Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp163 miliar untuk menggenjot sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara selama 2020-2024. 

    Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, utamanya tuna dan cakalang.

    Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyampaikan, bantuan yang mencapai sekitar Rp163 miliar itu disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan daerah.

    “Sepanjang 2020-2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp163 miliar,” kata Latif dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).

    Adapun program yang dimaksud yakni mulai dari meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan kelolaan pemerintah daerah.

    Lebih lanjut, Latif menuturkan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan program seperti ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah.

    Dia menambahkan, kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulawesi Utara turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.

    Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional yang mencapai 1.083 unit hingga awal 2024. Selain itu, program PPS Bitung yakni pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 orang nelayan.

    Di sisi lain, perizinan kapal perikanan di Sulawesi Utara juga tumbuh positif. KKP mencatat, saat ini terdapat 960 kapal dengan izin pusat yang beroperasi di wilayah ini. Total 960 kapal itu terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut. 

    Selain itu, KKP mencatat sebanyak 258 kapal berizin daerah yang terdiri dari 238 kapal penangkap, 19 kapal lampu/pendukung operasi, dan 1 kapal pengangkut.

    KKP juga melaporkan sebanyak 357 kapal  telah bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat, yang terdiri dari 354 kapal penangkap dan 3 kapal pengangkut. Dari jumlah tersebut, 178 kapal telah dipasangi sistem pemantauan kapal (VMS), dengan rincian 176 kapal penangkap dan 2 kapal pengangkut.

    Dari sisi kontribusi ekonomi, Latif menyebut bahwa pelabuhan perikanan di Sulut sepanjang 2024 membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp60,84 miliar. 

    Sementara itu, hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp16,04 miliar.

    KKP juga merekam produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut. Tercatat, perikanan dari kapal tersebut mencapai 75.579 ton. Sementara hingga 13 April 2025, produksi telah mencapai 19.904 ton.

    Dengan capaian ini, pemerintah pusat mengharapkan sinergisitas dan kesepahaman antara KKP dan Pemerintah Daerah dapat terjaga guba memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara. 

  • Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp163 miliar untuk menggenjot sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara selama 2020-2024. 

    Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, utamanya tuna dan cakalang.

    Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyampaikan, bantuan yang mencapai sekitar Rp163 miliar itu disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan daerah.

    “Sepanjang 2020-2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp163 miliar,” kata Latif dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).

    Adapun program yang dimaksud yakni mulai dari meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan kelolaan pemerintah daerah.

    Lebih lanjut, Latif menuturkan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan program seperti ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah.

    Dia menambahkan, kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulawesi Utara turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.

    Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional yang mencapai 1.083 unit hingga awal 2024. Selain itu, program PPS Bitung yakni pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 orang nelayan.

    Di sisi lain, perizinan kapal perikanan di Sulawesi Utara juga tumbuh positif. KKP mencatat, saat ini terdapat 960 kapal dengan izin pusat yang beroperasi di wilayah ini. Total 960 kapal itu terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut. 

    Selain itu, KKP mencatat sebanyak 258 kapal berizin daerah yang terdiri dari 238 kapal penangkap, 19 kapal lampu/pendukung operasi, dan 1 kapal pengangkut.

    KKP juga melaporkan sebanyak 357 kapal  telah bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat, yang terdiri dari 354 kapal penangkap dan 3 kapal pengangkut. Dari jumlah tersebut, 178 kapal telah dipasangi sistem pemantauan kapal (VMS), dengan rincian 176 kapal penangkap dan 2 kapal pengangkut.

    Dari sisi kontribusi ekonomi, Latif menyebut bahwa pelabuhan perikanan di Sulut sepanjang 2024 membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp60,84 miliar. 

    Sementara itu, hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp16,04 miliar.

    KKP juga merekam produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut. Tercatat, perikanan dari kapal tersebut mencapai 75.579 ton. Sementara hingga 13 April 2025, produksi telah mencapai 19.904 ton.

