Xcloud.id

provinsi: SULAWESI UTARA

  • Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Felly Estelita Runtuwene merupakan salah satu politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menyuarakan berbagai isu di parlemen.

    Ia saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Bagaimana sosok Felly Runtuwene? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Felly Estelita Runtuwene

    Felly Estelita Runtuwene lahir pada 11 Februari 1971 di Sulawesi Utara. Pendidikan dasar hingga menengah dia tempuh di daerah asalnya.

    Felly mengawali pendidikan di SD Inpres Rumoong Bawah pada 1977 hingga 1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Amurang dari 1983 hingga 1986, dan SMA Negeri 2 Amurang dari 1986 hingga 1989.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Felly melanjutkan kuliah di STIE-IBEK Jakarta pada 1994 dan lulus pada 1998 dengan gelar sarjana manajemen. Latar belakang pendidikannya menjadi pondasi untuk berkarier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke politik.

    Sebelum dikenal sebagai politisi, Felly Runtuwene telah berpengalaman di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bina Usaha Langgeng Jaya dari 2000 hingga 2008, serta sebagai komisaris Bina Prima Jaya dari 2001 hingga 2008.

    Di samping itu, Felly juga aktif dalam organisasi pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, serta menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Minahasa Selatan. Pengalaman ini memberikan wawasan tambahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan infrastruktur.

    Karier politik Felly Runtuwene dimulai sejak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 2009. Pada periode awal keterlibatannya di dunia politik, Felly tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera pada 2010 hingga 2013.

    Kemudian, Felly bergabung dengan Partai Nasdem, dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang pembangunan dan infrastruktur DPP Partai Nasdem untuk periode 2019–2024.

    Pada Pemilu 2019, Felly berhasil melenggang ke Senayan dan dilantik sebagai ketua Komisi IX DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Ia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut setelah berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 52.889 suara dari dapil Sulawesi Utara.

    Selama masa tugasnya di parlemen, Felly Runtuwene menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Pada Desember 2018, dia mendapatkan penghargaan sebagai “Legislator Terkritis” periode 2014–2019. Pengakuan ini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan kebijakan penting di DPR.

    Selain itu, pada 2022, Felly Runtuwene juga menerima penghargaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yakni MKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota legislatif.

  • Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Pendidikan Berbasis Keterampilan

    Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Pendidikan Berbasis Keterampilan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda dan menekankan pentingnya pendidikan berbasis keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang sesuai bagi generasi muda.

    “Pemerintah harus melihat keberadaan anak-anak muda yang kreatif untuk bisa difokuskan dalam satu bidang, sehingga mereka bisa menghasilkan dan menjadikan bidang tersebut sebagai penghasilan,” ujar Arzeti, dikutip dari akun Instagram, @arzetibi, Kamis (12/6/2025).

    Menanggapi insiden kericuhan dalam acara job fair di Bekasi yang viral beberapa waktu lalu, Arzeti mengatakan hal tersebut contoh nyata urgensi pembekalan keterampilan yang memadai bagi anak muda.

    “Ini masalah yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir, jangan sampai ribuan anak muda Indonesia harus antre cari lapangan pekerjaan karena kemampuannya sama,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan faktor demografi dalam pembinaan keterampilan. Menurutnya, pelatihan seharusnya menyesuaikan dengan potensi daerah agar anak muda terdorong untuk bekerja di wilayah asalnya tanpa harus merantau. Contohnya di Sulawesi Utara yang demografinya kawasan pesisir dan dekat laut.

    “Pemerintah daerah harus fokus mengembangkan keterampilan anak mudanya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan begitu, peluang kerja terbuka dan tenaga lokal dibutuhkan di daerahnya sendiri,” pungkas Arzeti.

    Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), anak muda kelompok usia 15–24 tahun merupakan penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia.

  • Pertamina Pastikan Eksplorasi Sumur MNK Gulamo dan Kelok Blok Rokan Berlanjut

    Pertamina Pastikan Eksplorasi Sumur MNK Gulamo dan Kelok Blok Rokan Berlanjut

    Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memastikan pengembangan sumur-sumur migas di Blok Rokan, Riau bakal terus berlanjut sejalan dengan adanya temuan hidrokarbon di sumur Gulamo dan Kelok.

    Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha hulu migas di bawah Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, PHR bersama dengan pihak terkait tengah mempersiapkan kelayakan eksplorasi tahap lanjut guna memastikan potensi reservoir (area yang menyimpan migas) di kedua sumur tersebut.

