Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) menarik perhatian seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam retret yang digelar 21-28 Februari 2025 itu, eks Kapolri itu menyebut nama Andi Sumangerukka.

    Mendagri Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan sang purnawirawan jenderal bintang dua.

    Dikutip dari tayangan Kompas TV pada Sabtu (23/2/2025), Tito memuji Gubernur Sultra yang berinisiatif mengumpulkan bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumputdi sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” ujar Tito.

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    Lantas siapa profil dan sosok Andi Sumangerukka?

    Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) atau Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030.

    Jabatan terakhir Mayjen Andi Sumangerukka di TNI yakni sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Jenderal yang dikenal dengan nama ASR ini tercatat aktif menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin pada tahun 2020 hingga 2021.

    Semasa dinasnya, jenderal bintang 2 ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Andi Sumangerukka resmi pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2021.

    Setelah pensiun dari TNI, Andi kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

    Saat bergabung, ia langsung mendapat jabatan strategis, yakni sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP Sultra.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka juga dipercaya untuk maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra.

    Diusung 6 partai politik, yaitu Partai Gerindra, PPP, PAN, Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Prima, Andi berpasangan dengan cawagub Sultra, yakni Hugua.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka berhasil memenangkan Pilgub Sultra 2024 dengan meraih 775.183 suara, mengalahkan paslon Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, paslon Lukman Abunawas-LM Laode Ida, dan Paslon Ruksamin-LM Sjafei.

    Dengan begitu, kursi kepemimpinan Gubernur Sultra periode 2025-2030 akan diduduki oleh Andi Sumangerukka.

    Bukan orang sembarangan, Andi Sumangerukka memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni mencapai Rp623 miliar.

    Hartanya itu bahkan disebut-sebut menjadikannya sebagai cagub terkaya se-Indonesia.

    Selain aktif sebagai politikus, Andi Sumangerukka juga disibukkan dengan jabatannya sebagai Presiden Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sultra.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. (Facebook/Andi Sumangerukka)

    Andi Sumangerukka lahir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tanggal 11 Maret 1963

    Ia memiliki istri yang bernama Arinta Anila Apsari dan menganut agama Islam.

    Andi dan Arinta memiliki 2 orang anak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki.

    Andi Sumangerukka sendiri merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.

    Ayahandanya juga merupakan purnawirawan TNI, yakni bernama Mayor TNI (Purn.) H. Syam Daud, sedangkan ibundanya bernama Hj. Andi Azizah.

     Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama sang ibunda tercinta, Hj. Andi Azizah. (Ist)
    Semasa sekolah, Andi menghabiskan waktu belajarnya di Kota Kendari, Sultra.

    Setelah lulus, ia masuk ke Akademi Militer atau Akmil.

    Mayjen Andi Sumangerukka adalah lulusan Akmil tahun 1987.

    Di Akmil, ia satu angkatan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra.

    Perjalanan karier

    Karier Andi Sumangerukka telah malang melintang di dalam TNI AD dan memiliki rekam jejak yang cemerlang.

    Ia merupakan prajurit TNI yang berasal dari satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

    Sebagai prajurit Arhanud, Andi memiliki tugas untuk melaksanakan pertahanan udara dengan menghancurkan, mengurangi, atau meniadakan daya dan hasil guna serangan udara musuh.

    Beragam jabatan strategis di TNI AD pun juga sudah pernah diemban olehnya.

    Andi tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha pada tahun 2003 hingga 2007.

    Jenderal asal Makassar ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Asintel Kodam I/Bukit Barisan pada tahun 2007.

    Karier Andi makin melenting tatkala ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Danrem 143/Halu Oleo pada tahun 2012.

    Pada 2013, ia diangkat menjadi Irdam V/Brawijaya.

    Setelah itu, Andi diutus untuk menjabat sebagai Kabinda Sulawesi Tenggara pada 2015.

    Pada 2019, Andi dimutasi sebagai Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN.

    Barulah di tahun 2020 ia diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin hingga masa pensiunnya pada 2021.