    Dengan capaian ini, pemerintah pusat mengharapkan sinergisitas dan kesepahaman antara KKP dan Pemerintah Daerah dapat terjaga guba memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara. 

  • Sudah Dipalak Ormas, Pengusaha Tambah Boncos Diserang ‘Bajing Loncat’

    Sudah Dipalak Ormas, Pengusaha Tambah Boncos Diserang ‘Bajing Loncat’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia logistik bukan hanya menghadapi kerasnya jalanan seperti pungutan liar (pungli) yang dilakukan organisasi masyarakat (Ormas) dan preman secara langsung kepada supir. Namun juga penjarahan barang yang kerap terjadi di jalanan sepi misalnya area hutan oleh ‘bajing loncat’.

    Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengungkapkan bahwa penjarahan kerap terjadi di Sumatera, khususnya di wilayah sepi pada malam hari.

    “Memang ada titik-titik rawan yang mau masuk Palembang, yang mau masuk Pekanbaru. Itu ada titik rawan Jadi kita harus berhenti,” katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/4/2025).

    Supir truk tidak berani bertaruh dengan keadaan jika harus melakukan perjalanan di area-area tersebut. Bukan hanya barang bawaan yang berpotensi dijarah, namun juga lebih jauh sampai nyawa.

    Foto: Truk Muat Tanjung Priok (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
    Truk Muat Tanjung Priok (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

    “Terus kita baru berhenti di rest area atau tempat makan. Itu dia nunggu pagi baru berani jalan. Itu makan waktu beberapa hari. Kita bisa tempuh Jakarta sampai medan tuh 5-6 hari, Seumur-umur gini, sudah terang-terangan itu bajing loncat,” sebut Mahendra.

    Umumnya ‘bajing loncat’ ini langsung menaiki badan truk dengan cepat, kemudian barang di dalam truk akan dikeluarkan satu per satu.

    Supir truk sebenarnya punya opsi dengan melewati jalan tol Trans Sumatera, namun hal itu menjadi opsi ke sekian karena lokasi rumah harga jalan tol yang tidak ramah untuk ongkos logistik. Apalagi Ia menilai lokasinya juga tidak berdekatan dengan kawasan industri.

    “Jalan tol Sumatra rernyata tidak masuk ke area kawasan industri, Jadi, kita harus keluar lagi lewat jalan biasa. Itu kan ketemu lagi dengan kendaraan-kendaraan umum, kemudian mahal juga jalan tol Sumatra,” ujar Mahendra.

    (fys/wur)

  • KKP tangkap kapal ikan Filipina di perairan Talaud-Sulut

    KKP tangkap kapal ikan Filipina di perairan Talaud-Sulut

    Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Martin Yermias Luhulima, memimpin langsung operasi penangkapan, di laut Talaud, Sulut, Sabtu (12/4/2025). ANTARA/HO-KKP.

    KKP tangkap kapal ikan Filipina di perairan Talaud-Sulut
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 April 2025 – 06:01 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap satu unit kapal ikan Filipina yang diduga kuat melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Perairan Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

    “Aksi ini dilakukan oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 saat melakukan operasinya pada Jumat (11/4),” kata Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Martin Yermias Luhulima, di Manado, Sabtu.

    Martin yang langsung memimpin operasi pengawasan menyampaikan bahwa penangkapan 1 kapal ini didukung informasi awal dari nelayan setempat yang melaporkan adanya kapal asal Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 716, Laut Sulawesi yang memang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.

    “Kami menerima laporan dari nelayan ada kapal ikan Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah Indonesia, informasi ini kami tindaklanjuti dengan menggelar operasi pengawasan,” ungkap Martin.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan bahwa kapal ikan jenis pump boat dengan nama M/BCA CHRISTIAN JAME tersebut berasal dari Filipina.

    “Armada pengawasan kami Napoleon 17 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna berhasil mengamankan 1 unit kapal ikan asing asal Filipina yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,” ujar Ipunk.

