provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Greenpeace Kritik Industrialisasi Nikel Ancam Raja Ampat Papua

    Greenpeace Kritik Industrialisasi Nikel Ancam Raja Ampat Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia mengkritik hilirisasi industri nikel yang disebut telah merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara. Kali ini, kegiatan usaha pertambangan nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata Raja Ampat, Papua. 

    Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan industrialisasi nikel yang tengah digenjot pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang meningkat telah mengorbankan kondisi hutan, tanah, sungai dan laut di berbagai wilayah seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi.

    “Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025). 

    Dia juga menekankan bahwa industrialisasi nikel yang saat ini dijalankan akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

    Untuk itu, aktivitas Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan hidup dan masyarakat. 

    Hal ini dilakukan ketika Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 hari ini di Jakarta. Aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”, serta membentangkan spanduk dengan pesan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. 

    Bukan hanya di ruang konferensi, aktivis Greenpeace Indonesia dan anak muda Papua juga membentangkan banner di exhibition area yang terletak di luar ruang konferensi. 

    Pesan-pesan lain yang berbunyi “What’s the True Cost of Your Nickel”, “Nickel Mines Destroy Lives”, dan “Save Raja Ampat the Last Paradise”terpampang di antara gerai-gerai dan para pengunjung pameran. 

    Melalui aksi damai ini, Greenpeace berharap dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel bahwa tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak. 

    “Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal,” tuturnya. 

    Greenpeace telah menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu. 

    Padahal, ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.  

  • Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan karena pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya di Kempinski Jakarta, dikutip Senin (2/6/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp 12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Hal itu berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Rangga Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Harga (LPG) 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga pangkalan tersebut, dikutip Senin (2/6/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Risky di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabung termasuk ongkos pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000, bisa diantar,” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Risky, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Di mana, progres konstruksi tahap 1 dilaporkan mencapai 11,48%.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap 1 ini sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat telah dilakukan pengerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural).

    Dalam penjelasannya, proses renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat Tahap I dijadwalkan rampung dan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

    “Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di Bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).

    Adapun, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air. 

    Dody menambahkan, penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di Tahun 2025. Di mana, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi atau rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair.

    Sementara itu, penanganan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan bakal selesai pada 2026.

    “Kita sudah memverifikasi 224  lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Untuk yang tidak disetujui, Dody melanjutkan, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang dinilai lebih sesuai.

    Secara terperinci, berikut sebaran wilayah 63 Sekolah Rakyat tahap I yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi.

    Provinsi Aceh: 2 Sekolah Rakyat
    Sumatra Utara: 3 Sekolah Rakyat 
    Riau: 1 Sekolah Rakyat
    Sumatra Barat: 3 Sekolah Rakyat
    Jambi: 1 Sekolah Rakyat
    Bengkulu: 1 Sekolah Rakyat, 
    Sumatra Selatan: 2 Sekolah Rakyat, 
    DKI Jakarta: 3 Sekolah Rakyat
    Jawa Barat: 10 Sekolah Rakyat
    Jawa Tengah: 7 Sekolah Rakyat
    DIY: 2 Sekolah Rakyat
    Jawa Timur: 12 Sekolah Rakyat
    Bali: 1 Sekolah Rakyat
    NTB: 1 Sekolah Rakyat
    NTT: 1 Sekolah Rakyat
    Kalimantan Selatan: 2 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Utara: 2 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tengah: 1 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Selatan: 4 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tenggara: 1 Sekolah Rakyat
    Maluku Utara: 2 Sekolah Rakyat
    Papua:  1 Sekolah Rakyat

  • Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), harga BBM di wilayah DKI Jakarta untuk jenis Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 Juni 2025

    Aceh
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo:Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    Pertamax: Rp11.400 per liter
    Dexlite: Rp11.920 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter
    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter
    Dexlite: Rp13.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Free Trade Zone (FTZ) Batam
    Pertamax: Rp11.600 per liter
    Pertamax Turbo: Rp12.350 per liter
    Dexlite: Rp12.080 per liter
    Pertamina Dex: Rp12.550 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Pertamax Green 95: Rp12.800 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Nusa Tenggara Timur
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter
    Biosolar Nonsubsidi: Rp12.640 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

  • Proyek Belum Jalan, PUPR Blitar Perbaiki 3 Jembatan Ambles Pakai Dana URC

    Proyek Belum Jalan, PUPR Blitar Perbaiki 3 Jembatan Ambles Pakai Dana URC

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar langsung bergerak memperbaiki 3 jembatan di Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, yang sebelumnya ambles. Perbaikan ini dilakukan dengan menggunakan dana URC (Unit Reaksi Cepat).