    Pujian Tito

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika memberi keterangan pers di kantornya, Senin (25/11/2024). (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

    Apresiasi terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka disampaikan Tito saat membahas pentingnya pelaksanaan retret.

    “Retret ini penting sekali adalah bagaimana kita ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu dengan yang lain,” jelas Tito.

    “Tadi pagi saya melihat sudah ada yang bagus, itu yang saya harapkan,” ujarnya menambahkan.

    Tito Karnavian pun menyebut sosok Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.

    ASR berinisiatif kumpul bersama bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumpul di sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    “Nah saya sampaikan di sini lima ruangan. Lima ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok, untuk Lemhanas nanti kosong sekitar dua hari silakan pakai bergantian,” ujarnya.

    “Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang tidak mengerjakan,” katanya menambahkan.

    Diapun berharap seluruh gubernur bisa mengumpulkan bupati dan wali kotanya untuk saling mengenal.

    “Saya maunya gubernur kumpulin bupati dan wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka dan mulai bicara-bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita, gitu yah,” ujarnya.

    Tito kemudian menceritakan pengalamannya sebagai Mendagri lima tahun terakhir saat berkunjung di daerah.

    “Saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun dua tahun tidak pernah ada rapat bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur, nggak ada rapat. Jadi datang rapat itu waktu saya datang aja,” katanya.

    “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya. Jalan sendiri-sendiri,” lanjutnya.

    Untuk itu, Tito, juga meminta agar rapat tingkat provinsi bisa rutin dilaksanakan.

    “Nah ini yang saya minta, harusnya rapat tingkat provinsi itu paling tidak lah tiga empat bulan sekali,” katanya.

    Untuk berkoordinasi dan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang untuk saling membantu.

    Pada momentum retret ini, Tito pun mendorong seluruh gubernur untuk mengumpulkan para bupati dan wali kota.

    “Kumpullah. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi saja nggak apa-apa yang penting kenal. Inilah momentumnya,” kata Tito.

    “Kalau sudah kembali ke daerah masing-masing, sibuk sendiri-sendiri dengan berbagai persoalan sendiri-sendiri,” jelasnya menambahkan.

    Selain itu, para kepala daerah bisa bertemu para menteri yang akan mengisi Lemhanas.

    “Diskusi-diskusi kelompok biar menarik, nggak mengantuk begitu. Nanti kelompok akan saling bertanya, saling menyampaikan pendapat, nah itu bagus. interaktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ chrysnha, Rakli)(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriani)

  • Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan status harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, masuk dalam zona merah atau intervensi lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Bapanas merekam, harga Minyakita pada Minggu (23/2/2025) secara rata-rata nasional berada di level Rp17.650 per liter atau naik 12,42% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Merujuk Panel Harga Bapanas, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, harga Minyakita terendah terjadi di Kepulauan Riau yakni Rp16.592 per liter. Kondisi ini menempatkan Kepulauan Riau masuk dalam zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Selain Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Papua Tengah. Di provinsi ini, harga Minyakita mencapai Rp19.684 per liter menempatkannya pada zona merah.

    Selain Papua Tengah, provinsi lain yang masuk ke zona merah yaitu Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

    Kemudian, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Banten, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Bali, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

    Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah.  

    “Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. 

  • Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga senilai Rp750 triliun. Bagi PSI, Langkah ini dirasa perlu dilakukan.

    Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai, hal ini akan signifikan menopang banyak program kerakyatan yang sudah direncanakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan, dalam siaran persnya, di Jakarta, dikutip 23 Februari 2025.

    Furqan mengatakan, banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Furqan menilai bahwa Program MBG pantas dilaksanakan karena dapat meningkatkan kualitas diri generasi muda yang diharapkan menjadi penerus masa depan bangsa.

    Selain itu, menurutnya, dana negara sebaiknya dialokasikan untuk Danantara, yang akan berperan sebagai penggerak utama untuk menginvestasikan uang negara dalam berbagai program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Meski demikian, Furqan percaya bahwa tidak semua bagian anggaran akan disesuaikan oleh Prabowo.

