provinsi: SULAWESI UTARA

  • 8 Daerah yang Gelar PSU, Tasikmalaya hingga Bengkulu Selatan

    8 Daerah yang Gelar PSU, Tasikmalaya hingga Bengkulu Selatan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapan penuh dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 fase ketiga yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu, 19 April 2025.

    Dalam pelaksanaannya, PSU akan dilakukan secara serentak di delapan kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia, dengan total 8.763 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlibat.

    Anggota KPU August Mellaz mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan pelaksanaan PSU Pilkada 2024 fase ketiga dengan saksama.

    “Delapan kabupaten/kota yang nanti akan menyelenggarakan PSU, pada hari Sabtu tanggal 19 April, ada 8.763 TPS,” ujar Mellaz kepada wartawan dikutip melalui siaran ulang jumpa pers di kanal Youtube KPU RI, pada Sabtu, 19 April 2025.

    Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU hari ini digelar serentak di delapan kabupaten/kota, sedangkan untuk wilayah Parigi Moutong, PSU sudah lebih dahulu dilaksanakan pada 17 April 2025.

    “Itu semuanya bisa kita pastikan. Kalau di Parigi Moutong sudah berlangsung dan semuanya berjalan dengan lancar,” ujar dia.

    8 Daerah yang Gelar PSU

    Berikut delapan daerah yang akan menyelenggarakan PSU secara bersamaan pada hari ini:

    Kota Banjarbaru Kabupaten Serang Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bengkulu Selatan

    Mellaz menegaskan bahwa seluruh perlengkapan logistik untuk PSU sudah siap dan akan dikirim ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

    “Tinggal kemudian nanti pimpinan di KPU RI bagaimana perintah dari MK untuk melakukan supervisi dan monitoring,” tutur Mellaz menandaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    Banjarbaru (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan menjadi contoh Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang berlangsung damai dan didukung masyarakat.

    “Alhamdulilah suasana di sini terasa sangat sejuk dan damai, masyarakat antusias datang sejak pagi ke TPS,” kata dia saat melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu.

    Afifuddin mengunjungi sejumlah TPS di lima kecamatan di Banjarbaru bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Bawaslu RI Herwin J Malonda.

    Dia juga turut didampingi Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa dan unsur forkopimda Kalsel.

    Afifuddin mengaku senang dari hasil pantauan sementara tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di Banjarbaru sebanyak 195.819 orang terdiri dari 95.498 pemilih laki-laki dan 100.321 pemilih perempuan.

    “Harapan kita partisipasi pemilih bisa di atas 70 atau 80 persen, karena ini menunjukkan salah satu keberhasilan penyelenggaraan PSU,” jelasnya.

    Dia menyampaikan terima kasih kepada KPU Kalsel dan seluruh jajaran termasuk Bawaslu serta dukungan penuh pemerintah daerah dan TNI-Polri sehingga PSU dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung aman, lancar serta kondusif.

    Delapan daerah hari ini menyelenggarakan PSU setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Selain Banjarbaru di Kalsel yang menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong, ada Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara(Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolda Riau Ajak Mahasiswa UMRI Jadi Agen Perubahan Lingkungan

    Kapolda Riau Ajak Mahasiswa UMRI Jadi Agen Perubahan Lingkungan

    Pekanbaru

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan berkunjung ke kampus Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Di hadapan ratusan mahasiswa, Irjen Herry Heryawan membahas soal perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan kaitannya dengan global security hingga green policing yang menjadi kebijakan Polda Riau.

    Hal itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker pada Pembukaan Kegiatan Baitul Arqam & Pembekalan Purna Studi Bagi Calon Wisuda XXVIII Universitas Muhammadiyah Riau, di Auditorium Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Sabtu (19/4/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh 388 calon wisudawan/wisudawati.

    Herry Heryawan disambut hangat oleh Rektor UMRI Prof Saiful Amin dan jajarannya. Pada kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan memberikan bibit pohon kepada Rektor UMRI Prof Saiful Amin.

    “Dunia saat ini sedang menghadapi banyak tantangan global. Persaingan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keamanan,” kata Irjen Herry Heryawan.