    Ipunk menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, kapal jenis pump boat ini tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia, dan ditemukan tangkapan ikan tuna, serta kapal diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Filipina.

    “Kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia, jenisnya pump boat alat tangkap hand line, dengan target tuna yang termasuk salah satu ikan bernilai ekonomis tinggi,” kata Ipunk.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terus berupaya untuk dapat mengelola sumber daya perikanan di Indonesia melalui kebijakan Ekonomi Biru.

    Untuk itu, pihaknya tidak akan memberi ampun kepada para pelaku illegal fishing, karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

    Sumber : Antara

  • KPK Periksa Pimpinan DPRD dan Pejabat OKU Terkait Korupsi Proyek PUPR

    KPK Periksa Pimpinan DPRD dan Pejabat OKU Terkait Korupsi Proyek PUPR

    Palembang, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Rudi Hartono dan Parwanto sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek  pada Dinas PUPR OKU, Sumatera Selatan periode 2024-2025. 

    Kedua pimpinan DPRD OKU diperiksa oleh KPK di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan, Selasa (15/4/2025).

    “Proses pemeriksaan dilakukan di Polda Sumatera Selatan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan.

    Selain Rudi Hartono dan Parwanto, KPK juga memeriksa Bendahara Dinas PUPR OKU Firusmanto, anggota DPRD OKU berinisial RV, sekretaris pribadi bupati OKU 2022-2024 inisial AA, staf Dinas PUPR OKU inisial NH, serta tiga pihak swasta, yakni AU, RF, dan HI.

    Mereka juga diperiksa di Mapolda Sumsel terkait kasus korupsi proyek Dinas PUPR OKU yang berasal dari dana pokok pikiran (pokir) DPRD OKU.

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan Polda Sumsel hanya menyediakan tempat bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan para saksi terkait kasus korupsi proyek Dinas PUPR OKU tersebut.

    “Kami hanya memfasilitasi lokasi pemeriksaan di Ditreskrimsus,” ungkap Nandang.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi proyek Dinas PUPR OKU, yakni.

    Para tersangka tersebut adalah:

    1. Ferlan Juliansyah (anggota Komisi III DPRD OKU)

    2. M Fahrudin (Ketua Komisi III DPRD OKU)

    3. Umi Hartati (Ketua Komisi II DPRD OKU)

    4. Nopriansyah (Kepala Dinas PUPR OKU)

    5. M Fauzi alias Pablo (pihak swasta)

    6. Ahmad Sugeng Santoso (pihak swasta)

    Kasus ini mencuat ketika tiga anggota DPRD menagih jatah fee dari proyek-proyek pokir kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menjelang Lebaran 2025. Fee tersebut terkait sembilan proyek yang telah disepakati sebelumnya.

    “Menjelang Idulfitri, anggota DPRD yang diwakili FJ, MFR, dan UH menagih fee proyek kepada NOP sesuai komitmen. NOP pun menjanjikan pembayaran sebelum Lebaran,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Minggu (16/3/2025).

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima dana sebesar Rp 2,2 miliar dari Fauzi, dan sebelumnya Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Diduga, dana itu akan dibagi-bagikan kepada para anggota dewan.

    Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka dan menyita uang tunai Rp 2,6 miliar serta satu unit mobil Toyota Fortuner terkait kasus korupsi proyek Dinas PUPR OKU.

  • Kisah Sumardi Lolos dari Keracunan Massal di Klaten karena Kebiasaan Tidak Makan Setelah Pukul 22.00 – Halaman all

    Kisah Sumardi Lolos dari Keracunan Massal di Klaten karena Kebiasaan Tidak Makan Setelah Pukul 22.00 – Halaman all

    Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Sumardi tidak menyangka, acara syukuran sekaligus halal bihalal keluarga besarnya yang mengundang pentas seni wayang kulit berujung insiden keracunan massal di Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Adik ipar dari pemilik hajat itu mengaku sangat terkejut lantaran hidangan makanan yang disajikan untuk warga dan tamu undangan saat menyaksikan pentas wayang kulit di depan rumahnya pada Sabtu (12/4/2025) malam lalu justru berujung petaka.

