provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Korban Kebakaran di Kendari Bertambah Jadi 3 Balita, 1 Anak Masih Kritis
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        7 Mei 2025

    Korban Kebakaran di Kendari Bertambah Jadi 3 Balita, 1 Anak Masih Kritis Makassar 7 Mei 2025

    Korban Kebakaran di Kendari Bertambah Jadi 3 Balita, 1 Anak Masih Kritis
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Korban
    kebakaran
    sebuah rumah di Jalan R Suprapto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota
    Kendari
    , Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (6/5/2025) bertambah menjadi tiga balita.
    Korban N (2,5 tahun) menyusul saudara kembarnya ANP dan adiknya, AZP (1).
    Sebelum menghembuskan napas terakhir, N sempat mendapat perawatan intensif di ICU RS Hermina. Korban meninggal pada Rabu (7/5/2025).
    Kanit reskrim polsek Mandonga Ipda Andry Irwanto mengatakan, korban N meninggal sekitar pukul 16.30 Wita.
    “Iya benar, meninggal dunia pukul 16.30 Wita. Mohon doanya semoga satu korban lainnya bisa segera pulih,” kata Ipda Andry dikonfirmasi, Rabu (7/5/2025) malam.
    Andry mengatakan, saat insiden kebakaran terjadi, di rumah tersebut hanya ada empat balita, tidak ada orang dewasa.
    Saat itu, ibu korban sedang membeli makanan di luar rumah.
    Terkait penyebab kebakaran rumah itu, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.
    Diberitakan sebelumnya, empat balita bersaudara kakak beradik menjadi korban kebakaran tragis, pada Selasa (06/05/2025) siang.
    Dalam peristiwa itu, dua balita kakak beradik yakni ANP dan AZ ditemukan tewas terpanggang di antara lemari dan spring bad dalam kamar saling berpelukan.
    Sementara dua balita lainnya yakni S usia 4 tahun dan N berhasil diselamatkan warga melalui jendela rumah.
    Namun N meninggal pada Rabu saat dirawat di rumah sakit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI minta kepala daerah di Sultra beri perhatian dan evaluasi BUMD

    DPR RI minta kepala daerah di Sultra beri perhatian dan evaluasi BUMD

    ANTARA – Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di provinsi, baik gubernur maupun para bupati dan wali kota, agar lebih memberi perhatian dan dukungan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala daerah diminta untuk mengevaluasi kinerja BUMD, untuk mengetahui kontribusi yang diberikan BUMD terhadap peningkatan PAD. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah investor asal China tengah menjajaki peluang investasi di proyek hilirisasi nikel hingga batu bara di Tanah Air.

    Salah satu proyek hilirisasi yang diminati investor China adalah hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang produknya diproyeksikan sebagai subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini mandek usai ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong pengembangan proyek ini.

    Untuk diketahui, Air Product semula berkomitmen mengembangkan dua proyek strategis nasional hilirisasi batu bara, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan dengan membentuk joint venture bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

    Baru-baru ini, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa Perseroan telah mendekati sejumlah perusahaan China untuk mencari mitra pengganti Air Product dalam proyek DME.

    Calon mitra yang telah dijajaki, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dari sejumlah perusahaan itu, hanya ECEC yang berminat sebagai mitra investor.

    “Dari seluruh calon mitra tersebut baru ECEC gitu ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025).

    Merujuk pada paparan PTBA dalam rapat tersebut, ECEC telah menyampaikan preliminary proposal coal to DME pada November 2024.

    Di samping penjajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

    “Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. Nah, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyek arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan,” tutur Arsal.

    Dominasi China di Proyek Hilirisasi Nikel

    Selain DME, investor asal China juga akan menggarap proyek hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik (EV). Terbaru, pemerintah telah menunjuk Zhejiang Huayou Cobalt Co menjadi mitra strategis dalam megaproyek rantai pasok baterai. Huayaou akan menggantikan konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution yang semula akan berinvestasi senilai US$8,6 miliar atau Rp145 triliun di Proyek Titan. 

    Terpilihnya Huayou semakin menancapkan dominasi China dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air. Hal ini mengingat mayoritas smelter nikel dalam negeri saat ini dimiliki oleh raksasa-raksasa logam China, seperti Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co.

    Tak hanya itu, raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), juga telah berkomitmen menanamkan investasi dalam megaproyek rantai pasok baterai bernama Proyek Dragon. Melalui anak usahanya CBL International Development Pte Ltd, CATL membentuk joint venture dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi sebesar 15 gigawatt hour (GWh) per tahun. Nilai investasinya mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp19,13 triliun.