    Kebijakan efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kebutuhan teknis kantor, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, acara seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Efisiensi Angaran demi Rakyat 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara terkait spirit efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Dalam pemaparannya, Gus Ipul menyebutkan adanya efisiensi anggaran justru akan membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.

    “Bapak-ibu pernah dengar manfaat puasa yang bisa membunuh sel kanker? Bahwa puasa itu menyehatkan badan kita. Begitu juga terkait efisiensi anggaran ini yang bisa menghapus lemak-lemak birokrasi,” kata Gus Ipul saat berdialog bersama stakeholder se-Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan lantaran selama ini, anggaran yang dimiliki oleh K/L dan pemerintah daerah, khususnya anggaran pada belanja barang dan belanja modal dapat dioptimalkan dengan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

    “Jadi memang puasa itu punya efek luar biasa, dihilangkan lemak-lemak itu, menyehatkan birokrasi kita lewat efisiensi,” ucapnya.

    Gus Ipul menjelaskan, pada prinsipnya, efisiensi yang dilakukan justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang pro rakyat.

    Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat.

    “Yang untuk belanja rakyat, untuk pendidikan, itu sama sekali tidak terkena efisiensi. Bahkan Presiden mengatakan kalau diperlukan, maka akan ditambah (anggaran Bansos),” katanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

    loading…

    CMPRO menggelar FGD dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP . Asas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

    Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trunojoyo Prof Deni Setya Bagus Yuherawan menjelaskan apa itu asas dominus litis. Yakni, asas yang menempatkan lembaga tertentu sebagai pihak penentu, apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan dalam proses peradilan.

    “Pandangan kami, apabila kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum, dan dapat menimbulkan carut-marut,” katanya saat FGD yang digelar Centrum Muda Proaktif (CMPRO) dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Deni menyebut fungsi kepolisian bakal bergeser jika dominus litis diterapkan. Menurut dia, jaksa cukup berperan sebagai penuntut dalam suatu perkara. Selebihnya RUU KUHAP lebih kepada penguatan fungsi penegak hukum.

    “Kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana. Kami mengingatkan bahwa kewenangan jaksa dalam sistem hukum Indonesia sudah ada. Sementara kepolisian memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tinggal dikuatkan saja,” ungkapnya.

    Ketua Umum CMPRO Onky Fachrur Rozie menekankan agar RUU KUHAP bisa mengakomodir keseimbangan antar lembaga dan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan satu lembaga yang dapat menimbulkan praktik monopolistik dalam penegakan hukum.

    Ia menambahkan, jika RUU KUHAP disahkan, kewenangan jaksa dalam menghentikan atau melanjutkan perkara berpotensi membingungkan masyarakat dalam mencari kepastian hukum. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum.

    “Sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian tentunya akan menimbulkan masalah baru. Jaksa bisa berpotensi menyalahgunakan wewenang atau abuse of power,” terangnya.

    Hadir dalam FGD yakni Onky Fachrur Rozie dan Deni Setya Bagus Yuherawan. Kemudian Ketua Harian CMPRO Rizki Abdul Rahman Wahid; Thabita Napitupulu Puteri Indonesia, Prof Ilyas Indra (Ketua Umum Persatuan Pengacara Syariah dan Hukum seluruh Indonesia DPP PPSHI), Azmi Syahputra (Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti), dan Herman (Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari).

    (poe)

  • MK Gelar Sidang Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024 Besok

    MK Gelar Sidang Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024 Besok

    loading…

    MK) akan menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, besok. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, pada Senin, 24 Februari 2025. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.

    “Dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK,” kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz, Minggu (23/2/2025).

    Adapun, gugat PHPU Kepala Daerah sebelumnya diregister oleh MK sebanyak 310 gugatan. Namun 270 tak dilanjutkan ke pembuktian.