    Andre Wijanarko, General Manager Regional 1 Zona Rokan, mengungkapkan bahwa setelah dinyatakan discovery, sumur MNK Gulamo dan Kelok kini siap membuka jalan bagi tahapan pembuktian konsep (appraisal).

    “Fokusnya adalah untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan, termasuk dalam memastikan reservoir, kemudian dapat diproduksi dengan memenuhi kaidah teknis sekaligus dapat memenuhi aspek keekonomian,” kata Andre.

    Sebagai gambaran, sejauh ini memang sudah ada dua sumur MNK yang dibor yakni di Gulamo dan Kelok dengan menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat, EOG Resources. Namun, khusus di Rokan Pertamina mengidentifikasi tiga wilayah yang menyimpan cadangan shale oil dan shale gas yakni di North Aman, South Aman, dan Ranau.

    Dengan dinyatakan sebagai discovery, Sumur Gulamo DET-1 menjadi sumur MNK pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan dari MNK.

    “Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru bagi PHR dan industri migas nasional. Dengan berhasil menemukan sumber daya migas baru di Sumur Gulamo, kami makin yakin akan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan,” tuturnya.

    Adapun, kedua sumur MNK yakni Gulamo dan Kelok menjadi pionir dalam eksplorasi MNK yang dijalankan lewat program akuisisi data, fracturing (perekahan) pada interval terbatas, serta serangkaian tes termasuk flowback test.

    Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas Sunjaya Eka Saputra mengatakan lembaga itu terus melakukan koordinasi yang intensif dengan PHR agar program-program terkait dengan pengembangan Gulamo dan Kelok dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dan persetujuan SKK Migas.

    Potensi MNK jika dikembangkan dengan baik, imbuhnya, akan memberikan tambahan produksi yang signifikan dan meningkatkan lifting di Blok Rokan sehingga berdampak positif pada peningkatan lifting migas secara nasional.

    “Kami terus mendorong PHR untuk dapat mengakselerasi upaya percepatan produksi guna mendukung peningkatan lifting migas untuk mendukung program ketahanan energi nasional,” tuturnya.

    Saat ini, dia menerangkan, juga sedang disiapkan adanya mekanisme early production dari sumur MNK sebelum rencana pengembangan (plan of development/PoD) disetujui seperti yang dilakukan untuk sumur-sumur konvensional,” kata Sunjaya.

    Adapun, tahapan eksplorasi lanjutan untuk sumur-sumur MNK direncanakan melibatkan pengeboran sumur appraisal pada periode 2026—2027, serta sumur demonstration yang akan berlangsung pada 2027—2028.

    “Tidak seperti sumur sebelumnya yang berupa sumur vertikal atau deviated, sumur eksplorasi lanjutan ini akan menggunakan teknologi pengeboran Long Horizontal dengan Multi-Stage Hydraulic Fracturing,” ujarnya.

    Adapun, sumur appraisal MNK adalah sumur yang dibor setelah ada penemuan minyak atau gas bumi untuk lebih lanjut membuktikan efektivitas penerapan konsep Long Horizontal dan Multi-Stage Hydraulic Fracturing, selain menentukan batas reservoir dan ukuran sumber daya. Sumur ini digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sumber daya yang sudah ditemukan sebelumnya.

    Sementara itu, sumur demonstration MNK adalah sumur yang digunakan untuk membuktikan sukses sumur appraisal dapat diterapkan di area yang lebih luas, selain menunjukkan kemampuan sebuah area atau lapangan minyak dalam menghasilkan minyak bumi non-konvensional. Ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dan pengujian sebelum pengembangan penuh suatu lapangan.

    Perbedaan utama eksplorasi migas konvensional dengan eksplorasi MNK terletak pada lokasi minyak di lapisan bumi. Migas konvensional lebih mudah terlihat karena letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan, sedangkan MNK berada di lapisan yang lebih dalam.

  • Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 8 Kg Sabu di Dumai Riau

    Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 8 Kg Sabu di Dumai Riau

    Jakarta –

    Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di Dumai, Riau. Barang bukti sabu 8 kilogram dan 24 sachet happy water disita dalam operasi tersebut.

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima Bareskrim akan adanya pengiriman sabu ke wilayah Pulau Rupat.

    Pada Senin, 9 Juni 2025 sekira pukul 07.00 WIB, tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di bawah pimpinan Kombes Handik Zusen melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya, tim Subdit IV membentuk bersama dengan Bea Cukai Dumai dan Bea Cukai Kanwil Pekanbaru Riau berangkat ke pulau Rupat untuk melakukan observasi.

