Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI

    Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI

    logo BMKG

    BMKG: Waspada hujan disertai petir pada mayoritas wilayah RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Senin.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Nurul Izzah menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Samudra Hindia barat Sumatera, dari Lampung hingga ke Jawa bagian barat, dari perairan selatan Jawa Barat, perairan selatan Jawa Timur hingga ke Nusa Tenggara Barat, dari Laut Sulu hingga ke Laut Cina Selatan, di Maluku Utara dan juga di wilayah Maluku.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Palembang, Bengkulu, Jambi, Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Kupang, Denpasar, Tanjung Selor, Mamuju, Jayawijaya, Nabire, Merauke.

    Sementara itu beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Serang, Surabaya, Mataram, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate,  Ambon, dan Jayapura.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Tanjung Pinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Padang, Kendari, Sorong, dan Manokwari

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di sekitar perairan Samudra Hindia selatan Lampung dan Samudra Hindia selatan dari Nusa Tenggara Timur.

    Sumber : Antara

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PetroChina Jabung Tandatangani Perjanjian Swap Gas Domestik

    PetroChina Jabung Tandatangani Perjanjian Swap Gas Domestik

    Tangerang –

    PetroChina International Jabung Ltd. melakukan penandatanganan Domestic Gas Swap Agreeement dalam acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-49 yang diadakan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/3/2025).

    Act. Vice President Business Support PetroChina Alfiani mengatakan penandatanganan perjanjian ini sebagai upaya perusahaan mendukung target suplai gas domestik.

    “PetroChina mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengamankan pasokan gas domestik. Kami berharap partisipasi PetroChina dalam Perjanjian Swap Gas Domestik Multi-Pihak ini dapat memastikan ketersediaan gas nasional,” ungkap Alfiani, kepada detikcom, dikutip Senin (26/5/2025).

    Tidak hanya mengamankan pasokan gas dalam negeri, perjanjian ini dalam rangka mendukung komitmen pemerintah meningkatkan ketahanan energi dan perekonomian nasional. Perjanjian ini hadir berdasarkan arahan SKK Migas dan tujuannya untuk kepentingan nasional.
    Penandatanganan ini dilakukan bersama dengan sejumlah pihak utama yakni PT Pertamina (Persero), Medco E&P Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., Star Energy (Kakap) Ltd, Semcorp Gas Pte Ltd, Gas Supply Pte Ltd, Medco E&P Grissik Ltd., PetroChina International Jabung Ltd., dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

    Sebagai operator Wilayah Kerja Jabung di Jambi, PetroChina merupakan salah satu produsen gas bumi utama di Indonesia. Gas yang diproduksi dari Jabung banyak dimanfaatkan untuk penyediaan jaringan gas, lifting minyak, LPG, kelistrikan, dan industri di berbagai daerah. Saat ini, PetroChina memiliki beberapa kerja sama jual beli gas untuk berbagai kebutuhan domestik di wilayah Jambi, Batam, Dumai dan Pekanbaru. Dengan kontribusi LPG sebesar 1,312 metrik ton per hari, PetroChina juga tercatat sebagai salah satu penyuplai LPG terbesar di Indonesia.

    (ada/rrd)

  • Panitia Kongres Persatuan PWI Disepakati, Hendry dan Zulmansyah Akhirnya Satu Suara

    Panitia Kongres Persatuan PWI Disepakati, Hendry dan Zulmansyah Akhirnya Satu Suara

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI versi KLB, Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat mengenai susunan panitia Kongres Persatuan PWI. Kesepakatan penting ini dicapai dalam rapat virtual yang dimediasi oleh anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, pada Rabu (21/5/2025) malam.

    Dalam pertemuan tersebut, Hendry dan Dahlan berada di Jakarta, sementara Zulmansyah mengikuti dari Pekanbaru. Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari Kesepakatan Jakarta yang ditandatangani pada 16 Mei 2025, yang merupakan langkah rekonsiliasi dua kepemimpinan di tubuh PWI.

    “Panitia Kongres Persatuan yang kami ajukan adalah para senior PWI yang berintegritas, memahami dinamika di PWI dan mudah-mudahan amanah. Diharapkan SC dan OC guyub, kompak, konstitusional, sehingga Kongres PWI Persatuan tetap terselenggara sesuai PD PRT PWI,” ujar Zulmansyah dalam rapat tersebut.

    Sementara itu, Hendry menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses menuju kongres. “Apa pun yang dicapai dalam proses menuju Kongres Persatuan, adalah langkah maju. Dan di ujung tentu diharapkan ada titik temu agar kongres dapat terlaksana. Dan dalam hal ini saya kira, kadang perlu fleksibilitas waktu dalam negosiasi. Yang penting pelaksanaan kongres masih dalam kerangka waktu yang sudah disepakati,” ujarnya.