    Menurutnya, ketegangan antara AS dan China ini dapat memicu berbagai reaksi yang berdampak ke negara-negara lain. Salah satunya kebijakan tarif impor barang-barang yang ditetapkan oleh AS dan China berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

    “Banyak produk kita yang tidak bisa masuk ke pasar internasional, sehingga berdampak pada pengangguran,” katanya.

    “Pengangguran yang tinggi bisa memicu masalah sosial, termasuk kriminalitas. Oleh karena itu, penting bagi kalian sebagai generasi muda untuk memahami dinamika global dan berpikir secara strategis,” katanya.

    Mahasiswa Harus Agen Perubahan

    Oleh karena itu, Irjen Herry Heryawan mengajak para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Para mahasiswa diminta lebih kritis dalam menyikapi persoalan global.

    Herry Heryawan mengatakan global security menjadi isu penting yang harus dipahami oleh mahasiswa. Sebagai calon lulusan akademi, para mahasiswa juga dituntut untuk membangun jaringan yang lebih luas.

    Kapolda Riau Irjen Herry Herywan menjadi keynote speaker di Kampus UMRI, Sabtu (19/4/2025).(Foto: dok. Polda Riau)

    “Global security ini isu penting yang harus dipahami oleh para mahasiswa. Sebagai calon lulusan, kalian juga harus mampu membangun komunikasi dan jaringan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, solidarity,” tegasnya.

    “Dan tidak kalah penting, adalah etika lingkungan. Etika ini harus ditanamkan dan menjadi landasan utama, termasuk dalam kepemimpinan saya di Polda Riau. Saya menyebutnya dalam tagline: Melindungi Tuah, Menjaga Marwah,” sambungnya.

    Konsep Green policing

    Pada kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan juga memperkenalkan konsep Green Policing yang ia gagas di Polda Riau. Green Policing merupakan pendekatan pemolisian yang menempatkan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari upaya menjaga keteraturan sosial dan
    membangun peradaban. Secara ontologis, Green Policing lahir dari kesadaran bahwa krisis lingkungan, perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta patologi sosial berbasis ekonomi dan ekologi merupakan tantangan nyata yang memerlukan respons institusi kepolisian yang adaptif dan berwawasan lingkungan.

    “Pendekatan ini menegaskan bahwa tugas polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

    Lebih jauh, lulusan Akpol 1996 ini mengatakan Green Policing menjadi jawaban atas kebutuhan Polri yang Presisi, Prediktif, Responsif, dan Berkeadilan dalam menghadapi dinamika zaman. Model ini menuntut kepolisian untuk bersikap prediktif terhadap perkembangan lingkungan, responsif terhadap isu-isu ekologis, serta transparan dan adil dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

    “Green Policing juga menekankan pentingnya pencegahan dan penindakan pencemaran lingkungan, baik pada media air, tanah, udara, maupun pengelolaan limbah dan sampah sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup (Monroe et al, 2008).

    Secara aspek aksiologis Green Policing juga mencakup penanganan spekulasi dan permainan harga sembako, pengawasan dampak pembangunan, perkebunan, dan pertambangan, serta penanganan monopoli pangan yang merugikan masyarakat (Xing et al, 2023). Kepolisian dituntut untuk responsif terhadap isu kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, penanganan gangguan keteraturan atau patologi sosial yang terkait dengan isu lingkungan menjadi bagian integral dari peran kepolisian dalam menjaga ketertiban umum.

    “Tidak kalah penting adalah penerapan social engineering untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga pencegahan kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (Nurse, 2022). Dengan demikian, dasar aksiologis Green Policing menegaskan peran kepolisian yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan lingkungan, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya dan sistem sosial yang mendukung pelestarian lingkungan hidup,” paparnya.

    Green Policing hadir sebagai sebuah pendekatan pemolisian yang urgen di tengah meningkatnya tantangan lingkungan global dan lokal. Konsep ini menawarkan kerangka kerja komprehensif yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk wilayah dengan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tinggi.

    “Studi dari Mliless (2024) menunjukkan bahwa kerentanan lingkungan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim menjadi semakin eksponensial seiring dengan pesatnya fase revolusi industri dan globalisasi di era kontemporer,” katanya.

