Bengkulu Buka Opsi Buka Pelabuhan Baru di Kabupaten, Swasta Berminat
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengatakan akan membuka opsi pembangunan sejumlah
pelabuhan baru
di daerah itu guna kepentingan ekonomi dan masyarakat.
“Ke depan kami akan membuka opsi membangun pelabuhan baru di sejumlah kabupaten seperti di Pelabuhan Linau, Kabupaten Kaur, bahkan ada swasta yang ingin membangun pelabuhan di
Bengkulu Utara
dan Kabupaten Seluma,” kata Helmi Hasan beberapa waktu lalu.
Menurut Helmi, ada beberapa investor berniat membangun pelabuhan di Kabupaten Bengkulu Utara.
Ia menyambut positif langkah tersebut.
Namun, khusus Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur, ia menjanjikan akan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat karena anggaran tidak sedikit.
“Komunikasi dengan pemerintah pusat akan dilakukan terkait optimalisasi Pelabuhan Linau karena tentu anggaran tidak sedikit,” kata dia.
Ia optimistis apabila terdapat sejumlah pelabuhan di Provinsi Bengkulu, roda ekonomi akan berputar cepat karena konektivitas Bengkulu semakin terhubung dengan provinsi tetangga seperti Lampung, Jambi, Sumsel, dan Sumatera.
Wacana membangun pelabuhan lain, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, juga dibenarkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana.
Ia mengatakan sejumlah pihak swasta pernah mengajukan penawaran tersebut pada Pemprov Bengkulu.
“Di Bengkulu Utara terdapat dua lokasi potensial pelabuhan, di Seluma juga ada,” sebut dia.
Lebih lanjut, Donni mengatakan, berdasarkan rapat dengan Pertamina, pengangkutan BBM untuk Bengkulu menggunakan jalur darat sangat merugikan Pertamina.
Apalagi ketika Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, mengalami pendangkalan.
“Pertamina saat ini mewacanakan menjadikan Pelabuhan Linau sebagai tempat bongkar muat BBM dari kapal. Menurut Pertamina, kalau mereka gunakan jalur darat, mereka rugi Rp 500 juta per hari,” sebutnya.
Namun, kajian untuk memanfaatkan Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur saat ini masih dilakukan pihak Pertamina.
Sebelumnya, Pelabuhan Pulau Baai dalam beberapa waktu terakhir berada dalam kondisi pendangkalan, alur perekonomian Bengkulu, khususnya kegiatan ekspor, menjadi terhenti.
Lalu, kapal menuju Pulau Enggano sempat tak berlayar akibat pendangkalan alur yang terus terjadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: SULAWESI UTARA
-
/data/photo/2025/04/15/67fe527fb4d1a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bengkulu Buka Opsi Buka Pelabuhan Baru di Kabupaten, Swasta Berminat Regional 16 April 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5183562/original/094515900_1744192857-attachment_file_009042025-093327.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tarif Tol Junction Palembang Segera Berlaku, Ini Besarannya – Page 3
Liputan6.com, Jakarta PT Hutama Karya (Persero) bakal segera memasang tarif tol terintegrasi pada Junction Palembang Ramp 2 (Kayu Agung-Indralaya) dan Ramp 3 (Indralaya-Kayu Agung) sepanjang 2,46 km yang akan segera dioperasikan.
Tarif ini keluar setelah adanya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 400 dan 401 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Ramp 2 dan Ramp 3 Junction Palembang.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyatakan junction berperan strategis mengintegrasikan perjalanan toll-to-toll antara Ruas Kayu Agung-Palembang (dikelola PT Waskita Toll Road) dengan Ruas Palembang-Indralaya (dikelola Hutama Karya) tanpa harus keluar ke jalan nasional.
“Junction ini akan melengkapi konektivitas jalan tol di Sumatera Selatan serta mendukung kelancaran lalu lintas dari dan menuju Kota Palembang hingga Prabumulih, khususnya pada jam sibuk dan libur nasional. Saat beroperasi, akan ada tambahan tarif tol terintegrasi yang dikenakan saat pengguna melintasi junction untuk mendukung operasional dan pemeliharaan jalan tol secara berkelanjutan,” ungkapnya, Rabu (16/4/2025).
Sosialisasi Masif
Sejak dikeluarkannya Kepmen tersebut, Hutama Karya telah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Termasuk diskusi bersama para regulator, akademisi, dan pengamat ekonomi untuk membahas persiapan pemberlakuan tarif melalui Forum Group Discussion (FGD).