    Selanjutnya pada Kamis, 12 Juni 2025 sekira pukul 12.55 WIB, tim melihat target naik mobil dengan membawa 2 tas ransel berwarna hitam dan biru di daerah Dumai yang sebelumnya sudah diketahui ciri-cirinya. Selanjutnya tim melakukan survaillance terhadap target.

    “Sampai di Jalan Paus, Dumai Barat, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan mobil didapati 2 (dua) tas ransel besar warna hitam dan biru yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 8kg dan happy water 24 sachet,” kata Brigjen Eko Hadi, dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

    Kedua pelaku diketahui bernama Irvan Maulana dan Eko Siswahyudi. Hasil interogasi, kedua pelaku mengakui bahwa tas berisi sabu itu adalah milik seseorang.

    Saat ini kedua pelaku diamankan di Bareskrim untuk pengembangan penyelidikan terhadap jaringannya.

    (mea/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penyuap Eks Anggota DPRD dalam Proyek Dinas PUPR OKU Jalani Sidang Perdana Besok

    Penyuap Eks Anggota DPRD dalam Proyek Dinas PUPR OKU Jalani Sidang Perdana Besok

    Penyuap Eks Anggota DPRD dalam Proyek Dinas PUPR OKU Jalani Sidang Perdana Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan, dua terdakwa
    kasus suap
    pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso, akan menjalani
    sidang perdana
    pada Kamis (12/6/2025).
    “Dari penetapan Majelis Hakim yang kami terima, besok (12/6) bertempat di Museum Tekstil Palembang, akan dilaksanakan persidangan perdana untuk pembacaan surat dakwaan Terdakwa M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso,” kata Jaksa KPK Rakhmad Irwan dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
    Jaksa Irwan mengatakan, sidang perdana seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, namun pengadilan sedang direnovasi sehingga dipindahkan ke Museum Tekstil Palembang.
    “Jadwal sidang pukul 10.00 WIB dan para Terdakwa akan dihadirkan langsung,” ujarnya.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (15/3/2025).
    Mereka adalah Kepala
    Dinas PUPR OKU
    Nopriansyah (NOP); Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ); Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR); dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
    Kemudian, dua orang tersangka dari kalangan swasta yaitu MFZ (M. Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
    Para tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Sementara itu, dua tersangka pemberi suap dari pihak swasta, yakni MFZ dan ASS, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Animo Peserta Meningkat, Pendaftar Riau Bhayangkara Run 2025 Capai 11.825

    Animo Peserta Meningkat, Pendaftar Riau Bhayangkara Run 2025 Capai 11.825

    Pekanbaru –

    Animo peserta Riau Bhayangkara Run 2025 terus meningkat. Hingga malam ini, sudah 11 ribu lebih peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti half marathon terbesar se-Sumatera.

    “Sampai dengan pukul 20.25 WIB malam ini sudah ada 11.824 peserta yang mendaftar Riau Bhayangkara Run 2025. Animonya luar biasa,” kata Direktur Polairud Polda Riau sekaligus Ketua Panitia Riau Bhayangkara Run 2025, Kombes Tri Setyadi Artono, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025) malam.

    Khusus untuk peserta lari kategori 21K Internasional saat ini sudah tercatat ada 9 peserta yang mendaftar. Beberapa peserta berasal dari mancanegara, seperti Kenya dan Prancis.

    “Untuk peserta personel dari Polda Riau dah jajaran polres ada 3.318 orang yang sudah daftar,” kata Tri.

    Tri mengatakan pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 14 Juni 2025 nanti. Peserta bisa mendaftarkan diri melalui situs resmi riaubhayangkararun.com.

    Tersertifikasi World Athletics

    Event Riau Bhayangkara Run 2025 telah mengantongi sertifikat dari Badan Atletik Dunia (World Athletics), dengan nomor sertifikat INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2025. Ini artinya, Riau Bhayangkara Run 2025 telah memenuhi standar internasional dan diakui secara global.

    Ada hadiah mencapai ratusan juta rupiah baik peserta Riau Bhayangkara Run 2025, dengan berbagai kategori penghargaan untuk pemenang di setiap kategori lomba.

    Riau Bhayangkara Run 2025 tahun ini adalah yang ketiga kalinya digelar di jantung kota Provinsi Riau. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Riau Bhayangkara Run tahun ini punya makna tersendiri.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari Bhayangkara ke-79, Polda Riau Hadirkan Empat Gebrakan Layanan Publik

    Hari Bhayangkara ke-79, Polda Riau Hadirkan Empat Gebrakan Layanan Publik

    Pekanbaru: Ditlantas Polda Riau bersama Satlantas jajaran menggelar kegiatan pelayanan publik di 79 titik di seluruh Provinsi Riau, Senin, 9 Juni 2025.

    Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 dengan tema ‘Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’.

    “Dengan mempermudah akses layanan SIM dan pembayaran pajak kendaraan, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan administrasi lalu lintas, sekaligus berkontribusi pada terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, Selasa, 10 Juni 2025.

    Taufiq menjelaskan masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta pembayaran pajak kendaraan bermotor di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, mal, dan tempat wisata.
     

    Dia menjelaskan pelayanan publik ini akan berlangsung selama tujuh hari pada 10 hingga 17 Juni 2025.

    Lebih lanjut ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di seluruh Provinsi Riau, baik untuk perpanjangan SIM maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor.

    Adapun beberapa kegiatan yang dihelat Ditlantas Polda Riau yaitu menggelar 79 Gerai Pelayanan Publik, 79 Kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polsanak) dan Festival Polisi Cilik dengan menampilkan Variasi atau Formasi 79 dan 79 Video Campaign ‘Polisi Idolaku’ dengan tema kemanusiaan.

    Dari empat kegiatan tersebut, Gerai Pelayan Publik tersebar di semua kabupaten kota di Provinsi Riau, untuk Kegiatan Polsanak akan dilaksanakan di 79 TK di Wilayah Hukum Polres/Ta jajaran, sedangkan kegiatan festival perlombaan Polisi Cilik diselenggarakan pada 28 Juni 2025 di GOR Tribuana Pekanbaru.

    Melalui kegiatan ini, Polri ingin mempererat hubungan dengan masyarakat serta mewujudkan pelayanan yang humanis, profesional, dan modern, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79 untuk mendukung Indonesia Emas.

    Pekanbaru: Ditlantas Polda Riau bersama Satlantas jajaran menggelar kegiatan pelayanan publik di 79 titik di seluruh Provinsi Riau, Senin, 9 Juni 2025.
     
    Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79 dengan tema ‘Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’.
     
    “Dengan mempermudah akses layanan SIM dan pembayaran pajak kendaraan, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan administrasi lalu lintas, sekaligus berkontribusi pada terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, Selasa, 10 Juni 2025.

    Taufiq menjelaskan masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta pembayaran pajak kendaraan bermotor di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, mal, dan tempat wisata.
     

     
    Dia menjelaskan pelayanan publik ini akan berlangsung selama tujuh hari pada 10 hingga 17 Juni 2025.
     
    Lebih lanjut ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di seluruh Provinsi Riau, baik untuk perpanjangan SIM maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor.
     
    Adapun beberapa kegiatan yang dihelat Ditlantas Polda Riau yaitu menggelar 79 Gerai Pelayanan Publik, 79 Kegiatan Polisi Sahabat Anak (Polsanak) dan Festival Polisi Cilik dengan menampilkan Variasi atau Formasi 79 dan 79 Video Campaign ‘Polisi Idolaku’ dengan tema kemanusiaan.
     
    Dari empat kegiatan tersebut, Gerai Pelayan Publik tersebar di semua kabupaten kota di Provinsi Riau, untuk Kegiatan Polsanak akan dilaksanakan di 79 TK di Wilayah Hukum Polres/Ta jajaran, sedangkan kegiatan festival perlombaan Polisi Cilik diselenggarakan pada 28 Juni 2025 di GOR Tribuana Pekanbaru.
     
    Melalui kegiatan ini, Polri ingin mempererat hubungan dengan masyarakat serta mewujudkan pelayanan yang humanis, profesional, dan modern, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-79 untuk mendukung Indonesia Emas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • 3 Tersangka Pencurian Minyak Mentah di Jalur Truk Pertamina Ditangkap di Ogan Ilir

    3 Tersangka Pencurian Minyak Mentah di Jalur Truk Pertamina Ditangkap di Ogan Ilir

    JAKARTA – Polisi mengungkap kasus pencurian minyak mentah di jalur trunk line Pertamina yang dilakukan tiga tersangka di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin 9 Juni, sekitar pukul 01.30 WIB.

    Kasat Reskrim Polres OI AKP M Ilham di Indralaya menyampaikan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya mendapatkan laporan dari pihak keamanan PT. Pertamina EP Zona 4 Prabumulih Field yang mencurigai aktivitas tidak biasa di jalur pipa.