    Green Policing membawa dimensi perilaku hijau (green behavior) dan operasi berkelanjutan (sustainable pperations) yang menjadi fondasi dalam membangun model pemolisian berwawasan lingkungan. Model ini tidak hanya menjawab tantangan lingkungan secara langsung, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat melalui pendekatan yang lebih relevan dengan konteks lokal, seperti yang diungkapkan dalam kajian tentang legitimasi praktis dalam lingkup sosial politik.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Marsda TNI Kustono, Perwira Tinggi TNI AU yang Jago Terbangkan Jet Tempur Hawk

    Profil Marsda TNI Kustono, Perwira Tinggi TNI AU yang Jago Terbangkan Jet Tempur Hawk

    loading…

    Marsda TNI Kustono, merupakan Perwira Tinggi (Pati) TNI AU yang kini menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas. Foto/istimewa

    JAKARTA – Marsda TNI Kustono, merupakan Perwira Tinggi (Pati) TNI AU yang kini menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas. Abituren Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989 dari Korps Penerbang Tempur ini tercatat sebagai sosok yang jago menerbangkan pesawat tempur Hawk 100/200.

    Pesawat Hawk merupakan jet tempur buatan BAE System Hawk, Inggris. Pesawat ini ditempatkan di sejumlah pangkalan TNI AU, salah satunya Skuadron 12 Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Sebagai pesawat tempur, Hawk memiliki spesialisasi untuk multi-peran dalan pertempuran ringan. Selain jadi pertahanan tangguh di udara, Hawk juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahanan darat yang dimiliki musuh.

    Selama mengawaki pesawat tempur tersebut, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini pernah diterjunkan dalam penumpasan kelompok bersenjata di Aceh. Sebagai penerbang tempur, Kustono juga memiliki brevet Paskhas sekarang bernama Kopasgat yang merupakan pasukan khusus TNI AU.

    Selama mengabdi di TNI AU, Kustono pernah menjabat sebagai Kadisops Lanud Adi Sutjipto pada 2011, kemudian Komandan Lanud (Danlanud) Supadio pada 2011-2012, lalu Dostun Gol IV Akademi Angkatan Udara.

    Kariernya terus meningkat, Kustono kemudian dipercaya menjadi Asisten Operasi Kaskohanudnas pada 2014-2015, kemudian Direktur Pengkajian Strategis Operasi Seskoau pada 2015-2016.

    Kustono kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kosekhanudnas I periode 2016-2018, Dirdiklat Kodiklatau pada 2018-2019, Wadankodiklatau pada 2019-2021, dan Waasops Panglima TNI 2021-2022.

    Selanjutnya, Kustono dimutasi menjadi Pa Sahli Tk. III Bidang Jahpers Panglima TNI pada 2022-2023, lalu Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas pada 2023, Askomlek Panglima TNI periode 2023-2025. Sebelum akhirnya dipercaya menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas sejak 2025 hingga sekarang.

    Dalam bidang akademisi, Kustono juga termasuk perwira tinggi yang banyak mengikuti pendidikan militer seperti Sekbang pada 1991, kemudian SIP pada 2000, Sekkau pada 1998,Seskoau pada 2003 dan Sesko TNI pada 2013.

    (cip)

  • Gempa Megathrust di RI Hanya Tunggu Waktu, BMKG Ungkap Zona Merahnya

    Gempa Megathrust di RI Hanya Tunggu Waktu, BMKG Ungkap Zona Merahnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikepung tiga lempeng tektonik yang berada dalam cakupan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan hal ini menyebabkan Indonesia rawan gempa.

    Lempeng-lempeng tersebut berada di laut, sehingga gempa yang terjadi bisa memicu tsunami ketika berkekuatan dahsyat dengan kedalaman dangkal.

    BMKG pernah menyebut setidaknya ada 6.000 kali kejadian gempa yang mengguncang Indonesia setiap tahunnya. Tentu, dengan kekuatan, jenis, dan episenter bervariasi.

    Sepanjang April 2025, BMKG mencatat lebih dari 195 kejadian gempa di wilayah Indonesia. Bahkan, ada 30 gempa berkekuatan di atas M5,0 sejak 3 Maret 2025 hingga 14 April 2025.