    Bagaimana tidak, ratusan warga sampai harus mendapatkan perawatan medis hingga membuat satu diantaranya meninggal dunia usai menyantap nasi kotak yang disediakan oleh keluarga Sumardi.

    Sumardi menceritakan, memang pada Sabtu siang kala itu keluarga besarnya mengadakan acara pertemuan dalam balutan halal bihalal.

    Setelah acara tersebut, keluarga besar juga mengadakan pentas wayang kulit untuk umum.

    “Siangnya keluarga yang malamnya wayangan. Siang acara Trah, terus malam dilanjut wayangan saja,” terang Sumardi saat ditemui awak media, Selasa (15/4/2025).

    Lebih lanjut Sumardi menerangkan bahwa pada saat pentas wayang kulit. Sekitar 200-an warga ikut menghadiri dan menyantap sajian yang disiapkan oleh keluarganya tersebut.

    “Undangannya banyak yang diundang, ada snack-nya 250 kata yang masak. Ada juga desa lain,” ungkapnya.

    Sementara itu, pihak keluarga disebut Sumardi setidaknya menyediakan 250 lebih makanan ringan dan berat termasuk nasi kotak yang kini diduga menjadi penyebab keracunan massal.

    Makanan-makanan tersebut merupakan hasil masakan yang disiapkan oleh warga sekitar kediaman sang kakak. “Rewang atau gotong royong warga. Ada Snacknya kacang brownis, makanannya ya nasi, rendang, sambal goreng krecek, acar sama krupuk,” kata dia.

    Pria berdomisili di Pekanbaru, Kepulauan Riau itu pun tidak menyangka ternyata usai acara pentas wayang kulit ratusan warga secara bersamaan mengeluh sakit dan ternyata mengalami keracunan.

    Bahkan sang kakak, Waluyo yang merupakan pemilik rumah juga mengalami hal serupa hingga harus dirawat di rumah sakit. “Ya kaget, saya terus terang kaget. Informasinya kok ada yang diare. Keluarga ada yang dirawat (di RS) satu. Kakak, soalnya ini rumah kakak, kami rantau,” lanjut dia.

    “Kondisinya awal pusing sama diare. Awalnya di rumah sekarang dibawa ke RS Bagas Waras,” imbuh Sumardi.

    Atas kejadian tersebut, Sumardi dan keluarga besarnya meminta maaf kepada seluruh warga yang menjadi korban keracunan massal. Bahkan Sumardi dan keluarga berinisiatif untuk mendatangi tiap korban termasuk keluarga Suparno yang meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit.

    Meski demikian, Sumardi bersyukur ia tak menjadi korban lantaran kebiasaannya yang tak makan setelah pukul 22.00 WIB malam.

    “Saya kebetulan lewat jam 10 malam sedang tidak makan,” pungkasnya.

     

  • 4 Hakim Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi CPO, Ini Sosoknya!

    4 Hakim Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi CPO, Ini Sosoknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng yang disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

    Selain para hakim, kasus ini juga menyeret tiga perusahaan besar yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Berikut profil keempat hakim yang menjadi tersangka:

    Hakim Tersangka Kasus Korupsi CPO

    1. Muhammad Arif Nuryanta

    Muhammad Arif Nuryanta merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung dengan pangkat pembina utama muda golongan IV/C. Berdasarkan informasi dari situs resmi pengadilan negeri Jakarta Selatan, Arif saat ini menjabat sebagai ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak dilantik pada 6 November 2024.

    Arif dikenal memiliki perjalanan karier yang panjang di dunia peradilan. Ia pernah dipercaya sebagai ketua PN Bangkinang pada 2016, lalu melanjutkan kiprahnya sebagai hakim di PN Banjarbaru, ketua PN Tebing Tinggi.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat ketua PN Purwokerto, hakim PN Jakarta Selatan, ketua PN Pekanbaru, hingga menjabat sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat sebelum akhirnya menjadi ketua PN Jakarta Selatan.