    Terkait Huayou, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengungkap pemerintah mempercayakan Huayou untuk menggantikan LG karena pemerintah melihat minat Huayou yang tinggi. Pemerintah juga menilai kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini investasi yang telah ditanamkan Huayou di RI sebesar US$8,8 miliar atau setara Rp147 triliun.

    “Huayou saja investasi di Indonesia per hari ini itu sudah mencapai US$8,8 miliar, sudah menanamkan investasi loh, sudah selesai. Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$20 miliar tambahan,” kata Rosan kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Rosan menyebut, pihak Huayou meminta waktu untuk mematangkan rencana proyek baru tersebut. Rencana investasi proyek ini dijadwalkan akan dibeberkan secara terperinci pada pekan ketiga Mei 2025.

    Dalam hal ini, tak hanya sebagai pengganti LG Energy Solution di proyek rantai pasok baterai Indonesia, Huayou juga berencana untuk mengembangkan kawasan industri di Pomala, Sulawesi Tenggara.

    “Mereka sudah pelajari dan ingin mereka investasikan di Indonesia, termasuk adalah pengembangan klaster industrial park seperti yang di Morowali dan di Weda Bay. Yang di Weda Bay mereka adalah pemegang saham minoritas, nah mereka sekarang ingin mengembangkan juga sendiri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, tak heran jika Huayou berencana untuk meningkatkan investasi jumbo di Indonesia. Menurut Rosan, untuk membangun industrial park seperti Morowali atau Weda Bay membutuhkan ongkos yang besar.

    “Tidak hanya dari Huayou, saya pun sudah bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama dan nanti mereka akan bisa masuk investasi dari negara-negara lain juga,” pungkasnya.

    Meski menggandeng Huayou, pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap investasi dari negara lain untuk proyek hilirisasi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa akan ada investor baru yang akan menjadi mitra Huayou dalam proyek baterai. 

    Menurutnya, calon investor itu merupakan salah satu dari tujuh perusahaan besar di dunia. 

    “Nanti kita umumkan ya. Ini salah satu perusahaan yang masuk tujuh besar di dunia. Enggak mungkin dong kami memasukkan partner yang belum comply dan belum teruji. Semuanya sudah teruji,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4/2025) sore.

    Namun, Bahlil belum bisa memerinci mitra baru tersebut berasal dari negara mana. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tak terpaku pada negara asal.

    “Kita sekarang tidak menghitung mau China, mau Arab, mau Eropa, mau Korea, yang mau ke Indonesia aku enggak membedakan,” katanya. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

  • BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Rabu. Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa dominasi cuaca hujan tercatat meluas di berbagai kota besar dari barat hingga timur Indonesia.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatra, seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung,” kata dia.

    Berikutnya, ujar Aulia, di wilayah Jawa, hujan ringan juga berpotensi mengguyur Serang dan Semarang. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Mataram dan Kupang di wilayah Nusa Tenggara, serta sejumlah kota di Kalimantan seperti Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

    Sementara itu, di Sulawesi, hujan ringan berpotensi turun di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, dan Kendari. Di wilayah timur Indonesia, potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selain hujan ringan, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bandung dan Jayapura. Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta Merauke di Papua Selatan, juga diperkirakan mengalami hujan sedang.

    Aulia menyampaikan BMKG memperingatkan potensi hujan yang disertai petir di beberapa kota, seperti Pangkal Pinang di Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan Jayawijaya di Papua Pegunungan.

    “Sementara itu, kondisi cuaca berawan tebal diprakirakan mendominasi Jakarta, Surabaya, Padang, Bengkulu, dan Denpasar,” kata dia.

    Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan disertai petir yang dapat berdampak pada aktivitas harian masyarakat. Ia menekankan pentingnya memantau pembaruan informasi cuaca yang tersedia setiap tiga jam melalui kanal resmi BMKG.

    “Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, serta memantau laman resmi www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Dalam Kondisi Terinfus, Wanita di Baubau Dipaksa Layani Nafsu Bejat Oknum Brimob saat Tengah Dirawat

    Dalam Kondisi Terinfus, Wanita di Baubau Dipaksa Layani Nafsu Bejat Oknum Brimob saat Tengah Dirawat

    GELORA.CO –  Pengakuan memilukan seorang wanita asal Kota Baubau, dipaksa layani oknum polisi anggota Brigade Mobil (Brimob), yang merupakan kekasihnya.

    Padahal ketika itu, sang wanita berinisial A itu sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

    Kini, oknum polisi berinisial Bripda LRH itu mendekam di Mako Satuan Brimob Polda Sultra. Adapun penahanan terhadap Bripda LRH dilakukan sejak Sabtu (03/05/2025).

