Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Mengapa Terjadi Keracunan MBG? Ahli Kesehatan Ungkap Kemungkinan Risiko yang Bisa Jadi Pemicu – Halaman all

    Mengapa Terjadi Keracunan MBG? Ahli Kesehatan Ungkap Kemungkinan Risiko yang Bisa Jadi Pemicu – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, keracunan makanan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tercatat, ada sekitar 400 orang yang mengalami keracunan. 

    Terkait hal ini, Dokter, Ahli Keamanan Kesehatan Global sekaligus Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dicky Budiman ungkap memang ada risiko penyakit yang muncul dalam proses ‘masak porsi besar’ ini. 

    Setidaknya, kata Dicky, ada beberapa risiko sakit yang bisa muncul. 

    Pertama, adanya kontaminasi secara biologis, kimia dan fisik. 

    ” Yang seperti ini (masak secara massal) sangat mungkin disebabkan oleh kontaminasi biologis, kimia atau fisik yang terjadi di sepanjang rantai pengolahan makanan. Misalnya dari penyimpanan bahan baku untuk membuat makanan, proses pengolahan, dan distribusi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews, Senin (5/5/2025). 

    Selain itu, selama pengiriman dan penyajian juga berisiko adanya kontaminasi tadi. 

    MAKAN GRATIS BOMBANA – Kolase foto tangkapan video murid Sekolah Dasar Negeri atau SDN 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami muntah-muntah diduga menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, pada Rabu (23/04/2025). (Kolase foto tangkapan video diterima TribunnewsSultra.com/Istimewa)

    Sehingga, harus diidentifikasi betul, penyediaan bahan baku hingga penyajiannya wajib dalam kondisi aman dan steril. 

    Kedua, selain kontaminasi fisik dan kimia, makanan dengan proses penyajian yang panjang juga berisiko tercemari oleh bakteri. 

    “Nah apa kalau dari bakteri atau racun biro mikrobiologis. (Misal) racun enterotoksin yang tahan panas. Bakteri ini biasanya sering muncul kalau makanan dibiarkan lama dalam suhu ruangan dan kemudian disentuh tangan yang tidak higienis,” paparnya. 

    Ada juga bacillus cereus, yang umumnya muncul pada makanan yang disimpan terlalu lama. Terutama pada nasi atau sayur yang sudah matang. 

    Ada juga salmonella, bakteri ini biasa ditemukan pada telur dan ayam yang tidak dimasak dengan sempurna.

    “Atau kalau makanan masak besar-besaran, kemudian disimpan dan dipanaskan ulang secara tidak tepat itu biasanya dikaitkan dengan bakteri clostridium difficile,” imbuhnya. 

    Bakteri clostridium difficile disebut menjadi penyebab munculnya penyakit ringan seperti diare sampai peradangan berbahaya di usus besar. 

    Ketiga, adanya kontaminasi zat kimia misalnya dari pestisida 

    “Misalnya ada sisa pestisida pada sayur mentah. Atau, ada (sisa) zat pembersih seperti deterjen yang tidak terbilas sempurna. Atau juga pada potensi kontaminasi logam berat dari peralatan masak yang berkarat,” imbuhnya. 

    Terakhir, busa juga akibat kontaminasi bahan pangan dengan serangga. 

    “Kontaminasi bisa serangga. Ini yang bisa juga memicu reaksi mual-mual,” lanjutnya. 

    Lebih lanjut, Dicky menambahkan jika risiko keracunan memang sangat rentan dalam pengolahan makanan secara besar-besaran. 

    “Iya seperti makan bergizi gratis ini. Tentu kalau volume besar biasanya pengawasan higienitasnya itu cenderung lemah. Apa lagi kalau dalam konteks Indonesia baru. Ini perlu pelatihan yang lama dan pembiasaan dari standar operasional (SOP) yang dibangun,” tutupnya.

  • Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

    Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

    Pedagang menata ikan asap jualannya di Pasar Sentra Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (29/4/2025). PT Bank Mandiri (Persero) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kuartal I tahun 2025 sebesar Rp12,83 triliun atau 33,34 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,5 triliun dengan penerima lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.

    Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 09:36 WIB

    Elshinta.com – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan dua instrumen strategis dalam kebijakan afirmatif negara terhadap ekonomi rakyat.

    Program KUR dirancang sebagai kebijakan subsidi silang negara untuk mendorong inklusi keuangan dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat kecil. Dalam struktur dasarnya, negara menanggung sebagian bunga pinjaman melalui skema subsidi, agar UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang ringan, cepat, dan mudah.