    2. Djuyamto

    Djuyamto saat ini bertugas sebagai hakim tingkat pertama di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ia lahir di Sukoharjo pada 18 Desember 1967 dan merupakan lulusan ilmu hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tahun 1992.

    Gelar magister diperolehnya pada 2020, dan pada tahun-tahun berikutnya ia meraih gelar doktor dari fakultas hukum di kampus yang sama.

    Djuyamto mengawali kariernya sebagai hakim di PN Tanjungpandan tahun 2002. Ia juga pernah bertugas di PN Temanggung dan pengadilan negeri Karawang.

    Tahun 2013, ia menjabat sebagai hakim yustisial dan panitera pengganti di Mahkamah Agung. Kariernya berlanjut sebagai ketua PN Dompu di NTB, lalu pindah ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan sejak 2019 menjadi hakim di PN Jakarta.

    3. Agam Syarief Baharuddin

    Agam merupakan salah satu hakim dalam perkara korupsi minyak goreng di PN Jakarta Pusat. Lulusan sarjana hukum dari Universitas Syiah Kuala ini meraih gelar magister hukum dari Universitas Sebelas Maret pada 2009.

    Ia memulai karier sebagai hakim di PN Sukoharjo pada 2009. Pada 2017, Agam diangkat menjadi ketua PN Demak dan menjabat selama lima tahun. Pada 2021, ia dimutasi ke PN Jakarta Timur sebagai hakim.

    4. Ali Muhtarom

    Ali Muhtarom adalah hakim ad hoc tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat. Ia lahir pada 35 Agustus 1972 dan memulai kariernya sebagai hakim adhoc di PN Kupang pada 2017. Pada 2020, ia dipindahkan ke PN Jakarta Pusat dan bertugas hingga saat ini.

    Namanya menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis lepas terkait perkara korupsi minyak goreng yang tengah bergulir.

    Jerat Hukum

    Ali Muhtarom, Agam Syarief Baharuddin, dan Djuyamto dijerat dengan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12 huruf b, juncto Pasal 6 ayat (2), juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, kasus korupsi Arif Nuryanta dijerat dengan pasal yang lebih kompleks, yakni Pasal 12 huruf c, juncto Pasal 12 huruf b, juncto Pasal 6 ayat 2, juncto Pasal 12 huruf a, juncto Pasal 5 ayat 2, juncto Pasal 11, juncto Pasal 18 UU Tipikor, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • 5 Remaja di Musi Rawas Tersambar Petir saat Ngaji dan Main Bola – Halaman all

    5 Remaja di Musi Rawas Tersambar Petir saat Ngaji dan Main Bola – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lima remaja di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, mengalami luka setelah tersambar petir saat sedang bermain bola dan ngaji.

    Peristiwa ini terjadi pada Senin (14/4/2025) sekira pukul 16.30 WIB di Desa Batu Gane, Kecamatan Selangit.

    Dari lima korban, empat di antaranya dirawat di Klinik Nafiza Zafira di Desa Lubukngin, sementara satu korban lainnya dirawat di Rumah Sakit AR Bunda di Kota Lubuklinggau.

    Berikut adalah identitas para korban:

    Mayda (11 tahun) – Pelajar Kelas 5 SD, mengalami luka di kaki yang membengkak.
    Cinta Ramadhani (11 tahun) – Pelajar Kelas 4 SD, mengeluh sakit di tangan kanan dan belakang.
    Selma Wulandari (10 tahun) – Pelajar Kelas 3 SD, mengalami sakit di perut dan punggung.
    Sobirin (15 tahun) – Pelajar Kelas 3 SMP, mengeluh sakit di pergelangan kaki, tangan kanan, dan pinggang.
    Ede Semelgi (16 tahun) – Warga Dusun 2, dirawat di RS AR Bunda karena kondisinya yang lemas.