    Kasus tersebut bermula dari viralnya sang oknum polisi yang diduga melakukan pemaksaan hubungan intim terhadap kekasihnya, seorang wanita berinisial A di Kota Baubau.

    Bripda LRH, yang diketahui bertugas di Kabupaten Buton Selatan, menjadi sorotan publik setelah A (kekasihnya) mengungkapkan pengalamannya yang memilukan. 

    Kepada Tribunnewssultra.com, A mengaku dipaksa melakukan hubungan intim oleh oknum Brimob tersebut saat dirinya tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Baubau.

    Komandan Satuan Brimob Polda Sultra, Kombes Pol Sugianto Marweki, membenarkan penahanan anggotanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. 

    “Ya diproses, ya ditahan,” tegas Kombes Pol Sugianto Marweki saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, pada Sabtu (3/5/2025).

    Sementara itu, dalam pengakuannya, A menceritakan pertemuan intens dengan Bripda LRH hanya terjadi saat dirinya dirawat di rumah sakit.

    Namun, pertemuan ketiga kalinya berujung traumatis. 

    “Setiap saya masuk rumah sakit, dia datang jenguk. Tapi yang ketiga kalinya, di hari kedua saya dirawat, dia memaksa saya berhubungan badan,” ungkap A.

    A mengklaim oknum Brimob Polda Sultra itu kerap datang pada tengah malam ke rumah sakit dan memaksanya melakukan hubungan intim. 

    “Saya sempat menolak, tapi dia memaksa dan saya pada hari itu lemas dan sedang di infus. Itu terjadi saat saya dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

    Lebih lanjut, A juga mengungkapkan dirinya pernah berpura-pura hamil.

    Saat itu, Bripda LRH disebut memberikan uang sebesar Rp900 ribu untuk membeli obat penggugur kandungan. 

    “Saya kaget, saya pikir dia tidak akan menyuruh saya menggugurkan kandungan. Harapan saya dia bisa lebih bertanggung jawab dan memperjelas status hubungan kami,” jelasnya.

    Sementara Ibu dari A, yang berinisial W, turut membenarkan kejadian tersebut.

    Ia mengungkapkan keduanya sempat digerebek oleh pihak keluarga di sebuah penginapan di Kota Baubau.

    Bahkan, sebelum penggerebekan, Bripda LRH sempat menghubungi W dan mengakui perbuatannya. 

    “Dia telepon saya dan mengaku sudah dua kali melakukan itu dengan anak saya. LRH bicara kepada saya, ‘Apapun perbuatan saya terhadap A, saya akan bertanggung jawab’,” ucap W.

    Pasca penggerebekan, pihak keluarga Bripda LRH disebut sempat melakukan pertemuan dengan keluarga A untuk membahas kelanjutan hubungan mereka.

    Wacana pernikahan sempat muncul sebagai solusi, namun hingga kini belum ada titik temu atau keputusan yang dihasilkan. 

    “Kami sempat beberapa kali bertemu, tapi semua tanpa hasil. Akhirnya kami mendatangi kantor tempat dia bertugas, namun tetap tidak ada kejelasan, hingga saat ini juga tidak ada kabar dari keluarga oknum brimob,” ungkap ibu korban dengan nada kecewa.

    Pihak keluarga A kini berharap agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas terhadap Bripda LRH. 

    Untuk diketahui, kasus ini kini tengah ditangani oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut.

    Sedangkan, Bripda LRH yang sebelumnya dikonfirmasi TribunnewsSultra.com terkait aduan A dan keluarganya belum memberikan respon.

  • Dukung Infrastruktur Muna Barat, Menteri PU Siap Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat ang

    Dukung Infrastruktur Muna Barat, Menteri PU Siap Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat ang

    Dukung Infrastruktur Muna Barat, Menteri PU Siap Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat ang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmennya untuk mendukung peningkatan infrastruktur di Kabupaten
    Muna Barat