    Maka dari itu, penting dipahami bahwa KUR bukanlah produk perbankan biasa yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar. Fatsoen pemerintah untuk KUR adalah instrumen kebijakan publik yang digerakkan dengan dana dan mandat negara.

    Namun, berdasarkan pengamatan publik atas proses-proses kebijakan yang berlangsung secara terbuka, sejumlah persoalan serius muncul, baik dalam tataran implementasi teknis maupun dalam konsistensi nilai yang mendasarinya.

    Di lapangan, berbagai pelaku UMKM masih menghadapi hambatan yang semestinya tidak ada dalam skema yang bersifat afirmatif.

    Salah satu persoalan paling mendasar adalah masih adanya permintaan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta, padahal peraturan menyatakan bahwa kelayakan usaha cukup menjadi dasar pertimbangan.

    Hal ini menunjukkan bahwa semangat KUR sebagai program keberpihakan telah dikerdilkan menjadi sekadar produk pinjaman konvensional, yang diperlakukan bank seperti kredit komersial lainnya.

    Logika komersialisasi ini sangat bertentangan dengan esensi KUR. Ketika bank tetap mempersyaratkan jaminan tambahan, melakukan BI checking yang kaku, atau menolak debitur hanya karena tidak memiliki catatan kredit sebelumnya, maka yang terjadi adalah eksklusi struktural terhadap masyarakat yang justru paling membutuhkan dukungan.

    Ini menyalahi tujuan utama KUR untuk memperluas akses keuangan kepada kelompok yang tidak terlayani oleh perbankan.

    Beberapa perwakilan lembaga keuangan memang telah menyatakan bahwa mereka mematuhi ketentuan KUR tanpa agunan tambahan dan bahkan menindak pelanggaran internal. Tetapi, tanpa pengawasan aktif dan sistem pelaporan yang transparan, komitmen semacam ini cenderung menjadi retorika belaka. Pengawasan oleh otoritas keuangan, kementerian teknis, serta pelibatan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjaga agar KUR tidak mengalami komersialisasi terselubung.

    Pada sisi lain, kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Meski terdapat potensi lebih dari 1 juta debitur dengan piutang macet sebesar Rp14,8 triliun, hanya sebagian kecil yang dapat diproses karena adanya ketentuan teknis, seperti keharusan telah dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu. Per April 2025, realisasi kebijakan ini bahkan belum mencapai 20 persen dari potensi yang ada.

    Kebijakan penghapusan piutang seharusnya dimaknai sebagai bagian dari pemulihan struktural UMKM pasca-pandemi dan krisis ekonomi. Keputusan negara bukan semata-mata soal keringanan beban finansial, tetapi juga tentang keadilan sosial.

    Banyak pelaku UMKM yang telah berusaha keras melunasi utang, tetapi gagal karena kondisi yang di luar kendali. Jika tidak ada ruang pemulihan bagi kelompok rentan rendah pendapatan, maka konsekuensinya bukan hanya stagnasi ekonomi, tetapi juga keterjebakan dalam lingkaran pembiayaan ilegal yang semakin marak.

    Oleh karena itu, pendekatan pasca-hapus tagih harus diarahkan untuk reintegrasi pelaku usaha ke dalam sistem pembiayaan formal. Artinya, UMKM yang piutangnya telah dihapus tidak boleh didiskriminasi dalam akses pembiayaan di masa depan, selama mereka menunjukkan kemauan dan kelayakan usaha. Pendampingan intensif, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan administrasi menjadi kunci utama dalam proses ini.

    Lebih jauh, KUR dan penghapusan piutang bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal paradigma. Bila keduanya tetap diperlakukan sebagai alat komersialisasi, baik oleh perbankan maupun oleh aktor kebijakan lain, maka esensi kehadiran negara akan sirna. Padahal, program ini seharusnya menjadi simbol nyata bahwa negara tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung dan penggerak ekonomi rakyat.

    Ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis dan implementatif. Pertama, penguatan sistem pelaporan dan pengaduan publik yang memungkinkan masyarakat melaporkan langsung pelanggaran atau penyimpangan KUR.

    Kedua, percepatan penyusunan aturan pengganti dari PP 47/2024 agar seluruh potensi hapus tagih dapat direalisasikan dalam waktu yang tersisa.

    Ketiga, integrasi data dan kebijakan antara KUR dan penghapusan piutang, sehingga proses pemulihan UMKM dapat berlanjut secara berkesinambungan.