    Sedangkan, 40 perkara yang dilanjutkan untuk sidang pembuktian mencakup 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup).

    Saat persidangan pembuktian, MK membagi ke dalam III panel. Panel I dipimpin oleh Suhartoyo (Ketua Panel), bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, memeriksa 15 perkara.

    Sementara, Panel II yang dipimpin oleh Saldi Isra (Ketua Panel), bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, memeriksa 13 perkara lanjutan. Terakhir Panel III yang dipimpin oleh Arief Hidayat (Ketua Panel), bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, memeriksa 12 perkara lanjutan.

    Berikut adalah nama-nama daerah yang gugatan PHPU Kepala Daerah akan dibacakan MK besok:

    1. Kepulauan Bangka Belitung
    2. Papua Pegunungan
    3. Papua
    4. Kota Banjarbaru
    5. Kota Sabang
    6. Kota Palopo
    7. Kabupaten Pasaman
    8. Kabupaten Buton Tengah
    9. Kabupaten Pesawaran
    10. Kabupaten Empat Lawang
    11. Kabupaten Barito Utara
    12. Kabupaten Magetan
    13. Kabupaten Mandailing Natal
    14. Kabupaten Pasaman Barat
    15. Kabupaten Aceh Timur
    16. Kabupaten Kepulauan Talaud
    17. Kabupaten Gorontalo Utara
    18. Kabupaten Bengkulu Selatan
    19. Kabupaten Serang
    20. Kabupaten Siak
    21. Kabupaten Parigi Moutong
    22. Kabupaten Berau
    23. Kabupaten Halmahera Utara
    24. Kabupaten Lamandau
    25. Kabupaten Bangka Barat
    26. Kabupaten Belu
    27. Kabupaten Tasikmalaya
    28. Kabupaten Banggai
    29. Kabupaten Bungo
    30. Kabupaten Buru
    31. Kabupaten Pamekasan
    32. Kabupaten Kutai Kartanegara
    33. Kabupaten Mahakam Ulu
    34. Kabupaten Jeneponto
    35. Kabupaten Boven Digoel
    36. Kabupaten Pulau Taliabu
    37. Kabupaten Mimika
    38. Kabupaten Jayapura
    39. Kabupaten Puncak
    40. Kabupaten Puncak Jaya

    (cip)

  • Hilang Semalam, Lansia di Buton Ternyata Terjepit Batu, Hanya Tampak Tangan Saat Ditemukan Regional 22 Februari 2025

    Hilang Semalam, Lansia di Buton Ternyata Terjepit Batu, Hanya Tampak Tangan Saat Ditemukan Regional 22 Februari 2025

    Hilang Semalam, Lansia di Buton Ternyata Terjepit Batu, Hanya Tampak Tangan Saat Ditemukan
    Tim Redaksi
    BUTON SELATAN, KOMPAS.com
    – La Mbaradu, seorang lansia warga Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten
    Buton Selatan
    , Sulawesi Tenggara, ditemukan terjepit di antara lobang batu di dekat tepi hutan desa pada Jumat (21/2/2025).
    Korban dilaporkan hilang selama satu malam sebelum ditemukan dalam keadaan lemas.
    Anak korban, La Rama, yang pertama kali menemukan La Mbaradu, menceritakan kondisi ayahnya saat ditemukan.
    “Saya lihat bapak itu, kondisinya berada dalam lubang batu dan terjepit, baru tidak bersuara hanya tangan saja di atas tanah,” ungkapnya saat ditemui di rumahnya, Sabtu (22/2/2025).
    Peristiwa ini terjadi ketika La Mbaradu pergi menuju rumah anaknya pada Kamis (19/2/2025) sore.
    Setelah menunggu hingga malam, La Rama dan keluarganya mulai khawatir ketika ibunya yang pulang dari kebun juga tidak menemukan La Mbaradu.
    Keluarga kemudian memberitahu warga setempat untuk melakukan pencarian.
    Pencarian dilakukan ke jalan yang biasa dilalui La Mbaradu, namun hingga larut malam, keberadaannya masih tidak ditemukan.