    “Insya Allah kami
    support
    untuk infrastruktur di Muna Barat, yang paling cepat bisa kita kerjakan irigasi karena sudah ada instruksi presiden (inpres)-nya,” ujarnya dalam siaran pers. 
    Dia mengatakan itu saat menerima kunjungan Bupati Muna Barat La Ode Darwin di Kantor
    Kementerian PU
    , Jakarta, Selasa (6/5/2025). 
    “Kemudian, untuk jalan direncanakan masuk dalam skema Inpres Infrastruktur Daerah, tetapi ini masih dalam tahap awal,” terangnya.
    Kementerian PU juga akan membangun
    Sekolah Rakyat
    (SR) di Kabupaten Muna Barat sebagai bagian dari program pembangunan pendidikan berbasis pemerataan. 
    “Saya minta ke Pak Bupati siapkan lahan untuk SR yang masuk ke pembangunan Tahap 2A. Sekolah ini akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kami akan sekolahkan anak-anak Muna Barat,” jelas Dody.
    Adapun pertemuan itu membahas rencana dukungan infrastruktur Kementerian PU untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.
    Sementara itu, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan kesiapan daerahnya untuk mendukung program-program Kementerian PU. 
    “Kami sudah siapkan lahan seluas 8 hektar (ha) dan seluruh dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat sudah lengkap. Semoga ini segera terealisasi,” katanya.
    Ia juga menyampaikan, Muna Barat memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, tetapi belum ditunjang infrastruktur memadai. 
    La Ode mengatakan, potensi sawah di Muna Barat mencapai 5.000 ha, tetapi belum ada irigasi teknis. 
    “Beberapa desa bahkan terputus saluran airnya sehingga terpaksa dialihkan ke tanaman nilam. Namun, kalau ini dibiarkan, tanah akan rusak dalam 2–3 tahun ke depan. Untuk itu, saya mohon dukungan Pak Menteri untuk membangun irigasi,” ujarnya.
    Kementerian PU berkomitmen mendukung swasembada pangan melalui pembangunan irigasi yang berlandaskan pada Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan
    Jaringan Irigasi

    Di samping itu, pembangunan SR juga menjadi langkah nyata meningkatkan kesempatan belajar bagi generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

    Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Masih banyak pelajar di Kota Depok, Jawa Barat, yang berangkat sekolah mengendarai sepeda motor.

    Padahal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melarang pelajar mengendarai sepeda motor dan membawa handphone ke sekolah per 2 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan TribunnewsDepok.com pada Selasa (6/5/2025), di Jalan Raya Bogor-Jakarta, seorang pelajar perempuan terlihat mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

    Seorang pelajar pengguna sepeda motor, AH (15), mengaku menggunakan sepeda motor ke sekolah untuk mempercepat waktu.

    Meski belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), ia tetap nekat mengendarai sepeda motor ke sekolah.

    Kemudian, terkait larangan Dedi Mulyadi, ia menilai hanya diperuntukkan bagi siswa yang rumahnya dekat.

    “Alasan pakai motor karena membantu kita lebih cepat ke sekolah,” ungkap AH, Selasa.

    Bus Sekolah untuk Pelajar di Depok

    Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 43/PK.03.04/KESRA yang secara khusus ditujukan ke seluruh satuan pendidikan dan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat.

    “Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik,” bunyi surat tersebut.

    Wali Kota Depok, Supian Suri, meminta agar para siswa yang sekolahnya terjangkau angkutan umum agar memanfaatkannya.

    “Yang belum, nanti seiring waktu kita akan coba fasilitasi angkut ke sekolah-sekolah yang hari ini belum terfasilitasi dengan angkutan umum,” katanya, Selasa, dilansir TribunnewsDepok.com.

    Supian Suri lantas mengakui, peraturan larangan pelajar mengendarai sepeda motor masih terkendala ketersediaan angkutan umum yang menjangkau sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.

    “Kita juga tahu bahwa enggak semua sekolah-sekolah kita itu terfasilitasi dengan kendaraan umum. Itu yang menjadi masalah kalau kita wajibkan seluruhnya enggak boleh naik motor,” jelasnya.

    Saat ini, Pemkot Depok hanya memiliki dua unit bus sekolah.

    Jumlah tersebut masih sangat terbatas untuk melayani semua pelajar.

    Sehingga, Pemkot Depok ingin memfasilitasi ketersediaan angkutan umum ke sekolah, sebelum peraturan tersebut benar-benar ditegakkan.

    “Sehingga tadi upaya kita mengajak anak-anak kita tidak menggunakan motor, ini benar-benar bisa kita fasilitasi dulu angkutannya,” imbuh Supian Suri.

    Kata Orang Tua Murid

    Seorang wali murid, Selassie, mengaku setuju dengan larangan pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah.

    Selassie mengatakan, larangan tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar.

    Ia pun meminta agar Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan program larangan pelajar mengendarai sepeda motor demi keselamatan.

    “Bagus, biar meminimalisir kecelakaan,” ujarnya di Kota Depok, Selasa, dikutip dari TribunnewsDepok.com.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan HP,” ujarnya setelah memimpin upacara Hardiknas di Lapangan Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025).

    “Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor.”

    “Kan itu Undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan,” jelasnya.

    Dedi Mulyadi menilai, anak-anak yang belum cukup umur tidak diberikan kebebasan mengendarai kendaraan bermotor karena berbahaya dan melanggar aturan.