    Foto: Peta Gempa M5,0+ Terbaru (per 14 April 2025). (Dok. BMKG)
    Peta Gempa M5,0+ Terbaru (per 14 April 2025). (Dok. BMKG)

    Gempa Makin Sering Terjadi

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu mengungkapkan, kejadian gempa bumi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Dia pun mengingatkan pentingnya pendekatan mitigasi bencana geohidrometeorologi.

    Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi juga bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

    Selain karena ada di jalur pertemuan 3 lempeng, jelas Dwikorita, di Indonesia terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi/ megathrust, serta 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Juga, masih banyak lagi yang belum teridentifikasi.

    “Aktivitas kegempaan yang termonitor BMKG mengalami lompatan. Berdasarkan data aktivitas data gempa jangka panjang, ada pola kejadian gempa di Indonesia terus meningkat setiap tahun,” katanya.

    “Rata-rata kejadian gempa di tahun 1990-2008 sekitar 2.254 gempa per tahun. Namun, tahun 2009-2017 meningkat jadi 5.389 kejadian gempa. Kemudian melompat mulai tahun 2018-2019, bahkan 2020 ya, melompat bahkan 2018 itu 12.062, 2019 itu masih 11.731,” ucap Dwikorita.

    Lalu, terjadi lonjakan kejadian gempa yang signifikan di tahun 2024. Tercatat ada 29.869 kali kejadian gempa, dengan jumlah alat kurang lebih sama dengan tahun 2023.

    “Poinnya di sini memang terjadi tren peningkatan aktivitas kegempaan. Terutama untuk gempa dangkal ini memang meningkat. Juga ada fenomena patahan-patahan aktif di darat semakin banyak yang jadi sumber gempa,” terangnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan pada 2024 ada 20 gempa di Indonesia yang sifatnya merusak. Sementara dari 2018-2023, ada 119 kali gempa merusak.

    “Jadi tadi, ada sedikit penurunan dari tahun 2020-2023 meski masih 11.000-an, tapi gempa merusaknya semakin meningkat,” papar Dwikorita.

    Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga mengaku, mewaspadai 2 segmen megathrust yang ada di Indonesia. Sebagai catatan, disebutkan ada 13 segmen megathrust di Indonesia.

    Dari 13 segmen itu, ada 2 segmen yang telah ratusan tahun belum mengeluarkan energi. Sehingga, masuk dalam fokus perhatian BMKG. Hal itu, ujar Dwikorita, sesuai dengan tugas BMKG yang diamanahkan Undang-Undang.

    Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, jelasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 31/2009 dan turunannya, tugas utama BMKG itu memberikan layanan berupa informasi, info dini gempa bumi, dan peringatan dini Tsunami. Juga informasi tentang cuaca dan iklim, serta informasi kualitas udara dan peringatan dininya.

    “Sehingga, kami harus terus mewaspadai zona seismic gap yang ada di Selatan Banten dan Selat Sunda, sudah ada sejak tahun 1757 dan di Wilayah Mentawai-Siberut itu sudah sejak 1797. Sudah lebih 227 tahun. Sudah seharusnya kami bersiap untuk itu,” ungkapnya.

    Seismic gap megathrust Selat Sunda, kata dia sudah mencapai 267 tahun dan seismic gap di Mentawai-Siberut sudah 227 tahun.

    Padahal, lanjutnya, megathrust Nankai di Jepang “hanya” 78 tahun dan sudah lepas. Begitu juga dengan megathrust Tohoku-Oki yang sudah lepas juga di tahun 2011, ada seismic gap 176 tahun.

    Kemudian, megathrust Aceh-Andaman yang juga sudah rilis energi, dengan seismic gap 97 tahun.

    “Nah yang belum terjadi yang sedang ditunggu itu adalah di Selat Sunda dan di Mentawai-Siberut, sudah lebih dari 227 tahun. Sehingga, sudah seharusnya kami untuk bersiap untuk itu. Teknologi kita tingkatkan, kita bangun terus sistemnya,”katanya.

    Dia pun memaparkan data yang menunjukkan aktivitas gempa terlihat jarang di zona seismic gap Selat Sunda.

    “Kenapa kita sebut seismic gap di situ karena memang ada kekosongan. Ada gap. Dan di situ kita khawatir akan terlepas sewaktu-waktu. Karena masanya sudah terlewati,” warning Dwikorita.