    Keesokan harinya, La Rama bersama warga kembali melakukan pencarian.
    “Saya coba jalan ke lokasi yang jarang dilalui orang di pinggir hutan. Itu seperti kebun yang ditinggalkan, semua bebatuan dan berlobang,” jelasnya.
    Saat pencarian, La Rama menemukan batang rumput yang patah dan area sekitar lobang yang tampak bersih.
    Setelah ditelusuri, ia melihat tangan ayahnya.
    “Perasaan saya tidak karuan, saya melihat kondisinya lemas karena tidak makan dan minum semalaman. Saya langsung beri minum, setelah itu bilang ‘bantu saya dulu,’” ucap La Rama.
    Meskipun telah berusaha mengangkat korban, La Rama tidak berhasil karena La Mbaradu terjepit di lobang batu.
    La Rama kemudian meminta bantuan warga lainnya.
    Dengan menggunakan linggis dan sirih, warga berhasil mengevakuasi La Mbaradu dari lobang batu.
    “Kondisinya saat ini masih lemas, karena kemarin tidak tidur di dekat hutan. Kakinya luka karena kena batu, tapi sudah diobati oleh petugas medis,” kata La Rama.
    Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap lansia, terutama saat mereka berada di lingkungan yang berisiko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg, 12 Kg Berlaku 22 Februari 2025

    Daftar Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg, 12 Kg Berlaku 22 Februari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menetapkan harga Liquefied Petroleum Gas di tabung 3 kilogram atau gas LPG 3 kg di level Rp 19.000.

    Kebijakan itu berlaku seusai berubah-ubahnya kebijakan penjualan LPG 3kg yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun ini.

    Kementerian ESDM sempat tidak mengizinkan pengecer menjual LPG bersubsidi itu pada awal Februari 2025, namun kini sudah kembali diizinkan dengan menaikkan status pengecer atau warung kelontong sebagai sub pangkalan resmi LPG Pertamina.

    Kebijakan itu pada akhirnya kembali memudahkan masyarakat untuk mendapatkan LPG bersubsidi tanpa harus mengantre di pangkalan seperti yang terjadi pada awal Februari.

    Harga LPG di Pasaran

    Harga LPG non subsidi terpantau belum mengalami perubahan, khususnya sejak 22 November 2023.

    Sementara itu, untuk LPG subsidi, berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia di lapangan, berbagai pangkalan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan sudah memberlakukan harga jual tertinggi Rp 19.000 per tabung.

    Misalnya, di Pangkalan Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di pangkalan itu Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Jual (LPG 3 kg) sama harganya Rp 19 ribu, biasa ke warung ambil 5-6 (tabung). Kita ngikutin harga yang sudah dikasih pemerintah saja sih,” ucap penjaga Pangkalan Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan, kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Menurut si penjual, harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang sama sebelum pemerintah ‘mengotak-atik’ kebijakan distribusi LPG 3 kg.

    “(Harga Rp 19 ribu) sudah lama sih, belum naik lagi,” tambahnya.

    Di Pangkalan LPG lainnya, Pangkalan LPG 3 kg Toko Windi Ciater, Tangerang Selatan misalnya, harga jual LPG 3 kg juga dibanderol Rp 19 ribu per tabung.

    “(Harga LPG 3 kg) sesuai itu Rp 19 ribu. Harga itu kita ngikut harga agennya,” kata penjaga Pangkalan LPG 3 kg Toko Windi Ciater, Tangerang Selatan, kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (17/2/2025).

    Berbeda kondisinya pada pengecer LPG 3 kg yang tersebar khususnya wilayah Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg rata-rata di tingkat pengecer adalah Rp 22 ribu per tabung.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di pengecer LPG Toko Maju Ciputat, Tangerang Selatan, harga jual ‘gas melon’ itu dibanderol sebesar Rp 22 ribu per tabung. Harga yang sama juga diberlakukan di pengecer LPG 3 kg warung sekitar.