    Tim Resmob segera melakukan penyelidikan, sekitar pukul 01.50 WIB, tim berhasil mengamankan tiga tersangka SM (44), warga Kabupaten Banyuasin, BD (42), warga Kabupaten PALI, AK Saputra (33), warga Kota Palembang.

    “Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa pipa milik Pertamina telah dirusak dan minyak mentah sebanyak 50,32 barel senilai sekitar Rp 51 juta telah dicuri,” katanya di OI, Selasa, 10 Juni, disitat Antara.

    Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa, satu unit truk Mitsubishi warna merah dengan tangki modifikasi berkapasitas sekitar 8 ton berisi minyak mentah hasil curian, lalu tiga bilah pipa besi sepanjang masing-masing 10 meter, satu bilah selang sepanjang kurang lebih 15 meter.

    Beberapa pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke arah hutan saat penggerebekan berlangsung, dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

    Kasus ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B / 221 / VI / 2025 / Sumsel / RES OI / SPKT tanggal 09 Juni 2025, dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

    “Kasus ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menindak tegas pelaku kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat agar segera melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di wilayah mereka,” ujar AKP M. Ilham.

  • Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M Regional 10 Juni 2025

    Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M Regional 10 Juni 2025

    Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – 
    Kerugian negara
    akibat korupsi perjalanan dinas di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau mencapai Rp 195,9 miliar.
    Angka ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau,
    Kombes Ade Kuncoro Ridwan
    , saat diwawancarai wartawan, Selasa (10/6/2026).
    “Total
    kerugian negara
    Rp 195,9 miliar,” ungkap Ade.
    Kerugian ini terjadi selama tahun anggaran 2020-2021.
    Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa kerugian negara sebesar Rp 195,9 miliar ini diketahui dari berita acara hasil audit kerugian keuangan negara yang diserahkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
    Angka tersebut jauh lebih besar dari penghitungan kerugian yang dilakukan secara manual oleh penyidik sebelumnya, yang mencapai Rp 162 miliar.
    Terkait upaya pengembalian kerugian negara, penyidik telah menyita uang tunai sekitar Rp 19 miliar dari beberapa pihak yang terlibat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan staf honorer di Sekretariat DPRD Riau. “Uang cash baru sekitar Rp 19 miliar yang disita. Belum barang dan aset-aset lainnya,” kata Ade.
    Setelah
    audit BPKP Riau
    selesai, penyidik berencana menggelar perkara untuk penetapan tersangka.
    Ade juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri untuk menjadwalkan gelar perkara.
    Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah di Setwan DPRD Riau ini telah menyeret nama mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang menjabat sebagai Setwan DPRD Riau pada 2020-2021.
    Dalam penyelidikan, penyidik menemukan kerugian negara yang sangat besar, termasuk 35.000 tiket pesawat fiktif dan biaya penginapan yang tidak sesuai.
    Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset, seperti apartemen dan homestay, yang diduga merupakan hasil korupsi.
    Dana korupsi ini juga mengalir ke beberapa kalangan, termasuk artis Hana Hanifah dan sekitar 401 pegawai yang bekerja di Setwan DPRD Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Raja Ampat bukti komitmen Presiden benahi sektor tambang

    Anggota DPR: Raja Ampat bukti komitmen Presiden benahi sektor tambang

    Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan ….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai kebijakan pemerintah dalam mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat tersebut merupakan representasi langsung dari arah politik pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pertambangan nasional secara menyeluruh.

    Christiany menilai pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan hanya langkah administratif, melainkan sinyal kuat bahwa Pemerintah ingin menegaskan keberpihakannya pada prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.

    “Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Christiany dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Perusahaan tersebut beroperasi di kawasan yang masuk dalam Geopark Raja Ampat. Lokasi ini memiliki status penting secara ekologis dan geopolitik karena menyangkut citra internasional Indonesia dalam komitmen menjaga kawasan konservasi.

    Lebih lanjut legislator asal Sulawesi Utara itu memuji pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi status PT Gag Nikel yang belum dicabut izinnya.

    Ia menyebut bahwa penghentian sementara oleh Menteri ESDM mencerminkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola berbasis verifikasi dan objektivitas.

    “Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan data, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi,” ujarnya.

    Dalam konteks politik nasional, kata Christiany, dukungan fraksinya juga turut menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif.

    Dukungan tersebut juga akan memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda reformasi tata kelola SDA, terutama di sektor energi dan pertambangan.

    “Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” tegasnya.

    Christiany juga mengingatkan bahwa isu tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan ajang saling menyalahkan.

    Menurut dia, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontraproduktif.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.