    Daftar 13 Segmen Megathrust Ancam Wilayah RI

    Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut daftar 13 segmen megathrust yang mengancam Indonesia:

    1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

    2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

    3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

    4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

    5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

    6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

    7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

    8. Megathrust Nias-Simelue dengan potensi gempa M8,7

    9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

    10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

    11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

    12. Megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

    13. Megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

    (fab/fab)

  • Penuh Haru, Prosesi Jalan Salib Hidup di Peringatan Jumat Agung Umat Katolik Pineleng Minahasa

    Penuh Haru, Prosesi Jalan Salib Hidup di Peringatan Jumat Agung Umat Katolik Pineleng Minahasa

    Liputan6.com, Minahasa – Perayaan Jumat Agung umat Katolik Paroki Santo Fransiskus Xaverius Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulut, pada Jumat (18/4/2025) siang, berlangsung khidmat dan penuh haru.

    Suasana mengharukan itu saat kisah sengsara kematian Yesus Kristus diperankan Orang Muda Katolik (OMK) dan Legio Christi (LC) di Pineleng melalui jalan salib hidup.

    Kisah jalan salib yang diangkat dari Injil Yohanes itu diperagakan terlebih dahulu pada misa Kamis Putih sehari sebelumnya, Kamis (17/4/2025). Ini dikenal dengan Perjamuan Terakhir yang Yesus lakukan bersama muridNya, melalui cawan anggur yang melambangkan darahNya, dan roti tak beragi yang melambangkan tubuhNya.

    Keesokan hari pada, Jumat (18/4/2025), dilaksanakan jalan salib hidup. OMK dan LC Pineleng dalam peran itu mengisahkan bagaimana perjalanan hidup Yesus Kristus dahulu saat diadili dan dihukum mati sembari disiksa oleh prajurit-prajurit Romawi.

    Bahkan adegan hingga Yesus wafat disalib yang sebelumnya dipikul oleh-Nya, diperankan dengan baik oleh OMK dan LC di bawah arahan sutradara Bunda Atik dan Yan C Toehatoe.

    Aksi ini turut menyita perhatian umat yang hadir saat ikut jalan salib dengan penuh haru. Apalagi saat Yesus yang diperankan oleh Christian Sondakh, benar-benar terjatuh dan dicambuk oleh prajurit-prajurit Yahudi.

    Umat tumpah rua mengelilingi Desa Pineleng hingga finish di halaman gereja sebagai lokasi ‘Bukit Golgota’.

    Misteri kesengsaraan Yesus sangat menarik disaksikan. Para lakon lainnya juga memainkan peran masing-masing dengan sungguh-sungguh. Mereka menjalankan tahap demi tahap. Panas matahari yang menyengat kulit tak mereka hiraukan. Mereka tetap fokus menyukseskan jalan salib hidup  itu.

    Rangkaian perhentian dari pertama hingga 14 mereka sukses mereka lakukan. Suasana tampak khusuk saat itu. Semua umat larut dalam suasana Jalan Salib Hidup tersebut.

    Ketua LC PIneleng Rudi Pangemanan didampingi Ketua OMK Pineleng Candela Taliwongso mengaku bersyukur kegiatan Tablo berjalan sesuai dengan rencana dari awal.

    “Kami sangat berterima kasih semua pemeran semua pihak, orangtua, umat karena sangat mendukung kegiatan OMK. Kegiatan ini juga sangat didukung oleh Pastor Paroki. Terima kasih untuk semuanya,” ungkap Pangemanan.

    Pangemanan dan Taliwongso mengharapkan hasil dari pemeran jalan salin ini bisa membawa pesan semangat Yesus Kristus kepada semua orang.

    “Teman-teman OMK dan LC semua diharapkan agar membawa semangat Kristus. Bukan hanya bawa saat Paskah tapi setiap saat harus dikabarkan kabar sukacita tersebut. Karena kita orang muda adalah tonggak gereja. Butuh peran orang muda,” ujar Pangemanan didampingi Taliwongso.

  • Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

    Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

    BENGKULU – Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo mengacu kepada 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Salah satu aspek penting dari 8, 17, 8 tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

    Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ricky Tamba saat mensosialisasikan program Presiden Prabowo di Bengkulu, Kamis 17 April. Ricky mengatakan, kerja keras pemerintah akan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya berujung pada kemajuan bangsa.