    Bagaimana dengan harga LPG non subsidi?

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:

    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:

    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (fab/fab)

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Khofifah Terpilih Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028

    Khofifah Terpilih Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terpilih sebagai salah seorang anggota Presidium Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI). Pemilihan ini berlangsung dalam Sidang Umum Majelis Umum III HIMPUNI yang diadakan di Makassar, Jumat (21/2/2025) kemarin.

    Khofifah yang saat ini sedang mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang menyampaikan, persetujuannya melalui utusan IKA UNAIR yang hadir Noer Sidiq dan menyampaikan terima kasih atas amanah barunya sebagai Presidium Himpuni.

    “Suatu kehormatan bagi saya dan IKA Unair dapat diberi amanah dan kepercayaan untuk memimpin secara presidium organisasi HIMPUNI. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sidang Umum Majelis Umum,” ujarnya melalui pesan singkat WA.

    Khofifah juga berharap HIMPUNI ke depan dapat lebih manfaat dan berperan aktif, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

    “Mohon doanya semoga HIMPUNI ke depan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mampu berperan aktif, berkontribusi dalam pemikiran maupun aksi untuk mendukung pembangunan negeri menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Selain Khofifah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga terpilih dan akan menjabat sebagai Koordinator Presidium HIMPUNI. Dalam pernyataannya, Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa HIMPUNI memiliki lebih dari 10 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran organisasi ini dalam mendorong percepatan pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif strategis.

    HIMPUNI, yang merupakan wadah bagi 51 organisasi alumni perguruan tinggi negeri, berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai sektor. Dengan terpilihnya Khofifah dan Amran Sulaiman dalam kepemimpinan HIMPUNI, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan alumni perguruan tinggi negeri dapat semakin erat, guna mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Sidang Umum Majelis Umum HIMPUNI kali ini dihadiri oleh 41 perwakilan dari berbagai organisasi alumni. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.

    Sebagai informasi, HIMPUNI telah lama berperan aktif dalam berbagai program pembangunan nasional. Dengan kepemimpinan yang baru, organisasi ini diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial, demi kemajuan Indonesia.

    Berikut daftar presidium HIMPUNI 2025-2028:
    1. IKA Unhas : Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian
    2. ⁠IKA Unair : Khofifah Indar Parawansa : Gubernur Jawa Timur
    3. ⁠IKA UB Moh Fatah : Sekjen PU
    4. KA Unsoed : Abdul Kholiq : Anggota DPD RI
    5. IKA UNRI : Wan Muhammad Hasyim : Pengusaha
    6. UPI : Enggartiasto Lukita : Pengusaha
    7. IKA UNILA Irjen Pol Prof Dr Rudi Heryanto: Mantan Kapolda Banten
    8. ILUNI : Didit Ratam : Pengusaha
    9. IKA Halu Oleo : Prof Dr Andi bahrun M.Sc Agric, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara. [tok/beq]