    Perbaikan ini dilakukan agar 3 jembatan tersebut bisa segera dilewati kendaraan secara normal kembali. Meski proyek jalan dan infrastruktur belum berjalan semua, namun Dinas PUPR Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk memperbaiki segala kerusakan jalan dan jembatan dengan menggunakan dana URC.

    “Sedang dikerjakan perbaikan untuk 3 jembatan tersebut, itu kan bukan jembatan besar jadi kita lakukan perbaikan dengan dana URC,” ucap Hamdan Zulkifli, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Sabtu (31/5/2025).

    Dinas PUPR Kabupaten Blitar memastikan bahwa perbaikan 3 jembatan yang ambles tersebut bisa selesai dalam beberapa hari ke depan. Diharapkan dengan adanya perbaikan ini, aktivitas lalu lintas di jalan Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar bisa kembali normal.

    “Itu pakai dana URC, saat ini tengah proses pengerjaan dalam beberapa hari kedepan sudah selesai,” tegasnya.

    Diketahui saat ini proyek infrastruktur dan jalan di Kabupaten Blitar memang belum berjalan. Keterlambatan pelaksanaan proyek tahun 2025 ini merupakan dampak dari adanya penyesuaian dana imbas kebijakan efisiensi.

    Namun di tengah situasi tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Blitar tetap menjalankan tugasnya untuk memperbaiki jalan maupun infrastruktur. Tentu dana yang bisa digunakan hanya URC, karena proyek jalan dan infrastruktur masih belum bisa berjalan.

    “Kalau molornya sampai kapan kita belum tahu, kita menunggu petunjuk dari pimpinan yang jelas ini kan dampak dari efisiensi dari kemarin juga dan tidak hanya di PUPR semua OPD sama saja,” tandasnya.

    Sebelumnya, ada 3 jembatan kecil di sepanjang jalan Wijaya Kusuma, Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar yang kondisinya kini ambles. Ketiga jembatan tersebut lokasinya tidak jauh dari area wisata Kolaka.

    Jembatan yang berlubang itu pun oleh warga kini dipasangi oleh penanda sederhana dari bambu dan plastik. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya kecelakaan akibat jembatan yang ambles.

    “Ini kan jembatan lama, jadi tergerus air. Apalagi hujan beberapa waktu lalu kan cukup deras, sementara waktu diberikan tanda ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan,” ungkap Ilham, pengendara asal Binangun, Kabupaten Blitar, Jumat (30/5/2025).

    Ketiga jembatan ini pun memerlukan perbaikan segera agar lalu lintas bisa kembali berjalan normal. Pasalnya untuk roda 4 saat ini harus bergantian ketika melintas di jembatan yang ambles tersebut.

    “Pasti harapannya tentu segera diperbaiki, agar mencegah kecelakaan. Disini kalau malam gelap karena tidak ada penerangan jalan dengan kondisi jembatan berlubang tentu membahayakan,” tegasnya. [owi/beq]

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan ‘mentok’ di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan lantaran pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Ini Berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19.000 (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000 (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023 sampai saat ini.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:

    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:

    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (hoi/hoi)

  • Kementerian PU Mulai Renovasi 63 Sekolah Rakyat, Rampung Juli 2025 – Page 3

    Kementerian PU Mulai Renovasi 63 Sekolah Rakyat, Rampung Juli 2025 – Page 3

    “Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” dia menambahkan. 

    Sementara untuk 63 Sekolah Rakyat Tahap I yang telah mulai ditangani tersebar di Aceh (2), Sumatera Utara (3), Riau (1), Sumatera Barat (3), Jambi (1), Bengkulu (1), Sumatera Selatan (2), Jakarta (3), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (7), DIY (2), Jawa Timur (12).

    Kemudian, Bali (1), NTB (1), NTT (1), Kalimantan Selatan (2), Sulawesi Utara (2), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Selatan (4), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), dan Papua (1).

  • Proyek Infrastruktur Belum Berjalan Bahkan Lamban, 3 Jembatan di Blitar Ambles

    Proyek Infrastruktur Belum Berjalan Bahkan Lamban, 3 Jembatan di Blitar Ambles

    Blitar (beritajatim.com) – Sedikitnya ada 3 jembatan kecil di sepanjang jalan Wijaya Kusuma, Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar yang kondisinya kini ambles. Ketiga jembatan tersebut lokasinya tidak jauh dari area wisata Kolaka.