    Sedangkan, larangan membawa handphone tersebut agar para pelajar fokus saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

    “Kami sedang mengkaji aturan dan akan segera menerapkan larangan membawa handphone ke ruang kelas, khususnya di tingkat SD dan SMP,” imbuhnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Tak Pakai Helm, Ngerinya Pelajar Depok Kendari Motor ke Sekolah Meski sudah Dilarang Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)

    Berita lain terkait Dedi Mulyadi

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)?

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Selasa (6/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Sempat Sakit dan Mangkir, Eks Sekda Kendari Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 444 Juta
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Mei 2025

    Sempat Sakit dan Mangkir, Eks Sekda Kendari Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 444 Juta Regional 5 Mei 2025

    Sempat Sakit dan Mangkir, Eks Sekda Kendari Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 444 Juta
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari)
    Kendari
    resmi menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari berinisial NU (62) dalam kasus dugaan korupsi dana rutin sekretariat pemerintah kota tahun anggaran 2020.
    Penahanan dilakukan pada Senin (5/5/2025), setelah sebelumnya NU berhalangan hadir dalam pemeriksaan karena alasan kesehatan.
    Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Kendari tertanggal 28 April 2025. NU akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Kendari, Aguslan, menyebut NU diduga menyalahgunakan anggaran dengan membuat pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai kenyataan.
    “Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali atau fiktif,” kata Aguslan saat konferensi pers di kantor Kejari Kendari.
    Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 444 juta, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2025.
    Penyimpangan terjadi dalam sejumlah item belanja, seperti jasa komunikasi, cetakan, makanan dan minuman, pemeliharaan kendaraan dinas, serta perizinan kendaraan operasional.
    “Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali atau fiktif, ataupun pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya,” ujar Aguslan.
    NU dijerat dengan pasal berlapis, secara primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Ancaman hukuman maksimal dalam pasal tersebut adalah 20 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup.
    “Penahanan kepada para tersangka sebagai komitmen Kejari Kendari dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan,” tegas Aguslan.
    Dalam kasus yang sama, sebelumnya Kejari Kendari telah menahan dua ASN Pemkot Kendari, yakni mantan bendahara pengeluaran berinisial ANL dan pembantunya, MS.
    Keduanya ditahan pada Rabu (16/4/2025) malam, karena diduga turut terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana rutin yang bermasalah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Maluku: MK tolak permohonan PHPU oleh Amus-Hamsah

    Bawaslu Maluku: MK tolak permohonan PHPU oleh Amus-Hamsah

    Ambon (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan, Amus Besan-Hamsah Buton.

    “Putusan nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu dibacakan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidangnya, hari ini (5/5). Intinya, MK menolak permohonan pemohon. Dengan demikian, Surat Keputusan (SK) KPU Buru Selatan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang (PSSU) dinyatakan sah itu tetap berlaku,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Senin.

    Penolakan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil pemilu di Kabupaten Buru Selatan telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun sebelumnya sempat diwarnai sengketa dan pelaksanaan PSU serta PSSU di sejumlah TPS.

    Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, permohonan pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formal karena ketidakjelasan dalilnya.

    Permohonan yang diajukan meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025, khususnya terkait hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun, Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak disertai dengan petitum yang lengkap.

    Pemohon hanya meminta pembatalan hasil perolehan suara tanpa mengajukan langkah lanjutan seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS).

    Menurut Mahkamah, hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih warga di TPS yang bersangkutan. Lebih lanjut, Mahkamah juga menemukan adanya pengulangan permohonan (redundansi) dalam petitum angka 5, Pemohon mencantumkan hasil PSU TPS 02 Desa Debowae dua kali.

    Redundansi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai maksud sebenarnya dari Pemohon, serta berpotensi menyebabkan suara dihitung dua kali.

    Sementara Ketua KPU Buru Walid Aziz mengatakan, dengan ditolaknya permohonan hasil PSU oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, KPU Kabupaten Buru akan segera menetapkan Ikram Umasugi-Sudarmo sebagai Bupati dan Wakil terpilih.

    “Sesuai ketentuan, penetapan tersebut akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi,” ucap Walid.

    Sebelumnya, perkara ini diajukan oleh pasangan calon Amus Besan dan Hamza Buton melalui gugatan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Mereka menduga adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024 yang berdampak pada perolehan suara mereka.

    Dalam gugatannya, pemohon menuding terjadi penggelembungan suara sebanyak enam suara dalam Formulir C.Hasil-Salinan. Selain itu, Ketua KPU Buru diketahui mencoblos di TPS 21, meski namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025