  • Jelang Kongres, 5 DPD Demokrat Minta AHY Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres, 5 DPD Demokrat Minta AHY Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres, 5 DPD Demokrat Minta AHY Kembali Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat meminta
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (
    AHY
    ) kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
    Dukungan itu datang dari DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Aceh, Jambi dan Lampung menjelang pelaksanaan Kongres ke-VI DPP Demokrat 24-25 Februari mendatang.
    Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muh Endang SA, bersama Ketua DPC Wakatobi, Ketua DPC Konawe Selatan, dan beberapa DPC lainnya melalui sebuah video menegaskan dukungan dan harapan mereka untuk AHY.
    “Untuk dan atas nama Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka Kongres ke-VI Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari 2025, sebagaimana kesepakatan ketua dan kader Partai Demokrat pada Sabtu, 11 Januari 2025, kami akan mengajukan dan memilih kembali Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Muh Endang SA dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/2/2025).
    Dia mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya mendukung AHY kembali memimpin Partai Demokrat.
    Menurutnya, AHY saat ini adalah kader Partai Demokrat yang memiliki magnet elektoral.
    Sosoknya dianggap memberikan insentif elektoral bagi Demokrat baik dalam kompetisi atau kontestasi pemilu nasional maupun pemilu lokal.
    AHY juga dianggap memiliki kapasitas dan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
    Diketahui, AHY adalah mantan perwira militer yang lulus dengan predikat Adhi Makayasa.
    “Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, kami mohon doanya, semoga Kongres ke-VI Partai Demokrat bisa berlangsung dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan yang direncanakan. Kami berharap Bapak Agus Harimurti Yudhoyono terpilih kembali memimpin Partai Demokrat sehingga bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat sebagaimana pada masa kepemimpinan Pak SBY,” harap dia.
    Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga menyuarakan dukungan kepada AHY untuk kembali menjadi ketua umum.
    Emil menyatakan bahwa saat ini seluruh DPC Demokrat se-Jawa Timur telah satu suara dalam mendukung AHY untuk periode berikutnya.
    “Kami pastikan 38 DPC solid mendukung AHY, karena semua kader Demokrat di Jawa Timur yakin AHY bisa membawa Demokrat semakin maju dalam lima tahun ke depan,” kata Emil.
    Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengatakan, seluruh kader Demokrat akan memberikan dukungan penuh saat Kongres mendatang.
    Ia yakin Demokrat akan semakin maju di bawah kepemimpinan AHY.
    Emil mengeklaim AHY telah terbukti berhasil memimpin Demokrat dengan sangat baik selama lima tahun terakhir.
    Bahkan,  AHY menjadi salah satu figur muda yang mendapat
    approval rating
    tertinggi dari masyarakat dalam hal kinerja menteri di Kabinet Merah Putih.
    “Kita melihat komitmen beliau untuk terus membesarkan Partai Demokrat, dan kinerja beliau menjadi role model bagi figur muda di Indonesia,” tambah dia.
    Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim, juga menegaskan soliditas DPD dan 23 DPC Aceh dalam mendukung AHY kembali sebagai Ketum Demokrat.
    “Kami sebagai kader Partai Demokrat seluruh Aceh merasakan dampak yang sangat besar di bawah kepemimpinan AHY, termasuk hari ini kita kembali masuk di pemerintahan. Tentu kita berharap dan insya Allah pada 2029 Partai Demokrat akan jaya kembali dan memenangkan pertandingan di 2029 nanti,” ucapnya.
    Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Jambi, Mashuri. Dia menyebut bahwa semua kader Partai Demokrat Jambi bersatu untuk kembali mengusung AHY.
    “Seluruh kader Partai Demokrat Jambi bersatu serta bertekad untuk kembali meminta Mas AHY memimpin Partai Demokrat. Ini selaras dengan 11 DPC se-Provinsi Jambi,” kata Mashuri.
    Bupati Bungo dua periode itu menilai AHY masih sangat pantas untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan.
    Selain dikenal sebagai sosok visioner, AHY yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur juga dinilai memiliki kapasitas yang kuat dalam memimpin partai.
    “Kapasitas beliau yang saat ini sebagai Menko adalah salah satu kekuatan dalam memimpin sebuah partai. Makanya, kami meminta kepada Mas AHY untuk bersedia kembali memimpin Partai Demokrat,” kata dia.
    Serupa juga diungkapkan Ketua DPD Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief. Seluruh kader Partai Demokrat Lampung disebut sudah sepakat tetap menginginkan AHY menjadi ketua umum.
    Mereka menilai AHY memiliki semua segi untuk kembali memimpin Partai Demokrat, mulai dari segi nasab, kapasitas, dan wawasan.
    Kemampuan ini pun diuji saat posisi ketua sempat digoyang oleh oknum-oknum yang ingin merebut Partai Demokrat.
    Namun, menurut dia, di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat tetap tegak dan bertahan.
    “Seluruh kader Demokrat Lampung sudah sepakat tetap menginginkan AHY menjadi ketua umum,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.