    Keempat, perluasan partisipasi Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan mikro lokal dalam program KUR dapat menjadi terobosan penting. Bank-bank daerah memiliki jaringan sosial dan pengetahuan lokal yang lebih baik untuk menjangkau UMKM yang selama ini tidak tersentuh oleh bank besar. Namun, dukungan likuiditas dan pembenahan tata kelola juga harus berjalan bersamaan.

    Dalam krisis ekonomi global dan tekanan fiskal nasional, UMKM menjadi tulang punggung yang paling bisa diandalkan. Maka menjaga integritas kebijakan KUR dan penghapusan piutang adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

    Tidak boleh ada kompromi terhadap komersialisasi, manipulasi, atau pengabaian nilai-nilai keberpihakan. Negara harus tetap menjadi garda depan dalam membela ekonomi rakyat.

    Sumber : Antara

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Minggu 4 Mei 2025, Sebagian Besar Wilayah Berpotensi Hujan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Minggu 4 Mei 2025, Sebagian Besar Wilayah Berpotensi Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada hari ini, Minggu (4/5/2025).

    “Diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Banda Aceh dan Padang,” kata Prakirawan BMKG, Satriana Roguna, dikutip dari Antara.

    Cuaca di Pekanbaru dan Tanjung Pinang diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, potensi hujan lebat di wilayah Medan. Sedangkan cuaca di wilayah Jambi diprakirakan berasap atau berkabut hari ini.

    BMKG memprakirakan cuaca di Bandar Lampung berawan tebal. Untuk wilayah Bengkulu, Palembang dan Pangkalpinang diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan.

    “Kita beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Semarang,” katanya.

    Cuaca di Yogyakarta diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Serang dan Bandung diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir untuk wilayah Jakarta dan Surabaya.

    “Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diprakirakan cuaca cerah berawan untuk wilayah Denpasar,” katanya.

    Cuaca di Kupang diprakirakan berawan tebal. Sedangkan di Mataram diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. “Beralih ke Pulau Kalimantan, cuaca berawan terjadi di Pontianak,” kata prakirawan.

    Untuk cuaca di Palangka Raya, Banjarmasin dan Samarinda diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Masyarakat diminta berhati-hati adanya potensi hujan yang dapat disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor.

    Sementara di Pulau Sulawesi, diprakirakan pada hari ini terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Sedangkan di Mamuju diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang.

    “Untuk wilayah timur Indonesia, diprakirakan cuaca berawan di wilayah Ternate,” katanya.

     

  • Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.

    Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.

    Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.

    Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.

    Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.

    Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.

    Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.    Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

  • BMKG prakirakan cuaca sebagian besar Indonesia hujan ringan Minggu

    BMKG prakirakan cuaca sebagian besar Indonesia hujan ringan Minggu

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca sebagian besar Indonesia hujan ringan Minggu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Minggu.

    “Diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Banda Aceh dan Padang,” kata Prakirawan BMKG, Satriana Roguna dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Minggu.

    Cuaca di Pekanbaru dan Tanjung Pinang diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, potensi hujan lebat di wilayah Medan. Sedangkan cuaca di wilayah Jambi diprakirakan berasap atau berkabut hari ini. BMKG memprakirakan cuaca di Bandar Lampung berawan tebal. Untuk wilayah Bengkulu, Palembang dan Pangkalpinang diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan.

    “Kita beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Semarang,” katanya.

    Cuaca di Yogyakarta diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Serang dan Bandung diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir untuk wilayah Jakarta dan Surabaya.

    “Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diprakirakan cuaca cerah berawan untuk wilayah Denpasar,” katanya.

    Cuaca di Kupang diprakirakan berawan tebal. Sedangkan di Mataram diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan.

    “Beralih ke Pulau Kalimantan, cuaca berawan terjadi di Pontianak,” kata prakirawan.

    Untuk cuaca di Palangka Raya, Banjarmasin dan Samarinda diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Masyarakat diminta berhati-hati adanya potensi hujan yang dapat disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor. Sementara di Pulau Sulawesi, diprakirakan pada hari ini terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Sedangkan di Mamuju diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang.

    “Untuk wilayah timur Indonesia, diprakirakan cuaca berawan di wilayah Ternate,” katanya.

    Cuaca di Ambon diperkirakan berawan tebal. Sementara diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Sedangkan cuaca di Merauke diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Masyarakat diimbau waspada adanya potensi hujan yang dapat disertai petir di Nabire dan Jayawijaya.