    Jembatan yang berlubang itu pun oleh warga kini dipasangi oleh penanda sederhana dari bambu dan plastik. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya kecelakaan akibat jembatan yang ambles.

    “Ini kan jembatan lama, jadi tergerus air apalagi hujan beberapa waktu lalu kan cukup deras, sementara waktu diberikan tanda ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan,” ungkap Ilham pengendara asal Binangun, Kabupaten Blitar, Jumat (30/05/2025).

    Ketiga jembatan ini pun memerlukan perbaikan segera agar lalu lintas bisa kembali berjalan normal. Pasalnya untuk roda 4 saat ini harus bergantian ketika melintas di jembatan yang ambles tersebut.

    “Pasti harapannya tentu segera diperbaiki, agar mencegah kecelakaan. Disini kalau malam gelap karena tidak ada penerangan jalan dengan kondisi jembatan berlubang tentu membahayakan,” tegasnya.

    Kondisi ini tentunya cukup ironis karena di tengah situasi tersebut, pengerjaan proyek infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar belum berjalan. Dinas PUPR Kabupaten Blitar mengakui bahwa proyek jalan dan infrastruktur belum bisa berjalan karena adanya keterlambatan imbas efisiensi.

    “Kalau molornya sampai kapan kita belum tahu, kita menunggu petunjuk dari pimpinan yang jelas ini kan dampak dari efisiensi dari kemarin juga dan tidak hanya di PUPR semua OPD sama saja,” ungkap Hamdan Zulkifli, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Rabu (21/05/2025).

    Menurut Hamdan, keterlambatan atau molornya pengerjaan proyek fisik infrastruktur ini merupakan dampak dari efisiensi. Menurutnya efisiensi membuat Dinas PUPR melakukan sinkronisasi ulang terkait proyek jalan dan infrastruktur.

    “Kalau ada yang diluncurkan di awal tahun kemarin itu karena sudah masuk dalam anggaran yang tidak terkena efisiensi,” tegasnya.

    Pengerjaan proyek infrastruktur dan jalan di Kabupaten Blitar pada tahun ini memang lebih lambat dari tahun lalu. Pada tahun 2024 kemarin proyek infrastruktur Kabupaten Blitar sudah bisa dikerjakan pada bulan April, namun kini hingga bulan Mei masih belum ada kejelasan lagi.

    Dinas PUPR Kabupaten Blitar pun belum bisa memastikan kapan proyek pengerjaan jalan dan infrastruktur bakal dijalankan. Pihaknya pun kini masih terus berkoordinasi dengan kepala daerah terkait hal itu.

    “Hampir semua proyek molor yang tidak kena efisiensi itu kan hanya beberapa saja,” tegasnya.

    Sebenarnya Dinas PUPR Kabupaten Blitar telah melakukan perbaikan jalan di beberapa titik. Namun diketahui dana yang digunakan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur ini menggunakan anggaran yang bersumber dari Unit Reaksi Cepat (URC).  [owi/aje]

  • 3
                    
                        Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
                        Nasional