    Kapolres Musi Rawas, AKBP Agung Adhitya Prananta, melalui Kapolsek Terawas, AKP Dedy Purnomo, menjelaskan kejadian ini terungkap setelah anggota Polsek menerima informasi berupa video di media sosial.

    “Informasi yang kami terima, lokasi kejadiannya di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit, Musi Rawas,” kata Kapolsek, Selasa.

    Setelah melakukan penyelidikan, anggota Polsek memastikan, lima anak tersebut memang sedang dirawat karena terkena paparan petir.

    Kejadian berlangsung saat cuaca mendung dan gerimis, disertai petir yang sangat kuat.

    Petir menyambar di dua lokasi, yaitu di lapangan dan mushala.

    Keluarga membawa para korban ke Klinik Nafiza Zafira dan RS AR Bunda untuk mendapatkan pertolongan medis. 

    Pihak kepolisian juga melakukan pengecekan terhadap kondisi para korban dan menyatakan semua korban sudah berangsur sehat dan pulih kembali.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Daftar Identitas 15 Jenazah Korban Pembunuhan Teroris KKB di Yahukimo

    Daftar Identitas 15 Jenazah Korban Pembunuhan Teroris KKB di Yahukimo

    Jakarta –

    Sebanyak 15 pendulang emas korban serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan telah teridentifikasi. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga.

    “Betul (15 jenazah korban sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga)” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025).

    Prosesi penyerahan tiga jenazah dilakukan di RSUD Dekai, Yahukimo siang ini.Penyerahan dilakukan setelah proses identifikasi oleh Tim DVI Polri dinyatakan lengkap dan valid.

    Adapun 12 jenazah korban lainnya telah teridentifikasi lebih awal dan sudah diserahkan kepada keluarga. Direktur RSUD Dekai, Glenn M Nurtanyo, mengatakan bahwa ketiga jenazah tersebut telah melalui pemeriksaan DVI dan telah teridentifikasiberdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan DVI dan hasilnya memang sudah diidentifikasi, maka jenazah ini kami serahkan secara resmi kepada keluarga,” ujar Glenn.

    Namun, dia menyebut proses pemakaman akan dilakukan langsung di wilayah Dekai. Hal ini didasarkan pada kondisi jenazah yang sudah mengalami dekomposisi berat dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke daerah asal masing-masing.

    Dia menegaskan keputusan ini murni karena alasan medis demi mencegah risiko penyebaran penyakit, bukankarena alasan biaya.

    “Jadi perlu kami luruskan, ini bukan karena alasan biaya atau alasan lain sejenisnya, tetapi murni karena pertimbangan medis agar risiko penyebaran infeksi tidak meluas,” tegas Glenn.

    “Hari ini akan kami serahkan surat keterangan kematian dan berita acara serah terima jenazah kepada pihak keluarga masing-masing. Termasuk untuk Haidil Isdar, agar segera dimakamkan hari ini juga,” imbuhnya.

    Berikut rincian 15 korban telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga;

    1. Wawan Tangahu – Dusun III, Kab. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
    2. Suardi Laode alias Kaswadi – Dusun III, Kab. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
    3. Stenli Humena – Kampung Kalama Darat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (TKP Muara Kum)
    4. Yuda Lesmana – Kos Jalan Paradiso, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    5. Riki Rahmat – Desa Ranomolua, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    6. Muhammad Arif – Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    7. Safaruddin – Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    8. Abdur Raffi Batu Bara – Kos Pemukiman Jalur II, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)
    9. Stefanus Gisbertus – Desa Tala, Kab. Seram Barat, Maluku (TKP Tanjung Pamali)
    10. Zamroni – Dukuh Dulak, Desa Gantungan, Kab. Tegal, Jawa Tengah (TKP Tanjung Pamali)
    11. Ariston Kamma – Tantanan, Tallunglipu, Sulawesi Selatan (TKP Kab. Pegunungan Bintang)
    12. Rusli – Desa Buti, Kab. Merauke, Papua (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)
    13. Sahar – Pasare Apua, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara (TKP Area 33 pendulangan emas Yahukimo)
    14. Saharudin – Toddolimae, Kec. Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan (TKP Area Kepala Air Mumok)
    15. Haidil Isdaar-Ds. Boddie, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (TKP Tanjung Pamali).