    Kongres Persatuan PWI dijadwalkan paling lambat berlangsung pada 30 Agustus 2025 di Jakarta. Untuk mewujudkan hal itu, Hendry dan Zulmansyah menyusun panitia kongres yang terdiri dari steering committee (SC) dan organising committee (OC).

    Ketua SC dijabat oleh Zulkifli Gani Ottoh, tokoh senior PWI dan mantan Ketua PWI Sulawesi Selatan dua periode, yang merupakan usulan Hendry dan disetujui Zulmansyah. Sementara itu, Wakil Ketua SC adalah Atal S Depari, Ketua Umum PWI periode 2018–2023 dan juga menjabat sebagai President Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) periode 2022–2024. Nama Atal merupakan usulan Zulmansyah dan disepakati oleh Hendry.

    Struktur anggota SC terdiri atas tujuh orang: tiga dari pihak Hendry, tiga dari pihak Zulmansyah, dan satu orang yang disepakati bersama, yakni Dr Agus Sudibyo, mantan anggota Dewan Pers. Agus dinilai netral dan memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak.

    Untuk posisi OC, Ketua panitia adalah Marten Slamet Susanto, yang sebelumnya menjadi Ketua Panitia Kongres PWI Bandung. Marten diusulkan oleh Zulmansyah dan disetujui oleh Hendry. Wakil Ketua OC dijabat Raja Parlindungan Pane, usulan dari Hendry.

    Kedua pihak menyepakati bahwa panitia Kongres Persatuan, baik SC maupun OC, akan mulai aktif bekerja pada 2 Juni 2025.

    Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi masa depan PWI yang sebelumnya dilanda dualisme kepemimpinan. Dengan terbentuknya panitia bersama, diharapkan Kongres Persatuan dapat menjadi ajang konsolidasi dan penyatuan kembali organisasi wartawan tertua di Indonesia ini. [ian]

  • TNI AU lakukan pengamanan wilayah udara di utara Sulut

    TNI AU lakukan pengamanan wilayah udara di utara Sulut

    Manado (ANTARA) – Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Marsma TNI Antariksa Anondo mengatakan TNI AU saat ini gencar melakukan pengaman wilayah udara di utara Sulawesi Utara untuk mencegah pelanggaran wilayah udara.

    “TNI AU mengerahkan tiga pesawat tempur dari Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi Madiun,” kata Marsma Antariksa di Manado di sela-sela ‘Open Base’ Lanud Sam Ratulangi di Manado, Minggu.

    Dia mengatakan sesuai standar operasional yang ada, untuk pesawat tempur yang bergerak harus ada satu pesawat helikopter untuk SAR dan didukung oleh dua pesawat Hercules.

    “Nah, salah satu tugas daripada Lanud Sam Ratulangi adalah mendukung operasi udara,” ujarnya.

    Jenderal bintang satu tersebut mengatakan untuk pertahanan udara, salah satu mata TNI AU ada di Gorontalo yaitu Satuan Radar Kwandang, yang bekerja sesuai dengan perintah untuk mengawasi wilayah Sulawesi Utara di bagian utara, khususnya sampai ke Pulau Miangas.

    “Jadi dari sana bisa dilihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran pesawat asing yang masuk ke wilayah udara kita,” katanya.

    Seandainya memang ada pelanggaran, dirinya sebagai Komandan Lanud akan dilaporkan untuk menyiapkan dukungan.

    “Karena panglima akan menggerakkan pesawat tempur untuk standby di sini, kemudian mengamankan wilayah supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, ujarnya.

    Marsma Antariksa mengatakan penempatan skuadron tempur di Lanud Sam Ratulangi Manado, merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang sangat ideal kalau misal ada skuadron tempur sekelas F-16 di sini, karena di sini adalah perbatasan langsung dengan beberapa negara di utara. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa terealisasi,” katanya.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Ingatkan Waspada Hujan Tak Biasa di Bulan Mei, Ini Penyebabnya

    BMKG Ingatkan Waspada Hujan Tak Biasa di Bulan Mei, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, Indonesia tengah memasuki periode transisi musim yang ditandai dengan meningkatnya cuaca panas di beberapa wilayah. Namun tetap menyimpan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di sejumlah daerah.