“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai informasi integrasi serta aturan berkendara yang benar. Selain itu, dalam FGD yang telah berlangsung, kami juga menerima berbagai masukan dari para partisipan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan kualitas dan pelayanan jalan tol yang ekselen,” imbuh Adjib.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ismail Hamid memberikan dukungan penuh terhadap pemberlakuan tarif Junction Palembang Ramp 2 dan Ramp 3.
“Masyarakat sangat gembira dan merasa terbantu dengan kehadiran Junction Palembang. Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga memberikan dukungan penuh atas pengoperasiannya,” kata Ismail.
“Sebelum penetapan tarif, kami yakin Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tentunya telah melakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu sebelum menentukan tarif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya tarif diberlakukan pada ruas tol yang baru dioperasikan ini,” tuturnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4851051/original/045304600_1717387676-kemarau.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Puncak Musim Kemarau di Sulut Dimulai Agustus 2025
Liputan6.com, Manado – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau akan dimulai pada Agustus serta Oktober 2025.
“Menghadapi kondisi puncak musim kemarau perlu diwaspadai wilayah yang rentan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh curah hujan yang rendah antara lain kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan,” kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulut M Candra Buana, akhir pekan lalu.
Candra Buana menjelaskan, puncak musim kemarau pada Agustus 2025 terjadi di Zona Musim (ZOM) 492 yang meliputi sebagian besar Kabupaten Bolmong Utara, dan sebagian Kabupaten Bolmong.
Begitupun dengan ZOM 493 meliputi sebagian Kabupaten Bolmong Timur, sebagian besar Kabupaten Minahasa Selatan, sebagian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa bagian barat daya hingga barat, dan sebagian Kota Tomohon.
Dia memaparkan, puncak musim kemarau juga terjadi di ZOM 494 meliputi Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara, sebagian Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa bagian utara seluruh Kota Manado, sebagian besar Minahasa Utara, sebagian Kota Bitung, serta seluruh Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
“Di ZOM 495, meliputi sebagian kecil Kabupaten Bolmong Utara, sebagian besar Kabupaten Bolmong, Kabupaten Bolmong Selatan, bagian barat laut dan sebagian kecil bagian timur laut, seluruh Kota Kotamobagu, serta sebagian Kabupaten Bolmong Timur,” tuturnya.
Masih di puncak musim kemarau pada Agustus yaitu ZOM 498 yang meliputi sebagian kecil Kabupaten Bolaang Mongondow bagian timur, sebagian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan bagian selatan, serta Kabupaten Minahasa Tenggara bagian selatan hingga barat daya.
Selanjutnya, di ZOM 499 meliputi Kabupaten Minahasa Tenggara bagian timur hingga Tenggara, dan Kabupaten Minahasa bagian selatan, serta ZOM 500 yang mencakup Kabupaten Minahasa bagian timur hingga tenggara, Kabupaten Minahasa Utara bagian selatan, serta sebagian besar Kota Bitung.
Sebelumnya, BMKG Stasiun Klimatologi Sulut memperkirakan awal musim kemarau pada Juni 2025.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5186246/original/016477900_1744593648-filipina.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kapal Ikan Asal Filipina Terciduk Curi Ikan di Perairan Talaud Sulut
Liputan6.com, Talaud – Satu unit kapal ikan berbendera Filipina ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulut. kapal ikan itu diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.
Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Martin Yermias Luhulima mengatakan, aksi penangkapan kapal ikan itu dilakukan oleh speedboat pengawasan Napoleon 17 saat melakukan operasinya pada Jumat 11 April 2025.
“Penangkapan kapal ini didukung informasi awal dari nelayan setempat yang melaporkan adanya kapal asal Filipina masuk, dan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 716, Laut Sulawesi yang memang berbatasan langsung dengan perairan Filipina,” tuturnya.
Dia mengatakan, pihaknya menerima laporan dari nelayan bahwa ada kapal ikan Filipina masuk dan menangkap ikan di wilayah Indonesia. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar operasi pengawasan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa kapal ikan jenis pump boat dengan nama M/BCA CHRISTIAN JAME tersebut berasal dari Filipina.
“Armada pengawasan kami Napoleon 17 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna berhasil mengamankan 1 unit kapal ikan asing asal Filipina yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, kapal jenis pump boat ini tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga ditemukan tangkapan ikan tuna, serta kapal diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Filipina.
“Kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia, jenisnya pump boat alat tangkap hand line, dengan target tuna yang termasuk salah satu ikan bernilai ekonomis tinggi,” tuturnya.