    (ond/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Momen Prabowo Rayakan Ultah Letkol Teddy, Para Sespri Presiden Ikut Beri Kejutan – Halaman all

    Momen Prabowo Rayakan Ultah Letkol Teddy, Para Sespri Presiden Ikut Beri Kejutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto turut merayakan ulang tahun Letkol Teddy Indra Wijaya, sosok yang pernah menjadi ajudannya.

    Ulang tahun Letkol Teddy tersebut, dilakukan saat Presiden Prabowo sedang melakukan lawatan ke Yordania, Senin (14/4/2025).

    Letkol Teddy yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) ini, tengah memasuki usia 36 tahun. 

    Momen kejutan ulang tahun Letkol Teddy, diketahui dari unggahan Instagram Story Sespri Presiden, Rizky Irmansyah dan Agung Surahman.

    Dalam suatu ruangan, Prabowo tampak bertepuk tangan merayakan ultah Letkol Teddy.

    Sementara dalam cuplikan video lainnya, Rizky dan Agung memberikan kejutan kepada Teddy sambil membawa kue ulang tahun berwarna coklat.

    Ketika Rizky dan Agung menghampiri Letkol Teddy, mereka menyanyikan selamat ulang tahun.

    Teddy pun langsung berdiri beranjak dari kursi duduknya.

    “Happy birthday to you,” ucap Rizky dan Agung.

    Lantas, Letkol Teddy menerima kue ulang tahun itu dan mereka meniup lilin secara bersamaan.

    Doa dan harapan pun disampaikan rekan Letkol Teddy. 

    Rizky Irmansyah dalam akun Instagram pribadinya, mendoakan agar Teddy sehat dan sukses.

    “Selamat ulang tahun Pak Seskab @tedsky89 semoga semakin jaya dan sukses selalu,” tulisnya. 

    Sementara Agung Surahman mengunggah video di IG Story-nya, sambil menuliskan “Selamat Ulang Tahun Bapak Sekab Andalan Bangsa”.

    Profil Letkol Teddy

    Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya lahir pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara.

    Perwira TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini, mengemban tugas sebagai Seskab.

    Sebelumnya, ia menjadi ajudan Prabowo Subianto ketika menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

    Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Teddy mengemban tugas sebagai ajudan Prabowo sejak tahun 2020.

    Alumnus Akademi Militer (Akmil) tahun 2011 ini, pernah dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama kepemimpinannya, 2014-2019.

    Saat bekerja di Istana, Teddy melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat.

    Seusai kembali ke Tanah Air, Teddy dipercaya menjadi ajudan Menhan.

    Diketahui, Teddy menjadi salah satu perwira TNI AD yang berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elite US Army Ranger pada 2020 .

    Teddy tak hanya memperoleh tab ranger, simbol kualifikasi sebagai pasukan elite Angkatan Darat AS, ia juga mengukir prestasi sebagai lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning pada November 2019.

    Ia juga menerima Commandant List Award.

    Bahkan, Teddy berhasil meraih Gold Army Physical Fitness Test (APFT) dengan nilai sempurna, sebuah pencapaian yang menggambarkan keunggulan fisik dan mentalnya.

    Pendidikan Teddy

    Teddy merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.

    Setelah lulus SMA, Teddy masuk Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 2011.

    Lalu, Teddy masuk ke Ranger School (US Army).

    Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger ke-75.

    Selain Teddy, Perwira TNI AD di Indonesia yang berhasil lulus Ranger School di antaranya, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen (Purn) Hotmangaraja Panjaitan, dan Letjen (Purn) Syaiful Rizal.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunnewsWiki.com dengan judul Teddy Indra Wijaya (Mayor Teddy)

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunnewsWiki.com, Kompas.com)