    Dalam prospek cuaca mingguan untuk periode 9-15 Mei 2025, BMKG menyebutkan, dinamika atmosfer saat ini menunjukkan karakteristik khas peralihan musim. Cuaca cerah mulai mendominasi, kelembapan udara cenderung menurun, dan suhu siang hari meningkat. Namun di sisi lain, potensi hujan lokal yang intens masih mengintai akibat aktivitas konvektif dan fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby Ekuator.

    “Wilayah selatan Indonesia mengalami curah hujan yang tidak biasa untuk bulan Mei akibat gelombang Rossby Ekuator dan indeks labilitas atmosfer yang tinggi,” tulis BMKG dalam keterangan di situs resmi, dikutip di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Mengintai

    Meskipun hujan lebat beberapa hari terakhir cenderung menurun, BMKG mencatat masih ada peluang hujan di atas normal pada dasarian I dan II Mei. Khususnya di wilayah Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam tiga hari terakhir, curah hujan tertinggi tercatat di Ambon (116,3 mm/hari), Kepulauan Riau (113,2 mm/hari), dan NTT (101 mm/hari), serta Sulawesi Utara (80,1 mm/hari).

    Adanya sirkulasi siklonik di Kalimantan dan gangguan tropis di selatan Laut Arafura turut berkontribusi menciptakan area perlambatan angin (konvergensi) yang mendukung terbentuknya awan hujan di Papua, Sulawesi, hingga Laut Banda. Aktivitas gelombang Kelvin, Rossby, dan Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di beberapa wilayah perairan Indonesia.

    Prakiraan Cuaca 9-15 Mei 2025

    Dengan kondisi tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk potensi cuaca di wilayah-wilayah se-Indonesia untuk sepekan ke depan.

    Periode 9-11 Mei 2025
    Hujan lebat berpotensi terjadi di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

             Angin kencang berpotensi terjadi di: Maluku, NTT, dan Papua Selatan

    Periode 12-15 Mei 2025
    Hujan lebat berpotensi terjadi di: Aceh dan Sulawesi Utara

             Angin kencang berpotensi terjadi di: Maluku dan NTT

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

    – Menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir.

    – Menjauhi pohon atau bangunan rapuh saat terjadi angin kencang.

    – Hati-hati terhadap jalan licin dan potensi banjir atau longsor di wilayah rawan.

    BMKG juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama cuaca panas ekstrem dengan cukup minum air dan menghindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui situs resmi BMKG, media sosial, atau aplikasi mobile InfoBMKG.

    (dce)

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Megawati Soekarnoputri
    mengaku partainya babak belur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Babak belurnya PDI-P tersebut diungkapkannya saat berpidato di di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).
    “Kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” ujar Megawati.
    Megawati sebagai ketua umum PDI-P, tentu memahami apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu.
    Salah satu yang disadarinya adalah terpecahnya suara PDI-P di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis suara partai akibat faktor eksternal.
    “Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.
    Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para kader dan masyarakat yang sudah berjuang maksimal pada Pemilu 2024.
    Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap solid, bekerja untuk rakyat, dan memegang teguh semboyan Satyam Eva Jayate.
    “Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
    PDI-P sendiri keluar sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Hasil tersebut membuat PDI-P meraih 110 kursi di DPR.
    Kendati keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, suara PDI-P turun dibandingkan kontestasi sebelumnya pada 2019.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.
    Di samping itu, meski PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, tetapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung hanya meraih suara sebanyak suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.
    Pasangan yang diusung PDI-P itu berada di peringkat ketiga, di bawah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,59 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (40.971.906 atau 24,95 persen).
    Pasangan Ganjar-Mahfud juga kalah di daerah-daerah yang menjadi basis PDI-P, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, hari ini Kamis (8/5/2024), memantau langsung sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025).

    Selain Ganjar, hadir dalam persidangan antara lain Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani, Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong serta Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni.

    Terlihat pula, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (FX Rudy), hadir memberikan dukungan kepada Hasto.

    Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua orang saksi dalam perkara Hasto Kristiyanto.

    Keduanya adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan satpam kantor DPP PDIP, Nur Hasan. Mereka akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

    Melalui surat yang dibacakan oleh politisi PDIP Guntur Romli, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang terus memberikan dukungan moril kepadanya.

    “Ada dari struktural partai, baik dari jajaran DPP, kemudian DPD seperti tadi kita lihat ada perwakilan dari Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan NTT juga dari DPC-DPC, seperti Pekanbaru, Bekasi, dan lain sebagainya,” kata Hasto melalui suratnya.

    “Selain itu, pada persidangan kali ini, hadir pula anggota DPR RI Komisi III yang ikut memantau, yaitu Mas Pulung dan Mbak Dewi,” tambahnya.