-

4 Tersangka Ditahan, Korupsi Dana Hibah Sulut Rugikan Negara Rp 8,9 M
Manado,Beritasatu.com – Polda Sulawesi Utara sudah menahan empat dari lima tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) yang merugikan negara Rp 8,9 miliar.
“Ditreskrimsus melalui Subdit Tipidkor telah melakukan penahanan terhadap empat orang,” ujar Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah Parulian Hasibuan, Selasa (15/4/2025).
Keempat tersangka yang ditahan, yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut 2018–2019 Jefri R Korengkeng, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan Asiano Gemmy Kawatu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sulut 2021-2024 Freidy Kaligis, Sekretaris Daerah Sulut 2022–2025 Steve Kepel.
Sementara itu, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Hein Arina yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Sulut saat ini masih berada di Amerika Serikat sehingga belum ditahan.
“Penahanan ini merupakan wujud keseriusan Polda Sulut membuat terang benderang kasus ini,” kata Alamsyah.
Alamsyah mengatakan Polda Sulut masih terus mengembangkan kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4938244/original/063982700_1725611570-pencabulan.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gadis Minahasa di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan Seksual Saudara Tiri
Liputan6.com, Manado – – Polsek Mapanget mengamankan seorang pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada Minggu (6/4/2025) lalu. Pelaku berinisial KIT (21), tidak memiliki pekerjaan tetap dan beralamat di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulut.
Sementara itu, korban pemerkosaan, AVS (14), merupakan warga Desa Popo, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulut. Diketahui, antara korban dan pelaku merupakan saudara tiri.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa ini terjadi pada Sabtu (5/4/2025), pukul 22.35 Wita, di rumah korban di Kelurahan Buha.
Kronologi kejadian bermula saat korban dan pelaku, yang pada saat itu hanya berdua di rumah, hendak beristirahat. Saat korban tertidur, pelaku mulai melakukan aksi bejatnya.
Pelaku mengajak korban ke kamar dan memaksanya berhubungan badan. Korban sempat menolak dan mengancam akan memberitahu ibu mereka, tetapi pelaku tetap melancarkan aksinya.
Aksi ini akhirnya terbongkar setelah korban melaporkan ke keluarganya. Aparat polisi yang menerima laporan dari keluarga kemudian bergerak cepat mengamankan pelaku.
“Setelah diamankan, pelaku diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Manado untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto P Sirait melalui Kasie Humas Iptu Agus Haryono.
Dia mengatakan, kasus ini menjadi perhatian serius pihak Kepolisian mengingat korban masih di bawah umur, dan adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban.
“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
-

Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp163 miliar untuk menggenjot sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara selama 2020-2024.
Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, utamanya tuna dan cakalang.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyampaikan, bantuan yang mencapai sekitar Rp163 miliar itu disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan daerah.
“Sepanjang 2020-2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp163 miliar,” kata Latif dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).
Adapun program yang dimaksud yakni mulai dari meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan kelolaan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Latif menuturkan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan program seperti ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah.
Dia menambahkan, kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulawesi Utara turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.
Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional yang mencapai 1.083 unit hingga awal 2024. Selain itu, program PPS Bitung yakni pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 orang nelayan.
Di sisi lain, perizinan kapal perikanan di Sulawesi Utara juga tumbuh positif. KKP mencatat, saat ini terdapat 960 kapal dengan izin pusat yang beroperasi di wilayah ini. Total 960 kapal itu terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut.
Selain itu, KKP mencatat sebanyak 258 kapal berizin daerah yang terdiri dari 238 kapal penangkap, 19 kapal lampu/pendukung operasi, dan 1 kapal pengangkut.
KKP juga melaporkan sebanyak 357 kapal telah bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat, yang terdiri dari 354 kapal penangkap dan 3 kapal pengangkut. Dari jumlah tersebut, 178 kapal telah dipasangi sistem pemantauan kapal (VMS), dengan rincian 176 kapal penangkap dan 2 kapal pengangkut.
Dari sisi kontribusi ekonomi, Latif menyebut bahwa pelabuhan perikanan di Sulut sepanjang 2024 membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp60,84 miliar.
Sementara itu, hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp16,04 miliar.
KKP juga merekam produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut. Tercatat, perikanan dari kapal tersebut mencapai 75.579 ton. Sementara hingga 13 April 2025, produksi telah mencapai 19.904 ton.
Dengan capaian ini, pemerintah pusat mengharapkan sinergisitas dan kesepahaman antara KKP dan Pemerintah Daerah dapat terjaga guba memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara.