    “Semua sektor dan lapisan masyarakat harus terus disentuh, misalnya kalangan pedesaan yang mayoritas berpenghidupan di pertanian, perkebunan dan peternakan. Presiden menjalankan pemerintahan dengan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 PHTC. Semuanya harus dapat diakses maksimal hingga tingkatan akar rumput,” kata Ricky melalui keterangan tertulis, Jumat 18 April.

    Dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Bengkulu, Ricky berdiskusi dengan para aktivis sosial dan relawan Prabowo-Gibran. Pemahaman dan peran mereka diharapkan mengakselerasi implementasi berbagai program yang sudah, sedang, dan akan terus pemerintah jalankan.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, peningkatan komunikasi publik adalah bagian penting kerja nyata yang tentu saja harus semakin memperluas keterlibatan publik di mana pun,” ujar Ricky.

    Bertempat di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Ricky menghadiri peluncuran program percepatan swasembada pangan berupa penanaman jagung yang diinisiasi oleh Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP). Ratusan petani, tenaga profesional pendamping desa, penyuluh pertanian, dan pejabat di wilayah setempat ikut menyaksikan kegiatan ini.

    “Salam dari Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan Kepala PCO Hasan Nasbi untuk bapak ibu semua. Terima kasih banyak atas perjuangan memastikan swasembada pangan khususnya dengan penanaman jagung di lahan eks HGU Sahabudin yang secara bertahap akan mencapai ratusan hektar,” ujar Ricky saat sambutan.

    Ricky mengatakan, komitmen Presiden Prabowo tak perlu diragukan, karena dari puluhan tahun lalu selalu memperhatikan kaum tani. Presiden Prabowo telah mengeluarkan berbagai Inpres dan Perpres yang menyangkut soal ketahanan pangan yang merupakan bagian dari 8, 17, 8.

    Presiden sudah menginstruksikan Bulog agar menyerap jagung dengan HPP Rp5.500. Presiden juga mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung, peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP, peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial, yakni Bengkulu, NTB, Lampung, dan daerah lain. Presiden juga membuat Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

    “Pesan Presiden agar masyarakat terus rukun, bersatu, dan bergotong royong dalam perjuangan membantu menyukseskan swasembada ketahanan pangan yang merupakan tugas mulia dari pemerintah bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur,” ujar Ricky.

    Setelah menanam jagung, kegiatan dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan masyarakat tentang program pertanian dan pembangunan lainnya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dan bertahan hingga sore hari.

    Sekjen JPKP, Herlina mengatakan, JPKP secara massif terus mengampanyekan program kerja strategis ketahanan pangan Presiden Prabowo. Kali ini melalui gerakan menanam jagung, JPKP menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah tidak produktif eks HGU Sahabudin yang sudah ada penetapan pengadilan.

    “Ini merupakan pilot project di wilayah Sumatera dan akan terus digalakkan di seluruh Indonesia,” jelas Herlina.

    Lahan-lahan yang sudah tidak produktif, lanjut dia, harusnya bisa menjadi nilai ekonomis untuk kesejahteraan desa dan rakyat, bukan untuk dimiliki apalagi dikuasai oleh mafia tanah yang merugikan negara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bisa berjalan dengan baik melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola sumber daya alam dan potensi usaha yang ada.

  • Viral Dugem Narkoba Rutan Pekanbaru, Anggota DPR: Bukti Kegagalan Sistem!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Viral Dugem Narkoba Rutan Pekanbaru, Anggota DPR: Bukti Kegagalan Sistem! Nasional 18 April 2025

    Viral Dugem Narkoba Rutan Pekanbaru, Anggota DPR: Bukti Kegagalan Sistem!
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI
    Dewi Asmara
    mengatakan kasus
    pesta narkoba
    yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan serta rentannya sistem keamanan di balik jeruji besi.
    Dewi pun menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak adanya reformasi total dalam sistem pembinaan pemasyarakatan.

