OKU pada Sabtu (15/3) lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, KPK menetapkan 6 orang tersangka, termasuk pihak swasta. Berikut tersangkanya:

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku swasta

    Perkara itu dimulai saat pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025. Ada anggota DPRD OKU yang meminta jatah pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah daerah.

    “Pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir, seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pekerjaan umum dan perumahan sebesar Rp 40 miliar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (16/3).

    Setyo mengatakan proyek untuk pokir ketua dan wakil ketua DPRD senilai Rp 5 miliar. Sementara, nilai untuk anggota DPRD Rp 1 miliar.

    “Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah Rp 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah Rp 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi Rp 35 miliar,” ujarnya.

    Setyo mengatakan nilai itu turun karena ada keterbatasan anggaran, namun fee dari proyek-proyek itu tetap disepakati 20% bagi anggota DPRD dan 2% bagi dinas PUPR sehingga total fee untuk anggota DPRD OKU total sebesar Rp 7 miliar.

    “Saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar. Jadi signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp 48 miliar bisa berubah menjadi dua kali lipat,” sebutnya.

    Setyo mengatakan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada Fauzi dan Ahmad selaku pihak swasta dengan commitment fee sebesar 2% untuk dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Nopriansyah kemudian mengondisikan pihak swasta untuk mengerjakan proyek tersebut.

    “Saat itu Saudara NOP yang merupakan Pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan sembilan proyek tersebut kepada saudara MFZ dan saudara ASS, dengan commitment fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD,” sebutnya.

    Anggota DPRD Tagih Fee

    KPK menggelar konferensi pers OTT di OKU. (Adrial/detikcom)

    Tiga anggota DPRD OKU yakni Ferlan, Fahrudin, dan Umi menagih jatah proyek tersebut ke Nopriansyah jelang Idul Fitri 2025. Pada 13 Maret, Fauzi menyerahkan uang kepada Nopriansyah sebesar Rp 2,2 miliar.

    Mencium adanya hal tersebut, KPK kemudian melakukan OTT pada Sabtu (15/3). Keenam orang tersangka tersebut terjaring oleh KPK dan diangkut ke Jakarta.

    “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian sodara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada sodara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh sodara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Setyo Budiyanto.

    Atas perbuatannya, Ferlan, Fahrudin, Umi, dan Nopriansyah dijerat dengan Pasal 12 a atau 12 b dan 12 f dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 a dan b itu mengatur hukuman terkait suap, pasal 12 f mengatur soal pemotongan anggaran dan pasal 12 B tentang gratifikasi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Sementara, Fauzi dan Ahmad dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur soal hukuman bagi penyuap dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara.

    Petugas menunjukkan uang barang bukti hasil OTT di KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025). (Rifkianto Nugroho)

    KPK tidak berhenti menyelidiki kasus dugaan suap ini dengan 6 tersangka. KPK akan mendalami peran dari bupati atau wakil bupati OKU dalam perkara ini.

    “Kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi dari penanganan perkara yang saat ini terhadap 6 tersangka itu nanti akan kami lakukan investigasi lebih dalam, terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat,” kata Setyo Budiyanto.

    Setyo mengatakan proses pencarian uang muka dalam kasus suap ini, ada keterlibatan dari beberapa pihak. Keterlibatan pihak lain itu yang akan didalami oleh KPK.

    “Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pencairan uang muka itu ada keterlibatan dari beberapa pihak untuk bisa terjadinya proses pencairan. Nah ini nanti akan didalami oleh penyidik, termasuk juga kemungkinan adalah pejabat yang sebelumnya akan kami dalami,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan masih mendalami juga apakah ada keterlibatan anggota DPRD OKU lainnya. Termasuk soal adanya pertemuan dengan bupati OKU terkait kasus tersebut.

    “Kemudian nanti Kita lihat lagi untuk yang anggota DPR (DPRD) yang lainnya tentunya akan kita minta keterangan, termasuk juga pertemuan dengan pejabat bupati. Ini ada dua ya ada pejabat bupati karena pada saat sebelum dilantik 2024 itu dijabat,” ujar Asep.

    “Nah kemudian 2025 setelah pelantikan ada bupati definitif. Nah ini dua-duanya juga tentunya akan kita dalami perannya, sehingga terlihat karena dalam penentuan besaran pokir dan lain-lainnya itu tentunya harus ada keputusan,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jadi Tersangka, Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Sumsel Ditahan KPK

    Jadi Tersangka, Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Sumsel Ditahan KPK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus suap atas proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

    Para tersangka yang telah mengenakan rompi oranye dan diborgol tersebut mulai dari Anggota DPRD Kabupaten OKU, Kepala Dinas PUPR, hingga pihak swasta.

    Lebih jelasnya, keenam tersangka itu yakni Ferlan Juliansyah selaku Anggota Komisi III, M. Fahrudin selaku Ketua Komisi III, Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU, Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, M. Fauzi alias Pablo selaku pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak swasta.

    “Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret.

    Setyo menyebut, keenam tersangka kini ditahan selama 20 hari hingga 4 April 2025. Ketiga tersangka yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten OKU ditempatkan di rumah tahanan negara di gedung KPK C1

    Sedangkan Kepala Dinas PUPR dan dua pihak swasta ditahan di rumah tahanan negara cabang rumah tahanan KPK, Jalan Kuningan Persada K4, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Kabupaten OKU pada Sabtu, 15 Maret. KPK turut mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar dari OTT tersebut.