    Sumber : Antara

  • Harga Pangan Hari Ini, Minggu 4 Mei 2025: Beras Naik, Cabai Mulai Turun

    Harga Pangan Hari Ini, Minggu 4 Mei 2025: Beras Naik, Cabai Mulai Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional melampaui harga eceran tertinggi (HET) pada akhir pekan ini. Sementara itu, harga aneka cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting terpantau mulai melandai.

    Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (4/5/2025) pukul 07.07 WIB, harga rata-rata beras premium sedikit merangkak melampaui harga eceran tertinggi (HET) nasional yang semestinya di level Rp14.900 per kilogram.

    Harga rata-rata beras premium dibanderol Rp15.187 per kilogram secara nasional. Untuk kualitas premium, harga termahal mencapai Rp17.667 per kilogram di Kalimantan Utara, sedangkan terendah dibanderol Rp14.000 per kilogram di Sulawesi Tenggara.

    Sama halnya dengan harga rata-rata beras medium secara nasional yang melampaui HET nasional Rp12.500 per kilogram. Secara rata-rata, harga beras medium dibanderol Rp13.259 per kilogram di tingkat konsumen.

    Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.512 per kilogram, atau sedikit melampaui dari harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp12.500 per kilogram.

    Untuk aneka cabai, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional tembus Rp50.660 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya masih berada di rentang harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata cabai merah keriting dibanderol Rp46.275 per kilogram. Harganya berada di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp41.822 per kilogram.

    Panel harga Bapanas juga menunjukkan, rata-rata daging sapi murni dibanderol seharga Rp135.203 per kilogram. Untuk rata-rata daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp120.000 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp87.500 per kilogram di tingkat konsumen.

    Selanjutnya, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp32.117 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp28.772 per kilogram di tingkat konsumen.

    Harga pangan lainnya, rata-rata ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng secara nasional dibanderol Rp40.373 per kilogram, Rp32.154 per kilogram, dan Rp31.304 per kilogram.

    Harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp19.737 per liter dan Rp17.475 per liter. Sementara itu, harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.026 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

    Selanjutnya, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp38.932 per kilogram, sedangkan harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp41.825 per kilogram secara nasional.

    Lebih lanjut, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.338 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.093 per kilogram di tingkat konsumen.

    Untuk harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing dipatok Rp12.543 per kilogram dan Rp9.456 per kilogram.

    Terakhir, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.464 per kilogram dan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.629 per kilogram.

  • Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama musim kemarau 2025.

    Seperti dikutip dari situs BMKG, dengan risiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).

    Dwikorita memaparkan, BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni-Agustus.

    Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).

    Sementara itu, lanjut dia, pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sedangkan, Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Khusus Wilayah Riau, secara alamiah berpotensi mengalami dua kali musim kemarau, yakni pada Februari-Maret dan kembali pada Mei hingga Agustus, yang diprediksi menjadi puncak kemarau. Kondisi ini menyebabkan provinsi ini lebih sering mengalami hotspot dibanding wilayah lain. Bahkan meski tanpa pembakaran, potensi kebakaran tetap ada karena faktor angin dan gesekan ranting. Maka prediksi berbasis data sangat penting untuk mitigasi,” ujar Dwikorita.

    Sebagai bentuk antisipasi, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan, upaya-upaya mempertahankan tinggi muka air di lahan, dan pengisian embung-embung serta kanal dengan memanfaatkan hujan yang masih ada saat periode transisi menjelang musim kemarau.

    Upaya penguatan lainnya juga dilakukan dalam bentuk penyiagaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, serta pengawasan lapangan secara berkala, khususnya di wilayah Riau yang saat ini telah berstatus siaga darurat karhutla.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyebutkan bahwa berdasarkan data BMKG, sudah terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau hingga akhir April 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua pihak menjaga agar karhutla tidak meluas. Ini menyangkut nama baik Indonesia, kesehatan masyarakat, dan kestabilan kawasan,” ujarnya.

    Apel ini, tambah Budi, merupakan bentuk mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Menurutnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, OMC juga dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helikopter secara berkala.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam.

    “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat, kita bisa mencegah bencana besar,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama musim kemarau 2025.

    Seperti dikutip dari situs BMKG, dengan risiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).

    Dwikorita memaparkan, BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni-Agustus.

    Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).