    3 Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat Nasional

    Dandim Jakpus Surati Bea Cukai untuk Amankan Barang, Kritik Mencuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Langkah Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat,
    Letkol Harry Ismail
    , menjadi sorotan usai bersurat kepada Kepala Kantor
    Bea Cukai
    Bandara Soekarno-Hatta.
    Surat yang ditandatangani Letkol Harry pada tanggal 14 Mei 2025 itu meminta agar pihak
    Bea Cukai
    meloloskan barang bawaan milik seseorang bernama
    Arie Kurniawan
    tanpa diperiksa petugas.
    Berdasarkan salinan surat yang tersebar di media sosial, tertulis bahwa barang-barang yang dibawa oleh Arie merupakan oleh-oleh, terdiri dari jam tangan, tas, jaket, serta pernak-pernik untuk kulkas.
    Letkol Harry menuliskan, salah satu dasar surat tersebut adalah sinergisitas antara TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi.
    Setelah surat tersebut viral di media sosial, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) langsung memberikan klarifikasi.
    Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya), Kolonel Czi Anto Indriyanto, mengatakan bahwa pada saat kedatangan, Arie Kurniawan tidak mendapat perlakuan khusus.
    Barang bawaannya tetap diperiksa oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
    “Barang yang dibawa oleh Bapak Arie Kurniawan tetap dilaksanakan pemeriksaan secara keseluruhan oleh petugas dan tidak ada barang ilegal,” kata Anto kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Menurut Anto, surat tersebut ditulis semata-mata untuk memohon bantuan dan perhatian dari petugas Bea Cukai, mengingat anak dari Arie Kurniawan sedang dalam kondisi sakit.
    Ia menambahkan, Arie Kurniawan merupakan sahabat dari Letkol Harry sehingga permintaan itu didasari hubungan personal.
    “Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Anto.
    Kodam Jaya menegaskan akan tetap memantau dan mendalami permasalahan ini.
    Tindakan tegas pun akan diambil bila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
    “Permasalahan ini masih didalami. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, maka tentunya akan ada tindakan untuk yang bersangkutan,” ujar Kapendam.
    Permintaan ‘perlakuan khusus’ untuk kerabat personel TNI ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya Imparsial.
    Aksi surat-menyurat oleh Letkol Harry Ismail ini dianggap sebagai suatu intervensi dan upaya intimidasi kepada instansi lain.
    Padahal, instansi lain dalam hal ini Bea Cukai, sudah punya prosedur operasi standar (SOP) yang jelas.
    “Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, saat dihubungi Kamis (29/5/2025).
    Araf menilai TNI tidak punya urusan untuk menyurati instansi seperti Bea Cukai, terlebih ketika tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara.
    Sementara, surat dari Letkol Harry sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI.
    Di samping itu, Araf juga menyoroti sosok Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama yang berlatar belakang tentara.
    Kendari surat Letkol Harry dilayangkan sebelum Djaka menjadi Dirjen Bea Cukai, Araf mengingatkan bahwa personel TNI tidak boleh bertindak macam-macam hannya karena posisi Dirjen Bea Cukai diisi purnawirawan TNI.
    “Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer, hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea Cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat-menyurat seperti itu,” tegas Araf.
    Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benteng Keraton Wolio di Baubau, Jejak Kejayaan Kesultanan Buton di Masa Lampau

    Benteng Keraton Wolio di Baubau, Jejak Kejayaan Kesultanan Buton di Masa Lampau

    Liputan6.com, Baubau – Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio berada di Jalan Labuke, Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Destinasi wisata ini menjadi tujuan terbaik untuk menggali sejarah tentang kejayaan Kesultanan Buton.

    Mengutip dari laman Indonesia Kaya, Benteng Keraton Buton merupakan salah satu benteng terluas di dunia. Benteng ini memiliki bentuk unik yang terbuat dari batu kapur.

    Dahulu, Benteng Keraton Buton digunakan sebagai tempat pertahanan. Namun saat ini, bangunan tersebut telah dialihfungsikan sebagai destinasi wisata yang menampilkan sejarah Kesultanan Buton.

    Benteng ini dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III, La Sangaji. Ia bergelar Sultan Kaimuddin (1591-1596). Benteng Keraton Buton memiliki tiga komponen, yakni badili atau meriam, lawa, dan balarua.

    Badili atau meriam pada benteng ini terbuat dari besi tua berukuran 2-3 depa. Meriam ini merupakan bekas persenjataan Kesultanan Buton peninggalan Portugis dan Belanda. Tak hanya satu, terdapat banyak meriam yang dapat ditemui hampir di seluruh benteng di Kota Baubau.

    Sementara itu, lawa dalam bahasa Wolio berarti pintu gerbang. Sesuai namanya, lawa berfungsi sebagai penghubung keraton dengan kampung-kampung di sekeliling benteng keraton.

    Jumlah 12 lawa di benteng ini konon merujuk pada keyakinan masyarakat yang mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia. Benteng keraton pun diibaratkan sebagai tubuh manusia.

    Setiap lawa memiliki nama yang sesuai dengan gelar orang yang mengawasinya. Penyebutan lawa dirangkai dengan na menjadi lawana. Akhiran na dalam bahasa Buton berfungsi sebagai pengganti kata milik “nya”.

    Adapun 12 lawa tersebut adalah lawana rakia, lawana lanto, lawana labunta, lawana kampebuni, lawana waborobo, lawana dete, lawana kalau, lawana wajo atau bariya, lawana burukene atau tanailandu, lawana melai atau baau, lawana lantongau, dan lawana gundu-gundu.