    Pesta narkoba
    di dalam rutan adalah bentuk kegagalan sistem yang sangat serius. Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru,” ujar Dewi dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
    Dewi menjelaskan, kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan yang sudah lama terjadi.
    Sebab, selama ini, narkoba selalu masuk ke rutan.
    Kejadian ini, menurut Dewi, diduga kuat melibatkan oknum petugas, jaringan kriminal, atau bahkan keluarga warga binaan.
    Lalu, Dewi juga menyoroti minimnya penggunaan teknologi deteksi yang menyebabkan penyelundupan narkoba sulit terpantau.
    Terlebih, banyak terjadi kolusi antara petugas dan warga binaan yang membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
    Overcapacity lapas juga mengakibatkan pengawasan sulit dilakukan.
    Dewi pun mengusulkan dilakukan peningkatan pengawasan dan teknologi di rutan, baik secara internal maupun eksternal. “Setiap rutan harus dilengkapi dengan alat deteksi narkoba seperti x-ray, drug scanner, dan dilakukan tes urine secara acak, rutin, dan berkelanjutan dengan menggandeng pihak BNN dan Kementerian Kesehatan. CCTV dengan sistem pengawasan real-time juga wajib ada, bukan hanya formalitas,” tuturnya.

    “Investigasi menyeluruh harus dilakukan, baik oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun lembaga independen. Oknum yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum tanpa pandang bulu,” sambung Dewi.
    Dewi mengatakan, tahanan pengguna narkoba perlu dipisahkan ketika menjalani program rehabilitasi intensif.
    Sementara itu, Dewi juga mendorong peningkatan kapasitas lapas atau rutan dan kesejahteraan para petugasnya.
    Menurutnya, petugas rutan harus dibekali pelatihan integritas, serta insentif yang layak agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap atau kolusi.
    “Rutan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara kepolisian, BNN, dan komunitas lokal. Bahkan keluarga dari warga binaan pun perlu diberi edukasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya,” katanya.
    “Kita tidak boleh menyerah. Rutan dan juga lapas harus kembali pada tujuan awalnya: menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya kejahatan. Ini saatnya pemerintah membuktikan keseriusannya dalam perang melawan narkoba,” imbuh Dewi.
    Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru.
    Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.
    Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.
    Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.
    Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Tahan Pendeta Hein Arina, Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Gereja di Sulut

    Polisi Tahan Pendeta Hein Arina, Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Gereja di Sulut

    Liputan6.com, Manado – Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pendeta Hein Arina, tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM, resmi ditahan oleh penyidik Polda Sulut pada, Kamis (17/4/2025). Sebelumnya, Pendeta Hein Arina menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam.

    Pendeta Hein Arina tampak keluar dari ruang pemeriksaan Polda Sulut dengan pengawalan ketat dan langsung dibawa menuju Rutan Polda Sulut, tempat dirinya menjalani masa penahanan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Pemeriksaan terhadap Hein Arina dilakukan secara intensif oleh penyidik sejak pagi hari. Setelah lima jam dimintai keterangan, penyidik akhirnya mengeluarkan surat penahanan.

    Sepekan sebelumnya, dia sudah bersatus tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Sulut.

    Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi dana hibah ini terjadi dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023, di wilayah Provinsi Sulut, khususnya di Kota Manado dan Kota Tomohon.

    “Dalam praktiknya, dana hibah yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan disinyalir digunakan tidak sesuai prosedur dan peruntukannya,” ujar Kapolda Sulut Roycke Harrie Langie.

    Menurut hasil penyelidikan, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,9 miliar.

    Modus operandi yang digunakan para tersangka antara lain Menganggarkan dana hibah tidak sesuai aturan, Menggunakan dana hibah secara melawan hukum.

    “Mempertanggungjawabkan dana secara tidak sah dan Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau korporasi,” beber Langie.

    Selain AGK dan SK, Polda Sulut juga telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka yakni Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina, mantan Kepala BKAD Sulut Jefry Korengkeng, dan Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut Fereydy Kaligis. Dua nama terakhir bahkan sudah ditahan Polda Sulut sejak pekan lalu.

    Selain itu, Polda Sulut juga telah memeriksa mantan Wagub Sulut Steven OE Kandouw pekan lalu, dan Ketua DPRD Provinsi Sulut Andy Silangen  dalam kasus yang sama pada awal pekan ini.