    Sementara itu, lanjut dia, pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sedangkan, Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Khusus Wilayah Riau, secara alamiah berpotensi mengalami dua kali musim kemarau, yakni pada Februari-Maret dan kembali pada Mei hingga Agustus, yang diprediksi menjadi puncak kemarau. Kondisi ini menyebabkan provinsi ini lebih sering mengalami hotspot dibanding wilayah lain. Bahkan meski tanpa pembakaran, potensi kebakaran tetap ada karena faktor angin dan gesekan ranting. Maka prediksi berbasis data sangat penting untuk mitigasi,” ujar Dwikorita.

    Sebagai bentuk antisipasi, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan, upaya-upaya mempertahankan tinggi muka air di lahan, dan pengisian embung-embung serta kanal dengan memanfaatkan hujan yang masih ada saat periode transisi menjelang musim kemarau.

    Upaya penguatan lainnya juga dilakukan dalam bentuk penyiagaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, serta pengawasan lapangan secara berkala, khususnya di wilayah Riau yang saat ini telah berstatus siaga darurat karhutla.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyebutkan bahwa berdasarkan data BMKG, sudah terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau hingga akhir April 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua pihak menjaga agar karhutla tidak meluas. Ini menyangkut nama baik Indonesia, kesehatan masyarakat, dan kestabilan kawasan,” ujarnya.

    Apel ini, tambah Budi, merupakan bentuk mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Menurutnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, OMC juga dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helikopter secara berkala.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam.

    “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat, kita bisa mencegah bencana besar,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami awan tebal hingga hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami awan tebal hingga hujan ringan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami awan tebal hingga hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu. Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan Yohanes menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari perairan utara Jawa Tengah hingga Jawa Barat, dari Laut Seram hingga Maluku bagian utara.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. Oleh karena itu pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Tanjung Selor, Palu, Mamuju, Kendari, Nabire, Merauke.

    Sementara itu beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Manado, Makassar, Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Sorong, Ternate, Ambon.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Kupang, Banjarmasin, Gorontalo. Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di sekitar perairan Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat.

    Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Jakarta, pesisir Kalimantan Barat, pesisir Maluku.

    Sumber : Antara

  • Sosok Dani Nur Adiningrat, Pencetus Daerah Istimewa Surakarta, Punya Peran Penting di Keraton – Halaman all

    Sosok Dani Nur Adiningrat, Pencetus Daerah Istimewa Surakarta, Punya Peran Penting di Keraton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Isu mengenai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta terus berhembus kencang hingga saat ini.

    Daerah Istimewa pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang turun-temurun dengan menghargai asal usul aturan dari daerah tersebut.

    Adapun isu mengenai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta ini telah digagas oleh seseorang yang bernama Dani Nur Adiningrat.

    Lantas, siapakah sosok Dani Nur Adiningrat? 

    Sosok Dani Nur Adiningrat

    Dani Nur Adiningrat merupakan sosok penting di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat.

    Karena itulah, ia mendapat gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA). 

    Gelar Kanjeng Pangeran Aryo yang disandangnya menjadi salah satu gelar tinggi dalam struktur adat dan pemerintahan keraton.

    Di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat, Dani memegang peranan sebagai Pengageng Sasana Wilapa.

    Pengageng Sasana Wilapa merupakan sebuah jabatan yang mengandung tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola warisan budaya serta tradisi keraton.

    Dani Nur Adiningrat sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, termasuk tradisi malam Selikuran yang rutin dilakukan di Keraton Surakarta.

    Ia sering menjadi narasumber dan tokoh sentral dalam pelaksanaan ritual dan tradisi yang menjadi identitas budaya masyarakat Surakarta.

    Selain itu, Dani juga memahami seluk-beluk dan filosofi busana tradisional keraton, yang menandakan kedalamannya dalam bidang budaya dan adat istiadat keraton.

    Sebagaimana diketahui, usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta menjadi perbincangan hangat masyarakat.

    Usulan tersebut berawal dari pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada 24 April 2025.

    Akmal mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 330 usul pembentukan DOB atau pemekaran, enam usulan daerah istimewa, dan lima usulan daerah khusus.

    “Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota.”

    “Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus,” ujar Akmal.

    Adapun Daerah Istimewa yang diusulkan dibentuk, antara lain berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Riau, masing-masing satu daerah istimewa.

    Lalu, dua usulan pembentukan daerah istimewa berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Sementara itu, usulan untuk daerah otonomi khusus datang dari Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Bangkapos.com dengan judul Sosok Dany Nur Adiningrat, Penggagas Solo jadi Daerah Istimewa, Punya Gelar Kanjeng Pangeran Aryo

    (Tribunnews.com/David Adi) (Bangkapos.com/Fitri Wahyuni)